16 November 2026

Gibran Rakabuming Raka

MoneyTalk.id,Jakarta – Keputusan resmi Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) menjadi babak baru dalam sejarah ketatanegaraan nasional. Setelah menyerahkan surat pernyataan berhenti secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada pukul 10.15 WIB dan melanjutkannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pukul 11.16 WIB, berakhir pula perjalanan dua tahun kepemimpinan pasangan tersebut di pemerintahan.

Di luar dampak konstitusionalnya, peristiwa bersejarah ini turut menghidupkan kembali perbincangan lama di ruang publik mengenai sebuah lukisan kampanye Pilpres 2024 berbingkai emas. Lukisan yang menampilkan Prabowo dan Gibran dalam balutan busana kesatria pewayangan di bawah naungan Burung Garuda tersebut sempat menjadi sorotan pada pertengahan 2025 lalu akibat berbagai tafsir spekulatif mengenai durasi kepemimpinan “dua tahun” dan dinamika hubungan kekuasaan.

Hermeneutika Retrospektif. Ketika Angka “2” Menemukan Konteks Barunya

Dalam kajian filsafat hermeneutika—ilmu tentang penafsiran teks maupun karya seni, sebuah karya visual tidak pernah memiliki makna yang benar-benar final begitu dilepas ke ruang publik. Maknanya terus berdialog dengan konteks zaman dan realitas sejarah yang terjadi kemudian.

Berdasarkan pembacaan semiotika visual terhadap lukisan tersebut, peristiwa 12 November 2026 memicu pembacaan mundur (retrospective reading) yang kontras dengan pemaknaan awal.

Makna Denotatif Masa Kampanye: Pada awal kontestasi Pilpres 2024, angka “2” yang terukir besar di bawah simbol Garuda serta di bagian dasar kanvas merujuk secara lugas pada nomor urut peserta pemilu. Sementara itu, gestur kedua tokoh yang mengacungkan dua jari dipahami sebagai simbol kemenangan (victory) dan optimisme menuju visi “INDONESIA EMAS”.

Tafsir Retrospektif Pascamundur

Ketika Gibran resmi mengakhiri masa jabatannya tepat setelah dua tahun pemerintahan berjalan, simbol angka “2” dan asimetri posisi figur dalam lukisan tersebut kembali ditarik ke dalam diskursus publik. Dalam kanvas itu, figur Prabowo di sisi kiri berdiri tegak menapak dengan posisi stabil sembari menggendong kucing peliharaannya, Bobby. Sebaliknya, figur Gibran di sisi kanan digambarkan melayang dengan satu kaki terangkat tinggi dan tangan kiri terentang menjauh dari poros tengah pita merah putih, sebuah komposisi visual yang kini dibaca ulang oleh sebagian kalangan sebagai perlambang berakhirnya posisi di tengah jalan.

Sinkronisitas Simbolik vs. Realitas Hukum dan Konstitusi

Fenomena bertemunya tafsir visual masa lalu dengan fakta politik hari ini dalam filsafat dan psikologi analitik Carl Gustav Jung dikenal sebagai sinkronisitas (meaningful coincidence), yakni kebetulan yang terasa bermakna bagi kesadaran kolektif masyarakat. Dalam tradisi budaya Nusantara, masyarakat memang memiliki kebiasaan membaca sasmita atau tanda-tanda zaman melalui simbol seni maupun peristiwa di sekitar kekuasaan.

Meski demikian, dari perspektif filsafat ilmu dan rasionalitas politik, penting untuk memisahkan antara kebetulan simbolik di atas kanvas dengan hukum sebab-akibat (kausalitas) yang nyata. Lukisan kampanye tersebut bukanlah ramalan gaib ataupun penyebab dari peristiwa politik hari ini, melainkan artefak visual yang kebetulan bersinggungan dengan dinamika sejarah dua tahun kemudian.

Secara faktual, pengunduran diri Gibran berakar pada pertimbangan hukum dan konstitusional yang konkret.

Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan persnya pada Kamis sore, keputusan tersebut diambil menyusul adanya putusan hukum terkait ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan sistem konstitusional atas perbedaan sistem pendidikan luar negeri yang pernah ditempuh Gibran, sehingga langkah mundur dipilih demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat yang lebih besar.

