Hashim Djojohadikusumo Archives -

Bamsoet Kritik Bank Indonesia, OJK, BEI Atas Tekanan Rupiah dan Pasar Modal

Hedi Batubara 30 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa dunia usaha tengah menghadapi tantangan yang perlu dijawab secara cepat, terpadu, dan penuh keyakinan. Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap daya beli, serta koreksi di pasar modal tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral, melainkan sebagai ujian terhadap kepercayaan pelaku ekonomi pada arah kebijakan nasional.

“Situasi ini harus kita hadapi dengan kepala dingin. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BEI, perbankan, BUMN, dan dunia usaha harus bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas rupiah, memperkuat daya beli rakyat, serta memastikan pasar modal tetap kredibel, transparan, dan menarik bagi investor,” ujar Bamsoet saat menghadiri penutupan Rapimnas KADIN Indonesia, Jumat (30/10/26).

Hadir antara lain Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Sarmuji, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie serta para pengurus KADIN Indonesia. Satu hari sebelumnya juga hadir dari Mabes Polri, Gubernur BI, Ketua OJK, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo.

Ketua DPR RI ke-15 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, tekanan eksternal memang masih tinggi. Rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, sementara pasar saham mengalami volatilitas akibat kombinasi sentimen global, ketegangan geopolitik, arus modal, dan kekhawatiran investor terhadap tata kelola pasar. Namun, fondasi ekonomi nasional tetap memiliki daya tahan. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 masih sebesar USD146,3 miliar atau setara 5,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional. Inflasi September 2026 juga terkendali sebesar 3,28 persen secara tahunan dan masih berada dalam sasaran Bank Indonesia.

“Jangan biarkan tekanan pasar berubah menjadi kepanikan ekonomi. Indikator kepercayaan konsumen masih berada pada zona optimistis di angka 118,1. Kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sementara rasio kecukupan modal perbankan berada di level kuat, yakni 24,10 persen. Artinya, kegiatan ekonomi kita masih berjalan. Yang dibutuhkan adalah respons yang tepat dan konsisten,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera diperkuat. Pertama, Bank Indonesia perlu melanjutkan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi yang terukur, pendalaman pasar valas domestik, optimalisasi instrumen lindung nilai, serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara mitra. Kebijakan ini harus dikombinasikan dengan upaya menarik devisa hasil ekspor agar tetap berada dalam sistem keuangan nasional.

Kedua, pemerintah perlu menjaga daya beli melalui pengendalian harga pangan, kelancaran distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan percepatan belanja negara yang produktif. Daya beli tidak cukup dijaga dengan bantuan jangka pendek, tetapi harus diperkuat melalui penciptaan lapangan kerja, kepastian usaha, dan peningkatan produktivitas sektor riil.

“Langkah berikutnya, penguatan pasar modal harus menjadi agenda bersama. Transparansi kepemilikan saham, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, peningkatan kualitas emiten, serta perlindungan investor ritel harus dilakukan tanpa kompromi. Pasar modal yang sehat bukan hanya tempat mencari dana, melainkan cermin kepercayaan terhadap masa depan perekonomian nasional,” papar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, langkah keempat, dunia usaha perlu diberi kepastian regulasi, kemudahan investasi, akses pembiayaan, dan insentif untuk meningkatkan ekspor serta substitusi impor. Pelaku UMKM dan industri padat karya juga harus menjadi prioritas karena keduanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan langsung menopang konsumsi masyarakat.

“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten, penegakan hukum yang jelas, dan komunikasi otoritas fiskal dan moneter yang terbuka. Kalau kepastian itu terjaga, pelaku usaha akan lebih berani berinvestasi dan memperluas kegiatan usahanya. Indonesia punya pasar domestik yang besar, sumber daya melimpah, dan tenaga kerja produktif. Semua kekuatan tersebut harus kita manfaatkan agar optimisme ekonomi benar-benar terasa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet.

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare

Hedi Batubara 20 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – CEO WeKa Institute, Wawat Kurniawan, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti dugaan konsentrasi penguasaan aset dan sumber daya ekonomi oleh kelompok oligarki yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan rakyat.

Dalam kritiknya, Wawat menggunakan istilah “makelar oligarki” untuk menggambarkan relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis kelompok tertentu. Ia menyinggung sejumlah sektor strategis, mulai dari infrastruktur serat optik, kuota internet, ekspor timah dan nikel, hingga rencana perluasan perkebunan sawit untuk mendukung produksi biodiesel.

Menurut Wawat, persoalan tersebut perlu dilihat dari sudut pandang konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur penguasaan negara atas sumber daya dan cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Wawat menyoroti bisnis kuota internet yang dibeli masyarakat setiap hari. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan penguasaan aset infrastruktur serat optik milik PT PLN oleh kepentingan bisnis yang disebutnya berkaitan dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo.

Menurut dia, apabila infrastruktur strategis yang menopang layanan komunikasi masyarakat terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu, pemerintah perlu memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas.

