19 November 2026

Anggaran

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan melalui telepon yang mengatasnamakan pihak bank. Pelaku biasanya menyampaikan informasi mengenai masalah rekening atau transaksi untuk memancing kepanikan, kemudian menawarkan bantuan dan mengarahkan korban melakukan tindakan tertentu.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pelaku kerap memanfaatkan rasa takut dan kepanikan agar korban tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir jernih. Karena itu, masyarakat perlu tetap tenang, tidak terburu-buru mengikuti instruksi, dan memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi BNI.

“Jangan mudah percaya pada panggilan yang mengatasnamakan bank, terutama jika disertai tekanan untuk segera mengambil tindakan. Jangan panik dan jangan terburu-buru mengikuti instruksi penelepon. Tetap tenang dan lakukan verifikasi melalui kanal resmi BNI. Kami juga mengingatkan nasabah untuk tidak membagikan data rahasia perbankan kepada siapa pun,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dalam praktiknya, pelaku dapat menginformasikan adanya transaksi mencurigakan, pemblokiran rekening, penyalahgunaan kartu, maupun gangguan keamanan akun. Untuk meyakinkan korban, pelaku kemudian menawarkan bantuan sambil meminta data pribadi, kode verifikasi, atau mengarahkan korban untuk membuka tautan maupun mengakses aplikasi tertentu.

Salah satu pendekatan komunikasi yang kerap dimanfaatkan pelaku adalah teknik NLP (Neuro-Linguistic Programming atau Pemrograman Neuro-Linguistik), yaitu pendekatan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, pola pikir, dan perilaku. Dalam konteks penipuan, pola komunikasi semacam ini dapat digunakan untuk membangun kepercayaan, menciptakan rasa takut atau urgensi, serta mendorong korban mengikuti instruksi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Apabila mencurigai sedang menjadi sasaran penipuan, nasabah diimbau untuk segera menghentikan komunikasi, tetap tenang, dan tidak memberikan data atau mengikuti instruksi apa pun dari penelepon. Nasabah juga tidak dianjurkan membuka tautan, mengunduh aplikasi, menghubungi nomor yang diberikan, maupun melakukan transaksi sebelum memastikan kebenaran informasi.

Selanjutnya, nasabah dapat melakukan verifikasi secara mandiri melalui kanal resmi BNI. Jika sebelumnya telah memberikan data rahasia, mengakses tautan, mengunduh aplikasi, atau melakukan transaksi yang mencurigakan, nasabah disarankan segera menghubungi BNI untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

BNI menegaskan tidak pernah meminta data rahasia nasabah, seperti PIN, nomor kartu, kode CVV, kode OTP, kode transaksi, maupun password melalui telepon, pesan singkat, email, atau media komunikasi lainnya. Nasabah diminta untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BNI terus mengedepankan pelindungan konsumen melalui penyediaan layanan perbankan yang aman serta edukasi mengenai berbagai modus kejahatan digital dan cara bertransaksi secara aman. Edukasi tersebut diharapkan membantu nasabah mengenali indikasi penipuan dan mengambil langkah yang tepat ketika menerima komunikasi mencurigakan.

Nasabah dapat melakukan verifikasi melalui BNI Call 1500046 atau kanal resmi BNI, yaitu Instagram @BNI46, Facebook BNI, X @BNI dan @BNI_CustomerCare, TikTok @BNI46, serta situs resmi www.bni.co.id.

Okki menambahkan, keamanan transaksi perbankan membutuhkan kesadaran dan kehati-hatian seluruh pihak. BNI terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital agar nasabah mampu mengenali potensi penipuan dan melindungi informasi perbankannya.

“Ketika menerima informasi yang mencurigakan, hal terpenting adalah tetap tenang dan tidak panik. Beri waktu untuk melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan apa pun. Dengan kewaspadaan bersama, risiko penyalahgunaan data dan kejahatan perbankan dapat diminimalkan,” tambah Okki.

BNI mengingatkan masyarakat untuk selalu memegang prinsip sederhana saat menerima komunikasi mencurigakan yakni, jangan panik, jangan berikan data rahasia, dan selalu verifikasi melalui kanal resmi BNI.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pakar keamanan siber (cyber security) Moch Fajar Agustiawan mengungkap dugaan penggunaan perangkat lunak mata-mata Pegasus untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil penelusuran forensik digital yang dilakukannya, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya mengarah kepada penggunaan perangkat tertentu, tetapi juga melibatkan orang-orang dekat Presiden dan sejumlah pejabat strategis.

Pernyataan tersebut disampaikan Moch Fajar saat berbincang dengan Indra Piliang dalam program di kanal YouTube Forum Keadilan Madilog, Sabtu (7/11/2026).

Dalam perbincangan itu, Indra Piliang menanyakan kemungkinan Pegasus turut digunakan untuk menyadap Presiden Prabowo.

“Iya, Bang. Bukan hanya LMS yang digunakan. Data-data yang saya kumpulkan dan dari artefak yang sudah saya dapat ketika melakukan forensik itu juga mengarah kepada orang-orang terdekat beliau, kemudian pejabat-pejabat strategis,” ungkap Fajar.

Indra kemudian mempertanyakan apakah hasil penelusuran tersebut berpotensi membuka keterlibatan tersangka baru.

Fajar menyatakan keyakinannya bahwa penyidikan kasus tersebut masih berpeluang berkembang dan menyeret pihak-pihak lain.

“Pasti, yakin ada, Bang. Untuk mengoperasikan ini butuh orang yang paham cyber security. Jadi ada tim luar, kemudian yang mungkin nama-nama sudah diungkap ini hanya menerima laporannya saja,” katanya.

Menurut Fajar, operasi penyadapan dengan teknologi canggih seperti Pegasus tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan tenaga ahli keamanan siber. Karena itu, ia menduga terdapat pihak-pihak dengan kemampuan teknis khusus yang menjalankan operasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Fajar juga membeberkan pengalaman profesionalnya membantu sejumlah institusi penegak hukum dan lembaga negara.

Ia menyebut pernah membantu Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Berbekal pengalaman tersebut, Fajar mengaku melakukan pengumpulan data dan analisis forensik digital atau reverse engineering untuk menelusuri jejak teknis dugaan penyadapan.

Dari proses tersebut, ia mengklaim menemukan sejumlah alamat Internet Protocol (IP address) yang mengarah ke luar struktur Polri.

“Setelah melakukan forensik itu saya mengumpulkan data-data atau bisa kita sebut di dalam dunia security adalah reverse engineering, Bang. Dan memang mengerucut pada beberapa IP address yang ada di luar Polri. Pelakunya tadi berasal dari satu IP yang di luar struktur Polri,” ujarnya.

Fajar menilai persoalan tersebut sangat serius karena menyangkut keamanan Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara.

