Puan Dan Dasco
MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 meninggalkan kekosongan jabatan wakil presiden. Keputusan itu berlangsung di tengah bergulirnya usul Hak Menyatakan Pendapat di DPR terkait persyaratan pendidikannya. Dalam keterangan pers, Presiden Prabowo menghubungkan keputusan tersebut dengan putusan hukum mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional. Perhatian publik kini beralih kepada sosok yang akan mendampingi Presiden melanjutkan pemerintahan.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Yusril Ihza Mahendra. Nama-nama itu beredar dalam pemberitaan dan pembicaraan publik. Pengisian jabatan tetap harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional: Presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya.
Bursa tersebut juga mulai memperoleh tanggapan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, jaringan aktivis lintas generasi yang menyatakan dukungan kepada Dasco. Saya memandang dukungan ini sebagai sumbangan masyarakat sipil untuk menilai kepemimpinan yang dibutuhkan negara.
Saya sejalan dengan dukungan Prodem. Argumentasi yang mereka kemukakan dapat diperluas melalui pengalaman konkret Dasco, sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara kecakapan politik seorang tokoh dan manfaat yang mungkin dihasilkannya dalam pemerintahan.
Pertimbangan Prodem
Melalui Ketua Majelisnya, Iwan Sumule, Prodem mengemukakan tiga pertimbangan. Pertama, Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas partai, golongan, dan generasi serta membantu menyelesaikan kebuntuan. Kedua, hubungan perjuangan, keselarasan visi, dan loyalitasnya kepada Prabowo dinilai mendukung soliditas kepemimpinan. Ketiga, Prodem menilai Dasco memiliki kecakapan politik dan operasional untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, dan gejolak sosial.7
Ketiga pertimbangan itu menyentuh kebutuhan pemerintahan akan kepercayaan dan kemampuan bekerja bersama. Saya ingin menambahkan enam alasan yang memperjelas nilai kemampuan tersebut bagi rakyat.
1 Membawa kesulitan rakyat ke pusat keputusan
Kedekatan dengan Presiden mempunyai nilai publik ketika menjadi jalan bagi persoalan masyarakat untuk memperoleh perhatian dan penyelesaian. Dasco pernah memperlihatkan sebagian fungsi itu dalam persoalan distribusi LPG pada Februari 2025.
Menurut keterangannya yang dimuat Sekretariat Negara, ia meminta waktu bertemu Prabowo pada malam 3 Februari untuk menyampaikan kesulitan masyarakat mendapatkan LPG. Komunikasi tersebut diikuti instruksi Presiden pada 4 Februari agar pengecer kembali dapat berjualan, sementara penertiban dilaksanakan secara bertahap.
Saya melihat pengalaman ini sebagai modal penting bagi seorang wakil presiden. Presiden memerlukan pendamping yang mampu menyampaikan akibat kebijakan sebagaimana dialami masyarakat. Kepercayaan yang telah terbentuk dapat membantu informasi yang tidak menyenangkan tetap sampai ke meja keputusan. Dengan cara itulah keselarasan hubungan kerja yang ditekankan Prodem memperoleh manfaat konkret: membuka jalan bagi koreksi sebelum kesulitan rakyat berlangsung semakin lama.
2 Mengubah aspirasi menjadi keputusan kelembagaan
Kemampuan merangkul berbagai pihak perlu dilanjutkan dengan kemampuan menyelesaikan proses pengambilan keputusan. Pengalaman Dasco dalam pembahasan ketenagakerjaan memberikan contoh mengenai pekerjaan tersebut.
Pada 5 Oktober 2026, ia memimpin pengambilan keputusan tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama Komisi IX dan pemerintah. Sehari kemudian, DPR menyetujui rancangan itu menjadi undang-undang. Dasco bersama pimpinan DPR lainnya kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada massa pekerja yang mengawal proses pembahasan.