Filosofi “Sikap Kesatria” di Atas Kanvas dan Panggung Negara

Menariknya, estetika pewayangan yang diusung dalam lukisan kampanye 2024 tersebut justru menemukan titik temunya pada dimensi etika kenegarawanan. Dalam lukisan itu, kedua tokoh digambarkan sebagai kesatria pewayangan berbusana Gatotkaca, simbol keberanian, tanggung jawab, dan pengabdian kepada negara.

Dalam filsafat pewayangan Jawa, ukuran tertinggi seorang kesatria bukanlah seberapa lama ia menggenggam takhta, melainkan keberanian moral untuk meletakkan mandat demi menjaga keseimbangan kosmos dan stabilitas negara.

Hal ini selaras dengan penilaian Presiden Prabowo yang menyebut langkah Gibran mendatangi langsung dirinya dan pimpinan MPR tanpa perantara sebagai bentuk “sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan”.

Pada akhirnya, pengunduran diri 12 November 2026 menutup bab spekulasi mistis dan tafsir simbolik di atas kanvas. Ruang publik kini bergerak dari ranah penafsiran seni menuju mekanisme konstitusional yang nyata di parlemen dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul pidato perpisahannya yang menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

Guntur menilai pernyataan Gibran yang berulang kali menegaskan bahwa pengunduran dirinya bukan karena ijazah justru memperlihatkan sikap penyangkalan atau denial terhadap persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Mas Gibran, sudahlah jangan denial. Mundur bukan karena ijazah,” sindir Guntur Romli melalui pernyataannya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Guntur, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden semestinya menjadi momentum bagi Gibran untuk menyampaikan kejujuran kepada masyarakat. Namun, ia menyayangkan pidato perpisahan tersebut justru diwarnai pengulangan pernyataan bahwa keputusan mundur tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.

“Mundur dari kursi wakil presiden seharusnya jadi momen kejujuran. Sayangnya, pidato perpisahan Mas Gibran malah diisi kalimat yang diulang-ulang seperti mantra: ‘tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah’. Makin sering diulang, makin jelas bagi publik bahwa ini bukan penjelasan. Ini denial,” kata Guntur.

Ia kemudian mengaitkan pernyataannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Guntur menyebut, dalam pertimbangan putusan pada Oktober lalu, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.

Sementara itu, melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan yang sebelumnya digunakan Gibran dalam proses pencalonan sebagai wakil presiden.

Bagi Guntur, dua putusan lembaga peradilan tersebut menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan ketika Gibran berbicara mengenai polemik ijazah.

“Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sampai pada satu kesimpulan yang sama,” ujarnya.

Pertanyakan Klaim Dokumen Sudah Diserahkan ke Pengadilan

Guntur juga mempertanyakan pernyataan Gibran yang mengklaim seluruh dokumen pendidikannya telah diserahkan kepada pengadilan.

Ia mempertanyakan pengadilan mana yang dimaksud Gibran, terlebih pada hari yang sama dengan pidato perpisahan tersebut, PTUN Jakarta menyatakan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan gugur setelah Kemendikdasmen mencabut surat tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA.

“Mas Gibran bilang seluruh dokumennya sudah diserahkan ke pengadilan. Pengadilan yang mana?” kata Guntur.

Ia kemudian melontarkan pertanyaan retoris mengenai keberadaan dokumen yang diklaim telah diserahkan tersebut.

“Jadi berkas itu diserahkan ke mana? Ke perkara yang sudah ditutup? Ke ruang pengadilan yang pintunya sudah ditutup?” sindirnya.

Guntur juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menurutnya menyebut perkara tersebut telah final.

Lebih jauh, Guntur menilai rangkaian peristiwa pengunduran diri Gibran yang berdekatan dengan polemik putusan MA akan terus memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, sulit bagi publik untuk memisahkan keputusan pengunduran diri tersebut dari kontroversi dokumen pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan.

“Rakyat tidak bodoh. Mundur tak lama setelah MA membatalkan suket, lalu bersikeras ‘bukan karena ijazah’, adalah logika yang tak bisa dipertahankan,” tegasnya.

Guntur mengingatkan bahwa seorang pejabat publik seharusnya tidak hanya memikirkan bagaimana mengakhiri masa jabatannya, tetapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan seluruh persoalan yang menyertainya.

