MoneyTalk, Jakarta – Yanuar Rizky dalam diskusi kanal YouTube awalilrizky pada tanggal 12 Agustus 2025 lalu menegaskan bahwa problem energi terbarukan di Indonesia bukan semata soal teknologi, tetapi tentang struktur politik-ekonomi yang sudah terikat dalam kontrak jangka panjang dengan Independent Power Producer (IPP) berbasis batubara.
Meskipun pemerintah mendorong energi surya dan mobil listrik, Yanuar menilai insentif riilnya tetap minim. Pasalnya, skema PLN masih menempatkan listrik batubara sebagai tulang punggung.
Saat ini Kontrak jangka panjang mengikat PLN untuk membeli listrik dari IPP batubara dalam skema take or pay. Jika PLN ingin beralih ke energi surya, tetap harus membeli listrik batubara yang sudah dikontrak panjang, jelas Yanuar.
Dan Mobil listrik mulai berkembang tapi akhirnya bukan solusi hijau, karena listrik yang dipakai mayoritas masih dari energi batubara. Dimana Negara dipaksa menanggung kompensasi karena kontrak IPP tidak bisa dibongkar. Ini artinya,Politik energi dikunci oleh kepentingan oligarki batubara yang sekaligus mendanai politik.
“Kalau mau revolusioner, presiden Prabowo harus berani addendum kontrak-kontrak itu. Tapi masalahnya, mayoritas pemilik IPP sekaligus pemilik tambang batubara adalah donatur politik,” kata Yanuar