Pengesahan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan parlemen, dengan aspirasi pekerja sebagai bagian dari prosesnya. Peran Dasco memperlihatkan pengalaman dalam menghubungkan tuntutan sosial dengan keputusan negara. Ini relevan bagi agenda kedaulatan ekonomi, yang pelaksanaannya memerlukan pertemuan kepentingan pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah. Saya menilai kemampuan membawa pembicaraan menuju keputusan sebagai salah satu modalnya untuk membantu Prabowo menjalankan perubahan. Manfaat undang-undang tersebut selanjutnya tetap perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang baik.
3 Menjaga komunikasi melampaui batas partai
Pemerintahan memerlukan saluran komunikasi yang tetap bekerja ketika pandangan politik berbeda. Hubungan seperti ini memungkinkan persoalan dibicarakan dan kesepakatan dicari tanpa meniadakan perbedaan.
Dalam penjelasannya kepada publik pada Agustus 2025, Dasco menyampaikan bahwa ia membawa pesan Prabowo kepada Megawati Soekarnoputri terkait Kongres PDI Perjuangan. Pertemuan itu juga mencakup komunikasi mengenai persoalan pemilu, sebagaimana dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Contoh ini memberikan isi konkret pada penilaian Prodem mengenai kemampuan Dasco menjadi penghubung politik. Kepercayaan dari Presiden berjalan bersama tersedianya komunikasi dengan kekuatan di luar partainya. Bagi saya, kemampuan menjaga percakapan semacam itu penting untuk mengurangi kebuntuan dan mempertahankan ruang kerja sama dalam urusan negara. Jika mendapat amanah sebagai wakil presiden, modal tersebut dapat digunakan untuk membangun dukungan terhadap kebijakan melalui penjelasan dan perundingan yang terbuka.
4 Menghubungkan program nasional dengan kebutuhan desa
Keberhasilan program nasional ditentukan pula oleh kemampuan memahami persoalan pelaksanaannya. Rancangan yang baik perlu menyesuaikan diri dengan keadaan desa, kemampuan pelaksana, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam audiensi dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia pada 4 November 2025, Dasco membahas masukan mengenai MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Persoalannya konkret: pengadaan tanah untuk gerai koperasi, keberlanjutan usaha, dan keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok MBG agar perputaran ekonomi berlangsung di desa.11
Audiensi tersebut menunjukkan keterlibatan dalam menerima dan membawa persoalan pelaksanaan ke tingkat pembahasan kebijakan. Pengalaman ini dapat menjadi dasar bagi penugasan yang lebih terarah sebagai wakil presiden. Dasco dapat membantu mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana untuk menyelesaikan hambatan sesuai kewenangan masing-masing. Dalam agenda memperkuat ekonomi rakyat, perhatian terhadap persoalan semacam ini menentukan apakah program benar-benar membuka kesempatan bagi produsen dan usaha setempat.
5 Menindaklanjuti tuntutan publik dengan pembenahan yang terbuka
Stabilitas pemerintahan perlu dibangun melalui kemampuan menanggapi persoalan yang disuarakan masyarakat. Ketika kritik memperoleh tindak lanjut yang dapat diketahui publik, hubungan antara negara dan warga mempunyai kesempatan untuk diperbaiki.
Pada 5 September 2025, Dasco mengumumkan keputusan konsultasi pimpinan DPR dan fraksi sebagai respons terhadap tuntutan 17+8. Keputusan itu mencakup penghentian tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September, dengan pengecualian menghadiri undangan kenegaraan.12
Peristiwa ini merupakan hasil keputusan kolektif yang disampaikan Dasco kepada masyarakat. Bagi saya, pelajarannya adalah perlunya membawa tanggapan terhadap kritik ke dalam keputusan yang dapat diperiksa. Pengalaman tersebut memperkuat harapan agar penugasannya sebagai wakil presiden disertai sasaran, tenggat, dan laporan kemajuan yang jelas. Kemampuan konsolidasi akan mempunyai arti lebih besar ketika masyarakat dapat mengetahui apa yang sudah diperbaiki dan apa yang masih harus diselesaikan.
