19 November 2026

Anggaran

MoneyTalk.id,Jakarta – Gaya hidup keluarga pejabat kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sorotan mengarah kepada istri Rosan Perkasa Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), setelah sejumlah foto yang beredar di media sosial memperlihatkan penggunaan barang-barang mewah, mulai dari tas Hermès hingga sepatu Roger Vivier.

Perbincangan tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana kehidupan pribadi keluarga pejabat boleh menjadi perhatian masyarakat, terutama ketika pejabat yang bersangkutan mengelola lembaga strategis dengan nilai aset dan investasi yang sangat besar?

Persoalan ini bermula dari unggahan seorang warganet yang membandingkan gaya hidup istri sejumlah pejabat. Dalam unggahannya, ia menulis:

“Sudah deh, kita tinggalkan dulu (dua istri pejabat lain). Sekarang coba kita lihat istri Rosan Roeslani yang memimpin Danantara.”

Warganet tersebut kemudian menyoroti sejumlah barang yang dikenakan istri Rosan, terutama perhiasan berlian, tas Hermès, dan sepatu Roger Vivier.

“Rakyat boleh dong ikut penasaran, apalagi kalau yang dikelola nilainya sampai Rp18.000 triliun,” tulisnya.

Unggahan itu kemudian menjadi bahan perbincangan karena publik menghubungkan penampilan keluarga pimpinan Danantara dengan besarnya tanggung jawab pengelolaan kekayaan negara.

Salah satu barang yang menjadi perhatian adalah tas Hermès Kelly. Berdasarkan perkiraan harga butik Amerika Serikat pada 2026, Hermès Kelly ukuran 25 dibanderol sekitar US$13.700, sedangkan ukuran 28 sekitar US$14.400.

Jika dikonversikan secara kasar, nilainya mencapai lebih dari Rp220 juta. Sementara itu, harga di pasar barang bekas atau pasar sekunder dapat jauh lebih tinggi, bergantung pada kondisi, bahan, kelangkaan, dan kelengkapan produk.

Sepatu Roger Vivier model pump juga ikut disorot. Harga sejumlah modelnya dapat mencapai sekitar US$1.520 atau setara puluhan juta rupiah.

Namun, perlu dicatat bahwa harga tersebut merupakan acuan produk dan pasar, bukan bukti harga pembelian barang yang dikenakan istri Rosan. Foto yang beredar juga tidak dengan sendirinya membuktikan jenis, ukuran, keaslian, ataupun harga pasti setiap barang.

Dengan demikian, angka-angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai perkiraan nilai pasar, bukan hasil pemeriksaan terhadap kepemilikan pribadi yang bersangkutan.

Perhatian publik semakin besar karena Rosan memiliki kekayaan yang tergolong besar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025, Rosan Perkasa Roeslani melaporkan total kekayaan sebesar Rp921.271.257.059 atau sekitar Rp921,27 miliar.

Angka tersebut merupakan harta yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan nilai kekayaan yang secara otomatis dapat dianggap berasal dari jabatan publiknya.

Perbandingan antara harga tas mewah dan kekayaan Rosan kemudian menjadi bahan diskusi warganet. Ada yang menilai harga satu tas relatif kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan yang dilaporkan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa persoalan utama bukan semata-mata kemampuan membeli barang mewah, melainkan transparansi dan kepatutan keluarga pejabat publik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melontarkan kritik keras terkait anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang disebut mencapai Rp2 triliun. Ia mengingatkan agar anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk membiayai pasukan buzzer yang bertugas menyerang, memaki, dan mengintimidasi masyarakat di ruang digital.

Dino mengaku akan sangat kecewa, bahkan marah, apabila uang negara yang bersumber dari pajak rakyat justru digunakan untuk membayar pasukan pendengung atau army of buzzers guna menghadapi kritik masyarakat terhadap pemerintah.

“Yang akan bikin saya nangis dan bahkan marah adalah apabila Rp2 triliun anggaran Bakom itu dibuat untuk pembayaran army of buzzers. Pasukan buzzer yang tugasnya memarahi dan memaki-maki kita,” kata Dino dalam Podcast yang beredar di media sosial, Kamis (19/11/2026).

Menurut Dino, apabila dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sebatas penggunaan anggaran komunikasi pemerintah. Hal itu menyangkut penyalahgunaan uang publik untuk melakukan represi digital terhadap masyarakat sendiri.

Ia menilai, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran komunikasi untuk menyampaikan informasi kebijakan, menjelaskan program, serta membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Bukan membiayai kelompok tertentu untuk menyerang warga yang menyampaikan kritik.

“Berarti apa? Pemerintah menggunakan dana kita untuk melakukan represi digital secara masif terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan mengadu domba sendiri,” ujarnya.

Dino juga membedakan antara kritik organik masyarakat di media sosial dengan opini yang diproduksi berdasarkan pesanan.

Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada independensi pendapat. Warganet yang menyampaikan pandangan secara sukarela merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Sebaliknya, apabila ada kelompok yang dibayar untuk membentuk opini, menyerang pihak yang berbeda pandangan, dan menggiring percakapan publik, maka hal tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi.

“Kalau organik kan murni pandangan netizen. Kalau ini kan pandangan orderan,” katanya.