Ia bahkan mengaitkan dugaan operasi penyadapan tersebut dengan kemungkinan adanya kepentingan politik untuk menggulingkan pemerintahan.

“Masalah yang terjadi ini mengancam pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia saat ini, Bang. Jadi kita dengan teori terbalik, artinya pasti punya kepentingan untuk menggulingkan pemerintahan,” katanya.

Pembicaraan kemudian berlanjut pada kemungkinan adanya keterkaitan pihak-pihak di Solo dengan dugaan operasi penyadapan tersebut.

Indra Piliang meminta Fajar mengonfirmasi pernyataan Mahfud MD mengenai dugaan bahwa hasil penelusuran penyadapan mengarah ke Solo.

Menanggapi pertanyaan itu, Fajar menyebut kemungkinan tersebut cukup besar dan secara teknis masih dapat ditelusuri.

“Kemungkinan terbesar seperti itu, Bang. Dan itu bisa dilacak. Kalau kita mau sama-sama serius, kita bantu lacak, Bang. Bisa dilacak,” jawabnya.

Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Namun, arah penelusuran teknis menuju Solo belum dapat diperlakukan sebagai bukti keterlibatan individu atau kelompok tertentu.

Hal lain yang menarik perhatian dalam perbincangan tersebut adalah besarnya biaya untuk mengoperasikan perangkat lunak Pegasus.

Ketika Indra Piliang menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi penyadapan tersebut, Fajar menyebut nilai lisensinya mencapai ratusan miliar rupiah.

“Per satu lisensinya, Bang, itu nilainya sekitar Rp140 sampai Rp150 miliar. Tiap tahun itu ada lisensi yang harus dibayar ke NSO Group, Bang,” jelas Fajar.

Indra kemudian memastikan bahwa NSO Group merupakan perusahaan asal Israel.

“Iya,” jawab Fajar.

Pegasus sendiri dikenal sebagai perangkat lunak mata-mata yang dikembangkan NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel. Perangkat ini menjadi perhatian internasional karena kemampuannya mengeksploitasi perangkat telepon pintar untuk memperoleh akses terhadap data dan komunikasi penggunanya.

Jika dugaan penggunaan Pegasus untuk menyadap Presiden Prabowo terbukti, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut pelanggaran privasi, melainkan juga keamanan nasional dan perlindungan komunikasi pejabat tertinggi negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kembali menarik perhatian dalam industri asuransi nasional. Di balik capaian keuntungan hingga triliunan rupiah, perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia ini menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari penolakan klaim nasabah, sengketa pembayaran manfaat asuransi, hingga pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap perlindungan konsumen.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah besarnya keuntungan perusahaan sudah berjalan seiring dengan kemudahan nasabah memperoleh haknya ketika risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi?

Berdasarkan pemberitaan Kontan pada 27 Mei 2025, Manulife Indonesia mencatat laba bersih sekitar Rp1,5 triliun sepanjang 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, pendapatan premi perusahaan mencapai Rp10,5 triliun atau tumbuh sekitar 6 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu bahkan melampaui pertumbuhan premi industri asuransi jiwa yang tercatat sebesar 4,3 persen.

Namun, gambaran kinerja perusahaan tidak selalu menunjukkan pertumbuhan yang mulus.

Media Asuransi pada 18 Juli 2025 melaporkan bahwa Manulife Indonesia justru membukukan kerugian bersih setelah pajak sebesar Rp21,59 miliar per 30 Juni 2025. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan masih mencatatkan laba bersih Rp973,67 miliar.

Pendapatan premi per Juni 2025 tercatat Rp4,82 triliun, hanya meningkat sekitar 0,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbedaan tajam antara laba tahun penuh 2024 dan kerugian pada semester pertama 2025 tersebut patut menjadi perhatian. Meski demikian, kerugian semester pertama tidak otomatis berarti perusahaan mengalami kerugian sepanjang tahun. Kinerja satu semester dan satu tahun penuh harus dibaca secara terpisah.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kasus seorang nasabah di Pekanbaru, Riau.

Pada Juli 2025, seorang warga bernama Endang Megawati melaporkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ke Polda Riau. Laporan tersebut berkaitan dengan penolakan pencairan klaim asuransi jiwa milik ibunya yang telah meninggal dunia.

Menurut keterangan Endang sebagaimana diberitakan Riau Online dan JPNN, ibunya merupakan peserta produk Primajaga Danamon sejak Juni 2019.

Pada 3 September 2024, sang ibu mengalami kecelakaan setelah terjatuh di kamar mandi. Korban sempat menjalani perawatan intensif di ICU selama dua hari sebelum akhirnya meninggal dunia.

Sebagai ahli waris, Endang mengajukan klaim asuransi. Namun, pada 25 Oktober 2024, Manulife disebut menolak pencairan dengan alasan kematian nasabah berkaitan dengan hipertensi yang dikategorikan sebagai penyakit bawaan.

Endang tidak menerima keputusan tersebut. Ia berpendapat bahwa penyebab kematian ibunya adalah kecelakaan, bukan hipertensi sebagaimana alasan penolakan yang disampaikan perusahaan.

Ia kemudian mengajukan keberatan dengan menyertakan dokumen medis dari rumah sakit. Namun, menurut keterangannya, penolakan kembali diterima pada 4 Februari 2025.

Merasa hak keluarganya tidak terpenuhi, Endang akhirnya melaporkan persoalan tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol I Komang Aswatama, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat itu, kepolisian menyatakan sedang melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk Manulife, Bank Danamon, serta rumah sakit terkait.

Pihak Bank Danamon menjelaskan bahwa perannya dalam produk tersebut sebatas pemasaran melalui kerja sama bancassurance. Keputusan mengenai pembayaran klaim berada pada perusahaan asuransi.

Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dalam penjelasan polis, terutama mengenai pengecualian pertanggungan, kondisi kesehatan sebelumnya, serta hubungan antara penyebab kecelakaan dan kematian tertanggung.

Penolakan klaim tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan pelanggaran. Namun, ketika ahli waris merasa dirugikan sampai menempuh jalur kepolisian, persoalan tersebut patut mendapatkan perhatian serius.

Persoalan pengawasan Manulife juga memiliki catatan historis.

Pada Februari 2017, Infobanknews memberitakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan audit terhadap Manulife dan meminta perusahaan melakukan pembenahan manajemen.

Audit tersebut berkaitan dengan persoalan pemutusan hubungan kerja sejumlah karyawan yang dinilai tidak sesuai dengan rencana bisnis tahunan perusahaan.

OJK saat itu menyampaikan adanya tindakan regulator yang meminta perubahan pada manajemen perusahaan.

Catatan tersebut merupakan persoalan historis dan tidak boleh disamakan dengan sanksi baru terkait penolakan klaim nasabah pada 2025.

