MoneyTalk.id,Jakarta – Di balik bisnis perbankan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, PT Bank Sahabat Sampoerna menghadapi sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian publik. Mulai dari penurunan laba bersih, peningkatan beban pencadangan kredit, rasio kredit bermasalah, perkara hukum yang melibatkan nasabah, hingga pengaduan nasabah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan kredit, perlindungan nasabah, serta efektivitas pengawasan internal bank yang berada di bawah naungan Sampoerna Group tersebut.
Data laporan keuangan memperlihatkan bahwa kinerja Bank Sahabat Sampoerna tidak sepenuhnya berjalan mulus. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, bank ini menghadapi tekanan terhadap profitabilitas di tengah besarnya penyaluran kredit dan kewajiban kepada masyarakat.
Laba Bersih Terus Tertekan
Salah satu persoalan yang patut dicermati adalah penurunan laba bersih perusahaan.
Berdasarkan laporan keuangan, Bank Sahabat Sampoerna membukukan laba bersih sekitar Rp15,04 miliar sepanjang 2024. Angka tersebut anjlok sekitar 75,75 persen dibandingkan laba tahun 2023 yang mencapai Rp62,01 miliar.
Tekanan terhadap laba belum sepenuhnya berakhir pada 2025. Bank tersebut kembali mencatat laba bersih Rp13,95 miliar, turun sekitar 7,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan itu tidak bisa dilepaskan dari tekanan pendapatan bunga. Sepanjang 2025, pendapatan bunga tercatat Rp1,52 triliun, turun 13,04 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp1,75 triliun.
Pendapatan bunga bersih juga mengalami penurunan dari Rp828,60 miliar menjadi Rp671,86 miliar.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tekanan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari kegiatan intermediasi perbankan.
Persoalan lainnya terlihat dari besarnya biaya penurunan nilai aset keuangan atau impairment. Pada 2024, biaya tersebut mencapai Rp281,08 miliar, meningkat sekitar 34,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Beban tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan keuntungan perusahaan.
Kredit Bermasalah, Alarm bagi Pengelolaan Risiko
Persoalan kualitas kredit juga menjadi perhatian.
Dalam laporan keuangan publikasi kuartal IV 2025, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross Bank Sahabat Sampoerna tercatat sebesar 3,79 persen. Sementara NPL net berada pada angka 2,28 persen.
Angka tersebut menunjukkan adanya kredit yang mengalami masalah pembayaran dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Bahkan, berdasarkan keterangan Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra kepada Kontan pada Juni 2026, posisi NPL gross pada akhir Maret 2026 mencapai 4,51 persen. Angka ini memang membaik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 4,81 persen.
Namun, NPL net justru tercatat 2,70 persen, sedikit meningkat dibandingkan 2,64 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan demikian, persoalan kualitas kredit masih menjadi tantangan yang harus dihadapi manajemen.
Bank Sahabat Sampoerna sendiri mengakui adanya tekanan terhadap kualitas kredit UMKM akibat pelemahan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi.
Perusahaan menyatakan memperkuat mitigasi risiko, sistem pemantauan kredit, serta mekanisme peringatan dini untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah.
Kewajiban Bank Mendekati Rp15 Triliun
Besarnya kewajiban perusahaan juga menjadi bagian yang perlu dicermati.
Laporan keuangan publikasi per 31 Desember 2025 mencatat total liabilitas Bank Sahabat Sampoerna mencapai sekitar Rp14,90 triliun. Sementara total aset berada pada angka Rp18,17 triliun.
Namun, penting dipahami bahwa liabilitas bank tidak bisa langsung disamakan dengan utang perusahaan yang bermasalah. Sebagian besar kewajiban perbankan merupakan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
Dalam laporan yang sama, dana deposito tercatat sekitar Rp10,39 triliun. Selain itu, terdapat liabilitas kepada bank lain sekitar Rp651,65 miliar dan pinjaman atau pembiayaan yang diterima sekitar Rp428,09 miliar.
Sementara itu, penyaluran kredit pada akhir 2025 tercatat sekitar Rp11,38 triliun.
Komposisi tersebut perlu dicermati untuk melihat bagaimana bank menjaga likuiditas, mengelola kewajiban, serta memastikan kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana strategi manajemen menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit.
Nasabah Pernah Datangi OJK, Mengaku Dirugikan Miliaran Rupiah
Persoalan yang lebih serius muncul dari pengaduan sejumlah nasabah Bank Sahabat Sampoerna di Medan pada Juni 2021.
Diberitakan Analisadaily, sejumlah nasabah mendatangi kantor OJK untuk meminta penyelesaian persoalan yang mereka alami. Mereka meminta regulator menindaklanjuti pengaduan sekaligus membantu pengembalian uang yang menurut mereka telah disetorkan.
Dalam laporan tersebut, pengacara nasabah Abdul Syukur Siregar menjelaskan bahwa persoalan bermula dari penyerahan tiga sertifikat hak milik sebagai agunan kepada Bank Sahabat Sampoerna sejak 2017.
