19 November 2026

News

MoneyTalk.id,Jakarta – Dunia pendidikan pesantren kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri laki-laki di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena para korban diduga masih berusia anak-anak. Terduga pelaku merupakan pimpinan pondok pesantren berinisial F yang diduga memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap santri.

Berdasarkan keterangan kepolisian, salah satu modus yang diduga digunakan adalah meminta santri memijat tubuhnya. Dalam kesempatan tersebut, diduga terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap para korban.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah beredar informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap orang tua korban. Juru bicara pihak F, yang disebut bernama Khoirul Fuad, dituding mengirimkan pesan suara atau voice note melalui grup WhatsApp yang berisi ancaman agar laporan dugaan kekerasan seksual tersebut dicabut.

Polisi Konfirmasi Tujuh Santri Diduga Menjadi Korban

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di salah satu pondok pesantren di wilayah Jakarta Selatan.

Laporan tersebut diterima kepolisian pada 8 November 2026 dan tercatat dengan nomor LP/B/8522/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Menurut Budi, dugaan peristiwa tersebut berlangsung sejak 2025. Terlapor dalam perkara ini masih disebut dengan inisial F.

Polisi menyebut modus yang dilaporkan adalah meminta para santri melakukan pemijatan.

Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan korban, saksi, serta barang bukti berupa rekaman video dan audio.

Penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta, serta Komnas Anak.

Informasi tersebut diberitakan Tirto, Kumparan, dan BeritaNasional pada 9 November 2026.

Dugaan Ancaman terhadap Orang Tua Korban

Di tengah proses pengungkapan kasus, muncul persoalan lain yang tidak kalah serius, yakni dugaan adanya tekanan terhadap keluarga korban.

Khoirul Fuad disebut-sebut menjadi juru bicara pihak F. Ia dituding mengirimkan voice note di grup WhatsApp orang tua santri yang diduga berisi ancaman agar laporan dugaan pencabulan dicabut.

Jika tudingan tersebut benar, tindakan itu patut mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Keluarga korban seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan menghadapi tekanan ketika berusaha mencari keadilan bagi anak-anak mereka.

Aparat kepolisian perlu memeriksa rekaman percakapan tersebut, termasuk menelusuri siapa pengirimnya, apa isi ancamannya, serta apakah terdapat upaya memengaruhi atau menghalangi proses hukum.

Namun, sampai informasi tersebut dapat diverifikasi dan dikonfirmasi kepada Khoirul Fuad, tudingan intimidasi tidak boleh dinyatakan sebagai fakta hukum.

Dugaan Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa

Kasus di Ponpes Daru Hasbi juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap relasi kuasa di lingkungan pendidikan.

Pimpinan pesantren memiliki kewenangan dan kepercayaan besar terhadap para santri. Dalam hubungan yang tidak seimbang, anak-anak dapat mengalami kesulitan menolak permintaan orang yang memiliki otoritas atas kehidupan pendidikan dan keseharian mereka.

Liputan6.com pada 11 November 2026 mengutip kuasa hukum pelapor dan korban, La Ode Joko, yang menjelaskan bahwa para santri diduga dipanggil secara bergantian dan seorang diri dengan alasan diminta memijat.

Menurut La Ode, ada santri yang mengaku dipanggil berulang kali, bahkan hingga lima sampai tujuh kali.

Sementara itu, Merdeka.com pada 11 November 2026 memberitakan bahwa kasus tersebut mulai terungkap setelah seorang pengajar berinisial R melihat perubahan perilaku sejumlah santri.

Ada santri yang terlihat murung dan mengalami perubahan perilaku. Kecurigaan tersebut kemudian mendorong pengajar itu menggali keterangan dari anak didiknya hingga dugaan kekerasan seksual terungkap.

Keterangan tersebut masih merupakan penjelasan dari pihak pelapor dan kuasa hukum yang perlu diuji melalui proses penyidikan.

Polisi Diminta Mengusut Tuntas dan Melindungi Korban

Pada 16 November 2026, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto kembali menyampaikan bahwa jumlah korban yang terdata masih tujuh orang.

Penyidik sedang mendalami keterangan korban dan saksi serta melakukan verifikasi alat bukti digital. Setelah pemeriksaan tersebut rampung, polisi akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap terduga pelaku berinisial F alias Fikri Hasbi.

Polda Metro Jaya juga membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum berani melapor.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo sebelumnya menjelaskan bahwa sebagian keluarga korban masih tertutup karena khawatir terhadap stigma sosial dan dampak kasus terhadap masa depan anak-anak.

Kepolisian menegaskan pentingnya menjaga identitas korban agar tidak menimbulkan trauma tambahan.

Dugaan kasus di Daru Hasbi tidak boleh membuat masyarakat menggeneralisasi seluruh lembaga pesantren. Pesantren merupakan institusi pendidikan dan keagamaan yang memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda.

Namun, siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Pertama, memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum.

Kedua, menelusuri kemungkinan adanya korban lain, termasuk santri yang sudah tidak lagi belajar di pesantren tersebut.

Ketiga, memeriksa dugaan intimidasi terhadap keluarga korban apabila tersedia bukti rekaman dan saksi.

Keempat, memastikan tidak ada upaya menghalangi proses penyidikan maupun memengaruhi keterangan korban.