Dino secara terbuka meminta Istana memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran Rp2 triliun tersebut. Ia berharap pemerintah dapat menunjukkan secara transparan bahwa dana itu tidak digunakan untuk membiayai operasi buzzer maupun kelompok-kelompok yang bekerja secara tersembunyi untuk menyerang masyarakat.

“Saya sungguh berharap kalau nanti Istana menonton ini, please tunjukkan akuntabilitas bahwa uang Rp2 triliun itu tidak digunakan untuk hal-hal seperti ini,” tegasnya.

Ia bahkan menyinggung keberadaan apa yang disebutnya sebagai tim siluman. Menurut Dino, penggunaan anggaran negara untuk membentuk kelompok tersembunyi yang bertugas mengintimidasi masyarakat akan menjadi persoalan serius.

Dino mengingatkan, masyarakat berhak menyampaikan kritik tanpa harus menghadapi serangan terorganisasi di media sosial. Apalagi jika serangan tersebut ternyata dibiayai menggunakan uang negara.

Ia memperkirakan kemarahan publik akan semakin besar apabila masyarakat mengetahui bahwa anggaran pemerintah justru digunakan untuk membayar pihak-pihak yang menyerang suara kritis.

“Kalau itu digunakan untuk itu, saya bukan hanya menangis, tapi akan marah, dan saya yakin seluruh masyarakat juga akan marah,” ungkapnya.

Dino menilai, situasi semacam itu dapat membuat masyarakat merasa terus-menerus diserang dan diintimidasi oleh buzzer bayaran. Akibatnya, ruang kebebasan berbicara semakin menyempit karena warga khawatir menjadi sasaran serangan digital ketika menyampaikan pendapat berbeda.

Pernyataan Dino mengangkat pertanyaan mendasar mengenai batas penggunaan anggaran komunikasi pemerintah. Negara memang memiliki kepentingan untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada publik. Namun, kepentingan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan upaya membungkam kritik.

Anggaran komunikasi pemerintah semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui program, keluaran, penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan yang terbuka.

Karena itu, transparansi penggunaan anggaran Rp2 triliun menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan peruntukan dana, mekanisme pengadaan, pihak pelaksana, hingga hasil yang hendak dicapai.

Apabila dana tersebut digunakan untuk komunikasi publik yang profesional, informatif, dan terbuka, masyarakat tentu dapat menilainya berdasarkan manfaatnya. Namun, apabila terbukti digunakan untuk membayar pasukan digital guna menyerang warga yang kritis, persoalannya akan berubah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kualitas demokrasi.

Dino sendiri berharap anggaran tersebut tidak diarahkan ke praktik semacam itu. Kecurigaannya terhadap kemungkinan penggunaan dana untuk membiayai buzzer justru menjadi alasan bagi Istana untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Sebab, uang Rp2 triliun itu bukan milik penguasa atau kelompok politik tertentu. Itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membuat rakyat takut menyampaikan pendapatnya sendiri.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kinerja keuangan PT FWD Insurance Indonesia menjadi perhatian di tengah munculnya sejumlah persoalan pelayanan kepada nasabah. Perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia ini pernah mencatat kerugian besar, menghadapi protes terkait penolakan klaim, hingga digugat nasabah ke pengadilan.

Persoalan tersebut menarik dicermati karena bisnis asuransi dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Nasabah membayar premi secara rutin dengan harapan perusahaan memenuhi kewajibannya ketika risiko yang dipertanggungkan terjadi.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perbedaan antara kondisi keuangan perusahaan yang dilaporkan positif dengan pengalaman sebagian nasabah yang mengeluhkan pelayanan dan penyelesaian klaim.

Berdasarkan laporan keuangan dan sejumlah pemberitaan, terdapat beberapa catatan penting mengenai perjalanan bisnis FWD Insurance.

Pernah mencatat kerugian ratusan miliar rupiah

Persoalan pertama yang patut dicermati adalah perjalanan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan tahunan 2025 yang telah diaudit, FWD Insurance masih mencatatkan akumulasi kerugian ditahan sebesar Rp5,12 triliun.

Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi 2024 yang mencapai Rp4,95 triliun. Sementara itu, total aset perusahaan pada 2025 tercatat Rp7,45 triliun, dengan total liabilitas sekitar Rp4,23 triliun.

Dalam laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga masih mencatatkan rugi sekitar Rp172,2 miliar pada 2025, membaik dibandingkan kerugian sekitar Rp597,1 miliar pada 2024.

Besarnya liabilitas tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Sebagian besar merupakan kewajiban kontrak asuransi dan PAYDI, bukan otomatis utang pinjaman yang telah jatuh tempo atau gagal dibayar.

Dengan demikian, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana perusahaan mengelola kewajiban kepada pemegang polis, menjaga kecukupan modal, dan memastikan kemampuan membayar klaim.

Semester I 2026 berbalik mencetak laba

Di tengah catatan kerugian sebelumnya, FWD Insurance mengumumkan perbaikan kinerja pada semester pertama 2026.

Dalam siaran pers 22 September 2026, perusahaan menyebut pendapatan premi meningkat 30 persen menjadi Rp766 miliar.

Perusahaan juga mengklaim berhasil membukukan laba bersih setelah pajak Rp107,3 miliar. Angka ini berbalik dari kerugian Rp55,6 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pembayaran klaim dan manfaat selama semester pertama 2026 mencapai Rp246,5 miliar, meningkat 17 persen secara tahunan.