Infrastruktur digital memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik. Karena itu, transparansi kepemilikan aset, mekanisme pengelolaan, serta dampaknya terhadap persaingan usaha perlu menjadi perhatian.

Selain sektor telekomunikasi, Wawat juga menyinggung ekspor timah dan nikel yang disebutnya berkaitan dengan kepentingan bisnis Hashim.

Menurut kritiknya, pengelolaan komoditas strategis tidak boleh hanya menguntungkan kelompok usaha tertentu. Kekayaan alam Indonesia seharusnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan ini berkaitan dengan tuntutan agar tata kelola pertambangan dan perdagangan komoditas strategis dijalankan secara transparan, dengan pengawasan yang kuat serta pembagian manfaat ekonomi yang adil.

Wawat juga mengkritik rencana perluasan perkebunan sawit yang disebut mencapai 12,7 juta hektare untuk mendukung produksi biodiesel B50 atau B100.

Angka tersebut ia gambarkan setara dengan luas Pulau Jawa. Perbandingan itu digunakan untuk menekankan besarnya skala lahan yang menjadi sorotan dalam kritiknya.

Program pengembangan biodiesel memang berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan impor solar. Namun, perluasan perkebunan sawit dalam skala besar juga berpotensi memunculkan persoalan lingkungan, konflik agraria, persaingan penggunaan lahan, serta dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan.

Karena itu, rencana perluasan lahan dan kebutuhan bahan baku biodiesel perlu diperiksa berdasarkan dokumen kebijakan resmi. Angka 12,7 juta hektare tersebut juga memerlukan verifikasi untuk memastikan apakah merujuk pada lahan baru, luas perkebunan yang sudah ada, atau target pengembangan dalam periode tertentu.

Dalam kritik berikutnya, Wawat menyinggung penguasaan sektor pangan dan diesel oleh pengusaha yang dikenal dengan nama Haji Isam.

Ia mempertanyakan bagaimana negara memastikan sektor-sektor strategis tersebut tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok bisnis yang memiliki pengaruh ekonomi besar.

Pangan dan energi merupakan dua sektor yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Konsentrasi pasar yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan persaingan usaha apabila menghambat pelaku usaha lain atau merugikan konsumen.

Wawat turut mengkritik penggunaan Pasal 33 UUD 1945 dalam pembicaraan mengenai penyimpangan tata kelola ekonomi. Ia menyoroti penyebutan tiga ayat dan membandingkannya dengan keseluruhan lima ayat dalam Pasal 33 setelah amendemen UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 memang terdiri atas lima ayat. Ketentuan tersebut mengatur perekonomian nasional, penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam, serta prinsip demokrasi ekonomi.

Kritik Wawat pada akhirnya mengarah pada pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi kelompok usaha besar.

Hingga informasi dan dokumen pendukung atas tudingan tersebut tersedia, pernyataan Wawat perlu diperlakukan sebagai kritik dan tuduhan yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

PLN Beli Gas dari Blok yang Dikuasai Perusahaan Hashim hingga 2037, Bisnis Adik Prabowo Jadi Sorotan

Hedi Batubara 20 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Kerja sama jual beli gas antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan West Natuna Exploration Limited (WNEL) membuka perhatian publik terhadap keterlibatan perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, dalam industri gas nasional.

Melalui PT Nations Natuna Barat, Arsari Group milik Hashim masuk sebagai calon pemegang mayoritas hak partisipasi di Blok Duyung, Kepulauan Riau, yang mencakup Lapangan Gas Mako. Pada saat yang sama, PLN EPI telah mengamankan pasokan gas dari lapangan tersebut untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.

Kesepakatan ini memunculkan pertanyaan penting mengenai tata kelola bisnis energi, transparansi kontrak, dan pengawasan terhadap hubungan usaha antara perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga penguasa dan badan usaha milik negara.

Kontrak 10 Tahun, Pasokan 111 Juta Kaki Kubik per Hari

Berdasarkan siaran pers resmi PLN EPI pada 5 Maret 2026, perusahaan tersebut memastikan pasokan gas sebesar 111 juta kaki kubik standar per hari atau MMSCFD dari Lapangan Mako selama 10 tahun.

Perjanjian jual beli gas atau Gas Sales Agreement (GSA) ditandatangani dengan WNEL. Gas tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik, khususnya di kawasan Batam dan sekitarnya.

Kontrak tersebut terkait dengan masa berlaku Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC) Blok Duyung yang berakhir pada Januari 2037.

Artinya, proyek ini memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan pasokan energi untuk kelistrikan nasional dalam jangka panjang.

Informasi tersebut dikonfirmasi melalui siaran pers PLN EPI dan pemberitaan ANTARA mengenai pengembangan Lapangan Gas Mako.

Hashim Masuk Melalui Arsari Group

Nama Hashim Djojohadikusumo menjadi perhatian karena Arsari Group melalui PT Nations Natuna Barat telah menandatangani kesepakatan untuk mengambil alih 75 persen hak partisipasi di Blok Duyung.

