MoneyTalk, Jakarta – Pencalonan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), memicu kritik keras dari pegiat media sosial Jhon Sitorus. Ia menilai praktik nepotisme di pemerintahan saat ini justru lebih buruk dibanding era Presiden Joko Widodo.
Dalam unggahan di akun media sosialnya, Jhon menulis, “Gue kira nepotisme Jokowi ke anak dan keluarganya sudah yang paling buruk. Ternyata, rezim ini jauh lebih buruk lagi nepotismenya. Pamannya presiden, pamannya juga utusan khusus presiden, saudaranya juga ada di DPR. Kita benar-benar tidak memiliki beban moral dan etika lagi.”
Thomas Djiwandono merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, anak dari Biantiningsih, kakak kandung Prabowo. Ia juga memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh di bidang keuangan: ayahnya, Soedradjad Djiwandono, pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada era 1990-an.
Thomas kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan diajukan sebagai salah satu calon Deputi Gubernur BI, yang akan melalui proses fit and proper test di DPR sebelum resmi dilantik.
Jhon Sitorus menyoroti fakta bahwa keluarga Presiden Prabowo memiliki posisi strategis yang luas: selain Thomas, pamannya pernah menjadi Utusan Khusus Presiden, dan anggota keluarga lain duduk di DPR.
Menurutnya, hal ini menunjukkan dominan keluarga di posisi penting negara, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak persepsi publik terhadap independensi lembaga negara, termasuk Bank Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pencalonan Thomas tidak akan mengurangi independensi Bank Indonesia. Semua keputusan di BI dibuat kolektif oleh beberapa deputi, dan calon yang lolos fit and proper test akan melepaskan afiliasi politik sebelum resmi menjabat.
Ekonom senior juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan independensi Bank Indonesia, apalagi Deputi Gubernur BI memiliki peran strategis dalam stabilisasi moneter, pengaturan inflasi, dan kebijakan suku bunga yang berdampak luas ke perekonomian nasional.
Di media sosial, reaksi publik terbagi. Sebagian menyoroti prestasi dan pengalaman Thomas di sektor fiskal, sementara sebagian lain mendukung kritik Jhon Sitorus, menilai pencalonan ini sebagai contoh nepotisme yang mengkhawatirkan.
Proses fit and proper test DPR terhadap Thomas Djiwandono rencananya akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, menjadi perhatian banyak pihak, baik kalangan politik maupun ekonomi, terkait masa depan independensi Bank Indonesia.
