MoneyTalk.id,Jakarta – Sorotan tajam diarahkan kepada pengelolaan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) atau JIEP menyusul timpangnya perolehan dividen bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika dibandingkan dengan lonjakan kesejahteraan para petinggi perusahaan. Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) menilai pembagian hasil dan alokasi anggaran di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut mencederai rasa keadilan fiskal daerah.
Koordinator ASNI, Pamit Andrianto, mengungkapkan bahwa kontribusi dividen yang disetorkan JIEP ke kas Pemprov DKI dinilai sangat minim jika disandingkan dengan besaran anggaran internal, khususnya alokasi gaji dan tunjangan yang mencapai sekitar Rp76 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun, setoran dividen Pemprov DKI dari JIEP tercatat sebesar Rp4.783.042.097 pada tahun 2023, kemudian meningkat tipis menjadi Rp9.127.128.545 pada tahun 2024, dan berada di angka Rp9.242.275.848 pada tahun 2025.
Namun, kenaikan setoran laba bagi pemegang saham tersebut justru berbanding terbalik dengan eskalasi anggaran yang dinikmati oleh jajaran pengurus. ASNI menyoroti kenaikan dividen periode 2024–2025 yang hanya bertambah sebesar Rp115.147.303. Di sisi lain, anggaran untuk jajaran komisaris yang hanya berjumlah tiga orang—yakni Komisaris Utama, Komisaris, dan Komisaris Independen—malah melambung tinggi. Tercatat, anggaran komisaris naik dari Rp4,8 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp6,8 miliar pada tahun 2025, atau mengalami lonjakan hingga Rp2 miliar.
“Kenaikan untuk tiga orang ini saja sudah belasan kali lipat lebih besar daripada kenaikan dividen untuk seluruh pemilik saham,” kritik Pamit. Pada selasa (29/09/26).
Situasi ini dinilai semakin ironis mengingat langkah Pemprov DKI yang menggelontorkan uang muka setoran modal sebesar Rp225 miliar kepada PT JIEP pada 31 Desember 2024. Melalui suntikan modal tersebut, kepemilikan saham Pemprov DKI pada tahun 2025 tercatat sebanyak 113.030 lembar dengan nilai nominal mencapai Rp113.030.000.000, atau memegang porsi mayoritas sebesar 53,06%.
ASNI mempertanyakan efektivitas dan orientasi bisnis BUMD yang seharusnya menjadi motor penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan porsi penanaman modal ratusan miliar rupiah, publik semestinya bisa menikmati imbal hasil yang sepadan, bukan sekadar melihat pembengkakan pos anggaran bagi segelintir elite struktural.
“Pemilik perusahaan menyetor uang, tetapi pengurus yang menikmati hasil. Pemprov DKI menanam ratusan miliar, tapi yang bertambah kantongnya bukan kas daerah melainkan kursi-kursi yang dijaga tiga orang,” tegas Pamit.
Pihaknya mendesak adanya transparansi dan audit menyeluruh terhadap struktur biaya operasional serta penentuan remunerasi di dalam tubuh PT JIEP agar keberadaan BUMD benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
