22 November 2026

Opini

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam perjalanan hidup, kita berjumpa dengan banyak orang. Ada yang datang sekadar menyapa, ada yang berjalan bersama untuk sementara, dan ada pula yang memilih tetap berdiri di samping kita justru ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Bagi saya, Andi Arief adalah sosok yang terakhir itu.

Andi bukan sekadar kawan. Dalam perjalanan panjang persahabatan dan perjuangan kami, saya telah menganggapnya sebagai abang sendiri meski kami seumuran. Seorang abang yang tidak hanya hadir pada saat keadaan baik, tetapi juga datang dan berdiri di samping saya ketika hidup memasuki masa-masa sulit.

Banyak liku yang telah kami lalui. Ada tawa, perdebatan, perjuangan, juga masa-masa ketika keadaan terasa begitu berat.

Saya masih mengingat ketika persoalan hukum akibat pasal karet ujaran kebencian menekan kehidupan saya. Dalam keadaan seperti itulah kita sering kali mengetahui siapa yang sungguh-sungguh hadir. Andi datang tanpa ragu.

Bukan semata sebagai kawan seperjuangan. Ia hadir sebagaimana seorang abang: menemani, menguatkan, dan mengingatkan saya bahwa tidak semua persoalan harus dihadapi sendirian.

Bagi saya, kehadiran semacam itu jauh lebih bermakna daripada seribu kata tentang persahabatan. Sebab persahabatan bukan hanya tentang berapa lama kita saling mengenal atau seberapa sering kita bertemu. Nilai sebuah persahabatan justru terasa ketika keadaan berubah dan dunia seolah tidak sedang berpihak kepada kita.

Siapa yang masih menghubungi? Siapa yang datang? Siapa yang memilih tetap berdiri di samping kita?

Andi memilih hadir.

Barangkali karena pengalaman itulah saya memandang Bab Terakhir Pelajaran Cinta bukan sekadar sebuah novel. Karya FX Rudy Gunawan dan Hasya Nindita ini berangkat dari perjalanan hidup Andi Arief, tentang tubuh yang perlahan menyerah, keluarga yang tidak menyerah, dan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan.

Di dalam kisah itu tersimpan pengalaman keluarga yang sangat kuat. Anak Andi bersedia mendonorkan sebagian hatinya. Sebuah perjalanan yang mempertemukan ketakutan dan harapan, risiko dan keberanian, serta rasa syukur dan pergulatan batin antara seorang ayah dan anak.

Bagi saya, kisah itu membuat kata “hadir” memperoleh makna yang jauh lebih dalam.

Ketika saya melewati masa sulit, Andi hadir untuk saya. Ketika Andi berada dalam salah satu masa paling menentukan dalam kehidupannya, keluarganya hadir untuk Andi. Bentuk kehadiran itu tentu berbeda, tetapi keduanya membawa saya pada sebuah pelajaran sederhana: pada akhirnya, manusia membutuhkan manusia lainnya.

Barangkali memang demikianlah cinta bekerja. Cinta tidak selalu hadir melalui kalimat-kalimat besar. Sering kali ia menemukan bentuknya yang paling nyata dalam kesediaan untuk menemani, merawat, menunggu, dan memberikan waktu.

Karena itu, ketika Bab Terakhir Pelajaran Cinta hadir di hadapan pembaca, saya merasa kisah ini layak mendapat ruang untuk dibaca dan direnungkan. Bukan semata karena di dalamnya ada perjalanan Andi Arief yang saya kenal sebagai sahabat, kawan seperjuangan, dan abang, melainkan karena kisah tersebut membawa kita pada sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sendiri: keluarga, waktu, harapan, kesempatan kedua, dan arti kehadiran.

Saya kira, begitulah sebaiknya kita mendekati novel ini. Membacanya perlahan, tanpa tergesa-gesa mencari kesimpulan, lalu membiarkan kisahnya berbicara kepada pengalaman kita masing-masing.

Siapa tahu, di antara halaman-halamannya, kita justru dipertemukan kembali dengan seseorang yang selama ini luput dari perhatian. Mungkin orang tua yang sudah lama tidak kita kunjungi, keluarga yang jarang kita peluk, sahabat lama yang belum sempat kita sapa, atau seseorang yang tidak meminta banyak selain sedikit waktu dan kehadiran kita.

Maka, jika ada sesuatu yang ingin saya titipkan kepada pembaca, sederhana saja: sempatkanlah membaca Bab Terakhir Pelajaran Cinta. Biarkan setiap pembaca menemukan sendiri makna yang mungkin tersimpan di dalamnya. Sebab boleh jadi, setelah halaman terakhir ditutup, yang tertinggal bukan semata kisah tentang Andi dan keluarganya, melainkan sebuah pertanyaan untuk diri kita sendiri: sudahkah kita sungguh-sungguh hadir bagi orang-orang yang kita cintai?

Pertanyaan itu membawa saya kembali kepada pengalaman saya sendiri.

Pada salah satu masa sulit dalam hidup saya, Andi memilih hadir.

Karena itulah catatan tentang novel ini pada akhirnya juga menjadi catatan tentang rasa terima kasih. Tentang sebuah persahabatan yang ditempa oleh perjalanan dan waktu, lalu tumbuh menjadi persaudaraan.

Terima kasih, Andi.

Bagi saya, engkau bukan sekadar sahabat atau kawan seperjuangan. Engkau adalah abang.

Dan jika Bab Terakhir Pelajaran Cinta mengajak kita merenungkan bagaimana cinta menemukan bentuknya dalam kehadiran, saya telah mengenal pelajaran itu melalui persahabatan kita.

Saya mengenalnya sebagai seorang abang yang memilih hadir ketika saya membutuhkannya.

Dia adalah Andi Arief.

Penulis : Y. Paonganan

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada yang menarik dari meningkatnya serangan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di media sosial. Serangan itu bukan hanya muncul dalam jumlah yang semakin banyak, tetapi juga membawa isu-isu lama yang sebelumnya sudah pernah beredar dan mendapat klarifikasi dari pihak Dasco.

Pertanyaannya, mengapa Dasco menjadi sasaran serangan sekarang? Apakah ini murni kritik terhadap seorang pejabat publik, atau ada kepentingan politik yang lebih besar di belakangnya?

Pertanyaan tersebut layak diajukan karena serangan terhadap Dasco semakin ramai bersamaan dengan menguatnya namanya dalam pembicaraan politik sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Dalam politik, momentum seperti ini tidak bisa dilepaskan dari perebutan pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Ketika seseorang mulai dianggap memiliki peluang menduduki posisi strategis, bukan tidak mungkin muncul kelompok yang merasa kepentingannya terancam.

Saya melihat ada pola yang perlu dicermati. Serangan terhadap Dasco menggunakan kembali pemberitaan lama, termasuk laporan Majalah Tempo yang mengaitkan namanya dengan dugaan bisnis judi online di Kamboja. Padahal, Dasco telah memberikan klarifikasi dan membantah keterlibatannya dalam bisnis tersebut.

Tentu saja, setiap media memiliki hak untuk melakukan investigasi dan masyarakat berhak mengkritisi pejabat publik. Namun, mengangkat kembali isu lama tanpa menghadirkan fakta baru, apalagi tanpa memberikan penjelasan mengenai klarifikasi yang pernah disampaikan, berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.

Di sinilah persoalannya. Kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik merupakan bagian penting demokrasi. Akan tetapi, jika sebuah isu terus diproduksi dan disebarkan dengan tujuan membangun kebencian, hal itu sudah berbeda dari kritik yang sehat.

Saya melihat tidak tertutup kemungkinan serangan terhadap Dasco memiliki hubungan dengan persaingan antarkelompok politik yang selama ini berkembang di sekitar kekuasaan.

Salah satu kelompok yang patut dicermati adalah kelompok yang sering disebut sebagai Geng Solo. Namun, dugaan keterlibatan kelompok tersebut tentu harus dibuktikan. Tidak tepat jika sebuah tuduhan langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menariknya, dalam perbincangan politik belakangan ini, muncul pula tudingan dari pihak-pihak tertentu yang menyebut Dasco sebagai sosok di balik skenario Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Tudingan seperti itu perlu diuji secara rasional. Jangan sampai persoalan hukum yang memiliki proses dan putusan lembaga peradilan justru dipelintir menjadi pertarungan politik antarkelompok.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian publik dan dibawa ke jalur hukum. Putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan tersebut merupakan perkara hukum yang harus dibaca berdasarkan isi putusan dan kewenangan masing-masing lembaga.

Karena itu, jika kemudian muncul spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri, hal tersebut tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan Dasco tanpa bukti yang jelas.

Menghubungkan Dasco dengan pengunduran diri Gibran hanya berdasarkan asumsi politik justru berpotensi mengaburkan persoalan yang sebenarnya.

Hal lain yang membuat saya tertarik adalah pola penyebaran serangan terhadap Dasco di media sosial.

Saya melihat ada indikasi serangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Istilah ini perlu dipahami sebagai penilaian terhadap pola komunikasi politik di ruang digital, bukan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi operasi terorganisasi.

Mengapa demikian?

Pertama, isu yang digunakan cenderung mengulang pemberitaan lama. Isu tersebut kemudian disebarkan kembali sehingga seolah-olah merupakan persoalan baru yang sedang terjadi.

Kedua, serangan diarahkan kepada figur yang sama. Dasco terus ditempatkan sebagai sasaran dengan berbagai tuduhan dan narasi negatif. Jika pola ini berlangsung secara bersamaan di banyak akun, perlu diteliti apakah terdapat koordinasi atau kesamaan kepentingan di balik penyebarannya.

Ketiga, muncul narasi yang berusaha membangun kesan bahwa Dasco merupakan ancaman bagi kelompok tertentu. Bahkan, namanya dikaitkan dengan berbagai persoalan politik yang belum tentu memiliki hubungan langsung dengannya.

Jika ketiga pola tersebut terus berlangsung, publik patut bertanya apakah ini benar-benar dinamika kritik masyarakat atau bagian dari strategi pembentukan opini.