Berdasarkan laporan Katadata pada 12 Januari 2026, transaksi tersebut melibatkan pembayaran sebesar 16 juta dolar AS dan pendanaan pengembangan lapangan. Nilai serta tahapan transaksi itu merupakan bagian dari skema pengambilalihan hak partisipasi yang dilaporkan perusahaan dan media.

Dalam struktur yang diumumkan, WNEL mempertahankan 25 persen hak partisipasi dan tetap bertindak sebagai operator blok.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara kepemilikan hak partisipasi di Blok Duyung dan pihak yang secara langsung menandatangani kontrak penjualan gas dengan PLN EPI.

PLN EPI bertindak sebagai pembeli, sedangkan WNEL menjadi pihak penjual gas. Keterlibatan Arsari Group berkaitan dengan kepemilikan hak partisipasi dan pengembangan proyek melalui PT Nations Natuna Barat.

Bisnis Energi Keluarga Presiden dan Pertanyaan tentang Tata Kelola

Keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Presiden dalam proyek energi strategis layak mendapat perhatian publik. Namun, hubungan keluarga saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa sebuah kontrak bermasalah atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Persoalan yang perlu diuji adalah apakah proses pengadaan dan penjualan gas berlangsung sesuai ketentuan, bagaimana harga gas ditentukan, bagaimana risiko investasi dibagi, serta apakah seluruh pihak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan aturan.

Transparansi menjadi semakin penting karena PLN merupakan badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi strategis dalam penyediaan listrik. Keputusan pembelian energi berpengaruh terhadap biaya pembangkitan dan, secara lebih luas, kepentingan masyarakat sebagai pengguna listrik.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengawasi kontrak hulu migas, bagaimana kewajiban para pemegang hak partisipasi dijalankan, serta bagaimana penerimaan negara dari proyek tersebut dihitung.

Harga Gas dan Keuntungan Proyek Perlu Dibuka

Salah satu hal yang patut diperiksa adalah mekanisme penentuan harga gas dalam kontrak tersebut.

Dokumen keterbukaan perusahaan yang dipublikasikan melalui Investegate menyebut harga gas Lapangan Mako terkait dengan Indonesian Crude Price (ICP), indeks harga minyak mentah Indonesia.

Namun, untuk menilai apakah kesepakatan itu menguntungkan PLN dan negara, diperlukan informasi lebih lengkap mengenai formula harga yang berlaku, biaya pengembangan, kewajiban investasi, pembagian penerimaan, serta risiko yang ditanggung masing-masing pihak.

Tanpa data tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa kontrak ini merugikan negara ataupun memberikan keuntungan berlebihan kepada perusahaan tertentu.

Begitu pula, nilai pasokan gas selama 10 tahun tidak dapat langsung disamakan dengan keuntungan bersih perusahaan. Perhitungan keuntungan harus memperhitungkan volume gas yang benar-benar diproduksi, harga jual, biaya operasi, biaya pengembangan, kewajiban kontraktual, serta pembagian hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah dan PLN Perlu Menjaga Kepercayaan Publik

Pengembangan Lapangan Gas Mako telah memasuki tahap implementasi keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) pada Maret 2026. Produksi gas pertama ditargetkan mulai pada kuartal IV 2027.

Keberhasilan proyek ini dapat membantu memperkuat pasokan gas domestik. Meski demikian, manfaat bagi ketahanan energi perlu berjalan beriringan dengan tata kelola yang transparan dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah, SKK Migas, dan PLN EPI perlu memastikan bahwa pengembangan lapangan, penjualan gas, dan pemanfaatan pasokan untuk pembangkit listrik dilakukan sesuai ketentuan serta mengutamakan kepentingan nasional.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan semata-mata siapa pemilik perusahaan yang terlibat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kontrak tersebut menghasilkan pasokan energi yang andal, harga yang wajar, penerimaan negara yang optimal, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, keterlibatan perusahaan Hashim dalam proyek gas yang memasok PLN layak diawasi secara terbuka. Bukan untuk mendahului kesimpulan, melainkan untuk memastikan bahwa bisnis energi strategis dijalankan dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang sama bagi semua pihak.

Pengamat Kebijakan Publik Sentil Hashim soal Jutaan Hektare Hutan Ditanami Sawit: Jangan-jangan Dirusak Dulu? 1004570585-100kb

Pengamat Kebijakan Publik Sentil Hashim soal Jutaan Hektare Hutan Ditanami Sawit: Jangan-jangan Dirusak Dulu?

Hedi Batubara 15 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana penanaman kelapa sawit di belasan juta hektare lahan hutan yang telah rusak menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan sindiran keras dan mempertanyakan bagaimana kerusakan hutan tersebut terjadi.

Gigin bahkan mengingatkan agar publik tidak begitu saja menerima janji maupun pernyataan pejabat dan tokoh politik tanpa menguji rekam jejak serta realisasinya.

“Hashim Djojohadikusumo membual lagi, belasan juta hektare hutan yang sudah rusak akan ditanami sawit. Patut dicurigai hutannya dirusak dulu,” kata Gigin di akun X (Twitter), Kamis (15/10/2026).

