19 November 2026

Anggaran

MoneyTalk.id,Jakarta – Di balik bisnis perbankan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, PT Bank Sahabat Sampoerna menghadapi sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian publik. Mulai dari penurunan laba bersih, peningkatan beban pencadangan kredit, rasio kredit bermasalah, perkara hukum yang melibatkan nasabah, hingga pengaduan nasabah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengelolaan kredit, perlindungan nasabah, serta efektivitas pengawasan internal bank yang berada di bawah naungan Sampoerna Group tersebut.

Data laporan keuangan memperlihatkan bahwa kinerja Bank Sahabat Sampoerna tidak sepenuhnya berjalan mulus. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, bank ini menghadapi tekanan terhadap profitabilitas di tengah besarnya penyaluran kredit dan kewajiban kepada masyarakat.

Laba Bersih Terus Tertekan

Salah satu persoalan yang patut dicermati adalah penurunan laba bersih perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan, Bank Sahabat Sampoerna membukukan laba bersih sekitar Rp15,04 miliar sepanjang 2024. Angka tersebut anjlok sekitar 75,75 persen dibandingkan laba tahun 2023 yang mencapai Rp62,01 miliar.

Tekanan terhadap laba belum sepenuhnya berakhir pada 2025. Bank tersebut kembali mencatat laba bersih Rp13,95 miliar, turun sekitar 7,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan itu tidak bisa dilepaskan dari tekanan pendapatan bunga. Sepanjang 2025, pendapatan bunga tercatat Rp1,52 triliun, turun 13,04 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp1,75 triliun.

Pendapatan bunga bersih juga mengalami penurunan dari Rp828,60 miliar menjadi Rp671,86 miliar.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tekanan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari kegiatan intermediasi perbankan.

Persoalan lainnya terlihat dari besarnya biaya penurunan nilai aset keuangan atau impairment. Pada 2024, biaya tersebut mencapai Rp281,08 miliar, meningkat sekitar 34,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan keuntungan perusahaan.

Kredit Bermasalah, Alarm bagi Pengelolaan Risiko

Persoalan kualitas kredit juga menjadi perhatian.

Dalam laporan keuangan publikasi kuartal IV 2025, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross Bank Sahabat Sampoerna tercatat sebesar 3,79 persen. Sementara NPL net berada pada angka 2,28 persen.

Angka tersebut menunjukkan adanya kredit yang mengalami masalah pembayaran dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Bahkan, berdasarkan keterangan Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra kepada Kontan pada Juni 2026, posisi NPL gross pada akhir Maret 2026 mencapai 4,51 persen. Angka ini memang membaik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 4,81 persen.

Namun, NPL net justru tercatat 2,70 persen, sedikit meningkat dibandingkan 2,64 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan demikian, persoalan kualitas kredit masih menjadi tantangan yang harus dihadapi manajemen.

Bank Sahabat Sampoerna sendiri mengakui adanya tekanan terhadap kualitas kredit UMKM akibat pelemahan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi.

Perusahaan menyatakan memperkuat mitigasi risiko, sistem pemantauan kredit, serta mekanisme peringatan dini untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah.

Kewajiban Bank Mendekati Rp15 Triliun

Besarnya kewajiban perusahaan juga menjadi bagian yang perlu dicermati.

Laporan keuangan publikasi per 31 Desember 2025 mencatat total liabilitas Bank Sahabat Sampoerna mencapai sekitar Rp14,90 triliun. Sementara total aset berada pada angka Rp18,17 triliun.

Namun, penting dipahami bahwa liabilitas bank tidak bisa langsung disamakan dengan utang perusahaan yang bermasalah. Sebagian besar kewajiban perbankan merupakan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Dalam laporan yang sama, dana deposito tercatat sekitar Rp10,39 triliun. Selain itu, terdapat liabilitas kepada bank lain sekitar Rp651,65 miliar dan pinjaman atau pembiayaan yang diterima sekitar Rp428,09 miliar.

Sementara itu, penyaluran kredit pada akhir 2025 tercatat sekitar Rp11,38 triliun.

Komposisi tersebut perlu dicermati untuk melihat bagaimana bank menjaga likuiditas, mengelola kewajiban, serta memastikan kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana strategi manajemen menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit.

Nasabah Pernah Datangi OJK, Mengaku Dirugikan Miliaran Rupiah

Persoalan yang lebih serius muncul dari pengaduan sejumlah nasabah Bank Sahabat Sampoerna di Medan pada Juni 2021.

Diberitakan Analisadaily, sejumlah nasabah mendatangi kantor OJK untuk meminta penyelesaian persoalan yang mereka alami. Mereka meminta regulator menindaklanjuti pengaduan sekaligus membantu pengembalian uang yang menurut mereka telah disetorkan.

Dalam laporan tersebut, pengacara nasabah Abdul Syukur Siregar menjelaskan bahwa persoalan bermula dari penyerahan tiga sertifikat hak milik sebagai agunan kepada Bank Sahabat Sampoerna sejak 2017.

Salah satu nasabah disebut telah membayar Rp1,1 miliar untuk menebus sertifikat kedua. Namun, menurut keterangan kuasa hukumnya, sertifikat tersebut belum dikembalikan setelah pembayaran dilakukan.

Kasus itu juga menyeret dua orang yang ketika itu disebut bekerja di lingkungan Bank Sahabat Sampoerna, yakni Firman Siddiek dan Jackson.

Menurut pemberitaan tersebut, keduanya telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dalam perkara penyalahgunaan wewenang.

Persoalan lain datang dari nasabah berinisial SG yang mengaku mengalami kerugian sekitar Rp1,4 miliar. Uang tersebut disebut diserahkan kepada salah satu pegawai, tetapi pihak bank menyatakan tidak menerima setoran tersebut.

Para nasabah kemudian meminta OJK turun tangan.

Kasus tersebut menjadi catatan penting mengenai perlindungan konsumen perbankan, khususnya ketika transaksi atau pembayaran yang dilakukan nasabah melalui oknum pegawai menimbulkan sengketa dengan institusi bank.

Meski demikian, pengaduan nasabah tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tanggung jawab hukum berada pada pihak bank. Penyelesaian dan tanggung jawab masing-masing pihak harus mengacu pada bukti transaksi, putusan pengadilan, dan hasil pemeriksaan regulator.

Sejumlah Perkara Hukum Tercatat dalam Laporan Tahunan

Persoalan hukum juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Dalam Laporan Tahunan 2024, Bank Sahabat Sampoerna mencatat sejumlah perkara yang berkaitan dengan nasabah maupun pihak ketiga.

Beberapa nama dan entitas yang disebut dalam pencatatan perkara tersebut antara lain PT Sejahtera Sama Kita, PT Inklusi Keuangan Nusantara, Elias Thomas, Moladin, Idlinsah, dan Rachmawati Muyiddin.

Laporan tersebut juga mencatat perkara pidana yang dilaporkan ke Polsek Sukarami berkaitan dengan pihak ketiga bernama Suleman. Sementara perkara yang melibatkan Belia Puspitania disebut telah dicabut.

Bank menyatakan perkara-perkara yang dicatat tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi perusahaan.

Penting digarisbawahi, pencatatan perkara dalam laporan tahunan bukan berarti bank telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Status dan hasil masing-masing perkara harus dilihat secara terpisah.

Namun, banyaknya persoalan hukum yang tercatat tetap menjadi alasan bagi publik untuk meminta keterbukaan mengenai mekanisme pengawasan internal, pengendalian risiko, dan penyelesaian sengketa nasabah.

Di Mana Pengawasan OJK?

Dengan berbagai persoalan tersebut, pengawasan OJK menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Apakah seluruh pengaduan nasabah telah ditindaklanjuti? Bagaimana hasil pengawasan terhadap tata kelola perusahaan? Apakah terdapat temuan pelanggaran yang berujung pada teguran atau sanksi administratif?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka.

Hingga penelusuran sumber yang tersedia, belum ditemukan dokumen resmi yang cukup untuk memastikan adanya teguran atau sanksi administratif OJK terhadap Bank Sahabat Sampoerna terkait persoalan-persoalan tersebut. Karena itu, tidak tepat menyatakan bank telah dijatuhi sanksi tanpa bukti resmi.

Namun, OJK tetap memiliki peran penting untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, serta perlindungan konsumen.

Terlebih, bank merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat. Kepercayaan nasabah harus dijaga melalui pelayanan yang bertanggung jawab dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Manajemen Harus Buka Data, Jangan Hanya Bicara Pertumbuhan

Di tengah berbagai catatan tersebut, Bank Sahabat Sampoerna perlu memberikan penjelasan komprehensif kepada publik.

Manajemen perlu menjelaskan perkembangan kredit bermasalah, efektivitas penyelesaian pengaduan nasabah, perkara hukum yang masih berjalan, serta strategi memperbaiki profitabilitas.

Penjelasan juga diperlukan mengenai kewajiban perusahaan, kualitas aset, dan langkah konkret menjaga keamanan dana masyarakat.

Sebab, persoalan perbankan bukan hanya soal berapa besar aset, berapa banyak kredit yang disalurkan, atau seberapa luas jaringan kemitraan digital yang dibangun.

Ukuran penting lainnya adalah bagaimana bank memperlakukan nasabah ketika muncul persoalan.

Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui promosi dan pertumbuhan bisnis. Kepercayaan harus dibuktikan melalui transparansi, tanggung jawab, serta keberanian menyelesaikan setiap persoalan secara adil.

Bank Sahabat Sampoerna tentu memiliki kesempatan untuk menjawab berbagai catatan tersebut. Namun, publik juga berhak meminta OJK memastikan bahwa setiap pengaduan nasabah mendapatkan penanganan yang semestinya.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi bisnis perbankan justru terkikis akibat persoalan yang tidak diselesaikan secara transparan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Anggaran sebesar Rp2 triliun untuk Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai, besarnya anggaran tersebut patut dipertanyakan, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.