Ia pun meminta Gibran menjadikan kejujuran sebagai sikap terakhir yang ditinggalkan kepada masyarakat.

“Kalau ingin dikenang sebagai negarawan, mulailah dari hal paling sederhana, yaitu mengakui kenyataan.”

“Sudahlah, Mas Gibran. Jangan denial. Kejujuran adalah warisan terakhir yang masih bisa Anda tinggalkan,” pungkas Guntur Romli.

Pernyataan tersebut kembali membuka ruang perdebatan politik mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran, putusan lembaga peradilan, serta alasan di balik pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, meminta dokumen ijazah yang disebut-sebut telah dimasukkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diperiksa melalui laboratorium forensik.

Beathor mempertanyakan keaslian dokumen tersebut. Menurut dia, pemeriksaan forensik diperlukan agar tidak ada keraguan mengenai autentisitas dokumen pendidikan Gibran.

“Bila benar Gibran telah memasukkan dokumen ijazahnya ke PTUN, kita sangat yakin bahwa Gibran tidak punya ijazah. Maka dokumen yang ada di PTUN itu harus diuji di laboratorium forensik dan tentu hasilnya palsu,” kata Beathor Suryadi, Ahad (15/11/2026).

Menurut Beathor, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada keberadaan dokumen secara administratif. Keaslian dokumen, proses penerbitan, serta kesesuaiannya dengan arsip lembaga pendidikan yang bersangkutan juga perlu ditelusuri.

Ia berpandangan, laboratorium forensik harus dilibatkan untuk menguji berbagai aspek dokumen, termasuk karakteristik fisik, tanda tangan, cap, material, serta kemungkinan perubahan atau manipulasi dokumen.

Beathor juga mengaitkan polemik tersebut dengan persoalan hukum. Apabila dalam pemeriksaan terbukti terdapat pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu, menurut dia, persoalan itu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Dengan demikian semakin yakin Gibran terkena pasal pemalsuan dokumen,” tegas Beathor.

MoneyTalk.id,Jakarta – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik tajam terhadap surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyusun surat tersebut dan meragukan kemampuan Gibran merumuskan sendiri isi surat yang mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan itu disampaikan Mohamad Sobary dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (14/11/2026). Menurutnya, surat pengunduran diri tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius, terutama mengenai motif dan pihak yang berada di balik penyusunannya.

“Surat pengunduran Gibran ke MPR itu dibuat sendiri atau dibuat oleh siapa? Saya tidak percaya bahwa dia mampu berpikir mengenai kepentingan bangsa dan negara. Itu belum ada dalam benaknya,” kata Sobary.

Ia bahkan menyindir isi surat tersebut yang menurutnya terkesan heroik, tetapi tidak mencerminkan pemikiran kenegarawanan.

“Heroik sekali surat itu loh. Heroik bagi orang-orang goblok toh,” ujarnya.

Sobary juga mengkritik MPR apabila menerima begitu saja surat pengunduran diri tersebut tanpa mempertanyakan persoalan yang melatarbelakanginya.

“Kalau MPR menerima ini, MPR itu lembek seperti lembayung, seperti kangkung kena asap seret. Makzulkan,” katanya dengan nada keras.

Dalam pernyataannya, Sobary turut menyinggung sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilainya kerap tampil dengan pesan-pesan moral dan spiritual mengenai kekuasaan.

Ia menggambarkan Jokowi seolah tampil seperti pendeta, kiai, atau rohaniwan yang mengingatkan bahwa jabatan hanyalah sementara.

“Jokowi tampil seperti seorang pendeta, seperti seorang kiai, seperti rohaniwan. Jabatan hanya sementara. Kok kowe agek ngerti, Wi,” ucapnya.

Namun, Sobary kemudian mengarahkan kritiknya kepada Gibran. Ia menilai terdapat persoalan dalam cara pandang politik yang diwariskan dalam lingkungan keluarga.

“Itu anaknya itu loh, Bung. Tidak ada pendidikan lain kecuali niru bapaknya,” katanya.

Lebih jauh, Sobary menyoroti narasi politik yang berkembang mengenai hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto. Ia menyebut ada pihak yang merasa dikhianati setelah dinamika politik berubah.

Bahkan, menurut Sobary, muncul narasi bahwa Prabowo tidak mungkin menjadi presiden apabila tidak menggandeng Gibran dalam Pilpres 2024.