Sampai penelusuran informasi yang tersedia, belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa OJK menjatuhkan sanksi administratif baru kepada Manulife akibat kasus klaim di Pekanbaru tersebut.

Meski demikian, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan tetap relevan. OJK memiliki tanggung jawab memastikan perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan, termasuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Persoalan lain yang perlu dicermati adalah pemisahan unit usaha syariah Manulife.

Pada 6 Januari 2026, OJK mengumumkan pencabutan izin pendirian Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Keputusan tersebut tertuang dalam KEP-712/PD.02/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Namun, pencabutan izin itu bukan merupakan hukuman akibat pelanggaran atau kegagalan membayar klaim. OJK menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pemisahan unit syariah dan pengalihan pengelolaannya kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah.

Dengan demikian, Manulife tetap dapat menjalankan kegiatan usaha asuransi jiwa konvensional, sedangkan kegiatan syariah dilanjutkan melalui badan hukum tersendiri.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Manulife juga menyampaikan kinerja positif untuk 2025.

Pemberitaan Kompas.com pada 8 Juni 2026 menyebutkan Manulife Indonesia mencatat laba Rp1,28 triliun pada 2025. Total aset yang dilaporkan mencapai Rp66,17 triliun dengan rasio pencapaian solvabilitas atau risk based capital (RBC) sebesar 650 persen.

Angka RBC tersebut jauh di atas batas minimum yang ditetapkan regulator sebesar 120 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan klaim nasabah tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat ketidakmampuan keuangan perusahaan. Kemampuan membayar klaim dan sengketa mengenai apakah suatu peristiwa masuk dalam cakupan polis merupakan dua persoalan berbeda.

Justru karena memiliki permodalan dan rasio solvabilitas yang kuat, perusahaan perlu memastikan proses pelayanan, penjelasan polis, dan penyelesaian klaim berjalan secara transparan.

Manulife sendiri menyediakan saluran pengaduan nasabah melalui layanan telepon 021-2555 7777 dan alamat CustomerServiceID@manulife.com.

Perlu Audit Perlindungan Pemegang Polis

Kasus yang dialami ahli waris di Pekanbaru semestinya menjadi bahan evaluasi bagi industri asuransi, termasuk OJK.

Pengawasan tidak cukup hanya melihat laporan keuangan, pertumbuhan premi, keuntungan, dan rasio solvabilitas. Regulator juga perlu memastikan bagaimana perusahaan menangani pengaduan, berapa banyak klaim yang ditolak, apa alasan penolakannya, serta berapa lama penyelesaian sengketa dengan nasabah.

Transparansi tersebut penting karena masyarakat membeli asuransi dengan harapan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kehidupan, bukan justru menghadapi ketidakpastian ketika mengajukan klaim.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perusahaan asuransi bukan hanya seberapa besar keuntungan yang berhasil dibukukan. Kemampuan memenuhi kewajiban sesuai kontrak, memberikan penjelasan yang adil, dan melindungi hak pemegang polis juga menjadi ukuran penting.

OJK perlu memastikan setiap sengketa ditangani secara objektif, sementara Manulife perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan klaim yang menjadi perhatian publik.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi tidak dibangun hanya melalui angka keuntungan triliunan rupiah, tetapi melalui kepastian bahwa hak nasabah benar-benar dilindungi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kinerja PT Bank Mizuho Indonesia menjadi menarik untuk dicermati di tengah sorotan terhadap industri perbankan, terutama menyangkut pertumbuhan keuntungan, penyaluran kredit, kredit bermasalah, hingga persoalan perlindungan konsumen yang membawa nama Mizuho.

Bank yang merupakan bagian dari grup keuangan asal Jepang tersebut berhasil membukukan laba bersih Rp1,382 triliun sepanjang 2024. Angka itu meningkat 1,51 persen dibandingkan laba tahun 2023 sebesar Rp1,361 triliun.

Namun, pertumbuhan keuntungan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan tidak adanya tantangan dalam operasional perusahaan. Sejumlah indikator keuangan memperlihatkan adanya tekanan pada efisiensi, profitabilitas, dan kualitas kredit yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan laporan tahunan 2024, total aset Bank Mizuho Indonesia mencapai Rp88,332 triliun atau meningkat 7,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga tumbuh 8,51 persen menjadi Rp62,91 triliun.

Dari sisi pendapatan, pendapatan bunga mencapai Rp5,03 triliun. Namun, beban bunga juga meningkat 21,82 persen menjadi Rp2,65 triliun.

Pendapatan bunga bersih tercatat Rp2,39 triliun. Sementara itu, beban operasional lainnya melonjak 74,46 persen menjadi sekitar Rp590,51 miliar.

Kondisi tersebut ikut mendorong rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) meningkat dari 63,88 persen menjadi 67,09 persen.

Artinya, meskipun bank masih mampu mencatat keuntungan, tekanan biaya operasional menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan manajemen.

Kredit Bermasalah Meningkat, NPL Tembus Rp858 Miliar

Persoalan lain yang patut dicermati adalah peningkatan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).

Dalam laporan tahunan 2024, Bank Mizuho Indonesia mencatat NPL gross sebesar 1,41 persen, meningkat dibandingkan 1,17 persen pada 2023.

Secara nominal, kredit bermasalah bruto mencapai sekitar Rp858,24 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi 2023 sebesar Rp670,25 miliar.

Sementara NPL net meningkat dari Rp70,21 miliar menjadi Rp167,31 miliar atau setara 0,27 persen.

Walaupun rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimum 5 persen yang menjadi acuan regulator, peningkatan nilai kredit bermasalah tetap perlu dicermati.

Manajemen dalam laporan tahunannya menyebut peningkatan NPL antara lain dipengaruhi penurunan peringkat salah satu debitur.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana strategi bank dalam mengendalikan risiko kredit, memastikan kualitas debitur, dan mengantisipasi kemungkinan bertambahnya kredit bermasalah.

Laba Kuartal I 2026 Justru Mengalami Penurunan

Tekanan terhadap kinerja Bank Mizuho Indonesia juga terlihat dari laporan keuangan kuartal pertama 2026.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026, bank mencatat laba bersih Rp263,72 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp379,54 miliar.

Dengan demikian, laba bersih mengalami penurunan sekitar 30,5 persen secara tahunan.

Pendapatan bunga bersih juga turun dari Rp548,74 miliar menjadi Rp452,83 miliar.

Laba operasional tercatat Rp338,09 miliar, turun dibandingkan Rp486,60 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara total aset per 31 Maret 2026 mencapai Rp94,57 triliun, meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2025 sebesar Rp90,59 triliun.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan aset tidak otomatis diikuti peningkatan keuntungan. Penurunan pendapatan bunga bersih dan laba operasional menjadi indikator yang perlu diperhatikan.