Namun, untuk menyimpulkan adanya operasi politik yang terkoordinasi, diperlukan bukti lebih jauh, seperti pola waktu unggahan, hubungan antar akun, sumber pendanaan, jaringan penyebaran, dan kesamaan materi kampanye.

Dalam politik, seseorang tidak selalu diserang karena kesalahan yang dilakukannya. Ada kalanya seseorang menjadi sasaran karena pengaruh dan posisi strategis yang dimilikinya.

Dasco merupakan salah satu figur penting di lingkungan politik pemerintahan Prabowo. Posisi dan kedekatannya dengan pusat pengambilan keputusan membuat setiap langkah politiknya mendapat perhatian.

Ketika namanya mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti Gibran, tentu muncul dinamika baru. Peta kepentingan politik bisa berubah. Kelompok yang merasa memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan kekuasaan tentu akan memperhitungkan siapa saja figur yang berpotensi mengambil posisi strategis.

Dalam situasi seperti ini, serangan melalui media sosial dapat menjadi alat untuk melemahkan reputasi seseorang sebelum pertarungan politik benar-benar berlangsung.

Karena itu, tidak berlebihan jika publik mencermati kemungkinan adanya persaingan antara kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo dengan kelompok lain yang berada di sekitar Presiden Prabowo.

Tetapi sekali lagi, dugaan tersebut harus dibuktikan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dengan pihak-pihak yang dikritik, yakni membangun tuduhan tanpa dasar yang kuat.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Pergantian wakil presiden bukan hanya persoalan mengisi jabatan yang kosong. Keputusan tersebut juga menyangkut keseimbangan kekuasaan, hubungan antarpartai politik, dan masa depan koalisi pemerintahan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto menentukan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu diperhitungkan secara matang.

Salah satu pilihan yang mungkin muncul adalah mengambil kader Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sendiri. Namun, pilihan tersebut mengandung sejumlah konsekuensi politik yang patut dicermati.

Dalam sistem pemerintahan yang dibangun melalui dukungan banyak partai, posisi wakil presiden tidak hanya berfungsi sebagai pendamping presiden. Jabatan tersebut juga memiliki arti strategis dalam menjaga komunikasi politik dan membangun keseimbangan di antara kekuatan yang mendukung pemerintahan.

Saya mencermati, apabila Prabowo mengambil wakil presiden dari Gerindra, keputusan itu berpotensi menimbulkan pertanyaan dari partai-partai pendukung pemerintah yang tidak memperoleh representasi pada posisi strategis tersebut.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, melainkan bagaimana Prabowo menjaga rasa kebersamaan di antara partai-partai yang selama ini ikut menopang pemerintahannya.

Keinginan Prabowo untuk memperkuat posisi politik Gerindra menjelang Pilpres 2029 tentu dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Sebagai ketua umum sekaligus pendiri Gerindra, Prabowo memiliki kepentingan untuk memastikan partainya tetap menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan.

Namun, persoalannya, pemerintahan tidak hanya dibangun oleh satu partai. Ada Golkar, PAN, Demokrat, dan sejumlah kekuatan politik lain yang ikut berada dalam barisan pendukung Prabowo.

Jika posisi wakil presiden juga diberikan kepada kader Gerindra, muncul pertanyaan mengenai ruang politik yang tersisa bagi partai-partai lain. Apalagi, para elite partai tentu memiliki kepentingan untuk menjaga pengaruh dan posisi politik masing-masing.

Partai yang merasa kepentingannya tidak terakomodasi bisa saja mulai menghitung ulang hubungan politiknya dengan Gerindra. Bukan berarti mereka langsung keluar dari pemerintahan, tetapi hubungan koalisi bisa berubah menjadi lebih transaksional.

Dalam politik, dukungan tidak selalu bersifat permanen. Kepentingan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan perhitungan menghadapi pemilu berikutnya.

Ada persoalan lain yang juga perlu diperhitungkan. Jika presiden dan wakil presiden sama-sama berasal dari Gerindra, persepsi mengenai dominasi satu partai dalam pemerintahan bisa semakin menguat.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi bahan kritik bagi politisi dari partai lain, terutama mereka yang merasa tidak memiliki kader pada posisi-posisi strategis pemerintahan.

Serangan politik bisa muncul dengan narasi bahwa pemerintahan Prabowo semakin terkonsentrasi pada kepentingan Gerindra. Kritik seperti ini mungkin tidak langsung menggoyahkan pemerintahan, tetapi dapat memengaruhi hubungan antarpartai dalam jangka panjang.

Apalagi, menjelang Pilpres 2029, setiap partai tentu akan mulai mempersiapkan posisi tawar politiknya. Mereka tidak ingin hanya menjadi pendukung pemerintahan tanpa memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan dan masa depan koalisi.

Di sinilah Prabowo perlu membedakan kepentingan memperkuat partai dengan kepentingan menjaga pemerintahan.

Gerindra memang membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya. Namun, konsolidasi partai tidak harus selalu dilakukan dengan menempatkan kader sendiri pada setiap posisi strategis.

Menurut saya, salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah memilih figur dari partai politik yang belum memiliki representasi kuat dalam pemerintahan, dengan tetap memperhatikan konfigurasi koalisi dan ketentuan perundang-undangan.

Wakil presiden dari partai lain berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara Prabowo dan kekuatan politik di luar Gerindra. Dengan demikian, posisi wakil presiden dapat memberikan nilai tambah dalam menjaga hubungan antarkekuatan politik.

Tentu saja, asal partai bukan satu-satunya ukuran. Integritas, kapasitas, pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi, dan komitmen terhadap agenda presiden juga harus menjadi pertimbangan.

Namun, dari sisi politik, memberikan ruang kepada partai lain dapat menjadi pesan bahwa pemerintahan Prabowo tidak dibangun untuk kepentingan satu kelompok saja.

Langkah tersebut juga dapat mengurangi potensi munculnya kecemburuan politik di antara partai pendukung pemerintah.

Perkembangan politik beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa kemungkinan kader Gerindra mengisi posisi wakil presiden memang menguat.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada 15 November 2026 menyampaikan bahwa partai-partai koalisi mendukung figur dari Gerindra. Sejumlah nama kader Gerindra yang mulai diperbincangkan antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.

Sikap tersebut memperlihatkan adanya dukungan politik dari sejumlah pimpinan partai. Namun, dukungan pada tahap pembicaraan koalisi tetap perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika politik yang dapat berkembang.

Prabowo juga harus mempertimbangkan bahwa kepentingan partai-partai pendukung hari ini belum tentu sama dengan kepentingan mereka menjelang Pilpres 2029.

Jika seluruh kekuatan politik merasa memperoleh ruang dan penghargaan yang proporsional, hubungan koalisi memiliki landasan untuk dipertahankan. Sebaliknya, jika ada partai yang merasa terus berada di pinggir kekuasaan, bukan tidak mungkin mereka mulai membangun pilihan politik sendiri.

Dalam politik nasional, perubahan arah dukungan bisa terjadi ketika kepentingan masing-masing partai mulai berhadapan.

Karena itu, mengambil kader Gerindra sebagai wakil presiden tidak cukup hanya dilihat dari keuntungan konsolidasi internal partai. Keputusan tersebut juga harus dihitung berdasarkan dampaknya terhadap hubungan dengan partai-partai lain.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan. MPR kemudian memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Artinya, Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan arah proses pengisian jabatan tersebut. Akan tetapi, kewenangan konstitusional itu juga membawa tanggung jawab politik untuk mempertimbangkan kepentingan pemerintahan secara luas.

Menurut saya, tantangan Prabowo bukan hanya menemukan sosok yang dipercaya dan sejalan dengan agenda politiknya. Tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar partai-partai pendukung tidak merasa kehilangan tempat dalam pemerintahan.

Jangan sampai upaya memperkuat Gerindra justru memunculkan persoalan baru dalam hubungan politik dengan partai-partai koalisi.

Prabowo perlu menghitung bahwa Pilpres 2029 bukan hanya urusan Gerindra. Jika ingin mempertahankan dukungan politik yang luas, komunikasi dan pembagian ruang politik dengan partai lain juga harus menjadi perhatian.

Pada akhirnya, wakil presiden pengganti Gibran bukan hanya soal siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau siapa yang paling dipercaya Gerindra.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pilihan tersebut mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat pemerintahan, dan mempertahankan hubungan politik dengan seluruh kekuatan pendukungnya.

Sebab, membesarkan partai sendiri merupakan kepentingan politik, tetapi menjaga keutuhan koalisi merupakan pekerjaan pemerintahan. Keduanya tidak selalu berjalan pada arah yang sama.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 meninggalkan kekosongan jabatan wakil presiden. Keputusan itu berlangsung di tengah bergulirnya usul Hak Menyatakan Pendapat di DPR terkait persyaratan pendidikannya. Dalam keterangan pers, Presiden Prabowo menghubungkan keputusan tersebut dengan putusan hukum mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional. Perhatian publik kini beralih kepada sosok yang akan mendampingi Presiden melanjutkan pemerintahan.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Yusril Ihza Mahendra. Nama-nama itu beredar dalam pemberitaan dan pembicaraan publik. Pengisian jabatan tetap harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional: Presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya.

Bursa tersebut juga mulai memperoleh tanggapan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, jaringan aktivis lintas generasi yang menyatakan dukungan kepada Dasco. Saya memandang dukungan ini sebagai sumbangan masyarakat sipil untuk menilai kepemimpinan yang dibutuhkan negara.

Saya sejalan dengan dukungan Prodem. Argumentasi yang mereka kemukakan dapat diperluas melalui pengalaman konkret Dasco, sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara kecakapan politik seorang tokoh dan manfaat yang mungkin dihasilkannya dalam pemerintahan.