Sementara itu, pihak Fikri Hasbi dan Khoirul Fuad perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai tudingan yang beredar.

Hingga berita ini disusun, belum tersedia keterangan langsung dari keduanya yang dapat diverifikasi mengenai dugaan kekerasan seksual maupun tudingan ancaman melalui voice note WhatsApp.

Proses hukum harus berjalan transparan. Perlindungan anak dan kepentingan korban harus menjadi prioritas, sementara kesalahan pidana tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

MoneyTalk.id,Jakarta – PDI Perjuangan Banten menolak tegas wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Rencana tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian identitas daerah sekaligus merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan ekonomi pada ekowisata Badak Jawa.

Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, mempertanyakan alasan pemerintah yang mewacanakan pemindahan satwa langka tersebut. Menurutnya, Ujung Kulon merupakan habitat asli Badak Jawa yang memiliki nilai ekologis, historis, dan kultural bagi masyarakat Banten.

“Alas Purwo sudah punya Banteng. Ujung Kulon punya Badak. Keduanya berdiri gagah di rumahnya sendiri. Lalu kenapa tiba-tiba ada yang mau mencabut Badak dari tanah leluhurnya, seolah satwa langka ini barang dagangan yang bisa dipindah sesuka hati?” kata Guntur Romli dalam pernyataannya, Selasa (17/11/2026).

Guntur menilai wacana pemindahan tersebut belum disertai kajian ilmiah yang terbuka kepada masyarakat. Ia juga mempersoalkan tidak adanya pelibatan warga Pandeglang dan masyarakat adat Baduy dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut masa depan satwa endemik Banten itu.

Menurutnya, masyarakat adat Baduy selama ini memiliki hubungan filosofis dan tradisi leluhur dalam menjaga alam, termasuk keberadaan Badak Jawa. Karena itu, suara masyarakat lokal semestinya menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Ini kebijakan besar, tetapi warga Pandeglang tidak diajak bicara. Masyarakat adat Baduy yang menjaga Badak lewat ritual dan filosofi leluhur juga tidak didengar. Kebijakan sebesar ini dilempar begitu saja di forum internasional, lalu kementerian buru-buru bilang masih wacana. Ini cara mengelola negara, atau cara menguji pasar?” ujarnya.

Selain persoalan konservasi, Guntur mengingatkan dampak ekonomi yang mungkin muncul apabila Badak Jawa dipindahkan dari habitat aslinya. Selama ini, keberadaan Badak Jawa menjadi salah satu daya tarik ekowisata Ujung Kulon yang menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Pemandu wisata, nelayan, pengelola homestay hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.

“Ujung Kulon hidup dari ekowisata Badak: pemandu, nelayan, homestay, UMKM. Kalau ikonnya dicabut, roda ekonomi warga ikut dicabut. Siapa yang rugi, dan siapa yang untung?” kata Guntur.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik proyek pemindahan tersebut, terutama jika pemerintah mulai mencari dukungan pendanaan dari donor internasional tanpa terlebih dahulu membuka secara transparan dasar kajian dan tujuan program.

“Ketika pemerintah mulai mencari dana donor internasional, publik berhak curiga ada bisnis di balik proyek yang tidak jelas ini,” tegasnya.

Guntur tidak menampik bahwa ancaman bencana, termasuk potensi tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau, perlu menjadi perhatian pemerintah. Namun, ia menilai penanganan risiko bencana tidak boleh hanya diarahkan pada pemindahan satwa, sementara keselamatan masyarakat pesisir belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Ia mengingatkan kembali tragedi tsunami Selat Sunda 2018 yang menerjang wilayah pesisir Pandeglang dan sekitarnya. Menurutnya, pemerintah semestinya memprioritaskan penguatan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta kepastian relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Alasannya tsunami Anak Krakatau? Baik. Tapi kalau ancaman bencana itu benar-benar nyata, kenapa yang dipikirkan lebih dulu justru Badak, bukan manusianya? Warga pesisir Pandeglang pernah diterjang tsunami Selat Sunda 2018. Di mana sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan relokasi warga yang layak? Selamatkan manusianya dulu, baru bicara soal satwa,” paparnya.

Bagi Guntur, Badak Jawa bukan hanya satwa langka yang menjadi objek konservasi, melainkan juga bagian dari identitas Banten dan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga.

Ia meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara sepihak dan tidak menjadikan konservasi sebagai alasan untuk menjalankan proyek yang belum jelas manfaat serta dampaknya bagi masyarakat.

“Badak Jawa bukan komoditas. Ia identitas Banten dan harga diri bangsa. Jangan usir Badak dari rumahnya demi kepentingan yang tak berani diungkap ke publik,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Program pemberdayaan desa yang dijalankan PT Astra International Tbk mencatatkan capaian ekspor senilai sekitar Rp411 miliar. Sebanyak 492 desa binaan perusahaan telah berhasil memasarkan produknya ke 26 negara hingga 2025.

Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi program Desa Sejahtera Astra yang mengantarkan perusahaan meraih penghargaan Gold Winner kategori Relations with Local Communities dalam ajang Asia ESG Positive Impact Awards 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tak hanya pemberdayaan masyarakat, Astra juga membawa pulang penghargaan Bronze Winner kategori Energy Efficiency melalui program Astra Green Energy (AGEn), yang berfokus pada peningkatan efisiensi energi di lingkungan Grup Astra.