Persoalan Konsumen dan Dugaan Fraud di Mizuho Leasing

Di luar kinerja Bank Mizuho Indonesia, persoalan perlindungan konsumen juga pernah mencuat dalam pemberitaan mengenai PT Mizuho Leasing Indonesia.

Salah satu kasus diberitakan RRI pada 3 Desember 2024. Seorang pengusaha jual beli mobil berinisial DS di Bogor mengaku mengalami persoalan kredit kendaraan setelah identitasnya digunakan dalam pengajuan pembiayaan BMW X5 tahun 2010.

Kuasa hukum DS, Dita Aditya, menyebut pembiayaan kendaraan tersebut direalisasikan sekitar Rp422,4 juta. Namun, menurut keterangan kuasa hukum, tagihan kemudian berkembang hingga sekitar Rp800 juta, sementara kendaraan dikuasai pihak lain.

Pihak kuasa hukum juga menduga terdapat penipuan, penggelapan, pemalsuan, serta kemungkinan keterlibatan pihak internal perusahaan pembiayaan.

Persoalan tersebut dilaporkan kepada kepolisian melalui laporan polisi di Polres Bogor. Kuasa hukum korban juga menyampaikan adanya pengaduan kepada OJK.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan verifikasi identitas calon debitur, proses persetujuan pembiayaan, pengawasan internal, serta perlindungan konsumen.

Namun, perlu ditegaskan bahwa perkara tersebut menyangkut Mizuho Leasing Indonesia, bukan bukti adanya pelanggaran oleh PT Bank Mizuho Indonesia. Dugaan yang disampaikan kuasa hukum juga tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum dibuktikan melalui proses yang berwenang.

OJK Perlu Memastikan Perlindungan Konsumen

Persoalan kinerja keuangan dan kasus pembiayaan tersebut menjadi pengingat bahwa industri jasa keuangan tidak cukup hanya dinilai dari besarnya aset dan keuntungan.

Kualitas penyaluran kredit, tata kelola perusahaan, transparansi biaya, penanganan pengaduan, dan perlindungan konsumen juga merupakan bagian penting dari penilaian terhadap lembaga keuangan.

OJK sebagai regulator memiliki peran untuk memastikan setiap lembaga keuangan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan memberikan pelayanan yang adil kepada konsumen.

Manajemen Bank Mizuho Indonesia juga perlu menjelaskan strategi menghadapi penurunan laba pada kuartal pertama 2026, peningkatan kredit bermasalah pada 2024, serta langkah penguatan manajemen risiko.

Sementara itu, untuk Mizuho Leasing, transparansi penyelesaian pengaduan dan kepastian tindak lanjut atas laporan konsumen menjadi hal yang tidak kalah penting.

Pada akhirnya, besarnya keuntungan sebuah lembaga keuangan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap nasabah. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui angka laba, tetapi juga melalui kepastian hukum, keterbukaan, dan perlindungan konsumen.

MoneyTalk.id,Jakarta – Bisnis pinjaman online (pinjol) atau fintech lending terus berkembang di Indonesia. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan digital adalah AwanTunai, yang beroperasi melalui PT Simplefi Teknologi Indonesia.

Perusahaan yang mengklaim berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini telah menyalurkan pendanaan dalam jumlah besar. Namun, di tengah ekspansi tersebut, sejumlah aspek penting patut dicermati, mulai dari kondisi keuangan perusahaan, risiko kredit macet, transparansi pembiayaan hingga perlindungan konsumen.

Berdasarkan data kinerja permodalan yang ditampilkan di situs resmi AwanTunai, total akumulasi pendanaan perusahaan telah mencapai Rp3,61 triliun. Sementara outstanding pendanaan tercatat sebesar Rp569,90 miliar.

Adapun total pendanaan pada tahun berjalan mencapai Rp1,51 triliun. Data tersebut menunjukkan besarnya aktivitas bisnis pembiayaan yang dikelola perusahaan.

Namun, besarnya penyaluran pendanaan juga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pembiayaan. Berapa besar kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran? Berapa nilai pembiayaan yang benar-benar macet? Bagaimana perusahaan mengantisipasi risiko gagal bayar?

Pertanyaan tersebut penting karena pertumbuhan penyaluran pinjaman tidak selalu berjalan seiring dengan kualitas pembayaran penerima dana.

Laba Rp1,88 Miliar, Pendapatan Tembus Rp76,62 Miliar

Dari sisi keuangan, laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2024 yang dipublikasikan melalui situs resminya memperlihatkan pendapatan sebesar Rp76,62 miliar.

Beban operasional tercatat sekitar Rp72,85 miliar. Sementara komponen pengeluaran lainnya mencapai sekitar Rp1,90 miliar.

Dengan demikian, perusahaan membukukan comprehensive income atau penghasilan komprehensif sebesar Rp1,88 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pada periode laporan tersebut perusahaan masih mencatatkan hasil positif, bukan kerugian.

Pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024, total aset AwanTunai tercatat sekitar Rp44,04 miliar. Sementara total kewajiban mencapai Rp12,43 miliar dan ekuitas sekitar Rp31,61 miliar.

Meski demikian, laporan tahun 2024 tersebut belum cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada 2025 maupun 2026. Publik perlu memperoleh informasi keuangan terbaru untuk mengetahui perkembangan pendapatan, beban operasional, keuntungan, serta kemampuan perusahaan mengelola risiko pembiayaan.

Kredit Bermasalah Menjadi Pekerjaan Rumah

Persoalan berikutnya adalah risiko kredit bermasalah.

Dalam industri fintech lending, indikator yang perlu diperhatikan adalah Tingkat Wanprestasi 90 hari atau TWP90. Indikator ini menggambarkan tingkat pendanaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari.

OJK mencatat TWP90 industri pinjaman daring pada Juli 2026 mencapai 4,32 persen. Nilai outstanding pembiayaan industri secara keseluruhan mencapai Rp105,63 triliun.

Artinya, risiko gagal bayar masih menjadi persoalan yang harus diwaspadai dalam industri pinjaman daring.

Namun, angka 4,32 persen tersebut merupakan angka industri, bukan angka khusus AwanTunai. Karena itu, tidak tepat jika angka tersebut langsung dianggap sebagai tingkat kredit macet perusahaan.

AwanTunai perlu memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai rasio pembiayaan bermasalah, tingkat keterlambatan pembayaran, nilai restrukturisasi, serta jumlah penerima dana yang mengalami gagal bayar.

Transparansi tersebut penting, terutama karena perusahaan telah menyalurkan pendanaan hingga triliunan rupiah.

Bagaimana dengan Keluhan dan Protes Nasabah?

Persoalan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam industri pinjaman daring.