“Kalau mereka merasa dikhianati, kan mereka mengantongi gagasan berkhianat. Prabowo kita jadikan korban,” ujarnya.

Sobary menilai cara berpikir politik semacam itu bukanlah bagian dari nilai luhur bangsa maupun ajaran agama.

Ia menyebutnya sebagai ajaran yang menyimpang karena bertentangan dengan nilai tradisi, keluarga, dan moralitas yang seharusnya menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa.

“Ajaran itu bukan ajaran luhur, bukan ajaran tradisi, bukan pula ajaran yang jauh lebih tinggi, ajaran agama, bukan ajaran keluarga. Ajaran menyimpang,” tegasnya.

Sobary memperkirakan dinamika politik Indonesia setelah polemik pengunduran diri Gibran tidak akan berjalan dengan suasana yang sama seperti pada Pilpres 2024.

Menurutnya, hubungan antarkekuatan politik berpotensi mengalami perubahan. Situasi politik ke depan dinilai tidak lagi selemah dan seramah ketika Prabowo dan Gibran berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Sesudah peristiwa ini, Bung, peta politik itu tidak akan selemah dan tidak akan seramah tahun 2024,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Jokowinisti, Nurhadianto Sukojoyo, menilai keputusan Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang patut dihormati. Ia bahkan menyebut Allah SWT telah memberkati dan menyelamatkan Gibran melalui keputusan politik tersebut.

Menurut Nurhadianto, keputusan Gibran tidak semestinya hanya dibaca melalui kacamata politik praktis, apalagi semata-mata dikaitkan dengan dinamika kekuasaan. Ada dimensi spiritual yang, menurut dia, perlu diperhatikan dalam memahami keputusan tersebut.

“Allah SWT telah memberkati dan menyelamatkan Gibran Rakabuming Raka. Kita harus melihat keputusan ini bukan hanya dari sudut pandang politik, tetapi juga dari sisi keimanan dan keyakinan kepada Allah,” kata Nurhadianto kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, keputusan Gibran untuk mundur disebut tidak diambil secara terburu-buru. Sebelum menentukan sikap, Gibran dikabarkan telah menjalankan salat istikharah untuk memohon petunjuk Allah SWT.

Selain itu, Gibran juga disebut meminta pandangan dan petunjuk dari sejumlah ulama. Bagi Nurhadianto, langkah tersebut menunjukkan bahwa keputusan besar dalam kehidupan seseorang idealnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan spiritual.

Nurhadianto berpandangan, salat istikharah merupakan ikhtiar seorang Muslim ketika menghadapi pilihan yang dianggap penting. Melalui ibadah tersebut, seseorang memohon agar diberikan jalan terbaik, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak mudah.

“Keputusan itu diambil setelah istikharah dan meminta petunjuk ulama, tentu kita harus menghormati proses spiritual yang dijalani. Manusia boleh membuat perhitungan, tetapi keputusan akhirnya tetap harus disertai keyakinan kepada Allah SWT,” ujarnya.

Lebih jauh, Koordinator Jokowinisti itu menilai pengunduran diri dari jabatan tinggi negara tidak selalu harus dipandang sebagai kekalahan. Dalam situasi tertentu, melepaskan jabatan justru dapat menjadi pilihan untuk menghindari persoalan yang lebih besar dan membuka ruang bagi perjalanan politik maupun kehidupan pribadi yang berbeda.

Menurut dia, jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang memiliki konsekuensi besar. Karena itu, setiap keputusan terkait jabatan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kepada rakyat, negara, dan konstitusi. Pertimbangan spiritual tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menjalankan prosedur hukum dan ketatanegaraan.

Nurhadianto juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menghakimi keputusan Gibran. Perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, penilaian terhadap seseorang sebaiknya tetap didasarkan pada fakta, alasan yang jelas, dan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

Ia menambahkan, keyakinan bahwa Allah SWT memberikan pertolongan kepada seseorang merupakan wilayah keimanan yang patut dihormati. Meski demikian, penilaian mengenai dampak politik pengunduran diri Gibran tetap perlu diuji melalui perkembangan berikutnya, termasuk bagaimana proses ketatanegaraan dijalankan.