Pernyataan tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jika lahan hutan yang rusak hendak dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kerusakan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah pemanfaatan lahan tersebut benar-benar sejalan dengan kepentingan lingkungan serta masyarakat.

Menurut Gigin, rencana penanaman sawit di lahan yang disebut telah rusak tidak boleh langsung dipandang sebagai solusi. Pemerintah dan pihak terkait perlu menjelaskan status hukum lahan, penyebab kerusakan, serta dampak ekologis yang mungkin muncul apabila kawasan tersebut dialihfungsikan menjadi perkebunan.

Pasalnya, lahan yang dikategorikan rusak tidak otomatis dapat dibuka untuk perkebunan. Status kawasan, fungsi ekologis, ketentuan kehutanan, dan kewajiban pemulihan lingkungan tetap harus menjadi pertimbangan.

Kritik Gigin tidak berhenti pada persoalan hutan. Ia juga menyinggung pernyataan Hashim yang, menurutnya, pernah menjanjikan kenaikan gaji guru sebesar Rp2 juta per bulan apabila Prabowo Subianto memenangkan Pilpres.

Gigin menilai pernyataan tersebut mencerminkan persoalan kredibilitas dalam menyampaikan janji kepada masyarakat.

“Dia pembohong besar dan pernah membual gaji guru akan naik Rp2 juta per bulan kalau Prabowo menang Pilpres,” ujar Gigin.

Pernyataan itu merupakan penilaian keras Gigin terhadap Hashim. Untuk menilai substansinya secara objektif, publik perlu memeriksa rekaman atau dokumen pernyataan asli, waktu pernyataan disampaikan, serta apakah angka Rp2 juta tersebut dimaksudkan sebagai kenaikan bagi seluruh guru atau kelompok tertentu.

Janji mengenai kesejahteraan guru merupakan isu sensitif karena menyangkut kehidupan jutaan tenaga pendidik. Karena itu, setiap pernyataan mengenai kenaikan gaji semestinya disertai penjelasan mengenai sasaran penerima, mekanisme pembayaran, sumber anggaran, dan jadwal pelaksanaan.

Publik juga berhak membandingkan janji politik yang pernah disampaikan dengan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan setelah pemerintahan terbentuk.

Di sisi lain, rencana pemanfaatan lahan hutan yang rusak untuk perkebunan sawit perlu dibahas berdasarkan data yang terbuka. Angka belasan juta hektare bukan angka kecil. Jika benar menjadi sasaran program, pemerintah perlu memublikasikan lokasi, luas lahan, kondisi tutupan hutan, status perizinan, dan kajian dampak lingkungannya.

Penanaman sawit juga tidak serta-merta identik dengan pemulihan hutan. Perkebunan monokultur memiliki karakter ekologis berbeda dari ekosistem hutan alam yang menyimpan keanekaragaman hayati, menjaga tata air, dan menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya berapa hektare lahan yang akan ditanami sawit, tetapi juga apakah lahan tersebut memang layak untuk perkebunan, bagaimana pemulihan ekologis dilakukan, serta siapa yang memperoleh manfaat ekonominya.

Apabila pemerintah mengklaim program tersebut sebagai upaya mengoptimalkan lahan rusak, keterbukaan data menjadi hal penting untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan kebijakan tidak justru memperbesar tekanan terhadap lingkungan.

Kritik Gigin pada akhirnya mengarah pada satu tuntutan: pernyataan politik dan rencana pemanfaatan sumber daya alam harus diuji dengan bukti, bukan hanya disambut dengan janji.

Blok Migas Rp2,5 Triliun Dibagi, Perusahaan Hashim Kantongi 73 Persen Komitmen Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo

Blok Migas Rp2,5 Triliun Dibagi, Perusahaan Hashim Kantongi 73 Persen Komitmen

Hedi Batubara 19 September 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pembagian enam Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) pada Lelang Tahap I Tahun 2026 menempatkan perusahaan di bawah Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo sebagai pemegang komitmen investasi terbesar.

PT Nations Petroleum ditetapkan sebagai pemenang WK Natuna D-Alpha melalui mekanisme Penawaran Langsung. Perusahaan tersebut memberikan komitmen pasti untuk tiga tahun pertama sebesar US$103,309 juta, ditambah bonus tanda tangan sebesar US$200 ribu.

Angka tersebut sangat dominan jika dibandingkan dengan total komitmen pasti enam WK migas yang ditetapkan pemerintah, yakni US$141,512 juta.

Dengan demikian, komitmen PT Nations Petroleum untuk Natuna D-Alpha mencapai sekitar 73 persen dari keseluruhan komitmen enam WK yang dimenangkan dalam tahap pertama 2026.

Penetapan pemenang tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 108.K/MG.4/DJM/2026 tanggal 17 September 2026. Kementerian ESDM mengumumkan hasil lelang pada 17 September 2026.

Komitmen Nations Petroleum bukan hanya berupa kegiatan studi awal. Berdasarkan dokumen Kementerian ESDM, perusahaan tersebut menyatakan kesanggupan menjalankan tiga paket studi geologi dan geofisika, akuisisi dan pemrosesan data seismik 3D seluas 591 kilometer persegi, satu pilot unit design and engineering, serta tiga paket CO2 Integrated Study.