OJK pada September 2026 mengungkapkan masih menerima pengaduan masyarakat mengenai perilaku petugas penagihan. Keluhan tersebut antara lain menyangkut dugaan ancaman, tindakan mempermalukan konsumen, penagihan kepada pihak lain, serta penagihan di luar waktu yang diperbolehkan.

OJK menegaskan bahwa penagihan tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal, atau tindakan yang mengganggu konsumen.

Penagihan juga dibatasi pada Senin hingga Sabtu, di luar hari libur nasional, pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat.

Meski demikian, hingga penelusuran informasi ini dilakukan, belum ditemukan data terverifikasi yang cukup untuk menyimpulkan adanya protes nasabah atau pelanggaran penagihan yang secara khusus melibatkan AwanTunai.

Karena itu, persoalan tersebut perlu ditempatkan sebagai tantangan pengawasan industri, bukan tuduhan terhadap perusahaan.

Masyarakat yang menggunakan layanan AwanTunai tetap perlu mengetahui secara jelas mekanisme pengaduan, perhitungan bunga dan biaya, konsekuensi keterlambatan, serta prosedur penagihan.

OJK Perlu Memastikan Transparansi dan Perlindungan Konsumen

AwanTunai melalui PT Simplefi Teknologi Indonesia menyatakan telah berizin dan diawasi OJK dengan nomor izin KEP-22/D.05/2020.

Perusahaan juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Status berizin dan diawasi OJK merupakan aspek penting. Namun, hal tersebut bukan jaminan bahwa seluruh risiko pembiayaan maupun potensi persoalan konsumen otomatis tidak terjadi.

Pengawasan terhadap kualitas pembiayaan, tata kelola perusahaan, perlindungan data pribadi, dan perilaku penagihan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.

OJK juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai kinerja pembiayaan disampaikan secara transparan sehingga pemberi dana maupun penerima dana dapat memahami risiko yang mereka hadapi.

Sejumlah Pertanyaan yang Perlu Dijawab AwanTunai

Di tengah besarnya penyaluran pembiayaan, ada sejumlah hal yang layak memperoleh penjelasan terbuka dari manajemen AwanTunai.

Pertama, berapa rasio TWP90 perusahaan pada 2025 dan 2026?

Kedua, berapa nilai pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran dan berapa yang masuk kategori gagal bayar?

Ketiga, bagaimana perkembangan keuntungan perusahaan setelah membukukan penghasilan komprehensif Rp1,88 miliar pada 2024?

Keempat, apakah terdapat pengaduan konsumen terkait bunga, biaya administrasi, penagihan, maupun penyelesaian sengketa pembiayaan?

Kelima, bagaimana perusahaan memastikan keamanan data pribadi penerima dana dan pemberi dana?

Pertanyaan tersebut penting agar masyarakat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan, bukan hanya angka pertumbuhan penyaluran pendanaan.

Besarnya bisnis pembiayaan digital harus diikuti dengan transparansi, tata kelola yang baik, dan perlindungan konsumen.

Pada akhirnya, keberhasilan perusahaan fintech tidak cukup diukur dari besarnya uang yang disalurkan. Kualitas kredit, kemampuan mengelola risiko, keuntungan yang berkelanjutan, serta kepercayaan masyarakat juga menjadi ukuran penting.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Royal Batavia Cakung, Jakarta Timur, yang digadang-gadang menjadi rumah sakit bertaraf internasional, belum juga memasuki tahap konstruksi. Padahal, proyek senilai hampir Rp400 miliar tersebut ditargetkan mulai dibangun melalui groundbreaking pada Desember 2026.

Data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) INAPROC per 4 November 2026 mencatat sebanyak 61 perusahaan mengikuti tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RSUD di Wilayah Cakung yang diselenggarakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Paket pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran Rp400 miliar dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp399,745 miliar. Proyek ini direncanakan menggunakan anggaran APBD Perubahan 2026 serta anggaran tahun 2027 dan 2028.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti proses lelang pembangunan rumah sakit tersebut. Ia mengingatkan agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjalankan proses pengadaan secara terbuka dan tidak mengarahkan persyaratan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Berdasarkan data yang ada, sekitar 61 perusahaan tercatat mengikuti proses lelang. Namun, sejumlah nama perusahaan tersebut belum dipublikasikan dan belum dapat diverifikasi dari data yang tersedia.

Uchok mengingatkan, proses lelang yang tidak transparan berpotensi memicu keberatan dari perusahaan peserta dan menghambat target pembangunan.

“Jika Dinas Kesehatan tidak fair dan terbuka melakukan lelang, tentu akan banyak perusahaan melayangkan keberatan kepada panitia lelang. Maka akan berdampak kepada kegiatan groundbreaking tersebut,” ujar Uchok.

Ia juga mengingatkan kemungkinan adanya persoalan apabila panitia lelang membuat persyaratan yang justru menguntungkan perusahaan tertentu.

“Apalagi panitia lelang misalnya mengunci persyaratan agar perusahaan tertentu memenangkan lelang pembangunan Rumah Sakit (RS) Royal Batavia Cakung tersebut. Akan memakan lama dalam proses lelang tersebut karena akan banyak perusahaan yang kalah melakukan perlawanan kepada pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta,” katanya.

Uchok berharap proses pengadaan tidak diwarnai persoalan hukum maupun keberatan dari peserta yang merasa dirugikan.

“Karena proyek ini dilelang oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, semoga saja perusahaan yang ikut lelang tidak melakukan somasi kepada pihak panitia lelang sehingga bisa lancar-lancar saja,” ungkapnya.

Ia pun menyinggung target peletakan batu pertama yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

“Semoga ini bukan mimpi,” kata Uchok menanggapi target groundbreaking tersebut.

Berdasarkan jadwal SPSE, proses pendaftaran dan penyampaian dokumen kualifikasi tender berakhir pada 6 November 2026 pukul 17.00 WIB. Tercatatnya 61 peserta belum berarti seluruh perusahaan lolos evaluasi kualifikasi. Penetapan kontraktor pelaksana masih menunggu tahapan pengadaan berikutnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, memastikan pembangunan RS Royal Batavia Cakung telah mendapatkan dukungan anggaran lebih dari Rp350 miliar sejak 2026.

“Groundbreaking-nya itu di Desember,” kata Subki dalam rapat kerja pembahasan Raperda APBD DKI Jakarta 2027, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 miliar pada 2026. Sementara itu, lebih dari Rp300 miliar kembali disiapkan untuk mendukung kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.

Subki berharap, setelah peletakan batu pertama pada Desember, progres fisik pembangunan sudah mulai terlihat hingga Januari mendatang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meluncurkan inisiasi pembangunan RS Royal Batavia pada 25 Agustus 2025 di Jalan Pool PPD, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektare dengan kapasitas 282 kamar. Fasilitas kesehatan ini disiapkan untuk melayani pasien BPJS maupun non-BPJS dengan standar internasional, serta memiliki fokus layanan penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit lainnya.