“Pada akhirnya, kita berharap keputusan yang diambil Gibran benar-benar menjadi jalan terbaik. Jika Allah SWT telah memberikan petunjuk dan pertolongan, semoga langkah selanjutnya membawa kebaikan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutur Nurhadianto.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 meninggalkan kekosongan jabatan wakil presiden. Keputusan itu berlangsung di tengah bergulirnya usul Hak Menyatakan Pendapat di DPR terkait persyaratan pendidikannya. Dalam keterangan pers, Presiden Prabowo menghubungkan keputusan tersebut dengan putusan hukum mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional. Perhatian publik kini beralih kepada sosok yang akan mendampingi Presiden melanjutkan pemerintahan.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Yusril Ihza Mahendra. Nama-nama itu beredar dalam pemberitaan dan pembicaraan publik. Pengisian jabatan tetap harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional: Presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya.

Bursa tersebut juga mulai memperoleh tanggapan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, jaringan aktivis lintas generasi yang menyatakan dukungan kepada Dasco. Saya memandang dukungan ini sebagai sumbangan masyarakat sipil untuk menilai kepemimpinan yang dibutuhkan negara.

Saya sejalan dengan dukungan Prodem. Argumentasi yang mereka kemukakan dapat diperluas melalui pengalaman konkret Dasco, sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara kecakapan politik seorang tokoh dan manfaat yang mungkin dihasilkannya dalam pemerintahan.

Pertimbangan Prodem

Melalui Ketua Majelisnya, Iwan Sumule, Prodem mengemukakan tiga pertimbangan. Pertama, Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas partai, golongan, dan generasi serta membantu menyelesaikan kebuntuan. Kedua, hubungan perjuangan, keselarasan visi, dan loyalitasnya kepada Prabowo dinilai mendukung soliditas kepemimpinan. Ketiga, Prodem menilai Dasco memiliki kecakapan politik dan operasional untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, dan gejolak sosial.7

Ketiga pertimbangan itu menyentuh kebutuhan pemerintahan akan kepercayaan dan kemampuan bekerja bersama. Saya ingin menambahkan enam alasan yang memperjelas nilai kemampuan tersebut bagi rakyat.

1 Membawa kesulitan rakyat ke pusat keputusan

Kedekatan dengan Presiden mempunyai nilai publik ketika menjadi jalan bagi persoalan masyarakat untuk memperoleh perhatian dan penyelesaian. Dasco pernah memperlihatkan sebagian fungsi itu dalam persoalan distribusi LPG pada Februari 2025.

Menurut keterangannya yang dimuat Sekretariat Negara, ia meminta waktu bertemu Prabowo pada malam 3 Februari untuk menyampaikan kesulitan masyarakat mendapatkan LPG. Komunikasi tersebut diikuti instruksi Presiden pada 4 Februari agar pengecer kembali dapat berjualan, sementara penertiban dilaksanakan secara bertahap.

Saya melihat pengalaman ini sebagai modal penting bagi seorang wakil presiden. Presiden memerlukan pendamping yang mampu menyampaikan akibat kebijakan sebagaimana dialami masyarakat. Kepercayaan yang telah terbentuk dapat membantu informasi yang tidak menyenangkan tetap sampai ke meja keputusan. Dengan cara itulah keselarasan hubungan kerja yang ditekankan Prodem memperoleh manfaat konkret: membuka jalan bagi koreksi sebelum kesulitan rakyat berlangsung semakin lama.

2 Mengubah aspirasi menjadi keputusan kelembagaan

Kemampuan merangkul berbagai pihak perlu dilanjutkan dengan kemampuan menyelesaikan proses pengambilan keputusan. Pengalaman Dasco dalam pembahasan ketenagakerjaan memberikan contoh mengenai pekerjaan tersebut.

Pada 5 Oktober 2026, ia memimpin pengambilan keputusan tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama Komisi IX dan pemerintah. Sehari kemudian, DPR menyetujui rancangan itu menjadi undang-undang. Dasco bersama pimpinan DPR lainnya kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada massa pekerja yang mengawal proses pembahasan.