Gigin melihat, anggaran jumbo yang dialokasikan untuk Bakom sesungguhnya berpotensi menjadi instrumen kampanye politik dengan menggunakan uang negara.

“Saya melihat, anggaran Rp2 triliun untuk Bakom sesungguhnya kampanye atas biaya rakyat untuk menghadapi Pemilu 2029,” kata Gigin Praginanto, Senin (2/11/2026).

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan mendasar mengenai penggunaan anggaran negara untuk kegiatan komunikasi pemerintah. Sebab, komunikasi publik yang dibiayai APBN semestinya diarahkan untuk menyampaikan informasi kebijakan, menjelaskan program pemerintah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Persoalannya, batas antara komunikasi pemerintahan dan komunikasi politik perlu dijaga secara tegas. Pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan hasil kerja dan kebijakan kepada masyarakat. Namun, anggaran negara tidak boleh berubah menjadi fasilitas untuk membangun citra politik kelompok atau kepentingan elektoral tertentu.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp2 triliun, publik berhak mengetahui secara terperinci bagaimana dana tersebut akan digunakan. Mulai dari belanja iklan, produksi konten, kerja sama media, kegiatan sosialisasi, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Transparansi menjadi penting agar tidak muncul dugaan bahwa fasilitas komunikasi pemerintah digunakan untuk kepentingan politik menjelang kontestasi 2029.

Kritik Gigin juga membuka pertanyaan mengenai urgensi anggaran sebesar itu di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan perhatian pemerintah. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan sosial merupakan sejumlah sektor yang juga membutuhkan dukungan anggaran negara.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungan anggaran Bakom, target kinerja, indikator keberhasilan, dan mekanisme pertanggungjawabannya.

Jangan sampai komunikasi pemerintah yang seharusnya menjadi sarana pelayanan informasi kepada masyarakat justru dipersepsikan sebagai alat promosi politik yang pembiayaannya dibebankan kepada rakyat.

Pada akhirnya, penggunaan uang negara harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Apalagi menjelang Pemilu 2029, pemisahan antara komunikasi pemerintahan dan kepentingan kampanye politik menjadi persoalan penting yang perlu diawasi masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama PT Asuransi Allianz Life Indonesia kembali menjadi sorotan. Di balik besarnya bisnis asuransi dan nilai premi yang dihimpun, perusahaan asuransi jiwa ini menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari penolakan klaim nasabah, pembatalan polis, pengaduan konsumen hingga gugatan hukum bernilai miliaran rupiah.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai perlindungan pemegang polis. Sebab, masyarakat membeli produk asuransi dengan harapan memperoleh perlindungan finansial ketika menghadapi risiko kesehatan, kecelakaan maupun kematian.

Namun, sejumlah keluhan nasabah memperlihatkan bahwa proses memperoleh manfaat asuransi tidak selalu berjalan mulus. Ada nasabah yang mengaku klaimnya ditolak dengan alasan riwayat kesehatan, sementara sebagian lainnya mempersoalkan pembatalan polis setelah mengajukan klaim.

Salah satu persoalan terbaru muncul melalui gugatan Krisdayanto Loi terhadap Allianz Life Indonesia senilai Rp1,5 miliar. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Oktober 2026 dengan nomor perkara 1278/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL.

Perkara itu berkaitan dengan sengketa klaim asuransi meninggal dunia dan term life. Sidang pertama dijadwalkan pada 29 Oktober 2026.

Pihak Allianz menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung. Perusahaan juga menegaskan komitmennya membayarkan klaim yang sah sesuai ketentuan polis dan prinsip itikad baik.

Meski demikian, munculnya gugatan tersebut menambah daftar persoalan klaim yang perlu mendapat perhatian publik. Pokok perkara dan pembuktian masing-masing pihak harus diuji melalui proses persidangan.

Persoalan penolakan klaim bukan hanya muncul dalam satu perkara. Pada Juni 2026, seorang pemegang polis bernama David Tjawi menyampaikan keluhan melalui kanal surat pembaca Kompas.

Ia mempersoalkan pembatalan polis dan penolakan klaim yang dikaitkan dengan riwayat medis masa lalu. David mengaku telah menjelaskan riwayat kecelakaan pada 2019 kepada petugas Allianz ketika mengajukan asuransi pada 2024.

Menurut pengakuannya, petugas memberikan arahan bahwa riwayat tersebut tidak perlu dicantumkan dalam formulir permohonan asuransi. Namun, persoalan itu kemudian muncul ketika klaim diajukan.

Kasus lain juga menjadi perhatian pada awal 2026. Seorang nasabah mengeluhkan penolakan klaim biaya pengobatan sebesar Rp141 juta. Nasabah tersebut mengaku telah menjadi pemegang polis sejak 2016 dan sebelumnya beberapa kali memperoleh pembayaran klaim untuk penyakit yang sama.

Namun, klaim yang diajukan pada November 2025 ditolak dengan alasan penyakit tersebut termasuk pengecualian permanen yang berkaitan dengan diabetes melitus.

Nasabah mengaku telah mengajukan peninjauan ulang, termasuk melampirkan keterangan dokter. Akan tetapi, menurut pengaduannya, keputusan penolakan tetap dipertahankan.

Tentu, setiap klaim harus diperiksa berdasarkan isi polis, riwayat kesehatan, informasi ketika pendaftaran, serta ketentuan pengecualian yang disepakati. Namun, perusahaan juga harus memastikan bahwa proses pemasaran dan penjelasan produk dilakukan secara transparan.

Jangan sampai konsumen baru mengetahui adanya persoalan pengecualian atau pembatalan polis ketika sedang membutuhkan manfaat perlindungan.

Sebelumnya, pada 2025, Allianz Life juga menjadi sorotan dalam sengketa klaim meninggal dunia senilai Rp750 juta yang diajukan Faduhusa Laia sebagai ahli waris Kasihani Daeli.

Dalam pemberitaan media pada Mei 2025, pihak ahli waris mempersoalkan penolakan klaim oleh Allianz dengan alasan adanya riwayat pengobatan sebelum pengajuan polis.

Kuasa hukum ahli waris mempertanyakan alasan pembatalan polis dan penolakan pembayaran klaim tersebut. Perkara itu diberitakan sedang melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rangkaian pengaduan tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi dalam hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Bagi nasabah, persoalannya bukan hanya soal besaran uang pertanggungan. Ada harapan bahwa perusahaan akan menjalankan kewajibannya ketika risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi.

Di sisi keuangan, Allianz Life juga perlu dicermati secara objektif. Data keuangan menunjukkan perusahaan masih membukukan laba, sehingga tidak tepat menyebutnya mengalami kerugian tanpa dasar laporan keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan yang diberitakan Media Asuransi, hingga September 2025 Allianz Life mencatatkan laba bersih setelah pajak Rp789,40 miliar. Angka tersebut turun 12,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp904,53 miliar.

Pada periode yang sama, liabilitas perusahaan meningkat 5,44 persen dari Rp29,23 triliun menjadi Rp30,82 triliun.

Sementara itu, beban perusahaan tercatat Rp13,44 triliun, turun 9,09 persen dibandingkan periode September 2024 sebesar Rp14,79 triliun.

Utang klaim justru mengalami penurunan 10,45 persen, dari Rp350,09 miliar menjadi Rp313,52 miliar.

Adapun aset perusahaan mencapai Rp37,31 triliun. Rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) berada pada level 277 persen.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih mencatatkan keuntungan dan memiliki rasio solvabilitas di atas ketentuan minimum. Namun, penurunan laba dan kenaikan liabilitas tetap menjadi indikator yang patut dicermati dalam membaca perkembangan bisnis perusahaan.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2024 Allianz Life membukukan laba konsolidasi setelah pajak Rp1,06 triliun, meningkat 104,7 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp442 miliar.

Perusahaan juga mengumumkan pembayaran klaim sebesar Rp4,1 triliun sepanjang 2024. Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam sejumlah pengaduan nasabah tidak boleh digeneralisasi seolah-olah seluruh klaim Allianz ditolak.

Di tengah berbagai pengaduan tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting.

OJK memiliki tanggung jawab memastikan industri asuransi menjalankan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, tata kelola perusahaan yang baik, serta penyelesaian pengaduan secara adil.

Setiap pengaduan penolakan klaim perlu diperiksa secara proporsional. Apabila perusahaan terbukti melanggar ketentuan atau tidak menjalankan kewajibannya kepada konsumen, regulator harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

Namun, tudingan bahwa Allianz Life telah menerima teguran atau sanksi khusus dari OJK terkait persoalan klaim tersebut juga harus dibuktikan melalui dokumen resmi regulator. Tidak tepat menyebut adanya sanksi tanpa dasar pengumuman atau keputusan OJK yang dapat diverifikasi.

Publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan, berapa banyak pengaduan yang diterima, bagaimana penyelesaiannya, dan apakah terdapat pelanggaran yang telah dinyatakan oleh regulator.

Persoalan Allianz Life menjadi pengingat bahwa kepercayaan merupakan modal utama industri asuransi. Perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan besarnya aset, pendapatan premi, dan rasio solvabilitas.

Kepercayaan nasabah juga ditentukan oleh bagaimana perusahaan memperlakukan pemegang polis ketika mengajukan klaim.

Apabila nasabah merasa dipersulit ketika membutuhkan haknya, reputasi perusahaan dapat ikut dipertaruhkan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki sistem penanganan klaim transparan dan mekanisme keberatan yang adil akan lebih mudah mempertahankan kepercayaan publik.

Karena itu, Allianz Life perlu memberikan penjelasan terbuka terhadap setiap persoalan yang menjadi perhatian konsumen. OJK juga perlu memastikan setiap pengaduan ditangani berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, asuransi bukan hanya bisnis menghimpun premi. Ada janji perlindungan yang harus dipenuhi. Jangan sampai masyarakat rajin membayar premi bertahun-tahun, tetapi justru harus berjuang panjang ketika meminta haknya.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Astra International Tbk (Astra) menunjukkan perbaikan kinerja pada kuartal III 2026, ditopang pertumbuhan bisnis otomotif, jasa keuangan, serta meningkatnya aktivitas pertambangan. Momentum tersebut menjadi modal bagi perseroan untuk menjaga kinerja hingga akhir tahun.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, Astra membukukan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp243,9 triliun, relatif stabil dibandingkan Rp243,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih di luar pos nonberulang (non-recurring items) mencapai Rp24,6 triliun, hanya turun sekitar 1 persen dibandingkan periode Januari–September 2025.