Sementara itu, rasio kecukupan modal berbasis risiko atau Risk Based Capital (RBC) mencapai 281 persen pada Juni 2026. Angka tersebut berada di atas ketentuan minimum 120 persen yang disebut perusahaan sebagai batas regulasi OJK.

Ekuitas perusahaan juga dilaporkan meningkat 3 persen menjadi Rp2,53 triliun.

Namun, perbaikan laba dan RBC tidak otomatis menjawab seluruh persoalan pelayanan nasabah. Kinerja keuangan dan kualitas penyelesaian klaim merupakan dua hal yang harus dinilai secara bersamaan.

Nasabah pernah menggelar demonstrasi di kantor FWD

Persoalan pelayanan nasabah juga pernah menjadi sorotan publik.Pada 3 Oktober 2025, puluhan anggota Jaringan Akar Rumput Indonesia (JARI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor FWD Insurance di Gedung Cambridge, Jalan S. Parman, Medan.

Aksi tersebut berkaitan dengan penolakan klaim asuransi jiwa milik almarhumah Roida br Situmorang.

Ketua Umum JARI, Soleh Nasution, menyampaikan protes karena pihak ahli waris merasa hak mereka tidak dipenuhi meskipun premi telah dibayarkan.

Berdasarkan pemberitaan yang dihimpun Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), FWD menolak klaim melalui surat nomor 302/CLMN/V/2025 tertanggal 19 Mei 2025.

Alasan penolakan yang disampaikan perusahaan berkaitan dengan riwayat penyakit diabetes yang dinilai tidak dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).

JARI menilai persoalan tersebut perlu diperjuangkan karena menyangkut hak ahli waris pemegang polis.

Pihak keluarga melalui pendampingnya juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke DPR RI dan jalur pengadilan.

Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan klaim asuransi tidak selalu berhenti pada kemampuan finansial perusahaan. Perselisihan juga dapat muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai informasi kesehatan, kewajiban keterbukaan nasabah, dan ketentuan dalam polis. Digugat nasabah Rp250 juta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Persoalan FWD Insurance kembali muncul pada November 2026.

CNBC Indonesia pada 6 November 2026 memberitakan bahwa PT FWD Insurance Indonesia digugat oleh Esterlina Br Nainggolan melalui perkara nomor 1279/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL.

Gugatan tersebut didaftarkan pada 14 Oktober 2026 dengan nilai sengketa Rp250 juta dan tercatat masih dalam proses persidangan.

Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian asuransi jiwa tertanggal 19 Januari 2024 sah dan mengikat secara hukum.

Esterlina juga meminta hakim menyatakan FWD Insurance melakukan wanprestasi karena dianggap tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian polis.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pembayaran uang pertanggungan akibat meninggal dunia sebesar Rp250 juta, disertai bunga 6 persen per tahun sejak pengajuan klaim pada 2024.

Selain itu, penggugat meminta uang paksa atau dwangsom sebesar Rp1 juta per hari apabila perusahaan lalai melaksanakan putusan pengadilan.

Perlu ditegaskan, gugatan tersebut masih merupakan dalil penggugat. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan FWD Insurance terbukti melakukan wanprestasi.

Berapa banyak nasabah yang mengeluhkan pelayanan FWD?

Menariknya, laporan keberlanjutan FWD Insurance tahun 2025 juga memuat data pengaduan konsumen.

Perusahaan menyatakan seluruh 158 pengaduan pada 2025 telah diselesaikan. Pada 2024, sebanyak 253 pengaduan juga dinyatakan selesai, sementara pada 2023 terdapat 852 pengaduan yang seluruhnya dilaporkan telah ditangani.

Adapun kategori pengaduan pada 2025 antara lain:

-Penolakan klaim: 2 pengaduan.

-Permintaan pengembalian premi: 5 pengaduan.

-Perubahan minor atau mayor polis: 1 pengaduan.

-Keluhan lainnya tercatat dalam kategori pelayanan dan administrasi.

Data tersebut merupakan pengungkapan perusahaan sendiri dalam laporan keberlanjutan. Karena itu, angka penyelesaian perlu dilihat bersama kualitas penyelesaian dan kepuasan nasabah, bukan hanya status administratif bahwa pengaduan telah ditutup.

Bagaimana pengawasan OJK?

Sebagai perusahaan asuransi yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, FWD Insurance berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK memiliki kewenangan mengawasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi, kecukupan modal, tata kelola, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, serta perlindungan pemegang polis.

Dalam perkembangan pengawasan industri, OJK pada awal 2026 mengungkapkan telah menjatuhkan 19 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 19 sanksi denda senilai Rp3,82 miliar kepada pelaku usaha jasa keuangan atas pelanggaran perlindungan konsumen selama periode 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026.

Pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain penyediaan informasi dalam iklan, perilaku petugas penagihan, dan persoalan klaim asuransi.

Namun, informasi tersebut merupakan data penegakan terhadap industri secara keseluruhan. Tidak dapat langsung disimpulkan bahwa FWD termasuk perusahaan yang dikenai sanksi tersebut.

Transparansi Menjadi Ujian Kepercayaan Nasabah

Perusahaan asuransi tidak cukup hanya menunjukkan pertumbuhan premi, peningkatan laba, dan rasio kecukupan modal. Kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh kepastian pembayaran manfaat ketika nasabah mengalami risiko yang dijamin polis.