Pertimbangan Prodem

Melalui Ketua Majelisnya, Iwan Sumule, Prodem mengemukakan tiga pertimbangan. Pertama, Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas partai, golongan, dan generasi serta membantu menyelesaikan kebuntuan. Kedua, hubungan perjuangan, keselarasan visi, dan loyalitasnya kepada Prabowo dinilai mendukung soliditas kepemimpinan. Ketiga, Prodem menilai Dasco memiliki kecakapan politik dan operasional untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, dan gejolak sosial.7

Ketiga pertimbangan itu menyentuh kebutuhan pemerintahan akan kepercayaan dan kemampuan bekerja bersama. Saya ingin menambahkan enam alasan yang memperjelas nilai kemampuan tersebut bagi rakyat.

1 Membawa kesulitan rakyat ke pusat keputusan

Kedekatan dengan Presiden mempunyai nilai publik ketika menjadi jalan bagi persoalan masyarakat untuk memperoleh perhatian dan penyelesaian. Dasco pernah memperlihatkan sebagian fungsi itu dalam persoalan distribusi LPG pada Februari 2025.

Menurut keterangannya yang dimuat Sekretariat Negara, ia meminta waktu bertemu Prabowo pada malam 3 Februari untuk menyampaikan kesulitan masyarakat mendapatkan LPG. Komunikasi tersebut diikuti instruksi Presiden pada 4 Februari agar pengecer kembali dapat berjualan, sementara penertiban dilaksanakan secara bertahap.

Saya melihat pengalaman ini sebagai modal penting bagi seorang wakil presiden. Presiden memerlukan pendamping yang mampu menyampaikan akibat kebijakan sebagaimana dialami masyarakat. Kepercayaan yang telah terbentuk dapat membantu informasi yang tidak menyenangkan tetap sampai ke meja keputusan. Dengan cara itulah keselarasan hubungan kerja yang ditekankan Prodem memperoleh manfaat konkret: membuka jalan bagi koreksi sebelum kesulitan rakyat berlangsung semakin lama.

2 Mengubah aspirasi menjadi keputusan kelembagaan

Kemampuan merangkul berbagai pihak perlu dilanjutkan dengan kemampuan menyelesaikan proses pengambilan keputusan. Pengalaman Dasco dalam pembahasan ketenagakerjaan memberikan contoh mengenai pekerjaan tersebut.

Pada 5 Oktober 2026, ia memimpin pengambilan keputusan tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama Komisi IX dan pemerintah. Sehari kemudian, DPR menyetujui rancangan itu menjadi undang-undang. Dasco bersama pimpinan DPR lainnya kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada massa pekerja yang mengawal proses pembahasan.

Pengesahan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan parlemen, dengan aspirasi pekerja sebagai bagian dari prosesnya. Peran Dasco memperlihatkan pengalaman dalam menghubungkan tuntutan sosial dengan keputusan negara. Ini relevan bagi agenda kedaulatan ekonomi, yang pelaksanaannya memerlukan pertemuan kepentingan pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah. Saya menilai kemampuan membawa pembicaraan menuju keputusan sebagai salah satu modalnya untuk membantu Prabowo menjalankan perubahan. Manfaat undang-undang tersebut selanjutnya tetap perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang baik.

3 Menjaga komunikasi melampaui batas partai

Pemerintahan memerlukan saluran komunikasi yang tetap bekerja ketika pandangan politik berbeda. Hubungan seperti ini memungkinkan persoalan dibicarakan dan kesepakatan dicari tanpa meniadakan perbedaan.

Dalam penjelasannya kepada publik pada Agustus 2025, Dasco menyampaikan bahwa ia membawa pesan Prabowo kepada Megawati Soekarnoputri terkait Kongres PDI Perjuangan. Pertemuan itu juga mencakup komunikasi mengenai persoalan pemilu, sebagaimana dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Contoh ini memberikan isi konkret pada penilaian Prodem mengenai kemampuan Dasco menjadi penghubung politik. Kepercayaan dari Presiden berjalan bersama tersedianya komunikasi dengan kekuatan di luar partainya. Bagi saya, kemampuan menjaga percakapan semacam itu penting untuk mengurangi kebuntuan dan mempertahankan ruang kerja sama dalam urusan negara. Jika mendapat amanah sebagai wakil presiden, modal tersebut dapat digunakan untuk membangun dukungan terhadap kebijakan melalui penjelasan dan perundingan yang terbuka.

4 Menghubungkan program nasional dengan kebutuhan desa

Keberhasilan program nasional ditentukan pula oleh kemampuan memahami persoalan pelaksanaannya. Rancangan yang baik perlu menyesuaikan diri dengan keadaan desa, kemampuan pelaksana, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam audiensi dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia pada 4 November 2025, Dasco membahas masukan mengenai MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Persoalannya konkret: pengadaan tanah untuk gerai koperasi, keberlanjutan usaha, dan keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok MBG agar perputaran ekonomi berlangsung di desa.11

Audiensi tersebut menunjukkan keterlibatan dalam menerima dan membawa persoalan pelaksanaan ke tingkat pembahasan kebijakan. Pengalaman ini dapat menjadi dasar bagi penugasan yang lebih terarah sebagai wakil presiden. Dasco dapat membantu mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana untuk menyelesaikan hambatan sesuai kewenangan masing-masing. Dalam agenda memperkuat ekonomi rakyat, perhatian terhadap persoalan semacam ini menentukan apakah program benar-benar membuka kesempatan bagi produsen dan usaha setempat.

5 Menindaklanjuti tuntutan publik dengan pembenahan yang terbuka

Stabilitas pemerintahan perlu dibangun melalui kemampuan menanggapi persoalan yang disuarakan masyarakat. Ketika kritik memperoleh tindak lanjut yang dapat diketahui publik, hubungan antara negara dan warga mempunyai kesempatan untuk diperbaiki.

Pada 5 September 2025, Dasco mengumumkan keputusan konsultasi pimpinan DPR dan fraksi sebagai respons terhadap tuntutan 17+8. Keputusan itu mencakup penghentian tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September, dengan pengecualian menghadiri undangan kenegaraan.12

Peristiwa ini merupakan hasil keputusan kolektif yang disampaikan Dasco kepada masyarakat. Bagi saya, pelajarannya adalah perlunya membawa tanggapan terhadap kritik ke dalam keputusan yang dapat diperiksa. Pengalaman tersebut memperkuat harapan agar penugasannya sebagai wakil presiden disertai sasaran, tenggat, dan laporan kemajuan yang jelas. Kemampuan konsolidasi akan mempunyai arti lebih besar ketika masyarakat dapat mengetahui apa yang sudah diperbaiki dan apa yang masih harus diselesaikan.

6 Membuka jalan bagi pembaruan agraria yang diperjuangkan rakyat

Contoh yang sangat berarti adalah hubungan Dasco dengan Konsorsium Pembaruan Agraria. Sejak berdiri pada 1994, KPA memperjuangkan reforma agraria sejati. Cita-cita tersebut menyangkut perubahan ketimpangan penguasaan tanah, penyelesaian konflik, dan penguatan kehidupan ekonomi rakyat. Perjuangan panjang itu membutuhkan saluran politik agar aspirasi memperoleh keputusan yang mengikat.13,17

Pada 11 Agustus 2026, Dasco mempertemukan KPA, pimpinan DPR lainnya, dan sejumlah kementerian untuk membahas konflik agraria yang mendesak. Menurut catatan KPA, ia mengakui bahwa Pansus yang telah dibentuk belum menghasilkan kemajuan memadai. Pertemuan tersebut kemudian menyepakati dorongan pembentukan UU Pengaturan Reforma Agraria sebagai langkah untuk mengatasi kebuntuan.14

Kesepakatan itu memperoleh tindak lanjut. Enam minggu kemudian, pada 22 September 2026, DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Dasco. Peraturan tersebut kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 30 September 2026 sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.15,16

Rangkaian ini memperkuat penilaian Prodem mengenai kemampuan Dasco membantu menyelesaikan kebuntuan. Ia ikut mempertemukan organisasi rakyat dengan pengambil keputusan dan memimpin tahapan penting agar pembicaraan memperoleh hasil kelembagaan. Pengakuan atas perannya berjalan bersama penghargaan kepada KPA, organisasi tani, pemerintah, dan anggota DPR yang mengerjakannya.

KPA sendiri menyambut pengesahan tersebut sekaligus menekankan pentingnya pelaksanaan yang benar-benar menghadirkan keadilan agraria. Saya melihat di sinilah relevansi pengalaman itu bagi jabatan wakil presiden: kemampuan membangun kesepakatan perlu dilanjutkan dengan pengawalan agar keputusan menghasilkan perubahan di lapangan. Negara membutuhkan pemimpin yang bersedia membuka akses bagi pengetahuan dan pengalaman masyarakat sipil, lalu membantu menerjemahkannya menjadi tindakan.17

Dukungan dengan tanggung jawab yang jelas

Keenam pengalaman tersebut memperjelas alasan saya sejalan dengan Prodem. Kemampuan merangkul, hubungan kerja dengan Presiden, dan kecakapan menyelesaikan persoalan mempunyai pijakan dalam kegiatan yang dapat ditelusuri. Saya melihatnya sebagai modal yang layak diberi tanggung jawab lebih besar.

Nilai tambah penempatan Dasco sebagai wakil presiden harus diwujudkan melalui pembagian kerja yang jelas. Sesuai penugasan Presiden, ia dapat mengawal penyelesaian hambatan lintas kementerian, memastikan tindak lanjut atas keluhan masyarakat, dan melaporkan kemajuan pelaksanaan program. Dengan demikian, pengalaman menghubungkan berbagai pihak dapat berkembang menjadi tanggung jawab yang lebih langsung atas hasil pemerintahan.

Dukungan masyarakat sipil juga perlu terus hidup dalam bentuk masukan dan pengawasan. Hubungan yang erat dengan Presiden harus memungkinkan penyampaian informasi yang jujur, termasuk ketika sebuah kebijakan memerlukan perbaikan. Kepatuhan kepada konstitusi, penghormatan terhadap hukum, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari kekuatan pemerintahan yang ingin kita bangun.