Selain itu terdapat satu paket manufacturing, procurement and construction, dua paket EPC design cost, satu sumur appraisal, satu sumur eksplorasi, serta satu paket operation, multi-mode testing and monitoring.

Total nilai seluruh komitmen tersebut mencapai US$103,309 juta untuk tiga tahun pertama. Bonus tanda tangannya ditetapkan sebesar US$200 ribu.

Dalam pengumuman pemerintah, enam WK migas yang mendapatkan pemenang terdiri dari dua wilayah yang ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Langsung dan empat wilayah melalui Lelang Reguler Area Studi ABT 2025.

WK Sapukala dimenangkan Eni Indonesia Limited dengan komitmen pasti US$8 juta dan bonus tanda tangan US$200 ribu.

Kemudian WK Natuna D-Alpha dimenangkan PT Nations Petroleum dengan komitmen US$103,309 juta dan bonus tanda tangan US$200 ribu.

WK Bengara II dimenangkan Sinopec International Energy Investment (HK) Holdings Limited dengan komitmen US$16,5 juta dan bonus US$300 ribu.

WK Pesut Mahakam dimenangkan PT Timur Hijau Investama dengan komitmen US$7,403 juta dan bonus US$300 ribu.

Perusahaan yang sama juga memenangkan WK Puri dengan komitmen US$3,35 juta dan bonus US$300 ribu.

Sementara WK Rupat dimenangkan Cinda Energy (Hong Kong) Limited dengan komitmen US$2,95 juta dan bonus US$300 ribu.

Jika seluruh komitmen tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai US$141,512 juta, sedangkan akumulasi bonus tanda tangan mencapai US$1,6 juta.

Dari angka tersebut terlihat besarnya porsi Natuna D-Alpha. Komitmen US$103,309 juta milik Nations Petroleum terpaut sangat jauh dari lima WK lainnya jika dilihat secara individual.

Dengan perhitungan berdasarkan angka resmi pemerintah, komitmen Nations Petroleum setara sekitar 73 persen dari total komitmen pasti enam WK tersebut.

Artinya, dari setiap US$100 komitmen pasti yang tercatat dalam enam blok migas Tahap I 2026, sekitar US$73 berasal dari pemenang Natuna D-Alpha, yakni PT Nations Petroleum.

Bukan lelang reguler

Ada hal penting dalam membaca kemenangan Nations Petroleum. Natuna D-Alpha tidak masuk kategori Lelang Reguler Area Studi ABT 2025 seperti Bengara II, Pesut Mahakam, Puri dan Rupat.

Kementerian ESDM mencatat Natuna D-Alpha sebagai salah satu dari dua WK yang ditawarkan melalui Penawaran Langsung, bersama WK Sapukala. Sementara empat WK lainnya menggunakan mekanisme Lelang Reguler Area Studi ABT 2025.

Karena itu, istilah yang lebih tepat adalah Nations Petroleum memenangkan WK Natuna D-Alpha melalui mekanisme lelang penawaran langsung, bukan menyebutnya sebagai proses tanpa lelang.

Kementerian ESDM menyatakan penawaran WK migas tersebut dilakukan untuk mendorong eksplorasi dan membuka peluang ditemukannya sumber daya migas baru. Pemerintah berharap para pemenang merealisasikan seluruh komitmen yang telah ditetapkan, khususnya kegiatan eksplorasi.

Kemenangan Nations Petroleum juga kembali membawa nama Hashim Djojohadikusumo ke sektor hulu migas.

Arsari Group sendiri mencantumkan Hashim sebagai pendiri sekaligus Presiden Direktur grup usaha tersebut. Dalam profil resminya, Arsari menyebut Hashim pernah berkecimpung di sektor energi melalui Nations Energy sebelum kemudian mendirikan Nations Petroleum.

Sejumlah media pada 18 September 2026 juga mengidentifikasi PT Nations Petroleum sebagai perusahaan di bawah Arsari Group dan mengaitkannya dengan Hashim Djojohadikusumo.

Dengan demikian, dari enam blok migas yang diumumkan pemerintah pada tahap pertama 2026, satu perusahaan yang berada dalam kelompok usaha Hashim membawa komitmen pasti US$103,309 juta, atau sekitar 73 persen dari total US$141,512 juta.

Angka tersebut menjadi bagian paling menonjol dari struktur investasi enam WK migas yang baru ditetapkan pemerintah tersebut.

Hashim Djojohadikusumo Masuk Proyek Tambang Emas Sangihe, Dampak Lingkungan Jadi Sorotan 1765956220596

Hashim Djojohadikusumo Masuk Proyek Tambang Emas Sangihe, Dampak Lingkungan Jadi Sorotan

Hedi Batubara 17 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Keterlibatan pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo dalam proyek tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali memantik perhatian publik. Berdasarkan laporan terbaru pada November 2024, perusahaan milik Hashim, PT Arsari Tambang, resmi bermitra dengan BARU Gold Corp dalam pengelolaan tambang emas Sangihe.