Dua penghargaan tersebut diberikan dalam ajang regional yang berlangsung pada Rabu (4/11/2026).

Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan, penghargaan itu menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Kami memaknai penghargaan ini sebagai penyemangat untuk terus menghadirkan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Boy dalam keterangan resmi Astra.

Ia berharap berbagai inisiatif yang telah dijalankan dapat diperluas sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan berkelanjutan.

“Harapan kami, berbagai inisiatif yang telah dijalankan dapat terus berkembang, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama menghadirkan perubahan positif bagi Indonesia,” lanjutnya.

Program Desa Sejahtera Astra sendiri diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi dan keunggulan lokal.

Berdasarkan data perusahaan hingga akhir 2025, program tersebut telah menjangkau 1.533 desa yang tersebar di 180 kabupaten di Indonesia.

Astra mencatat rata-rata pendapatan masyarakat dalam program tersebut meningkat sebesar 56,85 persen. Selain itu, berbagai kegiatan pemberdayaan desa turut menghasilkan lebih dari 3.700 lapangan kerja baru.

Akses pasar internasional juga menjadi salah satu capaian program. Dari keseluruhan desa binaan, sebanyak 492 desa telah menembus pasar ekspor di 26 negara dengan valuasi mencapai sekitar Rp411 miliar.

Pengembangan ekonomi desa tersebut merupakan bagian dari program kontribusi sosial Astra yang mencakup bidang kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Secara keseluruhan, Desa Sejahtera Astra telah hadir di 35 provinsi dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 3 juta orang.

Di sisi lain, penghargaan untuk Astra Green Energy (AGEn) diberikan atas inisiatif perusahaan dalam mendorong efisiensi penggunaan energi dan dekarbonisasi di lingkungan Grup Astra.

Melalui AGEn, Astra mengembangkan pendekatan pengelolaan energi yang terintegrasi. Program ini mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan standar proses, serta penggunaan platform pendukung untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Kedua program tersebut memperoleh penghargaan dalam Asia ESG Positive Impact Awards 2026, ajang regional yang diselenggarakan Asia ESG Positive Impact Consortium (A-EPIC).

Menjelang usia ke-70 pada 20 Februari 2027, Astra juga terus mengembangkan berbagai program kontribusi sosial dan lingkungan. Perusahaan menyebut berbagai inisiatif yang dijalankan selama hampir tujuh dekade telah menjangkau lebih dari 16 juta penerima manfaat.

Kontribusi tersebut dijalankan melalui pengembangan usaha dan investasi di sektor riil, penguatan sumber daya manusia, serta program sosial berkelanjutan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Indonesia Emas 2045.

MoneyTalk.id,Jakarta – Keputusan resmi Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) menjadi babak baru dalam sejarah ketatanegaraan nasional. Setelah menyerahkan surat pernyataan berhenti secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada pukul 10.15 WIB dan melanjutkannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pukul 11.16 WIB, berakhir pula perjalanan dua tahun kepemimpinan pasangan tersebut di pemerintahan.

Di luar dampak konstitusionalnya, peristiwa bersejarah ini turut menghidupkan kembali perbincangan lama di ruang publik mengenai sebuah lukisan kampanye Pilpres 2024 berbingkai emas. Lukisan yang menampilkan Prabowo dan Gibran dalam balutan busana kesatria pewayangan di bawah naungan Burung Garuda tersebut sempat menjadi sorotan pada pertengahan 2025 lalu akibat berbagai tafsir spekulatif mengenai durasi kepemimpinan “dua tahun” dan dinamika hubungan kekuasaan.

Hermeneutika Retrospektif. Ketika Angka “2” Menemukan Konteks Barunya

Dalam kajian filsafat hermeneutika—ilmu tentang penafsiran teks maupun karya seni, sebuah karya visual tidak pernah memiliki makna yang benar-benar final begitu dilepas ke ruang publik. Maknanya terus berdialog dengan konteks zaman dan realitas sejarah yang terjadi kemudian.

Berdasarkan pembacaan semiotika visual terhadap lukisan tersebut, peristiwa 12 November 2026 memicu pembacaan mundur (retrospective reading) yang kontras dengan pemaknaan awal.

Makna Denotatif Masa Kampanye: Pada awal kontestasi Pilpres 2024, angka “2” yang terukir besar di bawah simbol Garuda serta di bagian dasar kanvas merujuk secara lugas pada nomor urut peserta pemilu. Sementara itu, gestur kedua tokoh yang mengacungkan dua jari dipahami sebagai simbol kemenangan (victory) dan optimisme menuju visi “INDONESIA EMAS”.

Tafsir Retrospektif Pascamundur

Ketika Gibran resmi mengakhiri masa jabatannya tepat setelah dua tahun pemerintahan berjalan, simbol angka “2” dan asimetri posisi figur dalam lukisan tersebut kembali ditarik ke dalam diskursus publik. Dalam kanvas itu, figur Prabowo di sisi kiri berdiri tegak menapak dengan posisi stabil sembari menggendong kucing peliharaannya, Bobby. Sebaliknya, figur Gibran di sisi kanan digambarkan melayang dengan satu kaki terangkat tinggi dan tangan kiri terentang menjauh dari poros tengah pita merah putih, sebuah komposisi visual yang kini dibaca ulang oleh sebagian kalangan sebagai perlambang berakhirnya posisi di tengah jalan.

