MoneyTalk, Jakarta – Tokoh buruh dan mantan Kepala BNP2TKI, Muhammad Jumhur Hidayat, menyampaikan analisis tajam soal dinamika politik menjelang pemerintahan Prabowo. Dalam podcast Forum Keadilan TV pada Minggu (21/9), Jumhur menegaskan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar bongkar pasang menteri, melainkan pergeseran mazhab kekuasaan.
“Yang tidak fit in dengan mazhab baru, ya selesai. Reshuffle itu bukan soal orang Jokowi atau bukan. Ini soal mazhab ekonomi dan politik yang mau dibawa Prabowo,” kata Jumhur.
Ekonomi Belum Ngangkat, Pasal 33 Masih Jadi Janji, Jumhur mengkritik bahwa hingga kini perekonomian nasional masih “jalan di tempat”. Pasal 33 UUD 1945 yang selalu dipidatokan Prabowo, menurutnya, belum terwujud nyata.
“Bagi hasil tambang masih minim. Batu bara cuma 13,5 dolar. Padahal margin keuntungannya gila-gilaan, tapi rakyat enggak dapat apa-apa. Kalau Prabowo serius, ini harus dinaikkan. Jangan sampai orang asing kaya raya, rakyat cuma jadi penonton,” tegasnya.
Elit Ganti Elit, Revolusi Bukan Dari Bawah, Menurut Jumhur, sejak zaman Bung Karno hingga Soeharto, hingga reformasi, perubahan di Indonesia selalu lahir dari kalangan elit.
“Enggak ada revolusi dari bawah. Dari Singosari sampai 1998, selalu elit mengganti elit. Yang berubah itu mazhab, bukan kelas sosial. Jadi kalau sekarang Prabowo mau mengubah, dia harus tampil sebagai Gorbachev Indonesia, berkhidmat penuh untuk rakyat,” ujar Jumhur.
Jumhur juga menyoroti kursi Menteri BUMN yang ditinggalkan Erick Thohir. Ia menilai Rosan Roeslani adalah figur paling pas untuk posisi tersebut.
“Dia sudah ngurus Danantara. Kalau Rosan masuk ke BUMN, sekaligus integrasi. Selesai tarik-menarik kekuasaan,” ujarnya.
Indonesia Butuh Ministry of International Trade and Industry
Jumhur menilai Indonesia salah urus industri sejak 1960-an. Ia mencontoh Jepang dan Malaysia yang punya Ministry of International Trade and Industry (MITI), sehingga industrinya bisa tumbuh.
“Kalau kita bikin pabrik mobil, harus ada perlindungan. Jangan malah impor mobil murah dari luar, industri dalam negeri hancur. Kalau mazhab perdagangan masih impor-impor, ya siap-siap digusur,” ucapnya.
Peringatan Keras: Jangan Jadi Pengkhianat Bangsa!
Jumhur mengingatkan bahaya impor ugal-ugalan dan predatory pricing dari Tiongkok yang menghancurkan industri lokal.
“Kalau cuma cari cuan tanpa keringetan, itu pengkhianat bangsa! Dari dulu bangsa ini miskin karena salah urus dan elite malas. Kalau mau bangun republik, harus keringetan. Jangan enak-enakan impor lalu dapat spread triliunan,” serunya.
Prabowo Harus Jadi Bapak Pembangunan Baru
“Rakyat butuh kerja, butuh lapangan, butuh pembangunan. Kalau Prabowo sabar dan konsisten, dia bisa jadi Bapak Pembangunan baru. Tapi kalau hanya ganti orang tanpa ganti mazhab, itu namanya bodoh!” tutup Jumhur.