Saat peluncuran, Pramono menargetkan pembangunan rumah sakit dapat dipercepat dan rampung pada pertengahan 2027.

MoneyTalk.id,Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembalut wanita. Pengenaan pajak terhadap produk tersebut dinilai tidak adil karena pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

Ketua YLKI Niti Emiliana menegaskan, pemerintah seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber penerimaan negara. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan biologis perempuan, justru dijadikan sasaran pemungutan pajak.

Menurut Niti, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari perempuan. Karena itu, pembalut menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan selama menstruasi.

“Pengenaan pajak atas produk ini berpotensi menambah beban pengeluaran rutin, terutama bagi perempuan berpenghasilan rendah,” demikian sikap YLKI dalam rilis media yang disampaikan Niti Emiliana, Selasa (3/11/2026).

YLKI menilai kebijakan PPN terhadap pembalut perlu dikritisi dari perspektif keadilan sosial, keterjangkauan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender.

Niti menjelaskan, beban pajak tidak dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan berpotensi mengalami beban lebih besar dalam memenuhi kebutuhan menstruasi.

Jika tidak dievaluasi, kebijakan tersebut dikhawatirkan memperlebar ketimpangan ekonomi. Sebab, perempuan tetap harus memenuhi kebutuhan menstruasi secara rutin, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga.

YLKI juga mengkritik pendekatan pemerintah dalam menggali penerimaan negara apabila kebutuhan dasar masyarakat justru menjadi sasaran pemajakan.

Menurut Niti, pemerintah semestinya mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta menutup berbagai kebocoran penerimaan negara.

“Negara harus kreatif menggali pajak, bukan miskin ide dan gagasan,” menjadi salah satu pesan utama YLKI dalam mengkritisi kebijakan perpajakan tersebut.

YLKI berpandangan, pemerintah harus mampu menemukan terobosan penerimaan negara yang lebih adil dan progresif. Jangan sampai masyarakat berpenghasilan rendah justru menanggung beban lebih besar dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar.

Atas persoalan tersebut, YLKI menyampaikan tiga tuntutan konkret kepada pemerintah.

Pertama, menghapuskan PPN atas pembalut wanita melalui penyesuaian kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kedua, mengevaluasi pengenaan pajak terhadap produk kebutuhan menstruasi lainnya dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, keterjangkauan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender.

Ketiga, menyusun strategi penerimaan pajak yang kreatif, progresif, dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi pajak serta penguatan kepatuhan wajib pajak, tanpa membebani pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan.

Niti menegaskan, kebijakan perpajakan seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut YLKI, negara memiliki tanggung jawab melindungi konsumen dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat dijangkau secara layak.

Pembalut, dalam pandangan YLKI, bukan produk pilihan yang dapat dengan mudah ditinggalkan perempuan. Karena itu, pengenaan pajak terhadap kebutuhan tersebut harus ditinjau kembali.

YLKI berharap pemerintah menjadikan persoalan ini sebagai momentum mengevaluasi kebijakan perpajakan dari perspektif keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Negara, tegas YLKI, semestinya hadir memberikan perlindungan kepada konsumen, bukan justru menambah beban ekonomi atas kebutuhan biologis perempuan yang tidak dapat dihindari.

MoneyTalk.id,Jakarta – Bisnis pinjaman online (pinjol) 360Kredi, yang kini berganti nama menjadi KrediOne, menyimpan sejumlah catatan persoalan keuangan sejak awal beroperasi. Mulai dari kerugian perusahaan, penurunan tingkat keberhasilan pembayaran pinjaman, hingga tantangan menjaga kualitas pendanaan menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian.

Perusahaan yang beroperasi melalui PT Inovasi Terdepan Nusantara tersebut mulai menjalankan bisnis fintech peer-to-peer lending sejak September 2019. Pada 26 Mei 2025, perusahaan resmi memperkenalkan merek baru KrediOne sebagai bagian dari transformasi bisnis.

Namun, perubahan merek dagang tidak serta-merta menghapus rekam jejak keuangan perusahaan sebelumnya. Catatan kerugian, kewajiban perusahaan, serta kualitas pinjaman yang pernah mengalami tekanan tetap menjadi bagian penting dalam menilai kondisi bisnisnya.

Kerugian Perusahaan Mencapai Miliaran Rupiah

Salah satu catatan penting terlihat dalam laporan keuangan PT Inovasi Terdepan Nusantara tahun buku 2022.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com yang mengutip laporan keuangan perusahaan, 360Kredi mencatatkan aset sebesar Rp10,43 miliar pada akhir 2022. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,8 miliar.

Namun, peningkatan aset tidak diikuti perbaikan kondisi permodalan. Ekuitas perusahaan justru turun menjadi Rp1,41 miliar dari Rp4,13 miliar pada tahun sebelumnya.

Perusahaan juga masih membukukan kerugian sebesar Rp2,72 miliar pada 2022. Sebelumnya, kerugian pada 2021 mencapai Rp3,34 miliar.

Dengan demikian, akumulasi kerugian perusahaan meningkat menjadi Rp8,74 miliar, dibandingkan Rp5,97 miliar pada tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang menekan kinerja perusahaan adalah tingginya beban administrasi dan keuangan. Pada 2022, beban tersebut mencapai Rp43,35 miliar, sedangkan pendapatan perusahaan tercatat Rp41,76 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pada periode itu pengeluaran perusahaan masih lebih besar dibandingkan pendapatannya.

Kredit Macet Sempat Menekan Kinerja

Persoalan lain yang pernah dihadapi 360Kredi adalah penurunan tingkat keberhasilan pembayaran pinjaman atau TKB90.

Pada Februari 2023, TKB90 perusahaan tercatat 89,09 persen. Angka tersebut turun menjadi 80,57 persen pada Maret, 69,80 persen pada April, dan mencapai 61,37 persen pada Mei 2023.

TKB90 merupakan indikator tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pendanaan dalam jangka waktu 90 hari. Semakin rendah angkanya, semakin besar porsi pendanaan yang belum berhasil diselesaikan dalam periode tersebut.

Manajemen 360Kredi ketika itu mengungkapkan telah melakukan penghapusbukuan kredit macet dan memperkuat sistem penilaian risiko untuk memperbaiki kualitas pendanaan.

Pada Juli 2023, perusahaan mengklaim TKB90 telah meningkat menjadi 99,97 persen.

Perbaikan tersebut menjadi catatan penting. Namun, penghapusbukuan kredit macet tidak berarti kewajiban debitur otomatis dihapuskan. Penghapusbukuan merupakan perlakuan akuntansi yang harus dibedakan dari penghapusan hak tagih.