Laba bersih per saham di luar pos nonberulang bahkan meningkat 1 persen menjadi Rp616.

Adapun setelah memperhitungkan pos nonberulang, laba bersih Astra tercatat sebesar Rp21,6 triliun atau turun 12 persen secara tahunan. Pos tersebut terutama berkaitan dengan penurunan nilai dan penyesuaian nilai wajar atas investasi ekuitas.

Presiden Direktur Astra Rudy mengatakan, kinerja perusahaan sepanjang sembilan bulan pertama 2026 tetap menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.

“Astra mencatat kinerja yang resilien selama sembilan bulan pertama tahun 2026. Laba bersih Grup, tanpa memperhitungkan non-recurring items, stabil sebesar Rp24,6 triliun (turun 12% jika memperhitungkan non-recurring items). Pertumbuhan pada sebagian besar bisnis Astra diimbangi oleh kondisi yang menantang pada bisnis Solusi Pertambangan dan Alat Berat,” ujar Rudy dalam keterangan resmi, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, perbaikan kinerja mulai terlihat pada kuartal III seiring meningkatnya aktivitas kontrak pertambangan, kembali beroperasinya tambang emas Martabe, serta pertumbuhan bisnis otomotif.

“Dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya, kinerja pada kuartal ketiga membaik, terutama ditunjang oleh peningkatan volume kontrak pertambangan, dimulainya kembali produksi tambang emas Martabe, serta bisnis Otomotif yang tetap bertumbuh. Kami memperkirakan faktor-faktor tersebut akan terus menunjang kinerja Grup pada kuartal keempat,” katanya.

Otomotif Dan Jasa Keuangan Jadi Motor Pertumbuhan

Bisnis otomotif tetap menjadi kontributor laba terbesar Astra sepanjang Januari–September 2026.

Laba bersih sektor ini meningkat 8 persen menjadi Rp9,8 triliun, dibandingkan Rp9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan volume penjualan kendaraan serta kontribusi yang semakin kuat dari bisnis komponen otomotif.

Di pasar sepeda motor, penjualan nasional tumbuh 4 persen menjadi sekitar 5 juta unit. Pada periode yang sama, penjualan sepeda motor Honda meningkat 3 persen dengan pangsa pasar yang tetap terjaga sebesar 77 persen.

Performa positif juga terlihat pada pasar kendaraan roda empat.

Penjualan mobil nasional meningkat 21 persen menjadi 679.000 unit sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Sementara itu, penjualan mobil Grup Astra tumbuh 13 persen.

Toyota dan Daihatsu tetap memimpin pasar otomotif Indonesia, dengan total pangsa pasar mobil Astra mencapai 49 persen.

Tidak hanya penjualan kendaraan, bisnis komponen turut memberikan kontribusi positif.

Laba bersih divisi komponen Astra meningkat 15 persen menjadi Rp1,4 triliun, seiring perbaikan kinerja di seluruh segmen usaha.

Pertumbuhan serupa terjadi pada bisnis jasa keuangan.

Sepanjang Januari–September 2026, laba bersih bisnis jasa keuangan Astra meningkat 6 persen menjadi Rp7,2 triliun.

Kinerja tersebut antara lain ditopang pertumbuhan pembiayaan konsumen, baik untuk kendaraan baru maupun pembiayaan berulang.

Nilai pembiayaan baru Grup Astra meningkat 8 persen menjadi Rp92,5 triliun, sedangkan piutang pembiayaan bersih mencapai Rp132 triliun atau naik 6 persen dibandingkan posisi akhir Desember 2025.

Bisnis pembiayaan sepeda motor menyumbang laba bersih Rp3,6 triliun, meningkat 4 persen secara tahunan.

Sementara itu, kontribusi laba bersih perusahaan pembiayaan mobil tumbuh 6 persen menjadi Rp1,9 triliun.

Kinerja perusahaan asuransi Grup Astra juga menunjukkan pertumbuhan.

Kontribusi laba bersih sektor asuransi meningkat 9 persen menjadi Rp1,4 triliun, didukung kenaikan pendapatan operasional dan hasil investasi.

Aktivitas Pertambangan Mulai Pulih

Di tengah pertumbuhan otomotif dan jasa keuangan, bisnis solusi pertambangan dan alat berat Astra menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi industri.

Laba bersih sektor ini, di luar pos nonberulang, tercatat sebesar Rp5,1 triliun sepanjang sembilan bulan pertama 2026 atau turun 28 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan tersebut terutama disebabkan berkurangnya penjualan emas akibat penghentian sementara produksi tambang Martabe pada awal tahun.

Selain itu, penurunan alokasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batu bara nasional turut memengaruhi permintaan alat berat, aktivitas jasa pertambangan, dan volume produksi batu bara.

Penjualan alat berat Komatsu tercatat sebanyak 3.000 unit, turun 17 persen secara tahunan.

Volume pengupasan lapisan tanah pada bisnis jasa pertambangan mencapai 766 juta bank meter kubik, turun 7 persen.

Sementara itu, penjualan batu bara mencapai 7,1 juta ton atau turun 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada bisnis emas, volume penjualan tercatat 54.000 ons, dibandingkan 178.000 ons pada sembilan bulan pertama 2025.

Meski demikian, pemulihan mulai terlihat setelah tambang emas Martabe kembali beroperasi pada kuartal II 2026.

Peningkatan aktivitas pertambangan tersebut ikut mendorong perbaikan kinerja bisnis solusi pertambangan dan alat berat pada kuartal III, yang mencatat pertumbuhan sebesar 15 persen dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Di luar pos nonberulang, kinerja bisnis ini mulai menunjukkan pemulihan seiring meningkatnya aktivitas operasional.

Sementara itu, pos nonberulang sebesar Rp2,2 triliun pada divisi panas bumi dan nikel membuat laba bersih yang dilaporkan dari bisnis solusi pertambangan dan alat berat menjadi Rp2,9 triliun, turun 59 persen secara tahunan.

Pertumbuhan positif juga datang dari lini bisnis Astra lainnya.

Segmen Wider Businesses, yang mencakup sejumlah usaha di luar tiga bisnis utama, membukukan laba bersih di luar pos nonberulang sebesar Rp2,6 triliun atau meningkat 36 persen.

Kinerja tersebut terutama ditopang pertumbuhan bisnis agribisnis seiring kenaikan harga komoditas dan produktivitas.

Bisnis properti juga memberikan kontribusi melalui platform pergudangan industri yang baru diakuisisi.

Setelah memperhitungkan pos nonberulang sebesar Rp766 miliar, laba bersih yang dilaporkan dari segmen ini mencapai Rp1,8 triliun, meningkat 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Astra Perkuat Bisnis dan Pengelolaan Modal

Selain menjaga pertumbuhan operasional, Astra terus menjalankan strategi pengelolaan modal melalui sejumlah aksi korporasi.

Sejak November 2025 hingga September 2026, Grup Astra telah menyelesaikan program pembelian kembali saham (share buyback) dengan total nilai mencapai Rp10 triliun.

Astra juga masih menjalankan program pembelian kembali saham senilai Rp8 triliun.

Langkah serupa dilakukan United Tractors dengan mengumumkan program pembelian kembali saham hingga Rp2 triliun untuk periode Oktober–Desember 2026.

Sementara itu, Astra Agro Lestari mengumumkan program pembelian kembali saham dengan nilai maksimal Rp400 miliar pada periode yang sama.

Astra juga tengah melaksanakan penawaran tender sukarela untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Astra Otoparts.

Penawaran tersebut mencakup maksimal 4,95 persen saham Astra Otoparts dengan harga Rp3.600 per saham dan nilai transaksi paling tinggi sekitar Rp858 miliar.

Periode penawaran berlangsung mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026.

Apabila seluruh saham yang ditawarkan berhasil diperoleh, kepemilikan Astra di Astra Otoparts akan meningkat dari 80 persen menjadi 84,95 persen.

Rudy menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk mengelola modal secara disiplin dan mendukung pertumbuhan bisnis.

“Terkait pengalokasian modal, kami tetap disiplin dalam menjalankannya. Sejak November 2025 hingga September 2026, Grup telah menyelesaikan program share buyback dengan total nilai Rp10,0 triliun,” ujarnya.

Dari sisi neraca, Astra mencatat kas bersih di luar anak perusahaan jasa keuangan sebesar Rp1,8 triliun per 30 September 2026, dibandingkan Rp7,2 triliun pada akhir Desember 2025.

Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan akuisisi perusahaan tambang emas PT Arafura Surya Alam serta pelaksanaan pembelian kembali saham.

Sementara itu, utang bersih anak perusahaan jasa keuangan tercatat Rp66,7 triliun, meningkat dari Rp64,9 triliun pada akhir 2025.

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 4 persen menjadi Rp238,1 triliun. Nilai aset bersih per saham juga meningkat 5 persen menjadi Rp5.999.

Memasuki kuartal terakhir 2026, Astra optimistis pertumbuhan bisnis otomotif dan jasa keuangan, bersama pemulihan aktivitas pertambangan, dapat terus mendukung kinerja Grup.

“Di tengah volatilitas pasar, kami tetap optimistis terhadap kekuatan Core Businesses Astra dan akan terus meningkatkan efisiensi operasional, menjaga posisi neraca yang kuat, serta mengejar peluang pertumbuhan secara selektif,” kata Rudy.