Dalam keterangan resmi BARU Gold, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Melalui PT Arsari Tambang, Hashim mengakuisisi 10 persen saham di perusahaan tersebut, dengan opsi penambahan hingga 15 persen saham di tahap berikutnya. Kemitraan ini diklaim sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan dan tata kelola perusahaan tambang emas tersebut.

Namun, di tengah masuknya investor baru, aktivitas pertambangan emas di Pulau Sangihe terus menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan.

Laporan yang dihimpun EcoNusa dan Indonesia Business Post, merujuk pada riset universitas lokal tahun 2023 serta dokumen AMDAL, mencatat bahwa hingga 2024 aktivitas pertambangan emas di wilayah tersebut diduga telah menyebabkan deforestasi hampir 1.000 hektare.

Selain itu, ditemukan indikasi pencemaran air akibat logam berat seperti merkuri dan arsenik, yang berpotensi membahayakan kesehatan warga.

Dampak lingkungan lainnya mencakup kerusakan mangrove dan terumbu karang, yang selama ini menjadi penyangga ekosistem pesisir Sangihe. Kerusakan ini dinilai mengganggu habitat ikan, jalur migrasi tuna, serta berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan lokal yang menggantungkan hidup dari laut.

Menanggapi berbagai laporan tersebut, pihak BARU Gold Corp menyatakan telah melakukan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan dokumen AMDAL. Perusahaan juga menyebut bahwa sebagian pencemaran yang terjadi tidak sepenuhnya berasal dari aktivitas tambang resmi, melainkan dipicu oleh penambangan ilegal yang masih marak di sekitar wilayah konsesi.

BARU Gold berkomitmen untuk menjalankan program rehabilitasi dan restorasi lingkungan, termasuk pemulihan lahan terdampak dan pengelolaan limbah tambang. Meski demikian, organisasi lingkungan menilai komitmen tersebut perlu dibuktikan secara transparan dan melibatkan masyarakat setempat.

Masuknya Hashim Djojohadikusumo dalam jajaran pimpinan PT Tambang Mas Sangihe kini dinilai akan menjadi faktor penting, baik dalam menentukan arah bisnis perusahaan maupun dalam menjawab tuntutan publik terkait perlindungan lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat Pulau Sangihe.

Akan Ada Saingan Kementerian Keuangan Nih…. Apa Tuh ? Aspirasi Soal APBN, Ini Kata Sri Mulyani

Akan Ada Saingan Kementerian Keuangan Nih…. Apa Tuh ?

Hedi Batubara 2 Desember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo memberikan sinyal Presiden Prabowo Subianto akan membentuk lembaga atau Kementerian Penerimaan Negara

Menurut Hashim pembentukan lembaga baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.

Alasan pembentukan lembaga baru ini menurut Hashim untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran selama ini.

Dan lembaga baru penerimaan negara, Prabowo akan tunjuk Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara, Ujar Hashim.

Meskipun Anggito Abimanyu saat ini sedang menjabat Wakil Menteri Keuangan hanya sementara dan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani, pungkasnya.

Hashim Djojohadikusumo: Dari Bisnis ke Politik dan Filantropi

Hedi Batubara 31 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah forum di Makassar pada Februari 2024, Hashim Djojohadikusumo, adik dari Prabowo Subianto, berbagi pengalaman hidupnya yang melibatkan bisnis, filantropi, dan politik. Diskusi tersebut memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan Hashim dalam mendukung kakaknya dan ambisi politiknya.

Hashim mengawali ceritanya dengan menjelaskan bagaimana ia terjun ke dunia politik. Menurutnya, pengalaman di dunia usaha memberikan landasan penting bagi langkahnya memasuki arena politik. Ia menegaskan bahwa keberhasilannya dalam bisnis selama lebih dari 45 tahun di 44 negara memberinya perspektif unik tentang potensi Indonesia. Hashim mengungkapkan bahwa di awal kariernya, dunia usaha adalah prioritas utama, dan baru kemudian ia terlibat dalam kegiatan filantropi, sebelum akhirnya terjun ke politik.

Motivasi Masuk ke Dunia Politik

Hashim mengakui, perjalanan politiknya tidaklah murah. Ia mendukung kakaknya selama beberapa pemilihan presiden yang selalu kalah. Pengalamannya di lapangan menunjukkan bahwa politik di Indonesia penuh dengan tantangan, termasuk kecurangan dan ketidakjujuran.

“Selama 15 tahun di bidang politik, saya ditipu terus-menerus,” katanya.

Hal ini memicu rasa frustrasi dan keinginan untuk memperbaiki kondisi politik di tanah air. Pengalaman pahit tersebut membuatnya tergerak untuk berkontribusi lebih dalam, karena ia percaya bahwa jika orang baik menghindar dari politik, maka ruang politik akan dikuasai oleh mereka yang tidak bermoral.

“Jika orang baik merasa politik itu kotor, maka politik akan dikuasai orang-orang jahat,” tegas Hashim.