Utang Perusahaan Dan Transparansi Keuangan

Persoalan berikutnya adalah bagaimana perkembangan kewajiban perusahaan setelah periode kerugian tersebut.

Dalam bisnis fintech lending, perusahaan memiliki kewajiban menjaga tata kelola dana, memenuhi kewajiban operasional, serta memastikan penyaluran dan pengembalian pendanaan berjalan sesuai perjanjian.

Karena itu, kondisi keuangan perusahaan tidak cukup dinilai dari besarnya aset atau pertumbuhan penyaluran pinjaman. Informasi mengenai total liabilitas, kewajiban kepada pihak terkait, posisi kas, modal, serta laba rugi terbaru juga perlu diperiksa.

Hingga bahan pemberitaan ini disusun, belum tersedia angka laporan keuangan terbaru yang dapat dipastikan untuk menyimpulkan besaran utang perusahaan maupun posisi laba atau kerugian KrediOne setelah pergantian merek.

Dengan demikian, angka kerugian Rp8,74 miliar merupakan akumulasi kerugian sampai akhir 2022, bukan angka kerugian perusahaan pada 2025 atau 2026.

Keluhan Nasabah Dan Persoalan Penagihan

Selain kondisi keuangan perusahaan, perlindungan konsumen menjadi persoalan penting dalam industri pinjaman online.

Keluhan yang lazim muncul dalam industri fintech lending meliputi penagihan yang dianggap tidak sesuai etika, persoalan perhitungan bunga dan denda, ketidaksesuaian informasi pinjaman, serta penggunaan data pribadi.

Namun, keluhan industri tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa 360Kredi atau KrediOne melakukan pelanggaran yang sama.

Untuk memastikan persoalan yang secara khusus melibatkan perusahaan ini, diperlukan dokumentasi pengaduan nasabah, bukti komunikasi penagihan, identitas penyelenggara, serta tanggapan resmi perusahaan.

Nasabah yang mengalami persoalan dapat menyampaikan pengaduan kepada perusahaan terlebih dahulu dan melanjutkannya melalui kanal pengaduan OJK apabila tidak memperoleh penyelesaian.

OJK Harus Memastikan Perlindungan Konsumen

Pengawasan OJK terhadap industri pinjaman online terus menjadi perhatian. OJK mencatat 3.858 pengaduan terkait perilaku petugas penagih utang dari sektor fintech sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

Data tersebut menunjukkan persoalan penagihan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam industri pinjaman online.

OJK juga memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen maupun aturan penyelenggaraan fintech lending.

Meski demikian, angka pengaduan tersebut merupakan data industri secara keseluruhan dan bukan jumlah pengaduan terhadap 360Kredi.

Belum ditemukan dasar dokumentasi yang cukup untuk menyatakan bahwa OJK telah menjatuhkan teguran atau sanksi khusus kepada PT Inovasi Terdepan Nusantara terkait persoalan yang dibahas dalam berita ini.

Berganti nama menjadi KrediOne, persoalan lama tetap perlu dijelaskan

Perubahan merek dari 360Kredi menjadi KrediOne pada Mei 2025 menjadi babak baru perjalanan perusahaan.

Manajemen menyebut perubahan tersebut sebagai bagian dari transformasi bisnis, dari pendekatan berbasis produk menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan konsumen.

Akan tetapi, perubahan merek bukan pengganti transparansi keuangan dan tanggung jawab terhadap konsumen.

Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai perkembangan kinerja keuangan perusahaan, posisi utang dan kewajiban, penyelesaian kredit bermasalah, serta mekanisme penanganan pengaduan nasabah.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah perusahaan telah berhasil keluar dari persoalan kerugian masa lalu, bagaimana perkembangan kualitas pendanaannya, dan sejauh mana perlindungan konsumen dijalankan setelah perubahan nama menjadi KrediOne.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat menilai kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan hanya berdasarkan perubahan merek dan promosi layanan pinjaman.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP), bagian dari MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo, menghadapi sejumlah tantangan yang patut menjadi perhatian publik. Di tengah catatan laba bersih yang masih positif, kinerja profitabilitas bank menunjukkan tekanan. Persoalan kualitas kredit, penurunan rasio permodalan, hingga kasus dana nasabah senilai Rp2,84 miliar turut menambah sorotan terhadap tata kelola dan perlindungan konsumen.

Data keuangan per Juni 2026 memperlihatkan bahwa MNC Bank masih mampu membukukan keuntungan. Namun, sejumlah indikator menunjukkan bahwa bank tersebut belum sepenuhnya lepas dari persoalan efisiensi dan risiko bisnis.

Laba Masih Positif, Tetapi Profitabilitas Tertekan

Berdasarkan laporan keuangan 2025, MNC Bank mencatat laba bersih sebesar Rp81,78 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan laba tahun 2024 sebesar Rp74,85 miliar.

Pendapatan bank pada 2025 tercatat sekitar Rp1,52 triliun, meningkat dari Rp1,397 triliun pada 2024. Sementara itu, total aset mencapai Rp20,27 triliun, turun dari Rp20,87 triliun pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, peningkatan laba tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan profitabilitas secara berkelanjutan.

Pada semester I 2026, MNC Bank membukukan laba bersih sekitar Rp41,9 miliar, hanya meningkat tipis dibandingkan Rp41,7 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan, khususnya kredit dan piutang, juga meningkat. Pada 2025, pos ini mencapai Rp94,12 miliar, dibandingkan Rp41,77 miliar pada 2024. Artinya, terdapat peningkatan beban pencadangan sekitar 125 persen.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan risiko kredit dan kemampuan bank mengelola kualitas asetnya.

Kualitas Kredit Dan Permodalan Menjadi Perhatian

Persoalan lain terlihat pada struktur permodalan dan likuiditas. Berdasarkan data Juni 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) MNC Bank berada pada level 20,89 persen. Angka tersebut turun dibandingkan 23,98 persen pada Juni 2025.

Modal inti juga mengalami penurunan 2,78 persen, dari Rp3,26 triliun menjadi Rp3,17 triliun.

Di sisi kualitas kredit, terdapat perkembangan positif. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross turun menjadi 3,05 persen dari 4,43 persen pada Juni 2025. NPL net juga turun menjadi 2,20 persen dari 3,01 persen.

Namun, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat cukup tajam menjadi 90,31 persen dari sebelumnya 75,21 persen.

Kenaikan LDR menunjukkan semakin besarnya porsi dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi kredit. Kondisi ini perlu diimbangi pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar bank tetap mampu memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah.