Pengesahan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan parlemen, dengan aspirasi pekerja sebagai bagian dari prosesnya. Peran Dasco memperlihatkan pengalaman dalam menghubungkan tuntutan sosial dengan keputusan negara. Ini relevan bagi agenda kedaulatan ekonomi, yang pelaksanaannya memerlukan pertemuan kepentingan pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah. Saya menilai kemampuan membawa pembicaraan menuju keputusan sebagai salah satu modalnya untuk membantu Prabowo menjalankan perubahan. Manfaat undang-undang tersebut selanjutnya tetap perlu diwujudkan melalui pelaksanaan yang baik.

3 Menjaga komunikasi melampaui batas partai

Pemerintahan memerlukan saluran komunikasi yang tetap bekerja ketika pandangan politik berbeda. Hubungan seperti ini memungkinkan persoalan dibicarakan dan kesepakatan dicari tanpa meniadakan perbedaan.

Dalam penjelasannya kepada publik pada Agustus 2025, Dasco menyampaikan bahwa ia membawa pesan Prabowo kepada Megawati Soekarnoputri terkait Kongres PDI Perjuangan. Pertemuan itu juga mencakup komunikasi mengenai persoalan pemilu, sebagaimana dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Contoh ini memberikan isi konkret pada penilaian Prodem mengenai kemampuan Dasco menjadi penghubung politik. Kepercayaan dari Presiden berjalan bersama tersedianya komunikasi dengan kekuatan di luar partainya. Bagi saya, kemampuan menjaga percakapan semacam itu penting untuk mengurangi kebuntuan dan mempertahankan ruang kerja sama dalam urusan negara. Jika mendapat amanah sebagai wakil presiden, modal tersebut dapat digunakan untuk membangun dukungan terhadap kebijakan melalui penjelasan dan perundingan yang terbuka.

4 Menghubungkan program nasional dengan kebutuhan desa

Keberhasilan program nasional ditentukan pula oleh kemampuan memahami persoalan pelaksanaannya. Rancangan yang baik perlu menyesuaikan diri dengan keadaan desa, kemampuan pelaksana, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam audiensi dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia pada 4 November 2025, Dasco membahas masukan mengenai MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Persoalannya konkret: pengadaan tanah untuk gerai koperasi, keberlanjutan usaha, dan keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok MBG agar perputaran ekonomi berlangsung di desa.11

Audiensi tersebut menunjukkan keterlibatan dalam menerima dan membawa persoalan pelaksanaan ke tingkat pembahasan kebijakan. Pengalaman ini dapat menjadi dasar bagi penugasan yang lebih terarah sebagai wakil presiden. Dasco dapat membantu mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana untuk menyelesaikan hambatan sesuai kewenangan masing-masing. Dalam agenda memperkuat ekonomi rakyat, perhatian terhadap persoalan semacam ini menentukan apakah program benar-benar membuka kesempatan bagi produsen dan usaha setempat.

5 Menindaklanjuti tuntutan publik dengan pembenahan yang terbuka

Stabilitas pemerintahan perlu dibangun melalui kemampuan menanggapi persoalan yang disuarakan masyarakat. Ketika kritik memperoleh tindak lanjut yang dapat diketahui publik, hubungan antara negara dan warga mempunyai kesempatan untuk diperbaiki.

Pada 5 September 2025, Dasco mengumumkan keputusan konsultasi pimpinan DPR dan fraksi sebagai respons terhadap tuntutan 17+8. Keputusan itu mencakup penghentian tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September, dengan pengecualian menghadiri undangan kenegaraan.12

Peristiwa ini merupakan hasil keputusan kolektif yang disampaikan Dasco kepada masyarakat. Bagi saya, pelajarannya adalah perlunya membawa tanggapan terhadap kritik ke dalam keputusan yang dapat diperiksa. Pengalaman tersebut memperkuat harapan agar penugasannya sebagai wakil presiden disertai sasaran, tenggat, dan laporan kemajuan yang jelas. Kemampuan konsolidasi akan mempunyai arti lebih besar ketika masyarakat dapat mengetahui apa yang sudah diperbaiki dan apa yang masih harus diselesaikan.