FWD Insurance memang menunjukkan perbaikan kinerja keuangan pada semester pertama 2026. Namun, catatan kerugian sebelumnya, demonstrasi nasabah, dan gugatan hukum tetap menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Di sinilah transparansi manajemen dan pengawasan OJK menjadi penting.

Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan, ketentuan polis, mekanisme penolakan klaim, serta perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis.

Jangan sampai pertumbuhan bisnis asuransi berjalan lebih cepat dibandingkan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Implementasi Strategi Astra & Aspirasi Pertumbuhan Menuju 2030

 

PT Astra International Tbk (ASII) menyiapkan langkah penataan portofolio bisnis dengan target realokasi aset bersih senilai sekitar Rp10 triliun hingga 2030. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat imbal hasil bagi pemegang saham.

Rencana itu dipaparkan dalam Investor Day 2026 yang digelar Astra, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, perusahaan mengungkap perkembangan pelaksanaan peta jalan strategis yang pertama kali diumumkan pada Mei 2026, berikut target keuangan yang ingin dicapai dalam empat tahun mendatang.

Presiden Direktur Astra Rudy mengatakan, perusahaan terus menerjemahkan perubahan arah strategi tersebut menjadi langkah konkret di seluruh lini bisnis.

“Sejak diumumkannya reposisi strategi Astra pada bulan Mei tahun ini, kami terus berfokus menerjemahkan arah strategi tersebut ke dalam langkah-langkah yang konkret di seluruh Grup,” ujar Rudy dalam keterangannya.

Menurutnya, langkah tersebut mencakup penguatan bisnis inti, peningkatan akuntabilitas, penataan pengelolaan portofolio usaha, serta penerapan disiplin dalam mengalokasikan modal.

“Secara keseluruhan, langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing Astra sekaligus mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam strategi terbarunya, Astra memusatkan perhatian pada tiga bisnis utama atau core businesses, yakni otomotif, jasa keuangan, serta solusi pertambangan dan alat berat.

Pada sektor otomotif, perusahaan berupaya memperluas layanan kepada pelanggan sepanjang masa kepemilikan kendaraan. Strategi tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kekuatan produk, jaringan rantai pasok lokal, serta sinergi antarunit usaha.

Sementara di sektor jasa keuangan, Astra membidik peningkatan nilai pelanggan jangka panjang atau customer lifetime value. Perusahaan ingin memperluas hubungan dengan konsumen, tidak hanya melalui pembiayaan pembelian kendaraan pertama, tetapi juga melalui produk dan layanan keuangan berikutnya.

Astra juga berupaya mencari peluang pertumbuhan jasa keuangan di luar ekosistem bisnis yang selama ini dimiliki perusahaan.

Adapun pada lini solusi pertambangan dan alat berat, Astra memprioritaskan optimalisasi bisnis yang telah berjalan, penyelesaian proyek yang direncanakan, serta pengetatan kriteria investasi baru.

Perusahaan juga mengarahkan pengelolaan modal agar tetap memberikan imbal hasil kepada pemegang saham melalui pembagian dividen dan pembelian kembali saham atau buyback.

Di luar ketiga bisnis inti tersebut, Astra akan melanjutkan evaluasi terhadap portofolio usaha lainnya atau wider businesses. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi strategis, daya saing, serta potensi keuntungan jangka panjang.

Salah satu sektor yang tetap menjadi perhatian adalah agribisnis. Melalui Astra Agro Lestari, perusahaan berencana mempercepat program penanaman kembali atau replanting untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.

Pada saat bersamaan, Astra menjajaki peluang mengalihkan modal dari sejumlah bisnis maupun aset tertentu. Target realokasi ditetapkan sekitar Rp10 triliun aset bersih hingga 2030, berdasarkan nilai tercatat pada Desember 2025.

Meski melakukan penataan portofolio, Astra memastikan investasi pada bisnis yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Belanja modal akan difokuskan untuk kebutuhan pemeliharaan serta proyek yang telah memperoleh persetujuan.

Astra Targetkan ROE Minimal 15 Persen

Selain penataan bisnis, Astra menetapkan sejumlah sasaran keuangan untuk 2030.

Perusahaan menargetkan tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity (ROE) minimal 15 persen. Sementara laba per saham atau earnings per share (EPS) dibidik berada pada kisaran Rp1.150 hingga Rp1.200.

Target laba per saham tersebut dihitung berdasarkan keuntungan yang tidak memasukkan pos-pos tidak berulang atau non-recurring.

Astra juga membidik total imbal hasil bagi pemegang saham atau total shareholder return (TSR) tahunan pada kisaran belasan persen rendah (low-teens) hingga 2030.

Pencapaian target tersebut diharapkan ditopang pertumbuhan laba, pembayaran dividen, dan program pembelian kembali saham.

Perusahaan tetap mempertahankan kebijakan pembagian dividen dengan rasio pembayaran sebesar 45–50 persen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan imbal hasil yang stabil dan berkelanjutan kepada pemegang saham.

Dari sisi pengelolaan modal, Astra telah menggelontorkan dana sekitar Rp14 triliun untuk pembelian kembali saham sejak November 2025.

Selain buyback, perusahaan juga menjalankan Penawaran Tender Sukarela terhadap saham Astra Otoparts sebagai salah satu bagian dari inisiatif investasinya.