MoneyTalk.id,Jakarta – Kondisi perekonomian Indonesia mendapat sorotan tajam dari ekonom senior Ferry Latuhihin. Ia menilai pasar keuangan nasional sedang menghadapi tekanan serius, ditandai dengan pelemahan rupiah, arus modal asing yang terus keluar, serta anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (31/10/2026), Ferry menyebut investor asing masih diliputi ketakutan untuk menanamkan modal di Indonesia. Situasi tersebut, menurut dia, membuat arus keluar modal atau capital flight terus berlangsung dan menekan nilai tukar rupiah.

Ferry bahkan mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi semakin dalam. Ia menyinggung pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, yang sempat memperkirakan nilai tukar dolar AS bisa mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000.

Menurut Ferry, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya menyangkut peringkat kredit formal, melainkan juga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi nasional.

Ferry mengatakan, secara formal Indonesia memang masih mempertahankan status investment grade dari tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Moody’s, Fitch, dan Standard & Poor’s (S&P).

Namun, ia mengingatkan bahwa penilaian lembaga pemeringkat tidak selalu mencerminkan persepsi investor di pasar.

“Di mata investor de facto, bukan cuma non-investment grade, tetapi sudah disebut non-investable grade,” ujar Ferry.

Ia menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena investor bukan hanya mempertimbangkan peringkat kredit, tetapi juga stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, dan kepercayaan terhadap pengelolaan pemerintahan.

Ferry juga menyoroti kejatuhan pasar saham Indonesia. Ia mengawali pembahasannya dengan menunjukkan kondisi IHSG yang mengalami tekanan hebat.

Dalam perdagangan Jumat (30/10/2026), IHSG sempat menyentuh level 4.979,34 atau jatuh di bawah angka psikologis 5.000, sebelum akhirnya ditutup pada posisi 5.075,05.

Tekanan pasar tersebut terjadi di tengah pelemahan rupiah dan aksi jual investor asing.

Menurut Ferry, kondisi ini menjadi sinyal bahwa pasar keuangan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Selain membahas kondisi ekonomi, Ferry juga melontarkan kritik keras terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang dinilainya terlalu keras membela program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ferry menyebut Rocky seolah-olah sedang menebarkan logika yang keliru ketika menanggapi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menegaskan, kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah tidak berarti menuduh pemerintah sengaja meracuni rakyatnya sendiri.

“Adanya korban keracunan MBG bukan merupakan upaya pemerintah untuk meracuni rakyatnya sendiri. Masa sih pemerintah dengan terang-terangan meracuni rakyatnya? Kan tidak mungkin,” kata Ferry.

Namun, menurut dia, persoalan yang seharusnya dijawab adalah mengapa kasus keracunan terus berulang dan menimbulkan korban dalam jumlah besar.

Ferry menyebut jumlah korban keracunan mencapai 50.059 orang, termasuk siswa dan guru.

Angka tersebut sejalan dengan data surveilans Kementerian Kesehatan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Hingga 2 September 2026, tercatat 560 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

Menurut Ferry, angka tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah, bukan justru membuat kritik terhadap program MBG dianggap sebagai serangan politik.

Ia mempertanyakan sikap Rocky yang dinilainya kerap menyebut orang lain dungu, tetapi justru membela program pemerintah yang masih menyisakan persoalan besar.

Kritik Ferry berikutnya diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia mempertanyakan pernyataan Rocky Gerung mengenai pembangunan koperasi desa yang disebut mencapai 12 juta. Ferry meminta agar angka dan data pembangunan tersebut dijelaskan secara terbuka.

Ia juga menyoroti persoalan lokasi pembangunan koperasi yang dinilainya tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ferry mempertanyakan mengapa banyak bangunan koperasi justru berada di lokasi yang jauh dari permukiman penduduk.

“Berapa yang lokasinya dianggap tidak layak, berapa yang dianggap layak? Tidak ada datanya,” ujarnya.

Ferry kemudian menyindir pembangunan koperasi yang berada di kawasan hutan.

“Siapa yang mau belanja di hutan? Kuntilanak. Kopdes Merah Putih itu sebetulnya dibangun untuk siapa? Itu juga perlu dipertanyakan,” katanya.

Ia bahkan melontarkan sindiran satir mengenai monyet yang akan datang ke lokasi koperasi di tengah hutan.

Persoalan kesiapan operasional juga menjadi perhatian Ferry. Berdasarkan data yang diberitakan ANTARA pada 21 Oktober 2026, terdapat 28.662 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah rampung. Namun, baru 10.070 yang memenuhi persyaratan dan siap beroperasi penuh.

Artinya, pembangunan fisik belum otomatis membuat koperasi dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan melayani kebutuhan masyarakat.

Ferry mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara apabila bangunan sudah didirikan, tetapi belum bisa beroperasi secara optimal.

Ferry menegaskan kritiknya terhadap MBG dan KDMP bukan semata-mata persoalan perbedaan pandangan politik.

Ia merasa memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran negara karena program-program tersebut dibiayai dari uang rakyat melalui pajak.

“Andai Anda mungkin tidak bayar pajak, saya bayar pajak. Oleh karena itu, saya berontak terhadap program-program seperti ini yang notabene adalah uang saya dan uang pembayar-pembayar pajak lainnya, sementara hasilnya tidak ada,” tegasnya.

Menurut Ferry, pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara. Program besar tidak cukup hanya dipromosikan melalui angka pembangunan dan target penerima manfaat, tetapi harus dibuktikan dengan hasil nyata di lapangan.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat dan investor merupakan modal penting bagi keberlangsungan perekonomian nasional.

Kritik Ferry terhadap Rocky Gerung pada akhirnya mempertemukan dua persoalan besar pemerintahan Prabowo Subianto, yakni tekanan ekonomi dan efektivitas program prioritas pemerintah.

Di satu sisi, Indonesia menghadapi tekanan rupiah, arus modal asing, dan gejolak pasar saham. Di sisi lain, program MBG dan KDMP masih menghadapi persoalan pelaksanaan, pengawasan, serta kesiapan operasional.

Bagi Ferry, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kritik. Sebab, uang yang digunakan untuk membiayai program-program tersebut berasal dari rakyat dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung turun tangan mengusut dugaan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan smelter PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

GMNI bahkan meminta aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa seluruh jajaran direksi PT INALUM terkait dugaan pembiaran pengelolaan limbah sisa proses peleburan aluminium yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan merusak lingkungan pesisir.

Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas Halomoan Silalahi, S.Hut., mengungkapkan dugaan penimbunan limbah karbon anoda, katoda, hingga Spent Pot Lining (SPL) secara terbuka di kawasan industri tersebut.

Menurut Andreas, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa. Pasalnya, limbah sisa proses elektrolisis peleburan aluminium berpotensi mengandung senyawa berbahaya, termasuk sianida, fluorida, serta sejumlah unsur logam yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola sesuai standar keselamatan.

“Limbah sisa peleburan aluminium, terutama bagian Spent Pot Lining dan residu anoda-katoda, bukanlah sampah biasa yang bisa ditumpuk begitu saja di atas tanah,” tegas Andreas dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Ia menjelaskan, apabila material tersebut ditempatkan di area terbuka tanpa sistem penyimpanan dan pengamanan yang memadai, air hujan berpotensi menghasilkan air lindi yang membawa kandungan zat berbahaya.

Air lindi tersebut, lanjutnya, dikhawatirkan meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah masyarakat, hingga terbawa melalui saluran drainase menuju perairan pesisir Kuala Tanjung.

Andreas menilai dugaan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium independen. Menurutnya, keselamatan masyarakat pesisir tidak boleh dipertaruhkan akibat kelalaian pengelolaan limbah industri.

Andreas yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara itu juga mengingatkan potensi dampak pencemaran terhadap ekosistem perairan Selat Malaka.

Menurut dia, kandungan sianida dan fluorida dalam limbah industri yang tidak dikelola dengan benar dapat membahayakan organisme perairan. Dampaknya bisa menjalar ke rantai makanan dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan.

“Ketika air lindi beracun mengalir ke laut Selat Malaka, ekosistem pesisir berpotensi mengalami kerusakan. Daerah pemijahan ikan bisa terganggu dan padang lamun berpotensi terkontaminasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ancaman terhadap kehidupan nelayan tradisional di Kabupaten Batu Bara.

Apabila kualitas perairan menurun dan sumber daya ikan terganggu, nelayan kecil berpotensi kehilangan wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Kondisi tersebut, kata Andreas, dapat memaksa nelayan melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang semakin besar dan risiko keselamatan yang meningkat.

“Jangan sampai korporasi mengeruk keuntungan triliunan rupiah dan bersembunyi nyaman di balik status BUMN strategis, sementara rakyat pesisir Batu Bara harus menanggung risiko pencemaran limbah industri,” katanya.

Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan kepentingan investasi dan industri mengalahkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Dari aspek hukum, DPP GMNI menilai dugaan penimbunan limbah B3 tanpa memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan harus ditelusuri secara serius.

Andreas merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021.

Dalam ketentuan tersebut, pengelolaan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif, termasuk penyimpanan, pengamanan, pengawasan, serta pengelolaan sesuai karakteristik limbah.

Ia juga menyinggung Pasal 60 juncto Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur larangan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Selain itu, Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

“Karena itu, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Apabila ditemukan unsur pidana, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Atas dugaan tersebut, DPP GMNI secara khusus meminta Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan Kejaksaan Agung melalui Jampidsus segera melakukan penyelidikan.

GMNI meminta aparat penegak hukum turun langsung ke kawasan Smelter Kuala Tanjung, memeriksa dokumen pengelolaan limbah, menelusuri proses penyimpanan dan pembuangan residu industri, serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan perusahaan.

“Atas nama keadilan ekologis dan keberpihakan kepada rakyat kecil, kami dari DPP GMNI meminta dan mendesak Bareskrim Polri serta Kejaksaan Agung segera turun langsung ke lokasi Smelter Kuala Tanjung. Panggil, periksa, dan selidiki seluruh jajaran direksi PT INALUM tanpa terkecuali!” seru Andreas.