Sinkronisitas Simbolik vs. Realitas Hukum dan Konstitusi

Fenomena bertemunya tafsir visual masa lalu dengan fakta politik hari ini dalam filsafat dan psikologi analitik Carl Gustav Jung dikenal sebagai sinkronisitas (meaningful coincidence), yakni kebetulan yang terasa bermakna bagi kesadaran kolektif masyarakat. Dalam tradisi budaya Nusantara, masyarakat memang memiliki kebiasaan membaca sasmita atau tanda-tanda zaman melalui simbol seni maupun peristiwa di sekitar kekuasaan.

Meski demikian, dari perspektif filsafat ilmu dan rasionalitas politik, penting untuk memisahkan antara kebetulan simbolik di atas kanvas dengan hukum sebab-akibat (kausalitas) yang nyata. Lukisan kampanye tersebut bukanlah ramalan gaib ataupun penyebab dari peristiwa politik hari ini, melainkan artefak visual yang kebetulan bersinggungan dengan dinamika sejarah dua tahun kemudian.

Secara faktual, pengunduran diri Gibran berakar pada pertimbangan hukum dan konstitusional yang konkret.

Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan persnya pada Kamis sore, keputusan tersebut diambil menyusul adanya putusan hukum terkait ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan sistem konstitusional atas perbedaan sistem pendidikan luar negeri yang pernah ditempuh Gibran, sehingga langkah mundur dipilih demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang lebih besar.

Filosofi “Sikap Kesatria” di Atas Kanvas dan Panggung Negara

Menariknya, estetika pewayangan yang diusung dalam lukisan kampanye 2024 tersebut justru menemukan titik temunya pada dimensi etika kenegarawanan. Dalam lukisan itu, kedua tokoh digambarkan sebagai kesatria pewayangan berbusana Gatotkaca, simbol keberanian, tanggung jawab, dan pengabdian kepada negara.

Dalam filsafat pewayangan Jawa, ukuran tertinggi seorang kesatria bukanlah seberapa lama ia menggenggam takhta, melainkan keberanian moral untuk meletakkan mandat demi menjaga keseimbangan kosmos dan stabilitas negara.

Hal ini selaras dengan penilaian Presiden Prabowo yang menyebut langkah Gibran mendatangi langsung dirinya dan pimpinan MPR tanpa perantara sebagai bentuk “sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan”.

Pada akhirnya, pengunduran diri 12 November 2026 menutup bab spekulasi mistis dan tafsir simbolik di atas kanvas. Ruang publik kini bergerak dari ranah penafsiran seni menuju mekanisme konstitusional yang nyata di parlemen dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam media terkemuka Amerika Serikat, The New York Times. Dalam laporan mendalam yang diterbitkan 10 November 2026, media tersebut menggambarkan kondisi Indonesia melalui judul provokatif, “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad” atau udara buruk, ekonomi buruk, suasana hati buruk.

Laporan yang ditulis jurnalis Muktita Suhartono itu mengungkap sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap berkepanjangan, tekanan ekonomi masyarakat, hingga meningkatnya kekecewaan sebagian pendukung Prabowo.

Sorotan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kualitas lingkungan, daya beli masyarakat, kesempatan kerja, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menjadi persoalan yang mendapat perhatian internasional.

Pendukung Prabowo Mengaku Kecewa

Salah satu bagian paling menarik dalam laporan The New York Times adalah kesaksian warga yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Prabowo dalam pemilihan presiden.

Kurniawan (35), warga Kalimantan Tengah, mengaku kecewa terhadap penanganan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap berkepanjangan. Selama lebih dari empat bulan, ia harus menjaga anak-anaknya tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap.

Padahal, sebelumnya Kurniawan memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan Prabowo.

“Kami menaruh harapan besar bahwa pemerintahannya akan beroperasi secara efisien di bawah satu komando,” ujar Kurniawan seperti dikutip The New York Times.

Namun, harapan tersebut berubah menjadi kekecewaan.

“Saya sangat, sangat kecewa,” katanya.

Kesaksian tersebut menjadi gambaran bagaimana persoalan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kepuasan Publik Disebut Anjlok

The New York Times juga menyoroti penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Mengutip hasil survei, tingkat kepuasan yang sebelumnya mencapai 81,2 persen pada November 2025 disebut turun menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026.

Penurunan tersebut menunjukkan perubahan penilaian publik dalam periode kurang dari satu tahun.

Tekanan ekonomi, kenaikan biaya hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta persoalan lingkungan menjadi sejumlah keluhan masyarakat yang disoroti dalam laporan tersebut.

Bagi pemerintahan yang mengusung janji perubahan dan efektivitas kepemimpinan, angka kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

Kronisme dan Lingkaran Oligarki Ikut Disorot

Tidak hanya persoalan karhutla dan ekonomi, The New York Times juga mengangkat tuduhan mengenai kronisme dalam pemerintahan Prabowo.

