11 November 2026

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak berhenti pada pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk transaksi judi online (judol).

Uchok meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindaklanjuti temuan rekening yang diduga terlibat dalam transaksi judi online dengan melaporkan pihak perbankan terkait kepada aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, langkah pelaporan rekening kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) saja dinilai belum cukup.

“Kalau hanya dilaporkan ke kedua lembaga ini seperti sibuk memotong rumput, tapi lupa siapa yang membiarkan rumput liar tumbuh subur di halaman rumah sendiri,” tegas Uchok, Selasa (8/9/2026).

Ia bahkan meminta Komdigi mempertimbangkan pelaporan jajaran direksi dan komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Uchok menyoroti jumlah rekening yang disebut terindikasi digunakan dalam transaksi judi online. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 7.317 rekening nasabah BCA dan 4.649 rekening nasabah Bank Mandiri yang disebut terkait transaksi judol.

“Ini bukan main-main. Ini serius. Ada dugaan kesengajaan oleh bank,” kata Uchok.

Uchok mempertanyakan bagaimana ribuan rekening dapat digunakan dalam aliran dana yang diduga berkaitan dengan judi online dalam skala besar tanpa terdeteksi atau dihentikan lebih awal oleh sistem pengawasan perbankan.

“Kalau ribuan rekening dipakai untuk aliran dana judol dalam skala besar, lalu sistem bank BCA dan Mandiri seolah tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Petugas kasir? Atau mereka yang duduk di kursi paling atas yang punya wewenang?” ujarnya.

Menurut dia, pemblokiran rekening merupakan langkah yang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tindakan pemerintah.

“Kami meminta Ibu jangan berhenti di level blokir rekening saja. Itu langkah paling gampang dan paling dangkal. Yang harus Ibu lakukan adalah melaporkan jajaran direktur dan komisaris kedua bank ini ke Kepolisian dan Kejagung,” katanya.

Uchok menilai dugaan keterlibatan atau pembiaran dalam penggunaan rekening untuk transaksi judi online harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum. Ia menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Uchok khawatir penindakan yang hanya berujung pada pemblokiran rekening tidak menyentuh persoalan utama mengenai bagaimana rekening-rekening tersebut dapat digunakan dalam jaringan transaksi judi online.

“Jangan biarkan yang terjadi hanya: rekening diblokir, berita naik sehari, lalu semua kembali seperti biasa. Uang berputar, judol tetap jalan, dan yang bertanggung jawab tidak pernah tersentuh,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan penanganan judi online tidak hanya menyasar pemilik rekening atau akun pembayaran yang berada di lapisan bawah, tetapi juga menelusuri seluruh rantai transaksi dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.

“Kalau hal ini dibiarkan, berarti kita sedang mengirim pesan yang sangat jelas: selama tidak ada yang dituntut secara hukum, pelanggaran ini cuma urusan administrasi, bukan kejahatan yang merugikan rakyat,” kata Uchok.

Karena itu, CBA meminta Meutya Hafid mengambil langkah lebih jauh dengan meneruskan dugaan penyalahgunaan layanan perbankan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan.

“Kami tunggu langkah nyata, bukan sekadar laporan ke lembaga yang sifatnya mengatur, bukan menindak. Laporkan ke pihak yang berwenang menindak tegas,” ujarnya.

Uchok menilai penelusuran terhadap aliran dana judi online harus dilakukan secara menyeluruh agar pemblokiran rekening tidak hanya menjadi tindakan sementara.

“Ini soal keberanian menuntut pertanggungjawaban sampai ke puncak, bukan cuma memangsa yang di bawah,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 Juli 2025 lalu oleh Gedung Putih, bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.

“Prinsip utama yang dijunjung adalah tata kelola data yang baik, pelindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional. Mengutip pernyataan Gedung Putih bahwa hal itu dilakukan dengan kondisi ‘… adequate data protection under Indonesia’s law’,” jelas Meutya Hafid di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Menurut Menkomdigi, pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum.

Contoh konkret dari aktivitas pemindahan data yang sah antara lain: penggunaan mesin pencari seperti Google dan Bing, penyimpanan data melalui layanan cloud computing, komunikasi digital melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, pemrosesan transaksi melalui platform e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital.

Meutya menegaskan, pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan prasyarat pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia.

Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

“Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya,” kata Meutya Hafid.

Sebagai tambahan, tutur Menkomdigi, pengaliran data antarnegara merupakan praktik global yang lazim diterapkan, terutama dalam konteks tata kelola data digital. Negara-negara anggota G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah lama mengadopsi mekanisme transfer data lintas batas secara aman dan andal.

Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya kedepan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama.

“Namun, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa negosiasi masih berjalan terus dan tertulis dalam rilis White House untuk bagian Removing Barriers for Digital Trade Barrier, bahwa kesepakatan masih dalam tahap finalisasi. Pembicaraan teknis masih akan berlangsung,” pungkas Menkomdigi Meutya Hafid.