Ia menegaskan, penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila ditemukan indikasi tanggung jawab pada tingkat pengambil kebijakan perusahaan.

GMNI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup segera melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan limbah. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk penghentian sementara kegiatan atau penyegelan area yang bermasalah.

Tidak hanya itu, GMNI mendesak dilakukannya pengujian laboratorium secara independen terhadap sampel limbah, air lindi, air tanah warga, sedimen pesisir, serta biota laut.

Pengujian tersebut, menurut Andreas, perlu melibatkan kalangan akademisi, peneliti ekotoksikologi, dan perwakilan masyarakat nelayan agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka kepada publik.

INALUM Diminta Bertanggung Jawab Jika Terbukti Melanggar

DPP GMNI juga meminta PT INALUM bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan kerugian masyarakat apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya pencemaran akibat pengelolaan limbah yang melanggar ketentuan.

Tanggung jawab tersebut mencakup pemulihan lingkungan, remediasi tanah, restorasi ekosistem perairan, serta ganti kerugian masyarakat yang dapat dibuktikan mengalami dampak ekonomi akibat pencemaran.

Andreas menegaskan, pembangunan industri strategis nasional dan program hilirisasi tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan hidup maupun hak masyarakat sekitar.

Menurutnya, keberhasilan industri tidak cukup diukur dari kapasitas produksi dan keuntungan perusahaan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum serta kemampuan menjaga keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Jangan sampai kemajuan ekonomi dibangun di atas penderitaan rakyat pesisir dan kehancuran alam Indonesia. Laut dan tanah Batu Bara bukan tempat pembuangan racun korporasi,” tandasnya.

DPP GMNI menyatakan akan terus mengawal dugaan persoalan limbah di kawasan Smelter Kuala Tanjung hingga aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup memberikan kejelasan atas dugaan tersebut.

Hingga berita ini disusun, tuduhan mengenai penimbunan limbah B3 dan pencemaran lingkungan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan lapangan, hasil uji laboratorium, serta klarifikasi dari pihak PT INALUM.

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), bank digital berbasis syariah yang beroperasi di Indonesia, menghadapi sejumlah persoalan yang patut menjadi perhatian publik. Mulai dari catatan kerugian besar pada tahun-tahun sebelumnya, perlambatan laba, persoalan kepatuhan pelaporan kepada regulator, hingga keluhan nasabah yang mengaku kesulitan mengakses rekening dan melakukan transaksi.

Persoalan tersebut menjadi sorotan karena kepercayaan merupakan modal penting bagi industri perbankan digital. Nasabah tidak hanya membutuhkan produk simpanan dan pembiayaan, tetapi juga kepastian bahwa dana mereka dapat diakses ketika dibutuhkan.

Dari sisi keuangan, Bank Aladin pernah mencatatkan kerugian bersih Rp226,73 miliar pada 2023. Pada 2024, kerugian tersebut memang menyusut menjadi Rp73,72 miliar. Namun, catatan kerugian selama dua tahun itu memperlihatkan perjalanan perusahaan yang belum sepenuhnya mulus dalam membangun bisnis perbankan digitalnya.

Perusahaan kemudian berhasil membukukan laba bersih Rp150,7 miliar sepanjang 2025. Akan tetapi, perbaikan tersebut belum sepenuhnya berlanjut pada semester pertama 2026.

Mengutip laporan keuangan yang diberitakan Kontan pada 31 Juli 2026, Bank Aladin membukukan laba bersih Rp38,38 miliar selama Januari-Juni 2026. Angka ini turun 52,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp80,04 miliar.

Penurunan laba tersebut terjadi ketika pendapatan dari penyaluran dana justru meningkat 16,53 persen menjadi Rp442,54 miliar. Pada saat bersamaan, distribusi bagi hasil kepada pemilik dana investasi meningkat tajam menjadi Rp379,90 miliar dari Rp206,89 miliar.

Akibatnya, pendapatan setelah distribusi bagi hasil turun dari Rp172,87 miliar menjadi Rp62,64 miliar. Laba operasional juga turun menjadi Rp33,08 miliar dari Rp80,04 miliar pada semester pertama 2025.

Struktur Dana dan Pembiayaan Jadi Sorotan

Persoalan lain yang perlu dicermati adalah struktur penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.

Hingga akhir 2025, dana pihak ketiga Bank Aladin mencapai sekitar Rp10,4 triliun, tumbuh 92,18 persen secara tahunan. Namun, pembiayaan yang disalurkan pada periode yang sama baru sekitar Rp5,2 triliun.

Dengan demikian, rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau Financing to Deposit Ratio (FDR) berada di kisaran 50,01 persen. Angka ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan penyaluran pembiayaan.

Di dalam laporan keuangan 2025, deposito mudharabah tercatat sekitar Rp9,30 triliun, sedangkan tabungan mudharabah sekitar Rp1,09 triliun. Artinya, deposito menjadi komponen terbesar dana investasi nasabah.

Bank juga mencatat pembiayaan yang direstrukturisasi sebesar Rp653 miliar pada akhir 2025. Jumlah tersebut turun dibandingkan Rp903 miliar pada akhir 2024. Restrukturisasi dilakukan antara lain melalui perpanjangan jangka waktu dan penjadwalan kembali pembayaran.

Angka restrukturisasi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengawasan kualitas pembiayaan. Meski demikian, restrukturisasi tidak otomatis berarti pembiayaan macet. Bank dalam laporan keuangannya menyatakan bahwa manajemen menilai pencadangan kerugian penurunan nilai telah memadai.

Sementara itu, dana simpanan dan investasi nasabah yang tercatat sebagai kewajiban atau dana syirkah temporer tidak dapat serta-merta disebut sebagai utang macet. Yang perlu diuji adalah kemampuan bank mengelola likuiditas, memenuhi kewajiban kepada nasabah, dan menjaga kualitas asetnya.

Sanksi Administratif dan Catatan Kepatuhan Regulator

Hal lain yang tidak kalah penting adalah catatan kepatuhan Bank Aladin terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.

Dalam Laporan Tahunan 2025, Bank Aladin mengungkapkan adanya sejumlah sanksi dari regulator sepanjang 2025. Di antaranya berkaitan dengan keterlambatan koreksi laporan debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), keterlambatan koreksi laporan bulanan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), serta persoalan penyampaian informasi keuangan.

Laporan tersebut juga mencantumkan beberapa surat regulator, antara lain:

-Surat OJK Nomor S-5/PB.223/2025 tertanggal 8 Januari 2025 mengenai keterlambatan koreksi laporan debitur pada SLIK.

-Surat tertanggal 10 Maret 2025 mengenai sanksi atas koreksi laporan LBUT yang melewati batas waktu.

-Surat tertanggal 2 Juni 2025 mengenai sanksi denda terkait koreksi laporan LBUT.

-Surat tertanggal 28 Oktober 2025 mengenai sanksi administratif.

-Surat Nomor S-1275/EP.111/2025 tertanggal 4 Desember 2025 mengenai sanksi administratif dan instruksi tertulis.

-Surat tertanggal 31 Desember 2025 mengenai laporan hasil pemeriksaan.

Laporan yang sama juga mencatat surat peringatan tertulis dari Bursa Efek Indonesia terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Dengan demikian, persoalan kepatuhan tersebut tidak hanya menyangkut satu jenis kewajiban pelaporan.

Catatan ini penting karena keterbukaan dan ketepatan penyampaian informasi merupakan bagian mendasar dari tata kelola perusahaan perbankan, terlebih bagi bank yang menghimpun dana masyarakat.

Nasabah Mengeluhkan Rekening Terblokir dan Dana Sulit Diakses

Di luar persoalan kinerja keuangan dan kepatuhan regulator, Bank Aladin juga menghadapi keluhan nasabah mengenai layanan transaksi.

Salah satu pengaduan dipublikasikan melalui Media Konsumen pada 11 Juli 2026. Seorang nasabah bernama Deasy Stefanie mengaku rekeningnya tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk melakukan transfer sejak 1 Juli 2026.

Dalam pengaduannya, nasabah tersebut menyebut transaksi transfer ke rekening bank lain miliknya sendiri terus mengalami kegagalan. Ia juga mengaku sudah menghubungi layanan pelanggan dan memperoleh nomor laporan pengaduan, tetapi belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan.

Nasabah tersebut mempertanyakan alasan pembatasan transaksi dan meminta kejelasan mengenai akses terhadap dananya.

Keluhan serupa muncul dalam pengaduan lain yang diberitakan Suara Pantura pada 6 Agustus 2026.

Seorang nasabah mengaku rekeningnya dibekukan selama lebih dari satu bulan. Bahkan, deposito berjangka dengan nilai ratusan juta rupiah disebut ikut tidak dapat diakses selama proses pembekuan rekening berlangsung.

Menurut pengakuan nasabah tersebut, pemberitahuan pembekuan diterima pada 13 Juni 2026 melalui aplikasi dan surat elektronik. Nasabah kemudian diminta menjalani proses verifikasi, termasuk mengirimkan video swafoto sambil memegang KTP.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi prosedur pemblokiran rekening, jangka waktu penyelesaian pengaduan, serta kepastian akses nasabah terhadap simpanannya.

Keluhan juga terlihat dalam ulasan pengguna aplikasi Aladin di Google Play. Salah satu pengguna pada 28 Agustus 2026 mengaku tidak dapat melakukan transaksi selama tiga hari. Transfer, pembayaran melalui QR, hingga transaksi melalui layanan mitra disebut mengalami kegagalan.

Pengguna tersebut juga mengeluhkan proses penanganan laporan oleh layanan pelanggan yang dinilai berbelit-belit. Namun, ulasan aplikasi merupakan pengalaman individual dan tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menyimpulkan kondisi seluruh layanan bank.

Bank Aladin Sudah Memberikan Tanggapan

Di tengah berbagai pengaduan tersebut, Bank Aladin juga telah memberikan tanggapan atas salah satu keluhan nasabah.