Atas dasar itu, saya mendukung Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional. Dukungan Prodem telah memberi pijakan penting bagi pembicaraan ini. Pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat harapan saya bahwa Dasco dapat membantu Prabowo membangun pemerintahan yang mampu menyelesaikan persoalan rakyat, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk.id,Jakarta – Penyadapan bukan lagi keajaiban teknologi. Kemampuan mendengarkan percakapan orang lain secara diam-diam, merekam komunikasi, bahkan mengakses kehidupan pribadi seseorang dari jarak jauh, bukan lagi sesuatu yang mengejutkan di zaman digital.

Yang mengejutkan justru ketika teknologi tersebut digunakan secara melawan hukum oleh orang-orang yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum.

Apalagi jika yang diduga melakukannya adalah seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menggunakan fasilitas resmi kepolisian dan melibatkan sejumlah perwira tinggi dalam struktur komandonya.

Lebih mengejutkan lagi apabila sasaran penyadapan tersebut bukan orang-orang yang sedang diselidiki karena dugaan tindak pidana, melainkan Presiden Republik Indonesia, para politisi, tokoh masyarakat sipil, jurnalis, aktivis, dan pengusaha.

Di sinilah persoalan penyadapan berubah menjadi skandal kekuasaan.

Sebab, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah pertama-tama merupakan pelanggaran terhadap hak privasi manusia. Tetapi persoalannya tidak berhenti di sana.

Ketika seseorang dengan sengaja mengumpulkan informasi rahasia orang lain melalui tindakan melawan hukum, patut dipertanyakan untuk apa informasi tersebut dikumpulkan. Apakah akan digunakan untuk menekan, mengancam, memeras, memanipulasi, atau melakukan tindakan melawan hukum lainnya?

Dengan demikian, penyadapan ilegal bukan hanya dapat merupakan tindak pidana yang sudah terjadi, melainkan juga patut diselidiki sebagai kemungkinan pintu masuk menuju kejahatan berikutnya.

Inilah alasan mengapa dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah perwira tinggi Polri, sebagaimana berkembang dalam pemberitaan dan tuduhan publik, tidak cukup ditangani sebagai sekadar perkara penyalahgunaan perangkat penyadapan.

Kebenaran tuduhan, identitas pihak yang bertanggung jawab, dan tujuan operasi tentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang independen.

Namun, apabila cakupan sasaran dan penggunaan fasilitas negara tersebut terbukti, kita berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih besar, lebih serius, karena menyentuh tiga kepentingan mendasar sekaligus: keamanan penyelenggaraan negara, integritas demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Karena itulah diperlukan tiga mekanisme penyelidikan yang bekerja secara paralel, dengan mandat berbeda, tetapi saling melengkapi.

PERTAMA, Makar: Menyelidiki Dugaan Kejahatan terhadap Presiden dan Keamanan Negara

Presiden Republik Indonesia bukan sekadar seorang pejabat publik. Ia adalah kepala negara, kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi, dan pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.

Karena itu, penyadapan ilegal terhadap Presiden oleh aparat negara sendiri memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius daripada pelanggaran privasi biasa.

Penyadapan terhadap komunikasi Presiden dapat membuka informasi mengenai kebijakan strategis, hubungan diplomatik, keputusan keamanan, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Apabila informasi semacam itu dikumpulkan tanpa kewenangan yang sah, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memerintahkannya, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.

Apakah informasi tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan Presiden? Untuk menekan atau mengendalikan kepala pemerintahan? Atau bahkan menjadi bagian dari rencana untuk mengganggu penyelenggaraan kekuasaan negara?

Pertanyaan-pertanyaan ini membuka kemungkinan penyelidikan terhadap tindak pidana yang lebih serius, termasuk dugaan makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur-unsur hukumnya.

Benar, penyadapan terhadap Presiden tidak otomatis merupakan makar. Tetapi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden oleh aparat negara sendiri tidak boleh diselidiki hanya sebagai pelanggaran prosedur.

Karena terduga pelaku berada pada tingkat tertinggi dalam institusi kepolisian, penanganannya memerlukan mekanisme yang memiliki independensi dan kredibilitas kuat.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) independen melalui Keputusan Presiden, yang bekerja bersama penyidik dan penuntut umum sesuai kewenangan masing-masing. Penunjukan jaksa atau tim penuntutan khusus juga dapat dipertimbangkan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Tim tersebut harus mampu menelusuri rantai komando, mengamankan bukti, memeriksa aliran informasi, dan mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian.

Termasuk kemungkinan keterlibatan mantan pejabat negara atau pihak lain yang diduga menerima, memerintahkan, atau memanfaatkan hasil penyadapan, sepanjang terdapat bukti yang menjadi dasar pemeriksaannya.

Penyelidikan tidak boleh berhenti pada operator, perangkat, atau pejabat yang memberikan perintah teknis.

Yang harus ditemukan adalah pusat pengambilan keputusan, tujuan operasi, dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari informasi rahasia tersebut.

KEDUA, Demokrasi: Membongkar Dugaan Penyalahgunaan Penyadapan untuk Kepentingan Politik

Demokrasi hanya dapat bekerja secara sehat apabila kompetisi politik berlangsung secara jujur dan adil.

Partai politik, anggota parlemen, pejabat publik, dan kelompok oposisi harus memiliki kebebasan untuk menyusun strategi, menyampaikan pandangan, serta melakukan komunikasi politik tanpa ancaman pengawasan ilegal oleh aparat negara.

Apabila perangkat penyadapan negara digunakan untuk mengumpulkan informasi rahasia para politisi, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran terhadap hak pribadi mereka.

Yang terancam adalah integritas proses demokrasi.

Informasi rahasia dapat digunakan untuk mengetahui strategi politik, membaca arah koalisi, memengaruhi pengambilan keputusan, atau mencari kelemahan seseorang untuk dijadikan alat tekanan.

Dalam keadaan demikian, kompetisi politik berpotensi berubah menjadi hubungan kekuasaan yang timpang: satu pihak menguasai rahasia pihak lain melalui fasilitas negara.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penyadapan tersebut memiliki hubungan dengan proses pemilihan umum, pembentukan koalisi, pengambilan keputusan parlemen, atau upaya mengendalikan kekuatan politik tertentu.

Karena persoalannya menyangkut penyelenggaraan demokrasi dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan negara, DPR perlu menggunakan fungsi pengawasannya secara sungguh-sungguh.

Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR patut dipertimbangkan untuk menyelidiki kemungkinan penggunaan perangkat negara dalam operasi pengawasan politik yang melanggar hukum.

Pansus tersebut harus bekerja dengan mandat yang jelas, menguji kebijakan dan pertanggungjawaban penyelenggara negara, serta membuka hasil penyelidikannya kepada masyarakat sejauh tidak mengganggu proses pidana dan perlindungan informasi pribadi.

Pengalaman skandal Watergate di Amerika Serikat (1972) memperlihatkan pentingnya pengawasan parlemen dan keterbukaan publik dalam mengungkap penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, Pansus Angket bukan pengganti penyidikan pidana. Ia diperlukan untuk menjawab pertanyaan politik dan kelembagaan yang mungkin tidak seluruhnya terjangkau oleh pembuktian unsur tindak pidana.

Sebab, suatu tindakan dapat menimbulkan kerusakan terhadap demokrasi yang jauh lebih luas daripada perbuatan pidana yang akhirnya dapat dibuktikan di pengadilan.

KETIGA, Pelanggaran HAM: Mengungkap Pelanggaran HAM dan Memulihkan Hak Korban Sipil

Lapisan ketiga menyangkut sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia merdeka: hak untuk memiliki ruang pribadi yang tidak boleh dimasuki secara sewenang-wenang oleh kekuasaan.

Jurnalis, aktivis masyarakat sipil, tokoh organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pengusaha bukanlah objek pengawasan negara hanya karena pandangan, pekerjaan, hubungan sosial, atau aktivitas mereka dianggap menarik bagi pemegang kekuasaan.

Mereka adalah warga negara yang hak-hak dasarnya wajib dilindungi.

Penyadapan ilegal terhadap mereka merupakan persoalan hak asasi manusia.

Bagi jurnalis, penyadapan dapat membahayakan kerahasiaan sumber berita dan kebebasan pers.

Bagi aktivis, penyadapan dapat menimbulkan intimidasi serta menghambat kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat.

Bagi pengusaha, informasi rahasia yang diperoleh secara ilegal dapat disalahgunakan untuk tekanan ekonomi, persaingan usaha yang tidak sehat, atau pemerasan.

Tetapi kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya diukur dari kerugian yang telah terjadi.

Masyarakat yang merasa setiap percakapannya mungkin diawasi secara ilegal akan kehilangan salah satu syarat utama kehidupan merdeka: rasa aman dari campur tangan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Karena itu, penyelidikan terhadap lapisan ini harus melibatkan Komnas HAM sesuai kewenangannya, dengan dukungan ahli forensik digital independen.

Penyelidikan perlu mengidentifikasi siapa saja yang menjadi sasaran, apakah penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, bagaimana data mereka diperlakukan, serta apakah informasi yang diperoleh telah digunakan untuk tindakan merugikan.

Korban harus memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan, perlindungan, dan pemulihan hak sesuai ketentuan hukum.

Perangkat dan sistem penyadapan resmi yang diduga disalahgunakan juga harus diaudit secara menyeluruh.

Siapa yang memasukkan nomor sasaran? Siapa yang memberikan otorisasi? Kapan penyadapan dilakukan? Siapa yang mengakses rekaman? Apakah data disalin, dipindahkan, diserahkan kepada pihak lain, atau dihapus?

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dan yang tidak kalah penting, penyelidikan tidak boleh justru mengulangi pelanggaran terhadap korban dengan membuka percakapan atau informasi pribadi mereka kepada publik tanpa dasar yang sah.

Negara harus mengungkap pelanggaran privasi tanpa melakukan pelanggaran privasi yang baru.

MENGAPA HARUS TIGA TIM?

Karena satu operasi penyadapan dapat melahirkan persoalan hukum, politik, dan HAM yang berbeda.

Penyidikan pidana bertugas menemukan perbuatan melawan hukum, pelaku, motif, dan pertanggungjawaban pidananya.