Laporan tersebut menyinggung kekhawatiran mengenai proyek-proyek nasional yang diduga lebih banyak menguntungkan sekutu politik dan kalangan pengusaha yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Nama Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo yang juga dikenal sebagai pengusaha, turut disebut dalam pembahasan mengenai hubungan kekuasaan dan kepentingan bisnis.

Namun, tuduhan tersebut perlu ditempatkan sebagai persoalan yang diperdebatkan. Pihak Istana sebelumnya membantah klaim mengenai praktik pemberian keuntungan kepada lingkaran keluarga dan sekutu politik.

Sorotan mengenai kronisme menjadi penting karena transparansi pengelolaan proyek negara dan persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari kepercayaan terhadap pemerintahan.

Tagar #IndonesiaSadar dan Simbol Tiga Jari

Kekecewaan terhadap kondisi nasional juga disebut mulai terlihat melalui aksi-aksi protes masyarakat.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul penggunaan tagar #IndonesiaSadar atau Wake Up, Indonesia sebagai bentuk penyampaian keresahan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Para demonstran juga menggunakan salam tiga jari yang terinspirasi dari film The Hunger Games. Simbol tersebut menjadi ekspresi perlawanan dan solidaritas di tengah gelombang kritik terhadap pemerintah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya berlangsung melalui pernyataan politik dan hasil survei, tetapi juga muncul dalam ruang publik dan media sosial.

Prabowo Tetap Tegas Menghadapi Tekanan

Di tengah berbagai sorotan tersebut, Presiden Prabowo tetap memperlihatkan sikap tegas. Ia menyatakan Indonesia tidak akan gentar menghadapi gangguan maupun tekanan dari luar.

Prabowo juga menyampaikan kemungkinan penerapan langkah-langkah penghematan berskala besar apabila kondisi mengharuskannya.

Sikap tersebut memperlihatkan pendekatan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi dan berbagai tantangan eksternal.

Namun, persoalan domestik yang diangkat The New York Times memperlihatkan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya berasal dari luar negeri. Penanganan karhutla, perlindungan masyarakat dari kabut asap, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pengendalian biaya hidup juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab.

Sorotan Internasional terhadap Arah Pemerintahan

Laporan The New York Times menjadi perhatian karena menghubungkan berbagai persoalan yang selama ini sering dibahas secara terpisah.

Kebakaran hutan bukan hanya persoalan lingkungan. Kabut asap menyentuh kesehatan dan kehidupan keluarga. Tekanan ekonomi bukan hanya persoalan angka pertumbuhan, tetapi berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, tuduhan kronisme dan ketidakpuasan publik menyangkut transparansi serta kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Judul “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad” menjadi gambaran editorial yang tajam mengenai suasana Indonesia sebagaimana dilaporkan media tersebut.

Bagi pemerintahan Prabowo, sorotan internasional ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari besarnya program dan kuatnya komando pemerintahan.

Kemampuan mengatasi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, menjaga lingkungan, memperbaiki kesejahteraan, dan memastikan kebijakan berjalan transparan juga menjadi ukuran penting kepercayaan publik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis kebangsaan Rustam Effendi melontarkan pernyataan kontroversial terkait mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Ia mengusulkan agar Jokowi bersama keluarganya ditempatkan di sebuah pulau terpencil di ujung laut bebas.

Pernyataan tersebut disampaikan Rustam saat membahas dinamika politik nasional dan sikap keluarga Jokowi setelah muncul polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rustam, agenda perjuangan yang mereka lakukan bukan untuk berdialog dengan Gibran. Ia bahkan menilai Gibran sudah tidak memiliki posisi penting untuk diajak berdialog.

“Agenda kita hari ini bukan berdialog dengan Gibran. Gibran bukan siapa-siapa lagi. Jadi, tidak butuh kita untuk berdialog dengan dia,” kata Rustam di Podcast Obor Rakyat Reborn, Kamis (12/11/2026).

Ia mengungkapkan, dalam sebuah pertemuan, dirinya sempat menerima bisikan mengenai kekhawatiran terhadap tindakan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“Dia bilang begini, ‘Paspampres itu, Paspampres itu, takut ya, takut nih ya, takut ya saya digituin.’ Wah, provokatif itu kan. Di situ saya marah,” ungkapnya.

Rustam menegaskan, kedatangan kelompoknya saat itu bukan untuk berdialog dengan Gibran. Mereka justru meminta agar Gibran meninggalkan gedung tempat kegiatan berlangsung.

Dalam pernyataannya, Rustam juga melontarkan tudingan keras terhadap sejumlah tokoh. Ia bahkan menyebut nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan mengaitkannya dengan PKI.

Tak berhenti di situ, Rustam juga menyinggung gaya bicara sejumlah orang pendukung Jokowi dan Gibran terlalu berapi-api ketika menyampaikan pendapat. Ia mencontohkan Andi Azwan dan mengusulkan agar sejumlah pihak menjalani tes urine.

“Kalau menurut saya ini harus dites urine, Bang. Siapa? Jokowi dan keluarga,” ujarnya.

Pernyataan paling kontroversial muncul ketika Rustam mengusulkan agar Jokowi dan keluarganya ditempatkan di sebuah pulau terpencil.

