MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa (07/10/2025) di Bali Kota menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya adalah rencana pembangunan gedung pusat Bank Jakarta di kawasan SCBD Lot 1, yang diklaim akan menjadi simbol baru kebangkitan ekonomi ibu kota.
Menariknya, proyek bernilai triliunan rupiah ini tidak akan memakai uang APBD maupun APBN, melainkan hasil kolaborasi strategis antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan melalui skema creative financing dan pemanfaatan aset daerah.
“Kami mohon persetujuan dari Kementerian Keuangan agar pembangunan pusat Bank Jakarta di SCBD bisa segera kami realisasikan. Ini kerja sama antara Pemprov dan Kemenkeu,” kata Pramono Anung dalam konferensi pers bersama di Bali Kota.
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI kini tengah menyesuaikan diri dengan kebijakan fiskal nasional, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penyesuaian APBD dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Namun, ia menegaskan Jakarta tidak akan berdiam diri.
“Kami sepenuhnya mendukung kebijakan fiskal pusat. Tapi dengan APBD menurun, kami perlu melakukan creative financing melalui Jakarta Collaboration Fund, obligasi daerah, dan skema baru lain yang belum pernah diterapkan,” ujarnya.
Pramono juga mengungkap bahwa Pemprov DKI meminta izin memanfaatkan sebagian dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di bank-bank Himbara, agar bisa disalurkan ke sektor produktif di Jakarta, termasuk BUMD dan UMKM.
Menanggapi usulan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambut positif rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan elite SCBD Lot 1.
Dengan gaya santainya, Purbaya bahkan sempat berkelakar di depan wartawan:
“Saya senang banget dengan proyek ini. Kenapa? Karena saya enggak keluar uang! Uangnya dari Bank DKI. Jadi, daripada dananya nganggur, lebih baik dipakai untuk mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.”
Menurutnya, proyek tersebut bisa segera dimulai tahun ini juga, dengan target pembangunan selama 14–15 bulan.
“Kalau bisa dimulai beberapa bulan ke depan, dampaknya terhadap ekonomi bisa langsung terasa,” ujar Purbaya.
Dalam skema yang disepakati, Bank Jakarta akan meminjam lahan milik Kementerian Keuangan selama 50 tahun. Setelah gedung selesai, kepemilikan akan dibagi tiga, dengan pemerintah pusat mendapat 30 persen bagian dari aset gedung tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa proyek ini merupakan bentuk public-private collaboration yang efisien dan tidak membebani anggaran negara.
“Syarat saya cuma satu: gedungnya harus bagus, jangan malu-maluin. Soalnya saya juga mau masuk ke sana nanti,” katanya disambut tawa.
“Tenang, Pak Menteri. Saya punya selera lebih bagus dari Pak Menkeu. Gedungnya pasti lebih keren.”
Purbaya menilai pembangunan gedung Bank Jakarta akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga secara nasional.
“Proyek seperti ini akan menimbulkan efek domino. Permintaan semen naik, aktivitas konstruksi meningkat, dan tenaga kerja terserap. Ini contoh nyata kolaborasi fiskal dan daerah yang sehat,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga berencana menambah beberapa puluh triliun rupiah ke Bank Jakarta untuk memperluas kredit bagi UMKM dan sektor industri di Jakarta dan sekitarnya.
Menutup pertemuan, Gubernur Pramono menegaskan bahwa Jakarta tidak akan menentang kebijakan fiskal nasional, namun akan mencari cara-cara kreatif agar pembangunan tetap berjalan.
“Kami sadar pemerintah pusat pasti sudah menghitung dengan matang setiap kebijakan fiskal. Tapi kami juga punya tanggung jawab menjaga daya saing Jakarta. Karena itu, kami siap berinovasi lewat creative financing,” tegasnya.
Pertemuan di Bali Kota ini bukan sekadar seremoni antara dua pejabat tinggi negara. Di balik senyum dan candaan, ada sinyal kuat: Jakarta akan menjadi laboratorium pembiayaan kreatif pertama di Indonesia.
Dan proyek Bank Jakarta Tower di SCBD gedung megah hasil kolaborasi fiskal tanpa APBD bisa menjadi ikon baru ekonomi pasca-ibu kota pindah ke IKN.