6 Membuka jalan bagi pembaruan agraria yang diperjuangkan rakyat
Contoh yang sangat berarti adalah hubungan Dasco dengan Konsorsium Pembaruan Agraria. Sejak berdiri pada 1994, KPA memperjuangkan reforma agraria sejati. Cita-cita tersebut menyangkut perubahan ketimpangan penguasaan tanah, penyelesaian konflik, dan penguatan kehidupan ekonomi rakyat. Perjuangan panjang itu membutuhkan saluran politik agar aspirasi memperoleh keputusan yang mengikat.13,17
Pada 11 Agustus 2026, Dasco mempertemukan KPA, pimpinan DPR lainnya, dan sejumlah kementerian untuk membahas konflik agraria yang mendesak. Menurut catatan KPA, ia mengakui bahwa Pansus yang telah dibentuk belum menghasilkan kemajuan memadai. Pertemuan tersebut kemudian menyepakati dorongan pembentukan UU Pengaturan Reforma Agraria sebagai langkah untuk mengatasi kebuntuan.14
Kesepakatan itu memperoleh tindak lanjut. Enam minggu kemudian, pada 22 September 2026, DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Dasco. Peraturan tersebut kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 30 September 2026 sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.15,16
Rangkaian ini memperkuat penilaian Prodem mengenai kemampuan Dasco membantu menyelesaikan kebuntuan. Ia ikut mempertemukan organisasi rakyat dengan pengambil keputusan dan memimpin tahapan penting agar pembicaraan memperoleh hasil kelembagaan. Pengakuan atas perannya berjalan bersama penghargaan kepada KPA, organisasi tani, pemerintah, dan anggota DPR yang mengerjakannya.
KPA sendiri menyambut pengesahan tersebut sekaligus menekankan pentingnya pelaksanaan yang benar-benar menghadirkan keadilan agraria. Saya melihat di sinilah relevansi pengalaman itu bagi jabatan wakil presiden: kemampuan membangun kesepakatan perlu dilanjutkan dengan pengawalan agar keputusan menghasilkan perubahan di lapangan. Negara membutuhkan pemimpin yang bersedia membuka akses bagi pengetahuan dan pengalaman masyarakat sipil, lalu membantu menerjemahkannya menjadi tindakan.17
Dukungan dengan tanggung jawab yang jelas
Keenam pengalaman tersebut memperjelas alasan saya sejalan dengan Prodem. Kemampuan merangkul, hubungan kerja dengan Presiden, dan kecakapan menyelesaikan persoalan mempunyai pijakan dalam kegiatan yang dapat ditelusuri. Saya melihatnya sebagai modal yang layak diberi tanggung jawab lebih besar.
Nilai tambah penempatan Dasco sebagai wakil presiden harus diwujudkan melalui pembagian kerja yang jelas. Sesuai penugasan Presiden, ia dapat mengawal penyelesaian hambatan lintas kementerian, memastikan tindak lanjut atas keluhan masyarakat, dan melaporkan kemajuan pelaksanaan program. Dengan demikian, pengalaman menghubungkan berbagai pihak dapat berkembang menjadi tanggung jawab yang lebih langsung atas hasil pemerintahan.
Dukungan masyarakat sipil juga perlu terus hidup dalam bentuk masukan dan pengawasan. Hubungan yang erat dengan Presiden harus memungkinkan penyampaian informasi yang jujur, termasuk ketika sebuah kebijakan memerlukan perbaikan. Kepatuhan kepada konstitusi, penghormatan terhadap hukum, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari kekuatan pemerintahan yang ingin kita bangun.
Atas dasar itu, saya mendukung Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional. Dukungan Prodem telah memberi pijakan penting bagi pembicaraan ini. Pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat harapan saya bahwa Dasco dapat membantu Prabowo membangun pemerintahan yang mampu menyelesaikan persoalan rakyat, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.
Penulis : Radhar Tribaskoro