Dalam tanggapan yang dipublikasikan Media Konsumen pada 28 Agustus 2026, pihak Bank Aladin menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah.

Bank menjelaskan bahwa langkah pengamanan rekening dilakukan sebagai bagian dari upaya melindungi data, rekening, dan saldo nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank juga menyatakan telah melakukan penelusuran dan menghubungi nasabah melalui saluran komunikasi resmi untuk memberikan penjelasan serta tindak lanjut atas pengaduan tersebut.

Dengan demikian, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yakni kepentingan bank menjaga keamanan rekening serta hak nasabah memperoleh informasi dan kepastian penyelesaian ketika rekeningnya dibatasi.

Secara resmi, Bank Aladin menyediakan layanan pengaduan melalui nomor telepon 021-39809888 dan alamat email bantu@aladinbank.id. Bank menyebut pengaduan ditangani maksimal 10 hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan apabila diperlukan dan disertai pemberitahuan kepada nasabah.

OJK Perlu Memastikan Perlindungan Nasabah

Berbagai persoalan tersebut menjadi alasan penting bagi pengawasan regulator untuk tidak hanya berfokus pada rasio keuangan dan pertumbuhan aset, tetapi juga pada kualitas pelayanan serta penyelesaian pengaduan nasabah.

OJK perlu memastikan bahwa setiap pembatasan rekening memiliki dasar yang jelas, prosedur verifikasi berjalan transparan, dan nasabah memperoleh kepastian mengenai status dana mereka.

Di sisi lain, Bank Aladin juga perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme penanganan rekening yang dibatasi, berapa lama rata-rata penyelesaian pengaduan, serta bagaimana perlindungan terhadap deposito yang masih terikat dalam jangka waktu tertentu.

Sebab, dalam bisnis perbankan digital, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui promosi, kemudahan membuka rekening, atau iming-iming produk simpanan. Kepercayaan juga ditentukan oleh kemampuan bank memberikan pelayanan yang dapat diandalkan ketika nasabah membutuhkan uangnya.

Rangkaian catatan keuangan, sanksi administratif, dan pengaduan nasabah tersebut layak menjadi bahan evaluasi bersama. Bukan untuk langsung menyimpulkan bahwa Bank Aladin mengalami krisis atau gagal memenuhi kewajibannya, melainkan memastikan bahwa prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan konsumen benar-benar dijalankan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama Prudential Indonesia kembali menjadi sorotan. Perusahaan asuransi jiwa yang selama bertahun-tahun membangun citra sebagai salah satu pemain besar industri asuransi Indonesia itu menghadapi persoalan yang tidak bisa dianggap ringan, mulai dari keluhan nasabah mengenai pencairan klaim, penolakan pembayaran, proses reimbursement yang berlarut-larut, hingga perdebatan mengenai transparansi perlindungan pemegang polis.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pelayanan yang diterima nasabah sudah sebanding dengan premi yang mereka bayarkan setiap bulan?

Keluhan nasabah menjadi perhatian karena asuransi seharusnya memberikan kepastian perlindungan ketika pemegang polis menghadapi risiko kesehatan maupun persoalan keuangan. Namun, sejumlah pengalaman yang mencuat ke ruang publik justru memperlihatkan adanya nasabah yang harus berjuang untuk mendapatkan pembayaran klaim.

Salah satu kasus yang menyita perhatian terjadi pada Juli 2026. Seorang nasabah Prudential Syariah mengeluhkan klaim biaya rawat inap sebesar Rp123 juta yang belum dibayarkan setelah hampir tiga bulan mengurus reimbursement.

Kasus itu viral setelah nasabah menyampaikan pengalamannya melalui media sosial Threads. Ia mengaku klaim awal tidak dapat diproses karena perusahaan menyebut dirinya pernah menjalani perawatan dengan diagnosis serupa di Rumah Sakit Hermina Jatinegara.

Nasabah tersebut membantah pernah menjalani perawatan di rumah sakit itu. Ia bahkan mengaku meminta bukti riwayat pengobatan, tetapi tidak mendapatkannya.

Persoalan semakin panjang ketika nasabah harus memenuhi sejumlah dokumen tambahan secara bertahap. Menurut pengakuannya, setiap kali dokumen diserahkan, perusahaan kembali meminta dokumen lain setelah berselang sekitar 14 hari.

Keluhan tersebut memunculkan dugaan adanya pelayanan klaim yang berbelit-belit dan tidak memberikan kepastian kepada pemegang polis.

Namun, kasus itu akhirnya diselesaikan. Prudential Syariah menyatakan klaim telah dibayarkan sesuai ketentuan polis. Nasabah bersangkutan juga mengonfirmasi bahwa persoalannya sudah selesai pada 3 Juli 2026.

Protes Nasabah di Medan, Klaim Rp20 Miliar Dipersoalkan

Sebelum kasus Rp123 juta tersebut, Prudential juga pernah menghadapi gelombang protes nasabah di Medan, Sumatera Utara, pada 2024.

Koordinator kelompok nasabah yang mengaku menjadi korban, Henki Nduru, menyebut terdapat ratusan nasabah yang mengalami persoalan klaim dengan nilai keseluruhan mencapai Rp20 miliar.

Dalam aksi tersebut, nasabah mempersoalkan pembayaran manfaat asuransi yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai perlindungan dalam polis. Bahkan, muncul tuduhan pembayaran klaim meninggal dunia hanya diberikan sekitar 10 hingga 50 persen dari nilai polis.

Persoalan ini kemudian menjadi sorotan karena menyangkut hak pemegang polis yang telah membayar premi selama bertahun-tahun.

Prudential membantah tuduhan tidak sanggup membayar klaim. Manajemen menyatakan setiap pengajuan akan diperiksa secara individual berdasarkan ketentuan polis.

Pada Desember 2024, Prudential menyatakan persoalan klaim nasabah di Medan tersebut telah diselesaikan melalui komunikasi langsung dengan nasabah bersangkutan.

Gugatan Wanprestasi Rp373,2 Juta

Persoalan lain juga muncul melalui jalur hukum.

Pada Oktober 2024, PT Prudential Life Assurance digugat oleh Ramses Simbolon atas dugaan wanprestasi dengan nilai sengketa Rp373,2 juta.

Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1136/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.

Gugatan ini menambah daftar persoalan hukum yang pernah menyeret perusahaan asuransi tersebut.

Selain itu, pada Februari 2024, seorang pemegang polis bernama Linda Sari melalui kuasa hukumnya, Nico Senjaya, mengeluhkan penolakan klaim penyakit kritis Giant Saccular Aneurysm.

Menurut kuasa hukum, kliennya memiliki beberapa polis, termasuk perlindungan penyakit kritis. Namun, klaim tersebut ditolak dengan alasan adanya diagnosis penyakit lain yang dipersoalkan oleh pihak nasabah.

Kuasa hukum juga mempersoalkan dugaan pembatalan polis secara sepihak.

Prudential ketika itu menyatakan telah menerima pengaduan dan sedang melakukan investigasi serta verifikasi data untuk mencari penyelesaian.

Kasus tersebut juga memperlihatkan pentingnya transparansi perusahaan dalam menjelaskan alasan penolakan klaim kepada pemegang polis.

Utang Prudential Tembus Rp3,1 Triliun, Liabilitas Rp50,7 Triliun

Di tengah berbagai keluhan tersebut, kondisi keuangan Prudential Indonesia menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan PT Prudential Life Assurance per 30 Juni 2026, perusahaan mencatat total aset sebesar Rp58,85 triliun.

Sementara itu, jumlah utang perusahaan tercatat sekitar Rp3,12 triliun, meningkat dibandingkan posisi Juni 2025 yang sebesar Rp2,87 triliun.

Jika diperinci, komponen utang pada Juni 2026 meliputi:

Utang klaim: Rp168,24 miliar.

Utang reasuransi: Rp98,59 miliar.

Utang komisi: Rp220,42 miliar.

Utang pajak: Rp161,61 miliar.

Biaya yang masih harus dibayar: Rp615,02 miliar.

Utang lainnya: Rp1,85 triliun.

Selain utang tersebut, Prudential memiliki cadangan teknis sebesar Rp47,62 triliun.

Cadangan teknis terdiri atas cadangan premi Rp44,63 triliun, cadangan premi yang belum merupakan pendapatan Rp820,89 miliar, cadangan klaim Rp2,16 triliun, serta cadangan risiko bencana.

Dengan demikian, total liabilitas perusahaan mencapai sekitar Rp50,74 triliun.

Angka ini perlu dibaca secara hati-hati. Liabilitas perusahaan asuransi tidak sama dengan utang bank atau pinjaman bermasalah. Sebagian besar merupakan kewajiban kontraktual untuk memenuhi perlindungan dan manfaat kepada pemegang polis.

Namun, besarnya kewajiban tersebut tetap perlu menjadi perhatian karena perusahaan harus memastikan kecukupan aset dan kemampuan membayar kewajiban sesuai waktu yang dijanjikan.

Data tersebut berasal dari laporan keuangan bulanan Prudential per Juni 2026 yang berstatus belum diaudit.

Hasil Investasi Minus Rp3,18 Triliun, Apakah Prudential Merugi?

Persoalan lain yang menarik perhatian adalah kinerja investasi perusahaan.

Dalam laporan keuangan per Juni 2026, Prudential mencatat hasil investasi minus sekitar Rp3,18 triliun.

Angka ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya ketika hasil investasi masih positif sekitar Rp388,62 miliar.

Penurunan hasil investasi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan, mengingat perusahaan asuransi jiwa mengelola dana dalam jumlah besar untuk memenuhi kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis.

Namun, kondisi tersebut tidak berarti perusahaan mengalami kerugian bersih.

Dalam laporan yang sama, Prudential masih membukukan laba setelah pajak sebesar Rp798,7 miliar selama semester pertama 2026.

Pendapatan premi juga meningkat menjadi Rp12,17 triliun dari Rp9,73 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Artinya, terdapat tekanan pada hasil investasi, tetapi perusahaan masih mampu menghasilkan laba.