Penyelidikan politik melalui DPR bertugas mengungkap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban penyelenggara negara, dan kerusakan terhadap mekanisme demokrasi.

Penyelidikan HAM bertugas mengidentifikasi pelanggaran hak warga, dampaknya terhadap korban, serta langkah perlindungan dan pemulihan yang diperlukan.

Ketiganya tidak dapat saling menggantikan.

Penyidikan pidana saja mungkin tidak cukup menjawab seluruh persoalan pertanggungjawaban politik. Pengawasan parlemen tidak memiliki fungsi untuk menggantikan pembuktian pidana. Sementara penyelidikan HAM diperlukan agar perhatian terhadap perebutan kekuasaan tidak membuat korban sipil terlupakan.

Itulah sebabnya tiga mekanisme tersebut perlu bekerja secara bersamaan, dengan kewenangan masing-masing yang jelas dan koordinasi yang menjaga keutuhan bukti.

Tidak diperlukan tiga penyidikan pidana yang saling bersaing. Yang diperlukan adalah tiga jalur pengungkapan dan pertanggungjawaban yang saling menguatkan.

Bukti yang sama mungkin diperlukan oleh lebih dari satu tim. Karena itu harus ada prosedur pengamanan, pengujian, dan pertukaran informasi yang sah agar penyelidikan tidak saling mengganggu.

Masyarakat juga perlu memperoleh laporan perkembangan secara berkala, tanpa mengorbankan kerahasiaan penyidikan, hak korban, maupun asas praduga tak bersalah.

Tujuannya bukan menciptakan kegaduhan politik atau membangun pengadilan opini.

Tujuannya memastikan bahwa tidak ada dimensi persoalan yang sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan.

MENEMUKAN TUJUAN DI BALIK PENYADAPAN

Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang harus menjadi benang merah seluruh penyelidikan:

Jika penyadapan tidak dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, untuk apa informasi rahasia itu dikumpulkan?

Pertanyaan ini sangat penting karena penyadapan ilegal dapat memiliki dua dimensi sekaligus.

Pertama, tindakan penyadapan itu sendiri dapat merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Kedua, informasi yang diperoleh dapat digunakan atau dipersiapkan untuk tindakan melawan hukum berikutnya.

Dengan demikian, penyelidikan tidak boleh berhenti ketika berhasil menemukan siapa yang mengoperasikan perangkat penyadapan.

Penyelidikan harus bergerak lebih jauh: menelusuri perintah, motif, aliran informasi, penerima manfaat, dan kemungkinan penggunaan informasi tersebut untuk melakukan kejahatan lain.

Apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak di luar kepolisian, penyelidikan harus dapat menjangkaunya berdasarkan bukti, tanpa memandang jabatan yang pernah atau sedang disandang.

Sebaliknya, apabila tuduhan tertentu tidak terbukti, hal itu juga harus dinyatakan secara terbuka.

Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik pihak yang menuduh maupun pihak yang dituduh.

NEGARA TIDAK BOLEH MENGKHIANATI AMANAHNYA

Kepolisian memperoleh kewenangan penyadapan bukan karena negara menganggap kehidupan pribadi warga boleh diawasi sesuka hati.

Kewenangan tersebut diberikan secara terbatas untuk tujuan hukum yang sah, dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

Ketika kewenangan itu diduga digunakan di luar tujuan pemberiannya, persoalannya bukan semata-mata penyimpangan administratif. Ia menyangkut amanah kekuasaan.

Negara tidak boleh memberikan kewenangan kepada aparat untuk melindungi masyarakat, kemudian membiarkan kewenangan yang sama digunakan untuk mengancam hak masyarakat.

Karena itulah dugaan skandal penyadapan ini harus ditangani dengan kesungguhan yang sepadan dengan luasnya persoalan.

Satu skandal. Tiga kepentingan negara yang harus dilindungi. Tiga mekanisme pengungkapan yang harus bekerja.

Satu untuk menegakkan hukum dan mengungkap kemungkinan ancaman terhadap penyelenggaraan negara.

Satu untuk memastikan demokrasi tidak dikendalikan melalui penyalahgunaan informasi rahasia.

Satu untuk melindungi dan memulihkan hak asasi warga negara.

Ketiganya harus menjawab satu pertanyaan bersama: siapa yang menggunakan kekuasaan negara untuk mengumpulkan rahasia orang lain, dan untuk kepentingan apa?

Sebab, ukuran keberhasilan pengungkapan skandal ini bukan hanya berapa orang yang akhirnya dihukum.

Ukuran yang lebih besar adalah apakah negara mampu memastikan bahwa kewenangan yang diberikan untuk melindungi manusia tidak lagi dapat disalahgunakan untuk menguasai kehidupan manusia.

Peradaban tidak diukur dari kecanggihan negara dalam mendengarkan rahasia warganya, melainkan dari keluhuran moral negara dalam menghormati hak warganya untuk memiliki rahasia.

Penulis : Adhie M Massardi,Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM

MoneyTalk.id,Jakarta – Posisi cadangan devisa (cadev) Republik Indonesia (RI) menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso pada Oktober 2025 adalah sejumlah US146,8 miliar. Angka ini mengalami kenaikan sejumlah US$500 juta dibandingkan September 2026. Namun, posisi cadev ini lebih rendah US$3,2 miliar dibanding Oktober 2025. Dan, secara tahunan terdapat penurunan jumlah cadev sebesar 2,3 persen. Tidak seperti biasanya, cadev menjelang akhir tahun ini mengalami penurunan, ada apa?

Secara umum, sebenarnya cadev menurun itu tak apa-apa atau hal yang biasa saja dalam proses perekonomian. Yang terpenting, cadev digunakan untuk alokasi mendesak semisal untuk membayar utang luar negeri. Tapi, jika telah membayar utang terus berutang kembali (menambah utang) maka hal inilah yang patut dipertanyakan publik! Apalagi, jarang sekali data tahunan menunjukkan terjadinya penurunan cadev selama 10 tahun terakhir. Jangan sampai CAD tergerus atau sengaja digerus.

Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah ada kaitannya dengan transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor) dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) juga? Sebab, pada tahun 2025 CAD masih menunjukkan angka US$1,5 miliar atau 0,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PBD). Sedangkan, pada 2026 (triwulan II) CAD telah mencapai US$12,5 miliar atau 3,3% dari PDB. Gubernur BI Destry Damayanti harus menjelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik!

Penulis :Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk.id,Jakarta – Jokowi memang sudah meninggalkan Istana, tetapi warisan jejaring kekuasaannya masih ada. Prabowo kini menduduki istana, tapi tidak menguasai sepenuhnya instrumen dan aparat negara. Ini pelajaran penting dari terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan sejumlah jendral polisi. Ini soal seni berkuasa: bukan siapa pemegang kekuasaan, melainkan siapa pengendalinya.

Satu fakta ironis yang membuat skandal ini menarik. Prabowo baru saja memberikan kepercayaan kepada Jendral Listyo Sigit untuk mengepalai Kantor Staf Presiden (KSP), duduk di lingkaran paling dekat dengannya. Mantan Kapolri yang menjadi bagian penting dari arsitektur kekuasaan era Jokowi, dipertahankan di lingkaran terdalam pemerintahan Prabowo, sebagai simbolik “politik keberlanjutan”. Tapi justru di sini episentrum gempa tektonik politik terjadi. Ini kisah klasik pengkhianatan politik “orang dalam”.

Pernah terjadi di Jerman (Barat) di era perang dingin, 1974. Günter Guillaume, asisten pribadi Kanselir Willy Brandt, ternyata adalah agen rahasia Jerman Timur (Stasi). Brandt mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab politik atas skandal ini. Di Perancis, pada 1983-1986, skandal penyadapan terhadap 114 individu yang dianggap mengganggu kepentingan keamanan terungkap. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada aparat pelaku yang terkait dengan pemerintahan Presiden Mitterrand.

Di Amerika, Direktur FBI, J. Edgar Hoover, bisa memimpin FBI selama 48 tahun (1924-1972), dengan menyadap dan memata-matai delapan presiden Amerika, dari era Calvin Coolidge hingga Richard Nixon. Ia menyimpan X-files informasi perilaku dan kebijakan presiden yang sedang berkuasa untuk membangun pengaruh dan memperkuat posisinya. Menggunakan arsip rahasia untuk “menyandera” para presiden agar terus memakainya. Hoover tidak perlu menjadi presiden Amerika untuk punya kekuasaan politik. Ia cukup memiliki kuasa Informasi atas orang yang berkuasa.

Jendral Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo, dan elit politik lainnya, jelas sebagai proxy Jokowi. Ia diketahui dekat dengan walikota Jokowi saat menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Sejak itu karirnya melesat, menjadi ajudan Presiden Jokowi, Kabareskrim Polri, hingga Kapolri selama hampir enam tahun. Di era periode kedua Jokowi, kepolisian menjadi institusi politis, populer dengan julukan “partai coklat” (Parcok), Listyo adalah ketum-nya.

Relasi politik Prabowo-Jokowi, dari lawan menjadi kawan, diawali dengan rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Prabowo membutuhkan dukungan elektoral dan jaringan politik untuk Pilpres 2024. Jokowi ingin keberlanjutan dinasti dan perlindungan warisan kekuasaannya. Saat itu, keduanya memperoleh keuntungan dari perkongsian politik ini. Tetapi hubungan perkongsian semacam ini memiliki batas, bisa harmonis selama kepentingan keduanya masih selaras. Politik perkongsian bukan relasi ideologis atau sistemik, cuma untuk kepentingan sesaat dan bersifat predatori. Situasi segera berubah dari relasi simbiosis mutualis menjadi parasitis.

Selama dua tahun berkuasa Prabowo terjebak dalam skema politik “keberlanjutan”, harus mengakomodasi kepentingan Jokowi. Ia tidak sepenuhnya mampu mengendalikan jejaring kekuasaannya, bahkan lebih cilaka: ia dimata-matai. Syahwat kuasa Jokowi untuk membangun dinasti sangat tinggi. Pasca skandal penyadapan tidak perlu lagi berpura-pura teriak “hidup Jokowi” untuk menenggang rasa.