Pandangannya ini mencerminkan keyakinan bahwa keterlibatan orang baik dalam politik sangatlah penting untuk menciptakan perubahan.

Refleksi tentang Keadaan Bangsa

Dalam forum tersebut, Hashim juga mengungkapkan rasa frustasinya melihat perbandingan antara Indonesia dan negara lain, khususnya Korea Selatan. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 1960, taraf hidup Korea Selatan jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, namun kini mereka mampu melampaui Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi.

“Korea Selatan tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi mereka berhasil berkat sumber daya manusia yang luar biasa,” ujarnya.

Hashim melihat potensi Indonesia yang sangat besar, terutama dalam hal sumber daya alam. Ia berbicara tentang keberadaan logam strategis dan potensi gas alam di Aceh yang dapat menjadikan Indonesia sebagai penghasil energi besar di masa depan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut bisa menjadi bumerang bagi negara.

Peran Filantropi

Seiring berjalannya waktu, Hashim beralih ke filantropi, memanfaatkan kelebihan finansialnya untuk membantu masyarakat. Ia percaya bahwa kontribusi sosial adalah bagian penting dari tanggung jawabnya sebagai seorang pengusaha dan politisi. Melalui aktivitas filantropinya, ia berharap dapat membawa perubahan positif, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Harapan untuk Masa Depan

Hashim Djojohadikusumo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ia percaya bahwa semua elemen harus bersatu demi mencapai cita-cita bersama. “Kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara adikuasa tanpa harus memiliki senjata nuklir,” tuturnya.

Dalam akhir pernyataannya, ia berharap agar generasi muda Indonesia mengambil peran aktif dalam politik dan bisnis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Hashim ingin menegaskan bahwa perubahan positif bisa terjadi jika semua pihak bersedia berkomitmen untuk berbuat baik dan berkontribusi demi bangsa.

Perjalanan Hashim Djojohadikusumo sebagai pebisnis, filantropis, dan politisi mencerminkan komitmennya untuk membawa perubahan di Indonesia. Melalui pengalaman pahit dan manis yang telah dilalui, Hashim bertekad untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa, meskipun tantangan dalam dunia politik tidaklah ringan.

Harapannya, generasi penerus mampu melanjutkan perjuangan ini dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.(c@kra)

Mimpi 10 Juta Rumah Prabowo, Solusi untuk Gen Z, Milenial, dan Krisis Perumahan Indonesia

Hedi Batubara 13 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi terbuka, Hashim Djojohadikusumo, tokoh terkemuka di Indonesia dan adik kandung Prabowo Subianto, memaparkan rencana ambisius pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda seperti Gen Z dan milenial.

Hashim menggarisbawahi bahwa generasi ini semakin enggan memiliki anak. Salah satunya karena harga rumah yang melambung tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak dari mereka yang harus tinggal jauh di pinggiran kota seperti di Purwakarta. Akhirnya menghabiskan berjam-jam untuk pulang pergi bekerja. Pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup dan keinginan untuk berkeluarga.

Hashim mencatat, hal ini bukanlah sekadar masalah gaya hidup, tetapi lebih kepada akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Untuk mengatasi krisis ini, Prabowo Subianto telah menyusun rencana besar yang melibatkan pembangunan 10 juta unit rumah dalam 10 tahun ke depan.

Dari jumlah tersebut, 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BUMDes, serta koperasi. Sementara 1 juta unit lainnya akan dibangun di kota-kota setiap tahunnya.

Rencana besar ini didorong oleh data yang menunjukkan bahwa lebih dari 10,7 juta keluarga masih menunggu untuk memiliki rumah yang layak. “Ini bukan hanya individu, ini adalah keluarga,” ujar Hashim. Selain itu, data dari BTN dan pemerintah menunjukkan ada jutaan keluarga yang hidup di rumah-rumah tidak layak huni (RTLH).

Pembangunan perumahan ini tidak hanya akan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain seperti aluminium, baja, semen, dan kayu.

Hashim menyebut bahwa target pertumbuhan ekonomi Prabowo sebesar 8% bisa tercapai dengan kontribusi besar dari sektor perumahan. Bahkan, jika pembangunan berjalan sesuai rencana, angka pertumbuhan tersebut bisa bertambah hingga mencapai 9%.

Menanggapi pertanyaan dari dunia usaha mengenai sumber dana untuk mewujudkan visi besar ini, Hashim dengan yakin mengatakan bahwa dana sudah ada. Salah satu caranya adalah dengan menutup kebocoran anggaran, yang menurutnya merupakan masalah lama yang pernah diangkat oleh Prabowo sejak 2014.

“Prabowo selalu berbicara tentang kebocoran, dan sekarang kita tahu dari mana kebocoran itu berasal,” katanya.

Kebocoran ini, jika diatasi dengan baik, dapat menghasilkan hingga 50 triliun rupiah per tahun.

Hashim juga menekankan bahwa program ini tidak akan membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada penegakan hukum dan memastikan semua pengusaha memenuhi kewajiban pajak mereka, termasuk pengusaha kelapa sawit yang menunggak hingga ratusan triliun rupiah.

