MoneyTalk, Jakarta – Klaim bombastis Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuat headline, gudang Bulog penuh, stok beras menembus empat juta ton, dan serapan gabah naik dua ribu persen hanya dalam tiga bulan. Narasi ini seolah ingin menegaskan bahwa Indonesia telah masuk babak baru ketahanan pangan.
Namun, publik bertanya-tanya, jika surplus itu nyata, mengapa harga beras di pasar justru menembus Rp18 ribu per kilogram? Mengapa penggilingan kecil gulung tikar? Dan mengapa rakyat masih mengeluh harga beras mencekik?
Kemendagri uji faktual membantah klaim
Pada 19 Agustus 2025, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir melontarkan pernyataan yang mengagetkan. Ia menyebut ada “keanehan” di balik lonjakan harga beras saat operasi pasar sudah berjalan.
“Biasanya dua minggu harga sudah turun, tahun ini sebulan penuh malah naik,” ujarnya.
Fakta yang dibawanya tak bisa dianggap remeh. Dari target penyaluran 1,3 juta ton beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), realisasinya baru 38.811 ton, atau hanya 2,94 persen. Angka ini membuktikan distribusi tidak berjalan, meski Mentan mengklaim stok melimpah!
Audit BPK temuan yang terlupakan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam satu dekade terakhir sebenarnya sudah mengingatkan soal rapuhnya manajemen pangan. Mulai dari beras rusak akibat penyimpanan, stok fiktif, hingga kerugian triliunan rupiah karena pembelian di atas Harga Pembelian Pemerintah.
Namun, alih-alih menuntaskan rekomendasi auditor negara, Kementan justru terus mengulang pola lama, yaitu membungkus masalah dengan retorika bombastis. Surplus diumumkan, tetapi hasil audit diabaikan.
Dua dunia, dua bahasa
Kontras kinerja antara Kementan dan Kemendagri kini mencuat terang benderang:
1. Kementan bicara angka surplus dan gudang penuh.
2. Kemendagri bicara fakta lapangan, yakni distribusi mandek, harga naik, petani merugi.
Perbedaan ini bukan sekadar soal data, melainkan soal filosofi berpikir. Kementan bermain di ranah klaim politik, sedangkan Kemendagri menguji dengan realita di pasar.
Kritik IAW: pak Prabowo, surplus itu hanya ilusi Kementan
Sebagai bagian dari publik, IAW menegaskan bahwa sebaiknya Preaiden Prabowo Subianto secara faktual membuktikan klaim surplus tanpa audit tersebut. Itu adalah ilusi!
Surplus sejati hanya bisa diyakini bila:
1. Ada audit fisik gudang untuk membuktikan beras benar-benar ada.
2. Distribusi berjalan lancar dan terukur hingga ke pelosok.
3. Data stok dan harga dipublikasikan secara real-time agar publik bisa mengawasi.
Tanpa itu semua, surplus hanyalah angka yang indah di podium, tetapi kosong di dapur rakyat.
Pesan untuk Presiden
Presiden Prabowo tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan sepihak dari Kementan. Ketika Kemendagri sendiri sudah menyatakan ada keanehan, artinya masalah pangan kita jauh lebih serius daripada sekadar klaim gudang penuh.
“Sebelum Kemenran mengumbar surplus, tuntaskan dulu temuan BPK. Publik butuh beras dengan harga terjangkau, bukan ilusi angka yang hanya menguntungkan elite.”
Kesimpulan
Investigasi ini menunjukkan satu hal, bahwa politik surplus pangan gagal menjawab realitas pasar. Harga tetap naik, penggilingan kecil mati, petani tertekan, dan publik semakin skeptis.
Kini waktunya Kementan berhenti membangun narasi, dan mulai membangun kepercayaan dengan cara sederhana, yakni menuntaskan audit, membuka data, dan melindungi rakyat dari manipulasi pangan.
Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