Prabowo harus berani membongkar tuntas seluruh rantai komando penyadapan. Mengungkap ke publik siapa memerintahkan dan menerima hasil sadapan? Untuk kepentingan apa dan siapa informasi dikumpulkan? Mengapa ada informasi dihapus?

Apakah skandal penyadapan ini menjadi momentum Prabowo untuk berani memutus politik keberlanjutan Jokowi? Dan menjadi perseteruan kekuasaan duo hopeng? Apakah ini pengkhianatan personal, atau masalah struktural, jaringan kekuasaan yang menolak tunduk pada pergantian pemerintahan? Ada kemungkinan yang lebih buruk: skandal ini jadi alasan untuk memperluas pengawasan politik, operasi intelijen, atau meningkatkan loyalitas aparat kepada presiden secara personal. Artinya, hanya memindahkan pusat pengawasan “Big Brother” dari satu patron ke patron lainnya?

Ada lima pelajaran penting dari skandal penyadapan ini. Pertama, polisi bukan pasukan pribadi penguasa, intelijen bukan perangkat untuk mengamankan kepentingan politik keluarga atau kelompok. Kedua, kewenangan penyadapan harus diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan, karena tindakan invasif terhadap hak privasi. Ketiga, reformasi kepolisian bukan sekadar mutasi pergantian pejabat, tapi perombakan kultur dan sistemik. Keempat, kebebasan pers dan berekspresi menyuarakan sikap kritis harus dijamin. Kelima, negara tidak boleh dikelola seperti perusahaan keluarga yang pegawainya harus loyal pada penguasa.

Keenam, pelajaran paling penting: ancaman terbesar bagi penguasa otokratik bukan datang dari oposisi, tapi dari orang lingkaran dekatnya.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi dalam dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi titik balik dalam peta kekuatan politik nasional. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut persoalan hukum di tubuh Polri, tetapi juga membuka pertanyaan besar tentang nasib kelompok yang selama ini dikenal dengan sebutan ‘Geng Solo’.

Nama Listyo Sigit selama ini kerap dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Joko Widodo (Jokowi). Hubungan keduanya sudah terjalin sejak Listyo menjabat Kapolresta Solo, ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. Kedekatan tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah Listyo dipercaya menduduki jabatan Kapolri pada masa pemerintahan Jokowi.

Listyo bahkan menjadi salah satu Kapolri dengan masa jabatan terpanjang dalam era pemerintahan Jokowi. Kepercayaan politik yang diberikan kepadanya memperlihatkan betapa penting posisi kepolisian dalam menopang stabilitas pemerintahan.

Kini, ketika Listyo terseret dalam dugaan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pertanyaan tentang kekuatan Geng Solo kembali mengemuka.

Saya melihat, Geng Solo mulai mengambil posisi tiarap. Mereka tentu sedang menghitung ulang langkah politik setelah salah satu figur penting yang selama ini dikaitkan dengan kelompok tersebut menghadapi persoalan hukum.

Penangkapan Listyo, apabila keterlibatannya terbukti melalui proses hukum, dapat mengubah keseimbangan kekuatan di lingkungan kepolisian. Sebab, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga jaringan, loyalitas, hubungan personal, dan pengaruh yang dibangun selama bertahun-tahun.

Persoalan ini semakin serius apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo melibatkan lebih banyak pihak. Ada pula informasi mengenai seorang menteri yang disebut terlibat dalam rapat yang diduga membahas operasi penyadapan tersebut. Keterlibatan siapa pun harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan dan tidak boleh berhenti pada dugaan atau isu politik.

Namun, jika benar terdapat pejabat negara yang menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara untuk melakukan operasi ilegal terhadap Presiden, persoalannya sudah melampaui persaingan politik biasa.

Penyadapan terhadap kepala negara tanpa dasar hukum merupakan persoalan serius. Presiden harus mengetahui siapa saja yang terlibat, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menyediakan fasilitas, dan apa tujuan operasi tersebut.

Saya menduga Presiden Prabowo sedang mempersiapkan langkah pembenahan yang lebih luas, termasuk kemungkinan membersihkan pengaruh Geng Solo dari lingkungan kabinet. Dugaan ini perlu dilihat sebagai pembacaan politik atas perkembangan yang terjadi, bukan kesimpulan bahwa seluruh pejabat yang dikaitkan dengan kelompok tersebut terlibat dalam perkara penyadapan.

Prabowo tentu tidak bisa membiarkan pemerintahan berjalan dengan dua matahari. Para menteri, pejabat tinggi, dan aparat negara harus bekerja berdasarkan mandat presiden serta kepentingan rakyat, bukan loyalitas kepada kekuasaan masa lalu.

Jika ada pejabat yang masih membawa kepentingan politik pemerintahan sebelumnya dan menggunakannya untuk menghambat kebijakan presiden, tentu harus dievaluasi. Apalagi jika ditemukan bukti adanya tindakan melawan hukum.

Selama pemerintahan Jokowi, jaringan kekuasaan yang dikaitkan dengan Solo memiliki pengaruh di berbagai lembaga negara. Pengaruh itu dibangun melalui hubungan politik, kedekatan personal, penempatan orang-orang kepercayaan, dan akses terhadap jabatan strategis.

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam peta kekuasaan tersebut. Karena itu, jika Listyo benar-benar terbukti terlibat dalam perkara penyadapan, Geng Solo berpotensi kehilangan salah satu sandaran penting di institusi Polri.

Artinya, mereka tidak lagi memiliki posisi dan pengaruh yang sama seperti sebelumnya. Pergeseran ini bisa berdampak pada jaringan yang selama ini merasa aman karena mempunyai hubungan dengan lingkaran kekuasaan.

Tetapi perlu diingat, kekuatan sebuah kelompok politik tidak hanya bergantung pada satu orang. Jaringan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tidak otomatis bubar hanya karena satu figur tersandung persoalan hukum.

Masih mungkin ada orang-orang yang bertahan di berbagai lembaga. Mereka bisa saja memilih diam, menjaga jarak, atau menunggu perkembangan politik berikutnya. Dalam politik, perubahan kekuasaan sering kali diikuti perubahan sikap orang-orang yang sebelumnya berada dalam satu barisan.

Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa pembenahan tidak berhenti pada pergantian pejabat di kepolisian. Jika memang ditemukan keterlibatan pejabat kementerian atau lembaga lain, semuanya harus diperiksa tanpa pandang bulu.

Peristiwa ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Presiden tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan melalui pernyataan politik. Ketegasan harus diwujudkan melalui tindakan hukum dan pembenahan kelembagaan.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan.

Pertama, mengusut tuntas dugaan penyadapan, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, penyandang dana, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat politik dari operasi tersebut.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap pejabat di kepolisian dan kabinet yang memiliki hubungan dengan perkara ini. Evaluasi harus berdasarkan bukti, bukan sentimen pribadi atau kepentingan kelompok.

Ketiga, memastikan tidak ada institusi negara yang menjadi alat politik kelompok tertentu. Kepolisian, intelijen, kementerian, dan lembaga negara harus bekerja untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk mempertahankan jaringan kekuasaan seseorang.

Publik juga perlu mengawasi agar proses hukum tidak berubah menjadi ajang balas dendam politik. Siapa pun yang tidak terbukti bersalah harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penangkapan Listyo Sigit Cs bisa menjadi awal melemahnya pengaruh Geng Solo dalam pemerintahan Prabowo. Namun, terlalu dini menyatakan kelompok tersebut sudah selesai. Perlu dilihat bagaimana perkembangan penyidikan, perubahan posisi pejabat, serta langkah politik yang akan diambil Presiden.

Bagi saya, persoalan utamanya bukan apakah Geng Solo masih kuat atau sudah melemah. Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah pemerintahan Prabowo benar-benar mampu melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan masa lalu.

Prabowo memiliki mandat untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Tidak boleh ada kelompok yang merasa lebih berkuasa daripada presiden, apalagi menggunakan institusi negara untuk kepentingan politik di luar hukum.

Jika dugaan penyadapan itu terbukti melibatkan jaringan kekuasaan tertentu, maka pembongkarannya harus dilakukan sampai ke akar. Jangan berhenti pada satu atau dua jenderal.

Rakyat ingin mengetahui siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan untuk kepentingan siapa operasi tersebut dilakukan.

Inilah momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh disandera oleh jaringan kekuasaan. Geng Solo boleh saja masih memiliki orang-orang dan pengaruh di berbagai tempat. Namun, tidak boleh ada lagi kelompok yang merasa memiliki negara.

Pada akhirnya, yang harus menang bukan Geng Solo, bukan kelompok Prabowo, dan bukan jaringan politik mana pun. Yang harus menang adalah hukum dan kepentingan rakyat Indonesia.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam politik, tidak semua langkah harus dilakukan secara terbuka. Ada kalanya sebuah partai justru memperoleh keuntungan politik dengan cara tidak terlihat berada di depan panggung. Sikap diam, pernyataan yang terukur, bahkan membiarkan partai lain mengambil inisiatif, bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan keadaan.

Situasi politik terkait polemik surat keterangan (Suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dibaca dari sudut pandang tersebut. Di tengah menguatnya desakan agar DPR menggunakan hak angket, Gerindra tampaknya memilih memainkan strategi yang lebih hati-hati.

PKS, PDIP dan Demokrat telah memperlihatkan dorongan politik agar persoalan ini dibawa ke parlemen melalui penggunaan hak angket. Langkah tersebut membuka ruang bagi DPR untuk meminta penjelasan pemerintah dan lembaga terkait mengenai persoalan Suket Gibran, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Agung yang menjadi perdebatan publik.

Namun, Gerindra sebagai partai utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya tidak ingin tampil sebagai pihak yang secara langsung mendorong hak angket. Di sinilah menariknya membaca sikap Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco tidak harus menjadi orang yang paling keras menyuarakan hak angket. Cukup dengan memberikan sinyal bahwa DPR memiliki hak konstitusional untuk menggunakan instrumen tersebut, Gerindra dapat memperlihatkan sikap yang berbeda. Mereka tidak menutup pintu, tetapi juga tidak mengambil posisi sebagai penggerak utama.