Data ini penting agar persoalan investasi tidak disalahartikan sebagai kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar klaim.

Dibandingkan 2024, laba setelah pajak meningkat dari sekitar Rp1,69 triliun menjadi Rp2,44 triliun.

Total aset juga meningkat dari Rp58,02 triliun menjadi Rp64,26 triliun.

Sementara itu, liabilitas kontrak PAYDI atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi mencapai Rp40,10 triliun.

Besarnya angka tersebut harus dipahami sebagai kewajiban berdasarkan kontrak produk asuransi, bukan otomatis sebagai utang bermasalah.

Dengan demikian, laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan belum menunjukkan adanya kondisi kebangkrutan.

RBC 580 Persen, Seberapa Kuat Kemampuan Prudential Membayar Klaim?

Salah satu indikator penting dalam industri asuransi adalah Risk Based Capital (RBC).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi.

Pada akhir 2025, RBC Prudential tercatat 466 persen. Dalam laporan bulanan Juni 2026, angkanya meningkat menjadi 580 persen.

Angka tersebut jauh di atas batas minimum solvabilitas 100 persen dan target internal paling rendah 120 persen dari modal minimum berbasis risiko sebagaimana dijelaskan dalam laporan perusahaan.

Pada semester pertama 2026, Prudential juga melaporkan pembayaran klaim dan manfaat Rp8,9 triliun kepada lebih dari 149.000 nasabah.

Dari jumlah tersebut, pembayaran klaim medis mencapai Rp3,3 triliun.

Angka-angka tersebut menunjukkan perusahaan masih mempunyai kapasitas keuangan yang relatif kuat berdasarkan indikator solvabilitas.

Namun, RBC yang tinggi tidak otomatis menjawab seluruh persoalan pelayanan. Kemampuan keuangan perusahaan dan kepuasan nasabah merupakan dua persoalan berbeda.

Perusahaan bisa memiliki kondisi permodalan yang kuat, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan kualitas pelayanan, transparansi, dan kecepatan penyelesaian klaim.

Prudential Catat 308 Pengaduan Nasabah Sepanjang 2025

Persoalan pelayanan juga dapat dilihat melalui publikasi penanganan pengaduan perusahaan.

Dalam publikasi pengaduan periode Januari hingga Desember 2025, PT Prudential Life Assurance mencatat total 308 pengaduan nasabah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 186 pengaduan berkaitan dengan klaim atau sekitar 60 persen.

Sementara itu, pengaduan pelayanan polis tercatat 53 kasus, pembayaran premi 20 kasus, dana investasi 19 kasus, dan transaksi keuangan lainnya 30 kasus.

Perusahaan melaporkan seluruh 308 pengaduan tersebut telah selesai ditangani, tanpa pengaduan yang masih dalam proses maupun berstatus tidak selesai.

Prudential juga mencatat jumlah nasabahnya telah melampaui 750.000 orang per 31 Desember 2025.

Angka pengaduan ini tentu tidak bisa langsung dianggap sebagai bukti perusahaan melakukan pelanggaran. Namun, dominasi pengaduan terkait klaim memperlihatkan bahwa persoalan pembayaran manfaat merupakan isu penting dalam hubungan perusahaan dengan pemegang polis.

Selain itu, status selesai dalam laporan pengaduan merupakan kategori administratif penanganan. Hal tersebut tidak selalu berarti setiap nasabah mendapatkan hasil penyelesaian sesuai harapan awalnya.

Putusan MK Ikut Menjadi Perhatian Industri Asuransi

Persoalan klaim asuransi juga mendapat perhatian Mahkamah Konstitusi. Pada Januari 2025, Prudential memberikan tanggapan atas putusan MK mengenai Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Putusan tersebut pada pokoknya membatasi pembatalan atau penolakan klaim asuransi secara sepihak berdasarkan persoalan ketidaklengkapan pemberitahuan informasi oleh pemegang polis.

MK menetapkan bahwa pembatalan perjanjian asuransi berdasarkan ketentuan tersebut harus melalui kesepakatan atau penetapan pengadilan.

Prudential menyatakan sedang mempelajari putusan tersebut dan berkoordinasi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia serta OJK mengenai implementasinya.

Putusan ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah tidak boleh hanya bertumpu pada penafsiran sepihak terhadap isi polis.

Kejelasan informasi, transparansi pemeriksaan riwayat kesehatan, serta alasan penolakan klaim harus dapat dipertanggungjawabkan.

OJK Perlu Memastikan Hak Pemegang Polis Terlindungi

Rangkaian persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengawasan terhadap perusahaan asuransi tidak cukup hanya melihat rasio solvabilitas, pertumbuhan premi, laba, dan jumlah aset.

OJK juga perlu memastikan mekanisme penanganan klaim berjalan secara transparan, tidak diskriminatif, dan tidak membebani nasabah dengan permintaan dokumen yang berulang tanpa penjelasan memadai.

Nasabah yang mengajukan klaim berhak memperoleh alasan tertulis apabila pengajuannya ditolak. Mereka juga berhak mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi serta mekanisme keberatan apabila tidak menerima keputusan perusahaan.

Dalam persoalan yang tidak mencapai kesepakatan, nasabah dapat menggunakan mekanisme pengaduan internal, mengajukan pengaduan kepada OJK, atau menempuh penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Pada akhirnya, kepercayaan terhadap industri asuransi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset dan keuntungan perusahaan.

Kepercayaan justru diuji ketika nasabah mengalami musibah dan membutuhkan manfaat perlindungan yang selama ini dibayar melalui premi.

Prudential boleh mencatatkan laba triliunan rupiah dan RBC ratusan persen. Namun, perusahaan juga harus memastikan tidak ada nasabah yang merasa harus berjuang sendirian untuk memperoleh haknya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Transformasi PT Bank KB Indonesia Tbk atau KB Bank (BBKP), yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Bukopin, masih menyisakan sejumlah persoalan serius. Mulai dari kredit bermasalah dalam jumlah besar, kerugian triliunan rupiah, penurunan laba, hingga keluhan nasabah mengenai rekening yang dinonaktifkan dan saldo yang disebut hilang.

Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen KB Bank. Sebab, di tengah upaya memperbaiki kinerja dan membangun kembali kepercayaan pasar, bank yang dikendalikan investor asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank, masih harus menyelesaikan persoalan kualitas kredit dan pelayanan terhadap nasabah.

Salah satu persoalan paling menonjol adalah kredit macet warisan dari periode sebelumnya ketika bank masih bernama Bank Bukopin.

Berdasarkan pemberitaan Kontan, per Desember 2025, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross KB Bank mencapai 9,97 persen. Sementara NPL net berada di angka 6,33 persen, dengan total penyaluran kredit Rp44,39 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas kredit masih menjadi tantangan besar bagi perseroan.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengakui bahwa perusahaan masih melakukan pembenahan terhadap portofolio kredit bermasalah yang berasal dari periode sebelumnya.

Manajemen menjalankan sejumlah strategi, antara lain restrukturisasi kredit, penagihan secara intensif, serta penjualan aset dan kredit bermasalah.

Kunardy menyebut proses penyelesaian kredit bermasalah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan regulasi.

Namun, besarnya rasio NPL tetap menjadi perhatian karena kredit bermasalah dapat menekan pendapatan bunga, meningkatkan kebutuhan pencadangan, serta mengurangi ruang bank untuk menyalurkan kredit baru.

Rugi Rp6,33 Triliun, Kemudian Berbalik Untung

Persoalan berikutnya terlihat dari perjalanan kinerja keuangan KB Bank. Pada tahun buku 2024, perseroan mencatat kerugian bersih konsolidasian sekitar Rp6,33 triliun. Kerugian tersebut kemudian berhasil dibalik menjadi laba bersih Rp66,59 miliar pada 2025.

Pencapaian itu menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, keuntungan yang berhasil dibukukan belum sepenuhnya menggambarkan bahwa seluruh persoalan fundamental bank telah selesai.

Bahkan, memasuki semester pertama 2026, laba bersih KB Bank kembali mengalami tekanan.

Bisnis Indonesia melaporkan, hingga Juni 2026, KB Bank membukukan laba bersih konsolidasian Rp19,02 miliar. Angka tersebut merosot sekitar 95,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp389,66 miliar.

Padahal, pendapatan bunga bersih justru mengalami pertumbuhan 36,57 persen menjadi Rp782,68 miliar.

Total aset perseroan juga meningkat 11,22 persen secara tahunan menjadi Rp93,01 triliun.

Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan yang perlu dijelaskan lebih jauh oleh manajemen. Pertumbuhan aset dan pendapatan bunga bersih belum mampu menjaga laba bersih pada level yang sama dengan tahun sebelumnya.

Beban operasional, biaya pencadangan, dan kualitas kredit menjadi sejumlah aspek yang perlu dicermati dalam membaca kinerja bank.

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih

Gambaran lain mengenai kualitas kredit KB Bank terlihat dalam laporan keuangan tahunan 2025.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, kredit dengan kategori macet atau kolektibilitas 5 mencapai sekitar Rp4,047 triliun.

Selain itu, terdapat kredit kurang lancar sekitar Rp579,45 miliar dan kredit diragukan sekitar Rp205,96 miliar.

Besarnya kredit macet tersebut memperlihatkan bahwa proses pemulihan kualitas aset membutuhkan kerja serius.

Dalam laporan keuangan, bank juga mencatat kredit yang telah direstrukturisasi mencapai sekitar Rp8,74 triliun pada akhir 2025.

Restrukturisasi memang menjadi salah satu instrumen untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan debitur memenuhi kewajiban setelah mendapatkan keringanan.

Persoalannya, apabila restrukturisasi tidak diikuti pemulihan kemampuan pembayaran debitur, risiko kredit bermasalah dapat kembali meningkat.

Karena itu, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai seberapa besar kredit restrukturisasi yang benar-benar pulih dan berapa yang masih berpotensi menjadi kredit macet.

