MoneyTalk, Jakarta – Pegiat media sosial Jhon Sitorus melontarkan pernyataan keras menyusul penangkapan dua kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari yang sama. Dua kepala daerah tersebut adalah Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi.
Melalui unggahan di media sosialnya, Jhon Sitorus menyebut bahwa kedua kepala daerah tersebut merupakan “titipan Presiden Joko Widodo” dalam kontestasi politik daerah. Ia menilai penangkapan ini menjadi simbol mulai runtuhnya jejaring kekuasaan Jokowi di berbagai lini.
“Dua kepala daerah yang ditangkap KPK hari ini adalah titipan Jokowi semua,” tulis Jhon Sitorus, Selasa (20/1/2026).
Lebih lanjut, Jhon mengungkapkan bahwa menjelang pelaksanaan Pilkada, baik Sudewo maupun Maidi disebut-sebut aktif mencari dukungan dan restu politik dari Presiden Jokowi demi mendongkrak elektabilitas.
Ia bahkan menggunakan istilah keras dengan menyebut keduanya “mengemis endorse” kepada Jokowi sebagai simbol ketergantungan politik yang berlebihan pada kekuasaan pusat.
“Menjelang Pilkada, mereka mengemis endorse ke Jokowi,” tulisnya lagi.
Pernyataan tersebut langsung menuai perhatian publik dan memicu perdebatan luas di ruang digital. Sebagian warganet menilai tudingan Jhon sebagai kritik tajam terhadap praktik politik patronase, sementara lainnya menilai pernyataan itu terlalu tendensius dan perlu dibuktikan secara hukum.
Dalam pernyataan paling kerasnya, Jhon Sitorus menilai bahwa rangkaian kasus hukum yang menjerat figur-figur yang selama ini dianggap dekat dengan Jokowi menjadi tanda mulai rapuhnya kekuasaan politik sang presiden pasca lengser.
“Jokowi mulai rontok di segala lini. Termakan oleh kelakuannya yang tamak, rakus, dan haus kekuasaan,” tegas Jhon.
Narasi ini memperkuat opini sebagian kalangan yang menilai bahwa dinamika politik pasca-Pilpres 2024 tengah memasuki fase konsolidasi baru, di mana figur-figur lama mulai kehilangan perlindungan politik dan simbol kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait keterkaitan politik maupun dugaan afiliasi kekuasaan di balik penangkapan kedua kepala daerah tersebut. KPK secara konsisten menegaskan bahwa setiap penindakan dilakukan murni berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan kepentingan politik.
Sementara itu, baik pihak Sudewo maupun Maidi belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tudingan yang berkembang di media sosial.
Kasus ini kembali menegaskan kuatnya irisan antara kekuasaan politik dan penegakan hukum di mata publik. Di tengah meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap isu korupsi, publik menanti apakah penegakan hukum benar-benar akan berjalan tanpa pandang bulu, atau justru akan terus dibaca sebagai bagian dari konflik dan transisi kekuasaan nasional.
Yang jelas, pernyataan Jhon Sitorus telah menambah panas suhu politik nasional, sekaligus memperkuat tuntutan publik agar KPK tetap berdiri independen dan transparan dalam mengusut siapa pun yang diduga terlibat korupsi — tanpa kecuali.