Astra menegaskan akan terus mencari peluang investasi yang dapat memperkuat bisnis sekaligus memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Langkah tersebut dijalankan dengan tetap menjaga peringkat kredit yang kuat dan memenuhi target operasional perusahaan.

“Fokus kami adalah memastikan bahwa modal dialokasikan ke bisnis yang dapat menghasilkan imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan seiring dengan langkah kami menuju aspirasi tahun 2030,” kata Rudy.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperkuat kerja sama dalam penyediaan layanan keuangan untuk mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan tujuh Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNI dan BPJS Kesehatan di Grha BNI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, sinergi dengan BPJS Kesehatan menjadi bagian dari komitmen BNI untuk memperluas kontribusi sektor perbankan dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan.

“Hari ini kita tidak sekadar mempertemukan dua institusi, tetapi menyatukan kekuatan layanan keuangan dan layanan kesehatan untuk satu tujuan luhur, menyejahterakan dan menyehatkan rakyat Indonesia,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Melalui kerja sama tersebut, BNI mengintegrasikan berbagai layanan perbankan dengan kebutuhan operasional BPJS Kesehatan, mulai dari pengelolaan iuran JKN, fasilitas autodebit, payment point online bank, hingga dukungan pengelolaan dana dan transaksi keuangan.

Salah satu fokus kerja sama adalah memperluas kemudahan pembayaran iuran JKN melalui berbagai kanal transaksi BNI. Fasilitas autodebit dan pilihan kanal pembayaran diharapkan dapat membantu peserta memenuhi kewajiban iuran secara lebih praktis sekaligus mendukung kelancaran penerimaan BPJS Kesehatan.

Dukungan tersebut diperkuat oleh jaringan layanan BNI melalui kantor cabang, kanal digital, serta Agen46 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dapat memperluas akses transaksi, termasuk bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan terhadap layanan perbankan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, penguatan kerja sama dengan BNI merupakan kelanjutan dari hubungan jangka panjang kedua institusi sekaligus memperluas dukungan terhadap penyelenggaraan Program JKN.

“Penguatan kerja sama ini bukan hanya tentang pengembangan layanan perbankan, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem pendukung yang mampu memperkuat penyelenggaraan Program JKN. Kami berharap kolaborasi dan sinergi ke depan semakin kuat, terutama dalam proses pengelolaan keuangan, pembayaran klaim, serta dukungan pengelolaan investasi BPJS Kesehatan,” ujar Pujo.

Menurut Pujo, skala Program JKN membutuhkan dukungan sistem keuangan yang andal. Dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai hampir 284 juta jiwa, pengelolaan dana dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan memerlukan dukungan layanan perbankan yang optimal.

“Penyelenggaraan Program JKN membutuhkan dukungan layanan perbankan yang berkualitas. Dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai hampir 284 juta jiwa, pengelolaan keuangan dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan membutuhkan dukungan sistem perbankan yang optimal,” kata Pujo.

Sinergi BNI dan BPJS Kesehatan juga sejalan dengan arah transformasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia yang mendorong penguatan kolaborasi dan optimalisasi kapabilitas antar entitas.

Melalui pemanfaatan kekuatan masing-masing institusi, BNI berupaya mendukung peningkatan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat efisiensi penyelenggaraan Program JKN.

Sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati dan nilai Swadharma Bhakti Nagara, BNI akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung layanan publik yang semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Henry Hosang: Jangan Ada Pembiaran! Bongkar Dugaan Penipuan, Penggelapan Dana Korporasi hingga Dokumen Perbankan Bernilai Fantastis

MoneyTalk.id, Jakarta  — DPP Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) melontarkan desakan keras kepada Polda Metro Jaya agar segera mengusut secara menyeluruh laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana korporasi yang menyeret Direktur PT RMT Capital Finance berinisial MT bersama seorang warga negara asing (WNA) berinisial RMT.

Keduanya telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Direktur Utama PT Arung Agro Indonesia, Andi Reski Wirawansa, dengan didampingi tim kuasa hukum DPP CWIG.

Laporan tersebut telah diterima dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/****/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 13 November 2026 pukul 01.00 WIB.

Ketua Umum DPP CWIG, Henry Hosang, menegaskan bahwa diterimanya laporan tersebut harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membongkar secara terang seluruh rangkaian peristiwa, termasuk aliran dana, penggunaan dokumen, konstruksi transaksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

“Kami meminta Polda Metro Jaya menunjukkan keseriusan melalui langkah penyelidikan dan penyidikan yang profesional, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Henry.

Dua Kali Somasi, Penyelesaian Tak Kunjung Jelas. CWIG Pertanyakan Persyaratan Take Down Berita

Henry Hosang mengungkapkan bahwa sebelum menempuh jalur kepolisian, pihak pelapor telah melayangkan dua kali somasi kepada PT RMT Capital Finance. Namun, menurut pihak pelapor, kedua somasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret atas persoalan yang dipermasalahkan.

CWIG juga menyoroti adanya persyaratan penurunan pemberitaan media massa (take down) dalam tanggapan pihak perusahaan terhadap somasi tersebut.

Henry menilai persoalan substansial tidak semestinya dialihkan menjadi persoalan pemberitaan.

“Ini yang menjadi perhatian kami. Ketika persoalan pokok belum mendapatkan penyelesaian yang jelas, mengapa justru muncul persyaratan agar pemberitaan diturunkan? Apakah yang lebih penting adalah menyelesaikan persoalan yang dilaporkan atau menghentikan informasi agar tidak diketahui publik?”

“Kami tegaskan, CWIG tidak dapat diarahkan untuk menghentikan fungsi pengawasan hanya karena ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan pemberitaan. Selama informasi yang disampaikan memiliki dasar faktual, kepentingan publik harus tetap dihormati,” ujar Henry.

Dokumen Perbankan Rp100 Miliar, Comfort Letter USD60 Juta hingga Dugaan Pelanggaran UU ITE Harus Diusut Tuntas

Persoalan ini, menurut CWIG, tidak boleh hanya dilihat sebagai sengketa hubungan bisnis biasa sebelum seluruh fakta dan konstruksi transaksinya diperiksa.

Terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyidik, antara lain penggunaan dokumen perbankan berupa SKB BRI senilai Rp100 miliar dan Comfort Letter senilai USD60 juta yang autentisitas, asal-usul, serta dasar penerbitannya perlu diklarifikasi kepada institusi terkait.

Selain itu, CWIG meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain, termasuk dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak autentik, dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila ditemukan unsur penggunaan informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi ketentuan pidana, aktivitas jasa keuangan tanpa perizinan yang diwajibkan, serta kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Henry Hosang menegaskan bahwa seluruh aspek tersebut harus diperiksa secara serius dan tidak boleh berhenti hanya pada dugaan penipuan dan penggelapan.

“Jangan berhenti pada siapa yang menandatangani perjanjian atau siapa yang berhadapan langsung dengan pelapor. Periksa bagaimana transaksi dibangun, dokumen apa yang digunakan, apakah terdapat penggunaan dokumen elektronik yang melanggar hukum, siapa yang menerbitkan atau menggunakannya, ke mana dana bergerak, dan siapa yang menikmati hasilnya.”

“Jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, pelanggaran UU ITE, aktivitas keuangan tanpa izin, ataupun tindak pidana pencucian uang, kami meminta seluruhnya didalami sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada aspek yang sengaja maupun tidak sengaja terlewat,” tegas Henry.

Henry menegaskan bahwa CWIG akan terus mengawal perkembangan perkara dan tidak akan berhenti hanya pada tahap pelaporan.

“Kami tidak meminta siapa pun dihukum berdasarkan opini. Kami meminta aparat membuktikan fakta berdasarkan alat bukti dan hukum. Jika unsur pidana terpenuhi, proses seluruh pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu.”

CWIG Buka Posko Pengaduan, Korban Lain Diminta Berani Melapor

Sebagai bagian dari fungsi edukasi, advokasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat, DPP CWIG membuka posko pengaduan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan atau memiliki informasi relevan mengenai aktivitas PT RMT Capital Finance.

“Kami mengimbau siapa pun yang memiliki pengalaman, dokumen, atau informasi terkait persoalan ini agar tidak ragu menyampaikan pengaduan melalui jalur yang benar. Setiap informasi akan kami telaah dan dokumentasikan sebelum diteruskan sesuai mekanisme hukum.”

“Pesan kami jelas: jangan ada pembiaran, jangan ada upaya mengaburkan fakta, dan jangan ada pihak yang merasa berada di atas hukum. CWIG akan menjalankan fungsi kontrol sosial sampai persoalan ini memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban hukum,” pungkas Henry Hosang.

Posko Pengaduan DPP CWIG:

WhatsApp: 081340288999 / 08118862616

DPP CWIG menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Hak jawab dan asas praduga tak bersalah tetap dihormati.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan lingkungan BUMN dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan gerakan makar.

Desakan tersebut disampaikan Said Didu melalui unggahan di platform media sosial X (Twitter), Ahad (15/11/2026).

Dalam unggahannya, Said Didu secara terbuka meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang ia sebut sebagai jaringan Geng Parcok dan Geng Solo.

“Saatnya Presiden @Prabowo bersihkan jaringan pelaku MAKAR di BUMN,” tulis Said Didu.

Ia kemudian mengaitkan desakan tersebut dengan dugaan adanya indikasi gerakan makar yang menurutnya melibatkan Geng Parcok dan memiliki afiliasi dengan Geng Solo.

“Atas fakta bahwa Geng Parcok sudah terindikasi ingin melakukan MAKAR yang sepertinya terafiliasi dengan Geng SOLO,” ungkapnya.

Menurut Said Didu, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar perusahaan-perusahaan milik negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan stabilitas pemerintahan.

Ia secara khusus mengingatkan agar BUMN tidak dijadikan sumber pendanaan maupun dukungan logistik bagi dugaan gerakan makar tersebut.

“Ini penting agar BUMN tidak dijadikan sumber logistik MAKAR,” tegasnya.

Pernyataan Said Didu tersebut menjadi sorotan karena menyangkut dugaan pemanfaatan sumber daya BUMN untuk kepentingan politik dan gerakan yang dituding mengarah pada makar.

Meski demikian, tudingan mengenai indikasi makar dan dugaan afiliasi antara Geng Parcok dengan Geng Solo dalam unggahan tersebut merupakan pernyataan Said Didu yang masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Media memberikan ruang klarifikasi, bantahan, maupun informasi dari perspektif pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penggunaan perangkat lunak penyadapan canggih untuk memantau komunikasi Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo mencurigai adanya kemungkinan penggunaan dana judi online (judol) untuk membiayai pengadaan perangkat spyware, termasuk Pegasus, yang dikenal memiliki kemampuan penyadapan tingkat tinggi.

Kecurigaan tersebut disampaikan Ibnu Dwi Cahyo dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (14/11/2026). Ia mempertanyakan dari mana asal perangkat penyadapan tersebut dan siapa pihak yang memiliki kemampuan serta anggaran untuk mengadakannya.

Ibnu mengawali penjelasannya dengan menyoroti sejumlah peristiwa politik yang melibatkan Presiden Prabowo, termasuk pernyataan Prabowo kepada Listyo Sigit setelah menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Menurut Ibnu, Prabowo pernah menyampaikan pesan agar Listyo Sigit tidak jauh-jauh dari dirinya.

“Beliau harus menemukan momentum pas untuk melakukan tindakan. Saat Pak Listyo sudah jadi KSP, Pak Prabowo berpidato bilang, ‘Nih, Pak Listyo, enggak boleh jauh-jauh dari saya,'” ujar Ibnu.

Ia menilai pernyataan tersebut menarik untuk dicermati, terlebih setelah muncul sejumlah peristiwa politik yang menurutnya menyimpan pesan tertentu.

Ibnu juga menyinggung peristiwa yang melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia. Ia mengaku sempat menghubungi sejumlah orang di sekitar Presiden Prabowo melalui WhatsApp.

Namun, sehari setelah komunikasi tersebut, aktivitas telepon selulernya justru mengalami anomali.

“Saya sempat melakukan WA ke beberapa orang sekitar Pak Prabowo. Sehari setelah itu atau tidak sampai sehari, aktivitas ponsel saya itu sangat anomali,” ungkapnya.

Ibnu kemudian menghubungkan pengalamannya tersebut dengan kemungkinan penggunaan teknologi spyware canggih. Salah satu perangkat yang disorot adalah Pegasus, produk perusahaan teknologi pengawasan asal Israel, NSO Group.

Menurut dia, pengadaan Pegasus bukan perkara mudah karena penjualannya memiliki pembatasan dan ditujukan kepada lembaga atau institusi pemerintah tertentu.

“Untuk memiliki Pegasus itu enggak sembarangan. NSO yang perusahaan pembuat Pegasus asal Israel itu hanya bisa jual ke lembaga-lembaga negara,” katanya.

Dari situ, Ibnu mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya transaksi pengadaan perangkat penyadapan oleh institusi tertentu.

“Kalau tidak ada transaksi, tidak ada pembelian software-software spyware itu oleh institusi, oleh Kapolri sebelumnya, Pegasus ini dapat dari mana? Dari mana uang itu berasal?” tanyanya.

Bagian paling menarik dari pernyataan Ibnu adalah dugaan kemungkinan keterkaitan dana judi online dengan pengadaan perangkat penyadapan.

Ia mempertanyakan apakah uang dari bisnis judi online yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah masih beredar di Indonesia dan berpotensi digunakan untuk membiayai aktivitas yang mengancam pemerintahan.

“Apakah judi online ini uangnya bermuara pada kegiatan makar ini? Uangnya judi online itu ratusan triliun. Saya termasuk pihak yang sangat yakin uang judi online itu masih ada di Indonesia,” tegasnya.

Ibnu juga menyoroti anggaran sejumlah lembaga negara yang selama ini kerap dikaitkan dengan kepemilikan teknologi intelijen dan penyadapan.

Menurut dia, Badan Intelijen Negara (BIN) selama ini sering menjadi sasaran tudingan sebagai institusi yang memiliki perangkat lunak penyadapan. Namun, ia mempertanyakan kemampuan pengadaan teknologi tersebut jika melihat keterbatasan anggaran lembaga.

Hal serupa, kata dia, juga berlaku bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebaliknya, Ibnu menilai kepolisian menjadi salah satu institusi yang paling memungkinkan memiliki kapasitas anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi pengawasan canggih.

“Publik selalu mengarah, yang anggarannya cukup besar ini kan kepolisian yang paling memungkinkan,” ujarnya.

Pernyataan Ibnu tersebut membuka kembali pertanyaan serius mengenai pengawasan penggunaan teknologi penyadapan oleh institusi negara. Apalagi, jika perangkat semacam Pegasus benar-benar digunakan, persoalannya bukan hanya menyangkut kemampuan teknologi, tetapi juga legalitas, sumber pembiayaan, dan siapa yang menjadi sasaran pengawasan.

Meski demikian, dugaan keterkaitan dana judi online dengan pengadaan spyware maupun dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo masih memerlukan pembuktian. Belum ada bukti yang disampaikan dalam podcast tersebut untuk memastikan adanya transaksi, keterlibatan institusi tertentu, ataupun penggunaan Pegasus terhadap Presiden.

Karena itu, transparansi pengadaan perangkat pengawasan, audit anggaran, serta pemeriksaan forensik digital independen menjadi penting agar dugaan tersebut tidak berhenti sebagai spekulasi politik dan dapat diuji berdasarkan bukti.

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti media dan politik Buni Yani meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap isu dugaan penyimpanan uang dalam jumlah sangat besar di kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.

Permintaan tersebut disampaikan Buni Yani melalui unggahan media sosial yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dan Kapolri.