Nasabah Keluhkan Rekening Dinonaktifkan dan Saldo Hilang

Di tengah persoalan keuangan tersebut, pelayanan dan perlindungan nasabah juga menjadi perhatian.

Salah satu keluhan pernah dipublikasikan melalui platform Media Konsumen pada 10 Januari 2025.

Seorang nasabah bernama Marwah NST mengeluhkan rekening KB Bank miliknya tiba-tiba dihapus atau dinonaktifkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam pengaduannya, nasabah tersebut menyebut saldo rekeningnya tidak lagi dapat diakses dan mempertanyakan keberadaan dana yang sebelumnya tersimpan.

Nasabah mengaku telah menghubungi layanan pelanggan KB Bank. Namun, ia diminta mendatangi kantor cabang terdekat, sementara di wilayah tempat tinggalnya tidak tersedia kantor cabang yang mudah dijangkau.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena rekening sebelumnya dibuka secara daring melalui aplikasi KBStar.

Keluhan itu kemudian mendapatkan tanggapan dari KB Bank Customer Care. Dalam tanggapannya, pihak bank menyampaikan telah menerima pengaduan dan akan memproses keluhan nasabah tersebut.

Meski demikian, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi bank dalam menjelaskan status rekening, mekanisme penonaktifan, serta kepastian pengembalian atau akses terhadap dana nasabah.

Perlu digarisbawahi, pengaduan tersebut merupakan kesaksian nasabah yang dipublikasikan di Media Konsumen, bukan bukti bahwa dana nasabah secara permanen hilang atau terjadi penggelapan.

Transaksi Abnormal Ikut Menjadi Sorotan

Persoalan keamanan transaksi KB Bank juga pernah menjadi perhatian pada September 2025. Mengutip pemberitaan IDX Channel pada 6 Oktober 2025, induk usaha KB Bank, KB Kookmin Bank di Korea Selatan, sebelumnya mengumumkan adanya transaksi abnormal pada rekening penyelesaian dana KB Bank Indonesia pada 25 September 2025.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan adanya penarikan dana sebesar 3,18 won tanpa permintaan penarikan normal.

Menanggapi peristiwa tersebut, pihak KB Bank menyatakan telah melakukan langkah pengamanan dan memastikan dana nasabah secara keseluruhan tetap aman.

Perwakilan bank menyebut kejadian tersebut sebagai persoalan teknis yang dapat diatasi dengan cepat.

Walaupun pihak bank telah memberikan penjelasan, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat pentingnya sistem pengendalian internal, keamanan transaksi, dan transparansi informasi kepada nasabah.

Dugaan Pungutan Biaya Pelunasan di Banyuwangi

Masalah pelayanan juga mencuat di KB Bank Cabang Genteng, Banyuwangi. Pada April hingga Mei 2026, sejumlah pemberitaan media lokal mengangkat keluhan nasabah bernama Sayudi terkait proses pelunasan kredit.

Nasabah tersebut melalui kuasa hukumnya mempersoalkan dugaan hambatan prosedural dalam proses pelunasan pinjaman yang tersisa.

Dalam pemberitaan Jejak Indonesia News, disebutkan Sayudi memiliki pinjaman pokok Rp123 juta sejak 2018. Setelah kantor cabang Bank Bukopin di Banyuwangi ditutup pada Desember 2023, nasabah berupaya menyelesaikan kewajibannya melalui kantor cabang Genteng.

Persoalan kemudian berkembang setelah muncul keberatan mengenai proses administrasi dan pelayanan pelunasan.

Pemberitaan Jatim Rasio News pada Mei 2026 juga menyoroti dugaan permintaan biaya flagging sebesar Rp600.000 dalam proses percepatan pelunasan kredit.

Menurut pemberitaan tersebut, biaya itu kemudian dihapus setelah muncul protes dari nasabah.

Kuasa hukum nasabah, Budi Santoso, mempersoalkan dasar pengenaan biaya tersebut dan meminta adanya kejelasan prosedur.

Kasus ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak bank, terutama mengenai dasar hukum pungutan, ketentuan dalam perjanjian kredit, serta standar pelayanan pelunasan pinjaman.

Bagaimana Pengawasan OJK?

Berbagai persoalan tersebut tentu berkaitan dengan pentingnya fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai lembaga pengawas industri perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.

OJK juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit bermasalah melalui siaran pers pada 13 Mei 2026.

Dalam keterangannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan bahwa pertumbuhan kredit yang sehat harus disertai kepastian hukum, integritas, profesionalisme, dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, OJK juga secara rutin melakukan pemeriksaan dan penegakan ketentuan perlindungan konsumen terhadap pelaku industri jasa keuangan.

Namun, hingga penelusuran sumber publik untuk pemberitaan ini, belum ditemukan dokumen resmi yang secara spesifik mengonfirmasi adanya sanksi atau teguran tertulis OJK kepada KB Bank terkait seluruh persoalan yang diuraikan di atas.

Karena itu, perlu dibedakan antara kewenangan pengawasan OJK, penegakan aturan terhadap industri perbankan secara umum, dan sanksi yang benar-benar telah dijatuhkan kepada KB Bank.

Publik tetap berhak meminta penjelasan apakah OJK pernah melakukan pemeriksaan khusus terhadap persoalan kredit bermasalah, pengaduan rekening nasabah, transaksi abnormal, serta dugaan pungutan dalam proses pelunasan kredit.

Kepercayaan Nasabah Menjadi Taruhan

Persoalan KB Bank tidak bisa hanya dilihat dari keberhasilan membalikkan kerugian menjadi keuntungan.

Keberhasilan transformasi perbankan harus diukur melalui kualitas kredit, kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan, kekuatan permodalan, keamanan transaksi, serta kepastian perlindungan dana masyarakat.

Apalagi, KB Bank merupakan bagian dari industri perbankan yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Manajemen perlu menjelaskan secara transparan perkembangan penyelesaian kredit macet warisan Bukopin, efektivitas restrukturisasi, penyebab penurunan laba semester pertama 2026, serta langkah penyelesaian pengaduan nasabah.

OJK juga perlu memastikan setiap pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional dan memberikan kepastian bagi konsumen.

Jangan sampai keberhasilan membukukan laba justru menutupi persoalan mendasar yang masih membayangi perusahaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KB Bank bukan hanya mampu keluar dari kerugian triliunan rupiah, melainkan juga sanggup membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana dan kualitas pelayanan perbankan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa dunia usaha tengah menghadapi tantangan yang perlu dijawab secara cepat, terpadu, dan penuh keyakinan. Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap daya beli, serta koreksi di pasar modal tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral, melainkan sebagai ujian terhadap kepercayaan pelaku ekonomi pada arah kebijakan nasional.

“Situasi ini harus kita hadapi dengan kepala dingin. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BEI, perbankan, BUMN, dan dunia usaha harus bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas rupiah, memperkuat daya beli rakyat, serta memastikan pasar modal tetap kredibel, transparan, dan menarik bagi investor,” ujar Bamsoet saat menghadiri penutupan Rapimnas KADIN Indonesia, Jumat (30/10/26).

Hadir antara lain Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Sarmuji, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie serta para pengurus KADIN Indonesia. Satu hari sebelumnya juga hadir dari Mabes Polri, Gubernur BI, Ketua OJK, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo.

Ketua DPR RI ke-15 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, tekanan eksternal memang masih tinggi. Rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, sementara pasar saham mengalami volatilitas akibat kombinasi sentimen global, ketegangan geopolitik, arus modal, dan kekhawatiran investor terhadap tata kelola pasar. Namun, fondasi ekonomi nasional tetap memiliki daya tahan. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 masih sebesar USD146,3 miliar atau setara 5,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional. Inflasi September 2026 juga terkendali sebesar 3,28 persen secara tahunan dan masih berada dalam sasaran Bank Indonesia.

“Jangan biarkan tekanan pasar berubah menjadi kepanikan ekonomi. Indikator kepercayaan konsumen masih berada pada zona optimistis di angka 118,1. Kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sementara rasio kecukupan modal perbankan berada di level kuat, yakni 24,10 persen. Artinya, kegiatan ekonomi kita masih berjalan. Yang dibutuhkan adalah respons yang tepat dan konsisten,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera diperkuat. Pertama, Bank Indonesia perlu melanjutkan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi yang terukur, pendalaman pasar valas domestik, optimalisasi instrumen lindung nilai, serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara mitra. Kebijakan ini harus dikombinasikan dengan upaya menarik devisa hasil ekspor agar tetap berada dalam sistem keuangan nasional.

Kedua, pemerintah perlu menjaga daya beli melalui pengendalian harga pangan, kelancaran distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan percepatan belanja negara yang produktif. Daya beli tidak cukup dijaga dengan bantuan jangka pendek, tetapi harus diperkuat melalui penciptaan lapangan kerja, kepastian usaha, dan peningkatan produktivitas sektor riil.

“Langkah berikutnya, penguatan pasar modal harus menjadi agenda bersama. Transparansi kepemilikan saham, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, peningkatan kualitas emiten, serta perlindungan investor ritel harus dilakukan tanpa kompromi. Pasar modal yang sehat bukan hanya tempat mencari dana, melainkan cermin kepercayaan terhadap masa depan perekonomian nasional,” papar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, langkah keempat, dunia usaha perlu diberi kepastian regulasi, kemudahan investasi, akses pembiayaan, dan insentif untuk meningkatkan ekspor serta substitusi impor. Pelaku UMKM dan industri padat karya juga harus menjadi prioritas karena keduanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan langsung menopang konsumsi masyarakat.

“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten, penegakan hukum yang jelas, dan komunikasi otoritas fiskal dan moneter yang terbuka. Kalau kepastian itu terjaga, pelaku usaha akan lebih berani berinvestasi dan memperluas kegiatan usahanya. Indonesia punya pasar domestik yang besar, sumber daya melimpah, dan tenaga kerja produktif. Semua kekuatan tersebut harus kita manfaatkan agar optimisme ekonomi benar-benar terasa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet.