MoneyTalk, Jakarta – Episode terbaru Top Coach Indonesia yang dipandu oleh Coach Tom MC Ifle di kanal YouTube-nya kembali mengangkat topik hangat seputar proyek besar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Meskipun proyek ini tampak mulus di permukaan, kenyataannya penuh dengan tantangan finansial, politis, dan struktural yang harus dihadapi.
Di tengah berbagai perdebatan, muncul usulan konsep “Twin City” yang mengundang banyak reaksi, termasuk dari pihak pemerintah, pengamat, hingga masyarakat. Konsep ini menjanjikan dua ibu kota dalam satu negara—Jakarta dan IKN—yang diproyeksikan untuk bekerja berdampingan. Namun, apakah ini benar-benar solusi atau justru memperparah masalah?
Proyek IKN
Visi Besar dengan Tantangan Berat Proyek IKN yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun ini dimulai sejak era Presiden Jokowi. Namun, hanya 20% dari dana tersebut yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti sekitar Rp93,2 triliun, sementara sisanya masih bergantung pada pihak ketiga atau investasi yang hingga saat ini belum solid. Sebagai proyek jangka panjang yang direncanakan selesai hingga tahun 2045, masalah pendanaan dan realisasi di lapangan membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai kelangsungan proyek ini di masa depan, apalagi dengan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Konsep “Twin City”
Sebuah Solusi atau Beban Baru? Istilah “Twin City” secara umum menggambarkan dua kota besar yang berkembang berdampingan, berbagi infrastruktur, ekonomi, dan kadang fungsi administrasi. Konsep ini sudah diterapkan di beberapa negara, seperti Bangkok-Nonthaburi di Thailand dan Minneapolis-Saint Paul di Amerika Serikat. Namun, kebanyakan dari kota-kota ini memiliki jarak yang relatif dekat, sehingga mudah terhubung secara fisik dan logistik. Sementara itu, jarak antara Jakarta dan IKN mencapai sekitar 1.775 km, yang menghadirkan tantangan besar dalam infrastruktur dan transportasi.
Konsep Twin City yang disarankan ini bertujuan agar Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan de jure yang diakui internasional, sementara IKN akan menjalankan beberapa fungsi administratif secara de facto. Sayangnya, konsep ini mengundang pertanyaan: jika dua kota dipimpin oleh satu administrasi, bagaimana dengan sinkronisasi sistem ekonomi, hukum, dan sosial?
Dampak Lingkungan dan Sosial: Potensi Masalah yang Mengintai Belajar dari pengalaman Twin City di negara lain, dampak lingkungan menjadi salah satu risiko utama yang perlu diperhitungkan. Menurut laporan dari CNBC, di Twin Cities Amerika Serikat saja, tercatat sekitar 3,3 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun, yang mana 2/3 dari sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan potensi pertumbuhan penduduk di IKN mencapai 1,7 juta jiwa pada tahun 2045, pertanyaan besar muncul: bagaimana pemerintah akan mengelola limbah yang dihasilkan? Jika kebijakan pengelolaan sampah tidak terstruktur dengan baik, dampak negatif terhadap lingkungan akan terasa dalam waktu singkat.
Tantangan Inflasi dan Ekonomi di Sistem Twin City Di negara-negara dengan sistem Twin City, inflasi juga menjadi perhatian utama. Sebagai contoh, Minneapolis-Saint Paul di Amerika Serikat baru-baru ini mengalami kenaikan indeks harga konsumen sebesar 3,5% dalam satu tahun, yang berdampak besar pada sektor bisnis lokal, terutama di sektor F&B (food and beverage). Jika IKN tidak siap secara infrastruktur industri dan ekonomi, maka inflasi akan berdampak langsung pada biaya hidup, UMKM, serta daya beli masyarakat.
Selain itu, adaptasi sistem perpajakan yang adil dan merata di dua kota juga menjadi tantangan tersendiri. Jika Jakarta dan IKN memiliki sistem pajak yang berbeda, akan muncul disparitas ekonomi yang mempengaruhi keadilan dan stabilitas sosial di antara kedua kota tersebut. Sistem Twin City yang tidak disusun dengan matang dapat menjadi beban yang justru meningkatkan beban ekonomi bagi rakyat di kedua kota.
Pilar Keberlanjutan Tantangan dan Risiko
Salah satu perhatian besar terkait keberlanjutan IKN adalah ketergantungan pada material konstruksi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Menurut para ahli, proyek seperti IKN seharusnya mempertimbangkan industri bahan bangunan yang sustainable sejak awal. Namun, sejauh ini, perkembangan infrastruktur yang berfokus pada bahan ramah lingkungan masih minim.
Jika pemerintah serius dalam menjalankan proyek IKN, perhatian terhadap industri pendukung ini harus diutamakan untuk menekan biaya dan meningkatkan kelayakan lingkungan. Hal ini akan menjadi fondasi penting agar proyek IKN tidak hanya menarik dari segi ekonomi tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pemerintahan Baru dan Tantangan di Depan Mata Di masa transisi pemerintahan ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pelantikan kabinet dan kebijakan ekonomi, tetapi juga pada komitmen pemerintahan baru terhadap keberlanjutan proyek IKN. Tanpa perencanaan yang matang, “Twin City” bisa jadi hanya akan menjadi proyek mercusuar yang membutuhkan biaya tinggi tanpa manfaat jelas bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo perlu meninjau ulang setiap tahapan proyek, memastikan bahwa konsep Twin City ini benar-benar realistis dan membawa manfaat jangka panjang, bukan hanya sekadar janji.
Konsep Twin City antara Jakarta dan IKN tampak menarik dan inovatif, tetapi tanpa perencanaan yang cermat, ia berisiko menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Tantangan pendanaan, tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan adalah PR besar yang perlu diatasi. Proyek IKN yang semula dimaksudkan sebagai langkah besar menuju modernisasi negara, berpotensi menjadi masalah kompleks yang perlu dipikirkan lebih dalam. Jika tidak, proyek ini berpotensi menambah beban bagi pemerintah dan rakyat, bukannya menjadi kebanggaan baru Indonesia.(c@kra)