Strategi seperti ini memiliki keuntungan politik. Jika hak angket benar-benar bergulir, Gerindra bisa mengatakan bahwa proses tersebut merupakan inisiatif dan kewenangan parlemen, bukan agenda partai penguasa. Sebaliknya, jika hak angket tidak berjalan, Gerindra juga tidak harus menanggung beban politik karena dianggap menghalangi secara terbuka.

Dengan kata lain, Gerindra dapat menjaga dua kepentingan sekaligus: mempertahankan stabilitas pemerintahan Prabowo dan tidak terlihat menghalangi proses politik yang berkembang di DPR.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah sikap Prabowo Subianto. Sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo belum memperlihatkan sikap politik terbuka yang secara langsung mengarahkan partainya untuk membela Gibran ataupun mendorong proses pemakzulan.

Dalam politik, diam bukan berarti tidak memiliki sikap. Diam bisa menjadi pilihan untuk memberikan ruang kepada aktor lain bergerak sesuai kepentingan dan perhitungan masing-masing.

Prabowo tentu memahami bahwa persoalan Gibran bukan persoalan sederhana. Di satu sisi, Gibran merupakan Wakil Presiden yang menjadi bagian dari pemerintahan hasil Pilpres 2024. Di sisi lain, persoalan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung telah berkembang menjadi persoalan hukum dan politik nasional.

Apabila Prabowo secara terbuka membela Gibran, ia berisiko dianggap mencampuri persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Sebaliknya, apabila ia ikut mendorong pemakzulan, hal itu dapat menimbulkan persoalan politik dalam pemerintahan yang dipimpinnya sendiri.

Karena itu, sikap tidak banyak bicara bisa menjadi pilihan yang paling aman secara politik.

Di sinilah Dasco memiliki peran penting. Sebagai Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, ia berada pada posisi strategis untuk membaca dinamika parlemen. Ia dapat berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik tanpa harus membawa nama Presiden secara langsung.

Saya melihat, Gerindra berpotensi memainkan permainan cantik. Partai ini tidak perlu berdiri di barisan paling depan untuk membela Gibran. Gerindra juga tidak perlu menjadi motor pemakzulan. Biarkan dinamika politik di parlemen berjalan, sementara Prabowo tetap berada pada posisi sebagai kepala negara yang tidak terlihat terlibat dalam pertarungan tersebut.

Permainan politik ini juga dapat berlangsung di luar parlemen, khususnya melalui kelompok relawan pendukung Prabowo.

Bukan tidak mungkin muncul perbedaan sikap antara relawan Prabowo dan kekuatan politik di DPR. Relawan dapat mengambil posisi menolak pemakzulan Gibran dengan alasan menjaga stabilitas pemerintahan, menghormati hasil Pilpres 2024, dan mencegah terjadinya kegaduhan politik.

Sementara itu, di parlemen, partai-partai politik memiliki kepentingan dan pertimbangan sendiri. PKS, Demokrat dan PDIP dapat terus mendorong penggunaan hak angket. Partai lain bisa mengambil posisi menunggu, mendukung, atau menolak berdasarkan perkembangan politik dan hukum.

Jika skenario ini terjadi, akan muncul dua arena politik yang berbeda.

Di luar parlemen, pendukung Prabowo bisa memperlihatkan sikap bahwa mereka tidak menginginkan Gibran dimakzulkan. Namun, di dalam parlemen, proses politik tetap dapat berjalan melalui mekanisme konstitusional.

Perbedaan posisi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya koordinasi atau skenario yang dirancang bersama. Akan tetapi, secara politik, situasi demikian dapat memberikan ruang bagi Gerindra untuk menjaga jarak dari konflik sekaligus mempertahankan kepentingan pemerintahannya.

Gerindra tidak harus menjadi pihak yang paling keras membela Gibran. Cukup menjaga agar Prabowo tidak terseret langsung dalam polemik, sementara partai-partai di DPR menjalankan peran masing-masing.

Saya teringat ketika masih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Salah satu pemikiran yang menarik dalam studi hubungan internasional adalah gagasan Hans J. Morgenthau melalui bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Morgenthau menulis: “When we speak of power, we mean man’s control over the minds and actions of other men.”

Artinya, ketika berbicara tentang kekuasaan, yang dimaksud adalah kemampuan seseorang mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain.

Pemikiran tersebut relevan untuk membaca dinamika politik hari ini. Kekuasaan tidak selalu ditunjukkan melalui perintah langsung, tekanan terbuka, atau keputusan yang diumumkan kepada publik. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui kemampuan mengatur arah permainan, membentuk pilihan, dan memengaruhi tindakan aktor politik lainnya.

Dalam kasus Suket Gibran, Gerindra melalui Dasco berada pada posisi yang memungkinkan untuk memainkan peran tersebut. Bukan berarti Dasco pasti sedang menjalankan skenario pemakzulan ataupun mengendalikan seluruh keputusan partai lain. Namun, posisi politiknya memungkinkan Gerindra ikut menentukan irama pembicaraan di parlemen.

Partai yang kuat tidak selalu harus mengambil semua panggung. Terkadang, membiarkan pihak lain berbicara dan bergerak justru memberikan keuntungan lebih besar.

Jika PKS, Demokrat dan PDIP menjadi pihak yang paling keras mendorong hak angket, Gerindra dapat mengamati bagaimana respons publik dan sikap partai-partai lain. Dari sana, mereka bisa menentukan langkah berikutnya tanpa harus menjadi sasaran utama kritik.

Inilah yang saya sebut sebagai permainan cantik Gerindra.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Persoalan Suket Gibran bukan semata-mata pertarungan kepentingan Gerindra, PKS, Demokrat PDIP, ataupun partai-partai koalisi. Di dalamnya terdapat persoalan hukum, administrasi negara, dan legitimasi jabatan publik.

Hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Sementara pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden juga memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Artinya, hak angket tidak otomatis berujung pada pemakzulan. Ada tahapan, persyaratan, serta proses kelembagaan yang harus dilalui. DPR harus membuktikan dasar konstitusionalnya, kemudian proses tersebut dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan hukum. Jika terdapat persoalan administrasi atau dugaan pelanggaran hukum, lembaga yang berwenang harus memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan Suket tersebut, apa dasar hukumnya, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

Pada akhirnya, Prabowo mungkin memilih diam, Dasco memainkan komunikasi politik, sementara partai-partai lain bergerak dengan kepentingannya masing-masing. Tetapi, semua manuver itu tidak boleh mengalahkan kepentingan konstitusi.

Gerindra boleh memainkan strategi politik. Prabowo boleh menjaga jarak dari polemik. Dasco boleh mengambil posisi yang terukur. Namun, jangan sampai permainan politik justru membuat persoalan hukum kehilangan kejelasan.

Dalam politik, siapa yang paling keras berbicara belum tentu menjadi pihak yang paling menentukan. Sebaliknya, siapa yang terlihat diam belum tentu tidak sedang memainkan peran.

Dan dalam membaca kasus Suket Gibran, pertanyaan menariknya bukan hanya siapa yang mendorong hak angket, melainkan siapa yang paling diuntungkan ketika seluruh kekuatan politik mulai bergerak.

Di sinilah permainan cantik Gerindra patut dicermati.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

MoneyTalk.id,Jakarta – Ada saat ketika persoalan hukum berubah menjadi persoalan politik yang tidak mungkin lagi dihindari. Tampaknya, itulah situasi yang sedang dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakannya dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan yang selama ini diperdebatkan publik kini memasuki babak baru. Bukan lagi hanya tentang dokumen pendidikan, tetapi menyangkut legitimasi, tanggung jawab penyelenggara negara, dan keberanian partai politik dalam menjaga konstitusi.

Gibran memang masih menduduki kursi Wakil Presiden. Namun, secara politik, posisinya sedang menghadapi tekanan yang semakin serius. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi titik balik yang membuat persoalan ini sulit diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa semua proses pencalonan telah berlalu.

Dalam situasi seperti ini, bola panas berada di tangan DPR. Lembaga perwakilan rakyat itu akan diuji. apakah berani menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengurai persoalan, atau memilih menjaga kenyamanan politik koalisi pemerintahan?

Dua putusan lembaga peradilan tersebut secara jernih.

Pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

MK juga mengungkapkan bahwa dokumen berupa certificate of attendance dan dokumen pendukung lainnya bukan merupakan bukti bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum dan pertimbangan bahwa sengketa hasil pemilu telah melewati tahapan pelantikan.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Amar putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan itu tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Dua putusan ini memiliki objek dan kewenangan yang berbeda. MK memeriksa persoalan dalam ranah perselisihan hasil pemilu, sedangkan MA menguji keabsahan tindakan administrasi pemerintahan berupa penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Tetapi, keduanya bertemu pada satu persoalan mendasar yaitu dokumen yang menjadi bagian dari persyaratan pendidikan Gibran menghadapi masalah hukum yang serius.

Inilah yang membuat persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai perdebatan politik biasa.

Menurut saya, sekarang DPR harus mengambil peran lebih serius.

Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa setiap partai menghormati putusan pengadilan. Menghormati putusan adalah kewajiban. Namun, menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi juga merupakan kewajiban DPR.

Apalagi, yang dipersoalkan bukan jabatan politik biasa. Ini adalah jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, jabatan yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum dan memiliki persyaratan konstitusional.

Jika ada persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang.

DPR dapat memulai dengan meminta keterangan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana proses penerbitan surat penyetaraan tersebut? Dokumen apa yang dijadikan dasar? Siapa yang memeriksa dan menyatakan dokumen itu memenuhi persyaratan? Bagaimana dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses pencalonan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka.

Hak angket dapat menjadi instrumen penting untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas dan strategis. Namun, harus dipahami bahwa hak angket bukan tombol otomatis untuk memberhentikan Wakil Presiden.