“Kasih saja dia pulau satu di paling ujung di laut bebas. Bikin pulau, suruh tinggal di situ saja. Kalau menurut saya begitu,” kata Rustam.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kerasnya sikap Rustam terhadap Jokowi dan keluarganya di tengah meningkatnya ketegangan politik nasional.

Meski melontarkan pernyataan bernada keras, Rustam menutup keterangannya dengan menyatakan keyakinan bahwa perjuangan yang mereka lakukan membutuhkan perlindungan Allah SWT serta dukungan masyarakat.

“Umur kita semua diatur oleh Allah. Saya percaya perjuangan kami ini perlu perjuangan yang dilindungi oleh Allah dan didukung oleh rakyat,” pungkasnya.

INAnews.co.id, Jakarta – Isu beban pajak, transparansi biaya platform, hingga masa depan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM” yang digelar INANEWS di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu 11 November 2026. (lebih…)

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi mahasiswa di Yogyakarta pada 10 November 2026 memicu gelombang kecaman dari lingkungan akademisi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam keras tindakan aparat terhadap mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Fisipol UGM menilai tindakan kekerasan, intimidasi, dan penangkapan terhadap mahasiswa merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan kehidupan demokrasi. Peristiwa tersebut dinilai ironis karena terjadi ketika bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, momentum yang semestinya mengingatkan negara tentang perjuangan, keberanian, dan pengorbanan demi keadilan.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Dekan Fisipol UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, pada 11 November 2026, fakultas menegaskan keberpihakannya terhadap hak konstitusional mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah.

Fisipol UGM menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah pemberian negara, melainkan hak konstitusional setiap warga negara. Mahasiswa dan sivitas akademika memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara.

“Fisipol UGM berdiri tegak bersama mahasiswa dalam menyuarakan kritik terhadap penyelenggara negara,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.

Tidak berhenti pada kecaman, Fisipol UGM juga melayangkan lima tuntutan tegas kepada negara.

Pertama, menuntut pembebasan seluruh mahasiswa yang ditangkap dalam aksi tersebut. Fakultas juga mendesak agar mahasiswa mendapatkan akses bantuan hukum secara penuh tanpa hambatan, baik selama pemeriksaan maupun proses penahanan.

Kedua, mendesak negara menghentikan segala bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, dan tindakan represif terhadap warga negara yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.

Ketiga, mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi. Fisipol UGM mengingatkan bahwa kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika, bukan menjadi tempat yang dapat dimasuki aparat untuk melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi.

Keempat, mendukung langkah UGM dalam melakukan pendataan dan verifikasi terhadap mahasiswa yang terdampak tindakan aparat. Fakultas juga menuntut jaminan layanan kesehatan serta pendampingan hukum bagi seluruh korban.

Kelima, memastikan koordinasi dan pendampingan terus dilakukan agar keselamatan serta hak-hak mahasiswa benar-benar terlindungi.

Pernyataan Fisipol UGM ini menjadi peringatan keras bahwa penanganan aksi demonstrasi tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kritik mahasiswa terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan argumentasi dan keterbukaan, bukan dengan kekerasan, intimidasi, ataupun penangkapan yang mengabaikan hak-hak warga negara.

Fisipol UGM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut. Keberanian berpikir kritis dan melawan ketidakadilan, menurut fakultas, merupakan jantung demokrasi yang harus dirawat bersama.

Pesan yang ingin ditegaskan sangat jelas: kampus bukan musuh negara. Mahasiswa yang menyampaikan kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu ukuran apakah demokrasi Indonesia masih berdiri tegak atau mulai kehilangan maknanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kerajinan tenun, kuliner tradisional, dan wisata budaya menjadi andalan masyarakat Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam mengembangkan ekonomi lokal. Melalui pendampingan PT Astra International Tbk (Astra), kegiatan usaha masyarakat di kawasan tersebut mencatatkan nilai sekitar Rp1,6 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Program yang berlokasi di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ini mengembangkan kekayaan budaya Suku Sasak menjadi peluang usaha. Warga dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari produksi kerajinan tenun, pengolahan pangan lokal, hingga pengelolaan wisata berbasis budaya.

Pengembangan tersebut berlangsung melalui program Desa Sejahtera Astra dengan pendampingan Ecobiz Desa Sejahtera Astra Lombok yang dimulai pada 2025. Fokusnya mencakup penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang melibatkan warga setempat.

Salah satu kegiatan yang dikembangkan adalah wisata gastronomi, yakni pengalaman wisata yang memperkenalkan makanan khas daerah beserta bahan baku dan proses pengolahannya.

Melalui pembangunan fasilitas cooking class, wisatawan diharapkan tidak hanya datang untuk menyaksikan pertunjukan budaya atau melihat rumah adat Sasak, tetapi juga dapat mengenal cara pembuatan makanan tradisional.

Jagung dan umbi-umbian yang menjadi bagian dari kekayaan pangan lokal turut dikembangkan sebagai bahan olahan kuliner. Kegiatan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperkenalkan produk pangan khas Sasak kepada wisatawan.

Pengembangan wisata tersebut juga melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola kegiatan pariwisata.

Fasilitator Ecobiz Desa Sejahtera Astra Sasak Ende Lombok, Reza Permadi, mengatakan pengembangan wisata kuliner menjadi salah satu upaya meningkatkan daya tarik kawasan sekaligus memperluas kesempatan usaha masyarakat.