6 Membuka jalan bagi pembaruan agraria yang diperjuangkan rakyat

Contoh yang sangat berarti adalah hubungan Dasco dengan Konsorsium Pembaruan Agraria. Sejak berdiri pada 1994, KPA memperjuangkan reforma agraria sejati. Cita-cita tersebut menyangkut perubahan ketimpangan penguasaan tanah, penyelesaian konflik, dan penguatan kehidupan ekonomi rakyat. Perjuangan panjang itu membutuhkan saluran politik agar aspirasi memperoleh keputusan yang mengikat.13,17

Pada 11 Agustus 2026, Dasco mempertemukan KPA, pimpinan DPR lainnya, dan sejumlah kementerian untuk membahas konflik agraria yang mendesak. Menurut catatan KPA, ia mengakui bahwa Pansus yang telah dibentuk belum menghasilkan kemajuan memadai. Pertemuan tersebut kemudian menyepakati dorongan pembentukan UU Pengaturan Reforma Agraria sebagai langkah untuk mengatasi kebuntuan.14

Kesepakatan itu memperoleh tindak lanjut. Enam minggu kemudian, pada 22 September 2026, DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Dasco. Peraturan tersebut kemudian ditetapkan dan diundangkan pada 30 September 2026 sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.15,16

Rangkaian ini memperkuat penilaian Prodem mengenai kemampuan Dasco membantu menyelesaikan kebuntuan. Ia ikut mempertemukan organisasi rakyat dengan pengambil keputusan dan memimpin tahapan penting agar pembicaraan memperoleh hasil kelembagaan. Pengakuan atas perannya berjalan bersama penghargaan kepada KPA, organisasi tani, pemerintah, dan anggota DPR yang mengerjakannya.

KPA sendiri menyambut pengesahan tersebut sekaligus menekankan pentingnya pelaksanaan yang benar-benar menghadirkan keadilan agraria. Saya melihat di sinilah relevansi pengalaman itu bagi jabatan wakil presiden: kemampuan membangun kesepakatan perlu dilanjutkan dengan pengawalan agar keputusan menghasilkan perubahan di lapangan. Negara membutuhkan pemimpin yang bersedia membuka akses bagi pengetahuan dan pengalaman masyarakat sipil, lalu membantu menerjemahkannya menjadi tindakan.17

Dukungan dengan tanggung jawab yang jelas

Keenam pengalaman tersebut memperjelas alasan saya sejalan dengan Prodem. Kemampuan merangkul, hubungan kerja dengan Presiden, dan kecakapan menyelesaikan persoalan mempunyai pijakan dalam kegiatan yang dapat ditelusuri. Saya melihatnya sebagai modal yang layak diberi tanggung jawab lebih besar.

Nilai tambah penempatan Dasco sebagai wakil presiden harus diwujudkan melalui pembagian kerja yang jelas. Sesuai penugasan Presiden, ia dapat mengawal penyelesaian hambatan lintas kementerian, memastikan tindak lanjut atas keluhan masyarakat, dan melaporkan kemajuan pelaksanaan program. Dengan demikian, pengalaman menghubungkan berbagai pihak dapat berkembang menjadi tanggung jawab yang lebih langsung atas hasil pemerintahan.

Dukungan masyarakat sipil juga perlu terus hidup dalam bentuk masukan dan pengawasan. Hubungan yang erat dengan Presiden harus memungkinkan penyampaian informasi yang jujur, termasuk ketika sebuah kebijakan memerlukan perbaikan. Kepatuhan kepada konstitusi, penghormatan terhadap hukum, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari kekuatan pemerintahan yang ingin kita bangun.

Atas dasar itu, saya mendukung Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional. Dukungan Prodem telah memberi pijakan penting bagi pembicaraan ini. Pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat harapan saya bahwa Dasco dapat membantu Prabowo membangun pemerintahan yang mampu menyelesaikan persoalan rakyat, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk.id,Jakarta – Advokat publik Munarman mendorong DPR RI tidak hanya menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menilai kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam jabatan, tetapi juga mengungkap dugaan perbuatan tercela terkait persoalan dokumen riwayat pendidikannya.

Menurut Munarman, DPR perlu memasukkan dugaan penyembunyian informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran sebagai bagian dari materi hak menyatakan pendapat. Persoalan tersebut dinilainya tidak berhenti pada soal terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif seorang wakil presiden.

“Saya mengendorse DPR ini untuk juga menyatakan dalam hak menyatakan pendapat itu, selain menyatakan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat karena sudah tidak punya dokumen, adalah perbuatan tercela,” kata Munarman di Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (12/11/2026).