Salah satu nasabah disebut telah membayar Rp1,1 miliar untuk menebus sertifikat kedua. Namun, menurut keterangan kuasa hukumnya, sertifikat tersebut belum dikembalikan setelah pembayaran dilakukan.
Kasus itu juga menyeret dua orang yang ketika itu disebut bekerja di lingkungan Bank Sahabat Sampoerna, yakni Firman Siddiek dan Jackson.
Menurut pemberitaan tersebut, keduanya telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dalam perkara penyalahgunaan wewenang.
Persoalan lain datang dari nasabah berinisial SG yang mengaku mengalami kerugian sekitar Rp1,4 miliar. Uang tersebut disebut diserahkan kepada salah satu pegawai, tetapi pihak bank menyatakan tidak menerima setoran tersebut.
Para nasabah kemudian meminta OJK turun tangan.
Kasus tersebut menjadi catatan penting mengenai perlindungan konsumen perbankan, khususnya ketika transaksi atau pembayaran yang dilakukan nasabah melalui oknum pegawai menimbulkan sengketa dengan institusi bank.
Meski demikian, pengaduan nasabah tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tanggung jawab hukum berada pada pihak bank. Penyelesaian dan tanggung jawab masing-masing pihak harus mengacu pada bukti transaksi, putusan pengadilan, dan hasil pemeriksaan regulator.
Sejumlah Perkara Hukum Tercatat dalam Laporan Tahunan
Persoalan hukum juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Dalam Laporan Tahunan 2024, Bank Sahabat Sampoerna mencatat sejumlah perkara yang berkaitan dengan nasabah maupun pihak ketiga.
Beberapa nama dan entitas yang disebut dalam pencatatan perkara tersebut antara lain PT Sejahtera Sama Kita, PT Inklusi Keuangan Nusantara, Elias Thomas, Moladin, Idlinsah, dan Rachmawati Muyiddin.
Laporan tersebut juga mencatat perkara pidana yang dilaporkan ke Polsek Sukarami berkaitan dengan pihak ketiga bernama Suleman. Sementara perkara yang melibatkan Belia Puspitania disebut telah dicabut.
Bank menyatakan perkara-perkara yang dicatat tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi perusahaan.
Penting digarisbawahi, pencatatan perkara dalam laporan tahunan bukan berarti bank telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Status dan hasil masing-masing perkara harus dilihat secara terpisah.
Namun, banyaknya persoalan hukum yang tercatat tetap menjadi alasan bagi publik untuk meminta keterbukaan mengenai mekanisme pengawasan internal, pengendalian risiko, dan penyelesaian sengketa nasabah.
Di Mana Pengawasan OJK?
Dengan berbagai persoalan tersebut, pengawasan OJK menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
Apakah seluruh pengaduan nasabah telah ditindaklanjuti? Bagaimana hasil pengawasan terhadap tata kelola perusahaan? Apakah terdapat temuan pelanggaran yang berujung pada teguran atau sanksi administratif?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka.
Hingga penelusuran sumber yang tersedia, belum ditemukan dokumen resmi yang cukup untuk memastikan adanya teguran atau sanksi administratif OJK terhadap Bank Sahabat Sampoerna terkait persoalan-persoalan tersebut. Karena itu, tidak tepat menyatakan bank telah dijatuhi sanksi tanpa bukti resmi.
Namun, OJK tetap memiliki peran penting untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, serta perlindungan konsumen.
Terlebih, bank merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat. Kepercayaan nasabah harus dijaga melalui pelayanan yang bertanggung jawab dan mekanisme pengaduan yang efektif.
Manajemen Harus Buka Data, Jangan Hanya Bicara Pertumbuhan
Di tengah berbagai catatan tersebut, Bank Sahabat Sampoerna perlu memberikan penjelasan komprehensif kepada publik.
Manajemen perlu menjelaskan perkembangan kredit bermasalah, efektivitas penyelesaian pengaduan nasabah, perkara hukum yang masih berjalan, serta strategi memperbaiki profitabilitas.
Penjelasan juga diperlukan mengenai kewajiban perusahaan, kualitas aset, dan langkah konkret menjaga keamanan dana masyarakat.
Sebab, persoalan perbankan bukan hanya soal berapa besar aset, berapa banyak kredit yang disalurkan, atau seberapa luas jaringan kemitraan digital yang dibangun.
Ukuran penting lainnya adalah bagaimana bank memperlakukan nasabah ketika muncul persoalan.
Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui promosi dan pertumbuhan bisnis. Kepercayaan harus dibuktikan melalui transparansi, tanggung jawab, serta keberanian menyelesaikan setiap persoalan secara adil.
Bank Sahabat Sampoerna tentu memiliki kesempatan untuk menjawab berbagai catatan tersebut. Namun, publik juga berhak meminta OJK memastikan bahwa setiap pengaduan nasabah mendapatkan penanganan yang semestinya.
Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi bisnis perbankan justru terkikis akibat persoalan yang tidak diselesaikan secara transparan.