Jika hasil penyelidikan menemukan persoalan yang memenuhi alasan konstitusional pemakzulan, DPR masih harus menempuh mekanisme hak menyatakan pendapat, pengujian oleh MK, dan keputusan MPR sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Dengan demikian, DPR tidak boleh hanya menjadikan hak angket sebagai panggung pernyataan politik. Harus ada keberanian mengumpulkan fakta, memeriksa tanggung jawab pejabat, dan menguji apakah persoalan tersebut memiliki konsekuensi konstitusional terhadap jabatan Wakil Presiden.

Peta politik di Senayan mulai memperlihatkan perkembangan menarik.

PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto telah menyuarakan bahwa putusan MA memperkuat persoalan pemenuhan persyaratan konstitusional Gibran. Hasto juga mengakui bahwa partainya mulai membangun komunikasi dengan sejumlah partai untuk membicarakan kemungkinan penggunaan hak angket.

Sikap PDIP menarik karena partai ini memiliki 110 kursi di DPR. Jumlah tersebut merupakan modal politik yang besar, tetapi belum cukup untuk bergerak sendirian. Dibutuhkan komunikasi dan dukungan lintas fraksi.

Dari Partai Demokrat, Wasekjen Jansen Sitindaon bahkan menyampaikan pandangan lebih tegas. Menurutnya, Gibran menghadapi dua pilihan, mundur secara terhormat atau menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

Sementara itu, dari PKS, sejumlah kader dan anggota DPR telah menyuarakan perlunya tindak lanjut atas persoalan pendidikan Gibran. Mardani Ali Sera sebelumnya juga menilai temuan MK sebagai fakta hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.

Namun, penting dibedakan antara pernyataan kader atau anggota DPR dengan keputusan resmi partai. Sejauh ini, komunikasi politik dan pembahasan langkah lanjutan masih menjadi bagian penting dari perkembangan tersebut.

Pertanyaannya, apakah ketiga kekuatan politik ini benar-benar akan melangkah lebih jauh?

Sebab, dalam politik, menyampaikan kritik dan mengambil risiko politik merupakan dua perkara yang berbeda. Berbicara tentang konstitusi di depan publik jauh lebih mudah dibandingkan membawa persoalan tersebut ke dalam proses politik yang dapat mengguncang pemerintahan.

Jika PDIP, Demokrat, dan PKS benar-benar menganggap persoalan ini serius, mereka harus menunjukkan konsistensi. Jangan sampai isu pemakzulan hanya menjadi tekanan politik sesaat yang menghilang ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Sikap PKB juga menarik untuk dicermati.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan putusan MA memberikan dasar sekaligus urgensi tambahan bagi DPR untuk menentukan langkah politik. Ia juga menyebut putusan MK dan MA sebagai dua landasan hukum yang perlu diperhatikan.

PKB menyatakan akan menjadikan kedua putusan tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Komunikasi dengan partai-partai di parlemen juga terus dibangun.

Menurut pembacaan politik saya, PKB berada dalam posisi yang cukup strategis. Partai ini tidak harus menjadi pihak pertama yang membuka serangan, tetapi sikapnya dapat menentukan apakah gerakan politik di DPR memperoleh tambahan kekuatan.

PKB tentu memahami bahwa politik parlemen tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum. Ada kalkulasi koalisi, hubungan dengan pemerintah, kepentingan partai, serta kemungkinan perubahan peta kekuasaan.

Saya melihat PKB berpotensi mengambil posisi mengikuti perkembangan kekuatan politik di DPR. Jika tuntutan untuk mengusut persoalan ini semakin besar dan dukungan lintas fraksi semakin nyata, PKB akan menghadapi tekanan untuk menentukan sikap.

Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan: persoalan konstitusi tidak semestinya ditentukan oleh arah angin politik. PKB maupun partai lain harus memiliki sikap berdasarkan penilaian hukum dan kepentingan publik.

Sikap Gerindra justru menjadi salah satu bagian paling menarik dari perkembangan ini.

Sebagai partai yang menjadi kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto, Gerindra tentu memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas pemerintahan. Gibran adalah Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo. Karena itu, persoalan yang menimpa Gibran secara otomatis memiliki implikasi terhadap konfigurasi politik pemerintahan.

Namun, Gerindra tidak terlihat mengambil posisi konfrontatif terhadap putusan MA.

Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan partainya menghormati putusan pengadilan dan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk kaitannya dengan administrasi pencalonan pada masa lalu.

Pernyataan ini memperlihatkan sikap berhati-hati.

Gerindra tidak secara terbuka membela seluruh tindakan administratif yang dipersoalkan. Di sisi lain, partai tersebut juga belum menunjukkan dukungan terhadap gagasan pemakzulan Gibran.

Saya membaca posisi Gerindra sebagai upaya menjaga dua kepentingan sekaligus.

Pertama, menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo agar tidak terganggu oleh konflik politik yang terlalu terbuka.

Kedua, menghindari kesan bahwa Gerindra mengintervensi atau menghalangi proses hukum yang telah diputuskan MA.

Dalam kalkulasi politik, sikap seperti ini dapat dipahami. Gerindra bisa tetap berada dalam posisi menghormati putusan pengadilan, sembari membiarkan partai-partai lain membicarakan penggunaan hak angket dan kemungkinan langkah konstitusional berikutnya.

Jika hak angket benar-benar bergulir, Gerindra tidak harus menjadi motor penggeraknya. Partai lain dapat mengambil inisiatif, sementara Gerindra menjaga jarak dari konflik terbuka.

Tetapi strategi ini memiliki risiko. Jika persoalan semakin besar dan masyarakat menilai Gerindra hanya berusaha menyelamatkan pemerintahan, kepercayaan publik terhadap komitmen partai dalam menegakkan konstitusi bisa ikut dipertanyakan.

Penting dipahami bahwa pemakzulan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya karena ada tuntutan masyarakat atau perbedaan pandangan politik.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam persoalan Gibran, perhatian publik terutama tertuju pada kemungkinan alasan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Pasal 7B UUD 1945 kemudian mengatur prosedurnya. DPR harus terlebih dahulu menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan pendapat melalui mekanisme yang berlaku. Pendapat tersebut harus diperiksa dan diputus oleh MK. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Artinya, ada tahapan panjang yang harus dilalui.

Namun, justru di sinilah pentingnya DPR. Jangan sampai lembaga perwakilan rakyat menghindari pemeriksaan persoalan hanya karena konsekuensi politiknya dianggap terlalu besar.

Kalau memang tidak ada persoalan konstitusional, buktikan melalui proses yang transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 7A, jangan pula menutup mata hanya karena yang bersangkutan merupakan bagian dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

Negara hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan koalisi.

Persoalan Gibran sesungguhnya bukan hanya ujian bagi Wakil Presiden, tetapi juga bagi Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menghadapi pilihan politik yang tidak sederhana. Di satu sisi, ia membutuhkan stabilitas pemerintahan dan hubungan politik yang solid. Di sisi lain, ia harus menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak memberikan perlindungan politik terhadap persoalan yang telah diputuskan lembaga peradilan.

Prabowo tidak bisa terus-menerus membiarkan persoalan ini menggantung.

Pemerintah harus memastikan kementerian terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut. KPU juga perlu menjelaskan bagaimana dokumen itu diperiksa ketika proses pencalonan berlangsung.

Jika persoalan ini dibiarkan tanpa jawaban, spekulasi politik akan semakin berkembang. Bahkan, bukan tidak mungkin persoalan Gibran menjadi sumber ketegangan baru di dalam koalisi pemerintahan.

Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji. Apakah ia akan menempatkan kepentingan negara dan konstitusi di atas kepentingan mempertahankan konfigurasi politik yang ada?

Saya melihat posisi politik Gibran saat ini memang semakin sulit.

Putusan MK telah membuka persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Putusan MA kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan yang digunakan tidak sah dan batal demi hukum.

Keduanya bukan putusan yang boleh diperlakukan sebagai angin lalu.

Tetapi, kita juga harus membedakan antara konsekuensi hukum atas surat administrasi dengan pemberhentian seseorang dari jabatan Wakil Presiden. Tidak ada pemberhentian otomatis hanya karena putusan MA tersebut. Pemakzulan tetap harus mengikuti prosedur konstitusi.

Justru karena itu, DPR harus mengambil tanggung jawab.

Apabila partai-partai di Senayan serius mengawal persoalan ini, mereka harus berani melangkah dari pernyataan politik menuju mekanisme kelembagaan. Publik tidak membutuhkan pertunjukan saling sindir antarelite. Publik membutuhkan kejelasan tentang bagaimana seseorang dapat memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tertinggi kedua di republik ini.

Bagi saya, persoalan Gibran juga menjadi pelajaran penting tentang demokrasi Indonesia. Jabatan publik bukan warisan keluarga, bukan hadiah politik, dan bukan hak istimewa yang kebal dari pemeriksaan.

Siapa pun orangnya, termasuk anak seorang presiden, harus tunduk pada persyaratan yang sama sebagaimana warga negara lainnya.

Kini, ujian sesungguhnya berada di DPR. PDIP, Demokrat, PKS, PKB, Gerindra, dan seluruh partai yang memiliki wakil di Senayan harus menunjukkan sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika hak angket bergulir, biarkan fakta dan dokumen berbicara. Jika ditemukan dasar konstitusional untuk melanjutkan proses pemakzulan, tempuh mekanisme yang telah diatur UUD 1945.

Jangan sampai DPR hanya berani bersuara ketika berada di luar pemerintahan, tetapi kehilangan keberanian ketika harus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Gibran mungkin masih duduk di kursi Wakil Presiden. Namun, secara politik, ia sedang berada di persimpangan yang menentukan. Apakah persoalan ini akan berakhir dengan penjelasan yang mampu memulihkan kepercayaan publik, atau justru menjadi awal dari proses politik yang mengantarkannya keluar dari Istana?

Jawabannya tidak hanya berada di tangan Gibran. Bola sekarang berada di Senayan. Sejarah akan mencatat siapa yang berani berdiri bersama konstitusi dan siapa yang memilih berlindung di balik kepentingan kekuasaan.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan.Pemerhati Politik dan Anggota Penasihat DPP KAUMY