Sementara itu, Net Interest Margin (NIM) turun menjadi 2,80 persen dari 3,24 persen. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga sedikit memburuk menjadi 94,47 persen dari 94,38 persen.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M Nafan Aji Gusta, menyoroti masih terbatasnya ruang efisiensi operasional MNC Bank. Menurutnya, BOPO yang berada di level 94,47 persen menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam meningkatkan efisiensi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan MNC Bank bukan hanya meningkatkan penyaluran kredit, melainkan juga memperbaiki margin keuntungan dan efisiensi operasional.

Kasus Dana Nasabah Rp2,84 miliar Sempat Menjadi Sorotan

Persoalan yang paling menyita perhatian publik muncul pada September 2026 ketika seorang nasabah bernama Wantini mengungkapkan persoalan dana sekitar Rp2,84 miliar yang menurut pengakuan awalnya keluar dari rekening tanpa persetujuan.

Melalui kuasa hukumnya, Wantini sempat melayangkan somasi kepada MNC Bank dan meminta pengembalian dana yang dipersoalkan.

Dalam pemberitaan awal, kuasa hukumnya, Sogi Bagaskara, menyatakan akan memberikan waktu kepada pihak bank untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak mendapatkan penyelesaian, pihaknya mempertimbangkan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta gugatan melalui pengadilan.

Wantini juga mempertanyakan mekanisme transaksi yang menyebabkan dana tersebut keluar. Ia meminta penelusuran terhadap audit trail, sistem perbankan, bukti transaksi, serta pihak yang melakukan otorisasi.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian karena MNC Bank mengakui bahwa salah satu mantan karyawan cabang Kebon Jeruk yang terkait dengan perkara telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dana. Saat itu, perkara masih dalam tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat.

MNC Bank menyatakan sedang mempelajari secara mendalam peristiwa tersebut dan menegaskan komitmen untuk menindak setiap pelanggaran hukum, termasuk apabila melibatkan mantan karyawannya.

Perkembangan kasus: nasabah kemudian menyampaikan klarifikasi

Namun, perkembangan berikutnya perlu dicatat agar persoalan tersebut diberitakan secara berimbang.

Pada 26 September 2026, Wantini menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait video yang sebelumnya beredar di media sosial.

Dalam klarifikasinya, Wantini menyebut persoalan yang terjadi merupakan kesalahpahaman pribadi mengenai prosedur validasi dan pencairan dana yang berlaku di industri perbankan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada MNC Bank karena telah memberikan bantuan dan respons dalam menyelesaikan persoalan administratif tersebut.

MNC Bank menyambut baik klarifikasi dan permohonan maaf itu serta kembali menegaskan komitmennya terhadap keamanan dan kenyamanan nasabah.

Dengan perkembangan ini, pemberitaan mengenai dana Rp2,84 miliar tidak boleh lagi disajikan sebagai kehilangan dana yang belum terselesaikan. Adanya penetapan tersangka dalam perkara mantan karyawan juga harus dibedakan dari persoalan administratif yang kemudian diklarifikasi oleh nasabah.

Isu Pencekalan Firut Dibantah OJK

Sorotan terhadap MNC Bank kembali muncul pada Oktober 2026 setelah beredar kabar bahwa Direktur Utama MNC Bank Rita Montagna dicekal ke luar negeri, paspornya ditahan, dan rekening pengurus maupun pemilik bank diblokir.

Informasi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan masyarakat, terutama terkait keamanan simpanan dan deposito.

Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membantah informasi tersebut.

Dian menegaskan OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai pencekalan pengurus dan pemilik MNC Bank, penahanan paspor, maupun pemblokiran rekening.

Rita Montagna juga membantah kabar tersebut. Ia menyatakan tetap menjalankan tugas sebagai direktur utama dan tidak mengalami kendala untuk bepergian ke luar negeri.

Dengan demikian, isu pencekalan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta ataupun bukti bahwa MNC Bank sedang dikenai tindakan pembatasan oleh regulator.

Pengawasan OJK Dan Tuntutan Transparansi

Di tengah berbagai persoalan yang muncul, pengawasan OJK terhadap industri perbankan dan perlindungan konsumen menjadi hal penting.

Dalam siaran pers perkembangan sektor jasa keuangan September 2026, OJK mengungkapkan telah memberikan 141 peringatan tertulis kepada 101 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), enam instruksi tertulis kepada enam PUJK, serta 52 sanksi denda kepada 44 PUJK selama periode 1 Januari hingga 13 September 2026.

OJK juga mencatat 157 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total mencapai Rp82,96 miliar.

Namun, data tersebut merupakan penindakan terhadap industri jasa keuangan secara keseluruhan. Belum ditemukan keterangan resmi yang memastikan MNC Bank termasuk dalam daftar penerima peringatan atau sanksi tersebut.

Karena itu, diperlukan keterbukaan mengenai hasil pengawasan terhadap MNC Bank, khususnya terkait pengendalian internal, penanganan pengaduan, kualitas kredit, serta perlindungan dana nasabah.

Sejumlah pekerjaan rumah MNC Bank

Jika melihat berbagai indikator tersebut, ada beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian manajemen MNC Bank.

Pertama, bagaimana meningkatkan profitabilitas di tengah penurunan margin bunga bersih dan tingginya rasio beban operasional.

Kedua, bagaimana menjaga kualitas kredit dan memastikan peningkatan penyaluran pinjaman tidak menimbulkan risiko kredit bermasalah pada masa mendatang.

Ketiga, bagaimana memperkuat sistem pengawasan internal agar persoalan yang melibatkan mantan karyawan tidak terulang.

Keempat, bagaimana memastikan setiap pengaduan nasabah ditangani secara transparan, cepat, dan memberikan kepastian penyelesaian.

Kelima, bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan dan tata kelola perusahaan.

MNC Bank sendiri menyediakan saluran pengaduan melalui call center 1500 188, email customer_care@mncbank.co.id, serta kantor cabang. Nasabah yang tidak puas dengan penyelesaian bank juga dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

OJK perlu memastikan perlindungan nasabah

Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan MNC Bank perlu dilihat secara menyeluruh. Catatan laba positif tidak otomatis berarti seluruh persoalan fundamental dan tata kelola telah terselesaikan.

Penurunan NIM, kenaikan LDR, penurunan CAR, serta peningkatan beban pencadangan merupakan indikator yang layak dicermati. Di sisi lain, kasus yang melibatkan mantan karyawan dan sempat memunculkan klaim nasabah mengenai dana miliaran rupiah menjadi pengingat pentingnya pengawasan internal perbankan.

OJK perlu memastikan bahwa bank menjalankan prinsip kehati-hatian, memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, serta memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bank bukan hanya besarnya aset, pertumbuhan kredit, atau laba bersih. Kepercayaan masyarakat, keamanan simpanan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap nasabah merupakan fondasi utama keberlangsungan bisnis perbankan.