Prabowo Jadi Sorotan Dunia, The New York Times: Udara Buruk, Ekonomi Buruk, Suasana Hati Buruk

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam media terkemuka Amerika Serikat, The New York Times. Dalam laporan mendalam yang diterbitkan 10 November 2026, media tersebut menggambarkan kondisi Indonesia melalui judul provokatif, “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad” atau udara buruk, ekonomi buruk, suasana hati buruk.

Laporan yang ditulis jurnalis Muktita Suhartono itu mengungkap sejumlah persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap berkepanjangan, tekanan ekonomi masyarakat, hingga meningkatnya kekecewaan sebagian pendukung Prabowo.

Sorotan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kualitas lingkungan, daya beli masyarakat, kesempatan kerja, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menjadi persoalan yang mendapat perhatian internasional.

Pendukung Prabowo Mengaku Kecewa

Salah satu bagian paling menarik dalam laporan The New York Times adalah kesaksian warga yang sebelumnya memberikan dukungan kepada Prabowo dalam pemilihan presiden.

Kurniawan (35), warga Kalimantan Tengah, mengaku kecewa terhadap penanganan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap berkepanjangan. Selama lebih dari empat bulan, ia harus menjaga anak-anaknya tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap.

Padahal, sebelumnya Kurniawan memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan Prabowo.

“Kami menaruh harapan besar bahwa pemerintahannya akan beroperasi secara efisien di bawah satu komando,” ujar Kurniawan seperti dikutip The New York Times.

Namun, harapan tersebut berubah menjadi kekecewaan.

“Saya sangat, sangat kecewa,” katanya.

Kesaksian tersebut menjadi gambaran bagaimana persoalan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kepuasan Publik Disebut Anjlok

The New York Times juga menyoroti penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Mengutip hasil survei, tingkat kepuasan yang sebelumnya mencapai 81,2 persen pada November 2025 disebut turun menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026.

Penurunan tersebut menunjukkan perubahan penilaian publik dalam periode kurang dari satu tahun.

Tekanan ekonomi, kenaikan biaya hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta persoalan lingkungan menjadi sejumlah keluhan masyarakat yang disoroti dalam laporan tersebut.

Bagi pemerintahan yang mengusung janji perubahan dan efektivitas kepemimpinan, angka kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

Kronisme dan Lingkaran Oligarki Ikut Disorot

Tidak hanya persoalan karhutla dan ekonomi, The New York Times juga mengangkat tuduhan mengenai kronisme dalam pemerintahan Prabowo.

Laporan tersebut menyinggung kekhawatiran mengenai proyek-proyek nasional yang diduga lebih banyak menguntungkan sekutu politik dan kalangan pengusaha yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Nama Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo yang juga dikenal sebagai pengusaha, turut disebut dalam pembahasan mengenai hubungan kekuasaan dan kepentingan bisnis.

Namun, tuduhan tersebut perlu ditempatkan sebagai persoalan yang diperdebatkan. Pihak Istana sebelumnya membantah klaim mengenai praktik pemberian keuntungan kepada lingkaran keluarga dan sekutu politik.

Sorotan mengenai kronisme menjadi penting karena transparansi pengelolaan proyek negara dan persaingan usaha yang sehat merupakan bagian dari kepercayaan terhadap pemerintahan.

Tagar #IndonesiaSadar dan Simbol Tiga Jari

Kekecewaan terhadap kondisi nasional juga disebut mulai terlihat melalui aksi-aksi protes masyarakat.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul penggunaan tagar #IndonesiaSadar atau Wake Up, Indonesia sebagai bentuk penyampaian keresahan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Para demonstran juga menggunakan salam tiga jari yang terinspirasi dari film The Hunger Games. Simbol tersebut menjadi ekspresi perlawanan dan solidaritas di tengah gelombang kritik terhadap pemerintah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya berlangsung melalui pernyataan politik dan hasil survei, tetapi juga muncul dalam ruang publik dan media sosial.

Prabowo Tetap Tegas Menghadapi Tekanan

Di tengah berbagai sorotan tersebut, Presiden Prabowo tetap memperlihatkan sikap tegas. Ia menyatakan Indonesia tidak akan gentar menghadapi gangguan maupun tekanan dari luar.

Prabowo juga menyampaikan kemungkinan penerapan langkah-langkah penghematan berskala besar apabila kondisi mengharuskannya.

Sikap tersebut memperlihatkan pendekatan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi dan berbagai tantangan eksternal.

Namun, persoalan domestik yang diangkat The New York Times memperlihatkan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya berasal dari luar negeri. Penanganan karhutla, perlindungan masyarakat dari kabut asap, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pengendalian biaya hidup juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab.

Sorotan Internasional terhadap Arah Pemerintahan

Laporan The New York Times menjadi perhatian karena menghubungkan berbagai persoalan yang selama ini sering dibahas secara terpisah.

Kebakaran hutan bukan hanya persoalan lingkungan. Kabut asap menyentuh kesehatan dan kehidupan keluarga. Tekanan ekonomi bukan hanya persoalan angka pertumbuhan, tetapi berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, tuduhan kronisme dan ketidakpuasan publik menyangkut transparansi serta kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Judul “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad” menjadi gambaran editorial yang tajam mengenai suasana Indonesia sebagaimana dilaporkan media tersebut.

Bagi pemerintahan Prabowo, sorotan internasional ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari besarnya program dan kuatnya komando pemerintahan.

Kemampuan mengatasi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, menjaga lingkungan, memperbaiki kesejahteraan, dan memastikan kebijakan berjalan transparan juga menjadi ukuran penting kepercayaan publik.