Di akhir diskusi, Hashim juga membahas soal pembangunan infrastruktur hukum dan pendidikan. Ia mengingatkan pentingnya memberikan imbalan yang adil kepada para hakim dan guru, sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan merata.

Rencana besar Prabowo untuk perumahan ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi generasi muda, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di Indonesia.(c@kra)

Target Pemerintahan Prabowo, Membangun 3 Juta Rumah per Tahun

Hedi Batubara 12 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, pemerintah yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Target ambisius ini tidak hanya sekadar janji, tetapi juga menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintahan yang akan datang. Hashim Djojohadikusumo, adik dari Prabowo, telah mengungkapkan keyakinan akan pentingnya pencapaian tersebut dalam diskusi yang melibatkan para pengusaha properti di Jakarta.

Kebutuhan akan hunian yang layak di Indonesia semakin mendesak, terutama mengingat pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia mencapai puluhan juta unit. Namun, selama ini, pembangunan perumahan tidak pernah mencapai angka yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Prabowo dan timnya memahami bahwa penyediaan perumahan yang memadai akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan. Dalam konteks ini, program pembangunan 3 juta rumah per tahun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Dalam diskusi tersebut, Hashim Djojohadikusumo secara tidak langsung menyebutkan bahwa Fahri Hamzah, politisi dari Partai Gelora, akan menjadi Menteri Perumahan dalam kabinet Prabowo. Meskipun tidak menyebutkan nama secara langsung, pernyataan Hashim menunjukkan dukungannya terhadap Fahri yang dianggap mampu menjalankan tugas berat dalam mewujudkan program ini.

Fahri Hamzah, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya untuk menyukseskan pembangunan perumahan. Ia menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target ini akan sangat besar, namun dengan dukungan semua pihak, termasuk para pengusaha properti, tujuan ini bisa dicapai.

Untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Kolaborasi dengan Sektor Swasta, Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan pengembang swasta untuk mempercepat pembangunan perumahan. Kemitraan ini bisa dilakukan melalui skema Public-Private Partnership (PPP) yang memungkinkan pembiayaan bersama dan berbagi risiko.

Penggunaan Teknologi, Pemanfaatan teknologi dalam konstruksi bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Penerapan metode konstruksi modern seperti prefab dapat mempercepat proses pembangunan.

Subsidi dan Insentif, Pemerintah perlu memberikan insentif bagi pengembang yang berfokus pada pembangunan rumah untuk kalangan berpenghasilan rendah. Subsidi bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) juga dapat membantu masyarakat mengakses pembiayaan perumahan.

Regulasi yang Mendukung, Penyederhanaan regulasi dan perizinan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan akan sangat penting untuk mempercepat proses dan mengurangi hambatan bagi para pengembang.

Keberhasilan program pembangunan 3 juta rumah per tahun diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Pembangunan perumahan akan menciptakan lapangan kerja, baik di sektor konstruksi maupun di sektor pendukung lainnya. Selain itu, peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Target pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk menghadapi tantangan perumahan di Indonesia. Dengan penunjukan Fahri Hamzah sebagai Menteri Perumahan, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Keberhasilan dalam mewujudkan target ini akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan yang baru dan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.(c@kra)

Hashim Djojohadikusumo

Bamsoet Kritik Bank Indonesia, OJK, BEI Atas Tekanan Rupiah dan Pasar Modal

WeKa Institute Sebut Prabowo “Makelar Oligarki”, Soroti Bisnis Kuota Internet hingga Sawit 12,7 Juta Hektare

PLN Beli Gas dari Blok yang Dikuasai Perusahaan Hashim hingga 2037, Bisnis Adik Prabowo Jadi Sorotan

Pengamat Kebijakan Publik Sentil Hashim soal Jutaan Hektare Hutan Ditanami Sawit: Jangan-jangan Dirusak Dulu?

Blok Migas Rp2,5 Triliun Dibagi, Perusahaan Hashim Kantongi 73 Persen Komitmen

Hashim Djojohadikusumo Masuk Proyek Tambang Emas Sangihe, Dampak Lingkungan Jadi Sorotan

Akan Ada Saingan Kementerian Keuangan Nih…. Apa Tuh ?

Hashim Djojohadikusumo: Dari Bisnis ke Politik dan Filantropi

Mimpi 10 Juta Rumah Prabowo, Solusi untuk Gen Z, Milenial, dan Krisis Perumahan Indonesia

Target Pemerintahan Prabowo, Membangun 3 Juta Rumah per Tahun

Baca Juga Berita Ini

Sumur dari Demak. Mengenang Sahabat Fathan Subchi.

Bamsoet Kritik Bank Indonesia, OJK, BEI Atas Tekanan Rupiah dan Pasar Modal

Bos Investasi Danantara Punya Saham di Sekuritas Terseret Sanksi OJK, Pasar Modal Kembali Disorot

Kredit Macet Pinjol ModalRakyat Menggunung, OJK Bertindak