Dalam pernyataannya, Buni Yani menyebut isu mengenai dugaan keberadaan uang dalam jumlah fantastis di sebuah bunker di rumah Jokowi sudah menjadi pembicaraan umum.

“Bapak Presiden @prabowo dan Pak Kapolri @SuyudiArioSeto Yth. Sudah jadi pembicaraan umum bahwa Jokowi disebut-sebut menyimpan uang sangat banyak di bunker rumahnya di Solo, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Semoga info ini jadi perhatian Bapak untuk diselidiki,” tulis Buni Yani, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut kembali mengangkat isu dugaan bunker penyimpanan uang yang selama ini menjadi perbincangan di ruang publik. Besarnya angka yang disebutkan, yakni puluhan hingga ratusan triliun rupiah, membuat tudingan tersebut menjadi perhatian.

Buni Yani secara khusus meminta Prabowo dan Kapolri tidak mengabaikan informasi yang beredar. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya melalui penyelidikan apabila ditemukan informasi awal dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu mengenai dugaan bunker di kediaman Jokowi sebelumnya juga pernah disuarakan sejumlah tokoh. Politikus senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi, misalnya, pernah menyampaikan dugaan serupa. Buni Yani sendiri sebelumnya juga pernah mempertanyakan keberanian aparat untuk mengusut isu tersebut.

Namun, hingga kini belum ada bukti terverifikasi maupun keterangan resmi aparat penegak hukum yang membenarkan keberadaan bunker berisi uang puluhan atau ratusan triliun rupiah di rumah Jokowi.

Bahkan, pada Agustus 2026, Polri dan ANTARA telah mengklarifikasi informasi viral mengenai penemuan bunker berisi Rp6.000 triliun di rumah Jokowi sebagai hoaks. Video yang digunakan dalam narasi tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), bukan dokumentasi penggeledahan rumah Jokowi.

Karena itu, klaim mengenai keberadaan bunker dan jumlah uang yang disebutkan Buni Yani perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi.

Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, permintaan Buni Yani menempatkan aparat penegak hukum pada tuntutan transparansi. Jika memang terdapat informasi awal yang dapat diuji, penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus mengoptimalkan jaringan layanan, sumber daya manusia, dan teknologi digital untuk menjaga keandalan layanan keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan memperkuat kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan semangat Melayani Sepenuh Hati.

Hingga September 2026, BNI didukung 1.777 outlet, 13.381 unit ATM, dan 27.214 karyawan. Infrastruktur tersebut diperkuat melalui integrasi layanan fisik dan digital, termasuk optimalisasi peran kantor cabang melalui inisiatif BRAVE (Branch, Region & Area Value Empowerment) yang mendorong setiap cabang menjadi pusat aktivitas bisnis dan layanan nasabah.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, optimalisasi jaringan dan sumber daya menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan di tengah perkembangan kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha.

“BNI terus mengoptimalkan jaringan dan sumber daya untuk memastikan layanan keuangan tetap andal dan mudah diakses. Penguatan peran kantor cabang, pengembangan layanan digital, serta perluasan akses perbankan kami lakukan agar layanan semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Seluruh upaya ini dijalankan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Pada kanal digital, BNI mengembangkan wondr by BNI untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah individu dan BNIdirect untuk mendukung aktivitas keuangan nasabah bisnis.

Jangkauan layanan juga diperluas melalui 234.897 BNI Agen46 hingga September 2026, meningkat dibandingkan 217.013 agen pada 2025 dan 164.979 agen pada 2022. Sementara itu, jaringan kantor luar negeri di sembilan kota global turut mendukung kebutuhan transaksi dan aktivitas bisnis nasabah di pasar internasional.

Skala layanan BNI tercermin dari basis nasabah yang luas. Ekosistem layanan Perseroan menjangkau lebih dari 73 juta rekening dana individu serta didukung jutaan kartu kredit dan ratusan ribu nasabah KPR. Pada segmen bisnis, BNI juga melayani ratusan ribu debitur Business Banking yang mencakup segmen wholesale, komersial, dan usaha kecil.

Luasnya basis nasabah dengan kebutuhan yang beragam mendorong BNI untuk terus memperkuat sinergi antarlini bisnis serta meningkatkan kesiapan jaringan dan kapabilitas operasional.

Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI juga terus memperkuat integrasi jaringan dan layanan untuk mendukung transformasi bisnis, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Okki menambahkan, kesiapan jaringan fisik dan digital menjadi penting agar BNI dapat melayani berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari transaksi sehari-hari hingga pembiayaan dan pengembangan usaha.

“Besarnya basis nasabah menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga kesiapan jaringan dan kapabilitas operasional. Kami ingin memastikan BNI menjadi mitra keuangan yang dapat diandalkan, mulai dari memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari dan pembiayaan hingga mendukung pengembangan usaha nasabah,” tegas Okki.

Upaya tersebut melanjutkan perjalanan delapan dekade BNI dalam menjalankan peran dan pengabdian bagi negeri. Berpegang pada semangat Swadharma Bhakti Nagara, BNI terus beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memperkuat kapabilitas untuk menghadirkan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Ke depan, BNI akan terus memperkuat sinergi jaringan fisik, kanal digital, dan kapabilitas operasional untuk menghadirkan akses keuangan yang semakin mudah dan andal. Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, BNI berkomitmen menjadi mitra keuangan yang mendukung kebutuhan nasabah sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.