MoneyTalk, Jakarta – Setiap tahun menjelang Hari Pahlawan, negeri ini selalu diramaikan oleh perdebatan: siapa yang layak disebut pahlawan nasional? Tahun ini, perdebatan itu kembali hidup ketika muncul wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sebagian berpendapat, “mengapa tidak?” Bukankah ia berhasil menurunkan inflasi dari 650 persen menjadi satu digit, menstabilkan ekonomi, bahkan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan? Bukankah itu bentuk jasa besar bagi bangsa?
Namun, justru di sinilah persoalannya. *Kepahlawanan bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal cara dan harga yang dibayar rakyat untuk mencapai hasil itu*. Dalam sejarah bangsa ini, Soeharto memang berhasil membangun ekonomi yang stabil, tetapi stabilitas itu berdiri di atas fondasi ketakutan, represi, dan pengendalian mutlak terhadap rakyatnya.
Setelah Soekarno tumbang dan ekonomi Indonesia ambruk, Soeharto bersama sekelompok teknokrat ekonomi yang dikenal sebagai *Mafia Berkeley* mengambil alih arah kebijakan nasional. Mereka menekan inflasi lewat *resep ekonomi neolibera* l: membuka keran investasi asing, menahan subsidi, dan menjalin kerja sama erat dengan IMF serta Bank Dunia. Indonesia memang berhasil menurunkan inflasi dan mengundang modal asing, tetapi pada saat yang sama ketergantungan terhadap utang luar negeri meningkat, dan ekonomi nasional mulai dikendalikan oleh korporasi serta elite militer-birokrasi yang dekat dengan kekuasaan.
Begitu pula dengan program swasembada pangan yang sering dielu-elukan. Ia memang mencatat sejarah: *pada tahun 1985 Indonesia mendapat penghargaan FAO karena berhasil memproduksi beras secara mandiri.* Tetapi keberhasilan itu dibangun di atas proyek besar “Revolusi Hijau” yang mengubah wajah desa secara drastis. Petani dipaksa mengikuti pola tanam tunggal, bergantung pada pupuk kimia dan bibit impor, serta hidup di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Swasembada pangan menjadi simbol keberhasilan negara, bukan kemerdekaan petani. Di balik sawah hijau itu, ada desa-desa yang kehilangan kedaulatannya.
Maka ketika ada yang berkata bahwa memberi Soeharto gelar pahlawan hanyalah bentuk “penghormatan administratif,” sesungguhnya mereka sedang mengabaikan luka sejarah yang belum sembuh. Gelar pahlawan bukanlah penghargaan teknokratis seperti piagam proyek pembangunan. Ia adalah pengakuan moral atas perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan.
Bagaimana mungkin negara yang pernah menindas rakyatnya, membungkam pers, memenjarakan oposisi tanpa pengadilan, dan menutup pintu demokrasi selama tiga dekade kini justru mengangkat pemimpinnya sebagai simbol kepahlawanan?
Apakah kita hendak mengajarkan pada generasi muda bahwa pembangunan ekonomi lebih penting daripada kebebasan dan kemanusiaan?
Soeharto memang berhasil menstabilkan ekonomi, tapi ia juga menstabilkan ketakutan. Ia memang memakmurkan sebagian orang, tapi memiskinkan demokrasi dan nurani bangsa. Bila kepahlawanan hanya diukur dari keberhasilan ekonomi, maka setiap penguasa yang mampu menekan rakyat demi pertumbuhan bisa dianggap pahlawan. Padahal, pahlawan sejati adalah mereka yang mempertaruhkan dirinya demi membebaskan orang lain dari ketakutan bukan mereka yang menanamkan ketakutan demi stabilitas kekuasaan.
Hari ini, ketika sebagian orang mencoba memisahkan “prestasi pembangunan” dari “otoritarianisme Orde Baru”, kita perlu mengingat satu hal: otoritarianisme tidak pernah menjadi alat netral untuk mencapai kebaikan. Ia selalu menyembunyikan penderitaan di balik narasi keberhasilan.
Menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional bukan berarti menolak pembangunan yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Tetapi itu adalah cara bangsa ini menjaga akal sehat sejarah — bahwa keberhasilan yang lahir dari penindasan bukanlah kemuliaan, dan gelar pahlawan tidak bisa dipisahkan dari keberanian untuk melawan kekuasaan yang zalim.
Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.
