MoneyTalk, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah capaian strategis di sektor pangan dan sosial selama tujuh bulan pertama masa kepemimpinannya. Kebijakan ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan nasional, menurunkan angka stunting, serta memperkuat ekonomi keluarga rentan.
Produksi beras dan jagung nasional meningkat signifikan hingga 50 persen, mendorong cadangan beras nasional menembus angka 4,4 juta ton—tertinggi dalam sejarah. Pemerintah juga menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk menjamin kepastian pendapatan petani serta menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.
“Ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengatur urusan perut rakyat. Produksi diperkuat, harga dijaga, dan distribusi diperluas,” ujar Agung Nugroho, peneliti kebijakan sosial dari Jakarta Institut, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2025).
Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Gizi dan Ekonomi Lokal
Salah satu program unggulan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Program ini menyediakan asupan harian bergizi bagi anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 19 juta peserta telah menerima manfaat langsung.
Agung menilai pendekatan ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga strategi ekonomi mikro. “Melalui ribuan dapur umum berbasis komunitas, program ini menyerap hasil tani lokal dan tenaga kerja sekitar. Ada efek gizi, efek ekonomi, dan efek sosial sekaligus,” katanya.
Ekspansi Food Estate dan Swasembada Pangan
Pemerintah juga memperluas proyek food estate di Merauke, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Lahan-lahan skala besar dikelola dengan dukungan infrastruktur dan teknologi modern untuk mengejar target swasembada serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan strategis.
Pendekatan Sosial Berbasis Pemberdayaan
Model bantuan sosial kini bergeser ke arah pendekatan pemberdayaan. Kementerian Sosial, Pertanian, dan Kesehatan bekerja lintas sektor untuk memberdayakan keluarga miskin melalui program bibit usaha, pelatihan tani, serta intervensi gizi langsung yang didasarkan pada data terpadu.
“Pemerintahan saat ini tampak paham bahwa urusan sosial tak cukup dengan bantuan tunai. Diperlukan integrasi lintas sektor agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung, tapi bangkit dan mandiri,” ujar Agung.
Catatan Penutup
Jakarta Institut menilai pendekatan pemerintah di sektor pangan dan sosial menunjukkan arah kebijakan yang pro-rakyat dan terukur. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi anggaran, transparansi pelaksanaan, serta pengawasan partisipatif dari publik dan organisasi masyarakat sipil.