“Pengembangan wisata gastronomi di Desa Sejahtera Astra Sasak Ende memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk merasakan langsung cita rasa khas Sasak dan tinggal lebih lama di desa untuk menikmati budaya lokal. Di sisi lain, pengembangan kerajinan tenun serta potensi pangan lokal juga dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yang dimiliki masyarakat,” ujar Reza saat mendampingi masyarakat di fasilitas Ecobiz Desa Sejahtera Astra, Senin (9/11/2026).

Tenun Tradisional Jadi Peluang Ekonomi

Selain kuliner, kerajinan tenun menjadi salah satu potensi ekonomi yang terus dikembangkan di Desa Sejahtera Astra Sasak Ende.

Keterampilan menenun yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Suku Sasak kini turut diarahkan untuk menghasilkan produk kerajinan bernilai ekonomi.

Melalui pendekatan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism, warga memiliki kesempatan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan wisata.

Keterlibatan tersebut mencakup pengelolaan atraksi budaya, produksi kerajinan, penyediaan makanan tradisional, hingga pelayanan kepada wisatawan.

Astra juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan usaha dan mengembangkan produk berbasis potensi lokal.

Hingga Oktober 2026, program Desa Sejahtera Astra Sasak Ende telah melibatkan 135 warga, termasuk 38 pelaku UMKM dan 28 pelaku pariwisata lokal.

Sebanyak 38 warga lainnya tercatat mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan, salah satunya pengolahan sorgum sebagai bahan pangan yang berpotensi dikembangkan menjadi produk usaha.

Dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat tersebut, nilai kegiatan usaha selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat mencapai sekitar Rp1,6 miliar.

Astra Kembangkan Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan

Pendampingan Astra di Desa Sejahtera Astra Sasak Ende tidak hanya berfokus pada pariwisata dan pengembangan usaha masyarakat.

Program pemberdayaan juga mencakup bidang kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan.

Di bidang kesehatan, kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara aktif memberikan layanan pemeriksaan kepada 112 anak dan 11 ibu hamil.

Sementara itu, sebanyak 43 anak mengikuti kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan masyarakat.

Dalam pengelolaan lingkungan, warga mengembangkan sejumlah kegiatan, mulai dari bank sampah, pertanian organik, pengolahan kompos, hingga budi daya maggot yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan pemberdayaan ekonomi desa perlu didukung oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai bidang yang saling berkaitan.

“Kami percaya pengembangan ekonomi desa perlu didukung melalui berbagai bidang yang saling berkaitan, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Melalui pendampingan di keempat bidang ini, Astra berupaya memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi lokal dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Boy.

Menjelang 70 Tahun Astra

Pengembangan Desa Sejahtera Astra Sasak Ende merupakan bagian dari program kontribusi sosial Astra yang dijalankan di berbagai daerah di Indonesia.

Hingga 2026, program Desa Sejahtera Astra telah menjangkau lebih dari 1.500 desa yang tersebar di 35 provinsi.

Secara keseluruhan, sedikitnya 16 juta masyarakat telah menerima manfaat dari berbagai inisiatif Astra, termasuk program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan.

Program tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Astra menuju usia ke-70 pada 20 Februari 2027.

Dalam menyambut tujuh dekade kiprahnya di Indonesia, Astra mengusung tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia” melalui berbagai inisiatif yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi daerah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), Damai Hari Lubis, menilai manuver politik Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka dan Raja Juli Antoni yang disebut semakin mendekat kepada Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari perubahan peta kekuatan politik nasional.

Menurut Damai, langkah tersebut dapat dibaca sebagai insting menyelamatkan diri di tengah kemungkinan meningkatnya tekanan politik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan lingkaran politiknya.

Ia menilai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup rentan karena tidak memiliki kursi di DPR RI. Kondisi tersebut membuat PSI tidak mempunyai kekuatan langsung apabila DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya.

“Jangan dibaca sebagai pindah haluan biasa. Ini dibaca sebagai insting bertahan hidup,” kata Damai dalam analisis politiknya, Selasa (10/11/2026).

Damai berpandangan, tanpa keterwakilan di parlemen, PSI akan kesulitan terlibat dalam proses politik formal apabila terjadi konsolidasi kekuatan partai-partai di Senayan.

Menurut dia, media sosial tidak cukup untuk menghadapi tekanan politik yang berlangsung melalui mekanisme parlemen.

Gerindra, PKS, dan PDIP Bisa Menjadi Kekuatan Penekan

Damai kemudian memunculkan skenario politik yang dinilainya berpotensi menjadi ancaman serius bagi Jokowi.

Ia membayangkan kemungkinan Gerindra, PKS, dan PDIP membangun kesamaan sikap politik di DPR untuk menekan mantan Presiden Jokowi.

Jika skenario tersebut terjadi, Damai memperkirakan sejumlah partai dan tokoh politik yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan sebelumnya akan mulai mengambil jarak.

Ia menyebut PAN, Golkar, hingga PKB sebagai kekuatan politik yang perlu diperhatikan dalam membaca kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi.

“Ketika Jokowi dikejar-kejar secara politik, semua kawan dekatnya akan menjauh. Itu hukum besi politik Indonesia,” ujarnya.

Damai bahkan memprediksi bukan tidak mungkin akan ada lagi tokoh partai maupun pejabat kabinet yang memilih meninggalkan partai politiknya dan menyatakan kesetiaan kepada pemerintahan Prabowo.

Dalam pandangannya, fenomena tersebut merupakan bentuk penyelamatan politik ketika seseorang melihat kekuatan politik sebelumnya mulai melemah.

Prabowo Dinilai Memiliki Posisi Politik Lebih Kuat

Damai menilai posisi Prabowo saat ini relatif kuat karena selain menjadi kepala negara, Presiden juga memiliki dukungan politik dan legitimasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Ia memperkirakan dukungan moral dari sebagian masyarakat dan kalangan ulama dapat menguat apabila pemerintah menunjukkan komitmen menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang masih menjadi perhatian publik.

Damai mengungkit sejumlah peristiwa yang menurutnya meninggalkan luka politik dan sosial, di antaranya tragedi KM 50, tragedi Kanjuruhan, serta meninggalnya 898 petugas KPPS pada Pemilu 2019.

Ia juga menyinggung berbagai tuduhan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis pada dua periode pemerintahan sebelumnya.

Dalam analisisnya, Damai menggunakan istilah faktor pembiaran untuk menggambarkan kemungkinan tanggung jawab politik seorang penguasa atas tindakan aparat atau pejabat di bawah kewenangannya.

Namun, ia tidak menyebut bahwa Jokowi telah terbukti melakukan pembiaran ataupun terlibat langsung dalam berbagai peristiwa tersebut.

Damai Prediksi Gibran Bisa Mundur dari Jabatan Wapres

Salah satu prediksi paling mengejutkan yang disampaikan Damai adalah kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri apabila tekanan politik semakin membesar.

Menurut dia, pengunduran diri tersebut dapat menjadi jalan tengah untuk meredakan ketegangan politik sekaligus mengurangi beban pemerintahan Prabowo.

“Jika tekanan ini terus membesar, prediksi saya: Gibran akan mengajukan diri untuk mundur dari posisi Wapres. Bukan karena dipecat. Tapi karena mundur adalah jalan tengah yang paling bermartabat,” ungkapnya.

Damai juga memperkirakan Jokowi akan berupaya mencari penyelesaian melalui pendekatan politik jalan tengah atau win-win solution.

Ia bahkan menyebut kemungkinan Jokowi memainkan kartu terakhir dengan mengandalkan hubungan politik dan jasa masa lalu kepada Prabowo.

Dalam budaya politik Jawa, Damai mengaitkan kemungkinan tersebut dengan istilah ewuh pakewuh, yakni situasi ketika seseorang merasa sungkan mengambil keputusan karena hubungan personal atau jasa sebelumnya.

Akan tetapi, menurut dia, pendekatan semacam itu belum tentu berhasil apabila tekanan publik terhadap penegakan hukum semakin besar.

Tanah di Karanganyar dan Dugaan Penyitaan Aset Jadi Sorotan

Damai juga mengangkat kemungkinan persoalan tanah yang diberikan negara kepada Jokowi di Karanganyar menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum.

Ia berpendapat, apabila ditemukan dasar hukum yang sah, negara dapat mengevaluasi kembali pemberian tanah tersebut.

Damai turut menyinggung kemungkinan penyelidikan aset yang dikaitkan dengan Jokowi, Gibran, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, serta keluarga besar mereka.

Namun, pernyataan mengenai pencabutan tanah maupun penyitaan aset tersebut masih berupa skenario dan pandangan Damai. Belum dapat diperlakukan sebagai keputusan negara atau bukti adanya pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang disebut.

Dalam sistem hukum, penyitaan aset harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan bukti yang sah, bukan semata-mata tekanan politik.

Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Disebut Menjadi Pangkal Kemelut

Pada bagian akhir analisisnya, Damai kembali menyinggung polemik ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut dia, persoalan yang selama ini menjadi perdebatan publik tersebut telah berkembang menjadi kemelut politik yang berkepanjangan.

Ia mengaitkan polemik tersebut dengan dinamika hubungan Jokowi, Gibran, dan pemerintahan Prabowo.

Damai juga menyoroti perkembangan perkara yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Menurut analisisnya, apabila Listyo menghadapi proses hukum setelah tidak lagi menjabat Kapolri, posisi politik Jokowi dapat semakin sulit karena salah satu figur penting yang selama ini dipandang memiliki kedekatan dengannya tidak lagi berada di pucuk pimpinan Polri.

“Nasib Jokowi, Gibran, Bobby, dan Kaesang serta keluarga besarnya bisa menjadi runyam,” demikian prediksi Damai.

Ia menegaskan bahwa perkembangan politik nasional ke depan akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menempatkan hukum di atas kepentingan politik dan hubungan personal.

“Apakah Prabowo akan memilih hukum, atau memilih barter jasa?” menjadi pertanyaan yang menurut Damai akan menguji arah pemerintahan saat ini.

Damai menutup analisisnya dengan mengajak publik mencermati perkembangan politik nasional tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.

“Wallahu’alam, wait and see. Kita semua akan melihat bersama, karena sejarah sedang berputar di depan mata kita.”