Ia kemudian mempertanyakan makna perbuatan tercela dalam persoalan tersebut. Munarman menilai, dugaan menyembunyikan informasi mengenai riwayat pendidikan merupakan persoalan serius yang harus diperiksa secara hukum.

“Perbuatan tercela itu apa? Menyembunyikan informasi tentang riwayat pendidikan,” ujarnya.

Munarman juga menyinggung kemungkinan adanya pihak yang menyuruh, pihak yang melakukan, dan pihak yang menggunakan dokumen dalam rangkaian persoalan tersebut. Namun, menurut dia, siapa pun yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan Gibran bukan baru muncul setelah menjadi wakil presiden. Persoalan itu, menurut Munarman, sudah menjadi perhatian sejak Gibran mengikuti Pilkada 2020 sebagai calon Wali Kota Solo.

“Yang disembunyikan itu bahwa dia tidak punya dokumen kelulusan. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika ikut Pilkada sebagai Wali Kota Solo,” ungkapnya.

Lebih jauh, Munarman menyoroti posisi politik Gibran yang dinilainya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan kekuasaan keluarganya. Ia mempertanyakan bagaimana seseorang yang tumbuh dalam lingkungan kekuasaan bisa memiliki kepercayaan diri begitu besar ketika berhadapan dengan persoalan politik dan hukum.

Munarman juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan Gibran untuk fight atau berjuang menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya.

Menurut Munarman, pilihan kata tersebut menarik untuk dicermati karena dapat dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan perlawanan terhadap situasi politik yang berkembang.

“Presiden menyarankan, memberi saran untuk fight. Pilihan katanya itu untuk fight, berarti perlawanan sebetulnya,” katanya.

Dalam analisisnya, Munarman menggunakan analogi mitologi Yunani untuk menggambarkan situasi politik Gibran. Ia menyebut Gibran seperti sosok yang telah berada di ujung tanduk, tetapi masih berusaha keluar dari tekanan melalui pertarungan politik.

Ia menilai, persoalan dokumen pendidikan menjadi ujian serius bagi legitimasi politik Gibran. Upaya membangun narasi perlawanan, menurut Munarman, tidak boleh mengaburkan substansi persoalan hukum yang sedang dipersoalkan.

Munarman bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk korupsi politik. Ia menjelaskan bahwa korupsi dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya berkaitan dengan uang negara, tetapi juga kerusakan dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan.

“Ini korupsi dalam pengertian korupsi politik. Korup itu adalah kerusakan,” tegasnya.

Munarman kemudian menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) melalui perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Putusan tersebut menjadi penting karena menyangkut dasar administratif dokumen pendidikan yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam pertimbangan hukumnya, dokumen yang diajukan, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, dinilai hanya menunjukkan kehadiran serta catatan akademik selama mengikuti pendidikan. Dokumen-dokumen tersebut bukan bukti kelulusan atau kepemilikan ijazah yang setara dengan SMA.

Menurut Munarman, putusan MA tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Ia menilai, putusan itu tidak boleh dipandang hanya sebagai sengketa administrasi pemerintahan. Ada persoalan yang lebih luas, yakni menyangkut persyaratan jabatan publik, kejujuran dalam proses pencalonan, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Munarman juga menilai perkembangan di DPR yang mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan bagian penting dari proses politik dan konstitusional untuk merespons persoalan tersebut.

“Karena ini berkepentingan dalam konteks kehidupan politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia,” tandasnya.

Dengan demikian, Munarman mendorong DPR tidak berhenti pada persoalan apakah Gibran masih memenuhi syarat sebagai wakil presiden. DPR juga perlu menguji dugaan perbuatan tercela yang berkaitan dengan informasi riwayat pendidikan, termasuk menelusuri siapa saja pihak yang bertanggung jawab.

Bagi Munarman, persoalan ini menjadi ujian bagi penegakan konstitusi. Sebab, jabatan publik bukan hanya menuntut terpenuhinya persyaratan formal, tetapi juga kejujuran dan pertanggungjawaban dalam memperoleh serta menjalankan kekuasaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, menilai Presiden Prabowo Subianto kini berada pada titik krusial dalam perjalanan pemerintahannya. Ia melihat sejumlah dinamika politik nasional belakangan ini menunjukkan bahwa Prabowo masih memegang kendali kekuasaan dan mulai mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan di lingkaran pemerintahan.

Dalam pernyataan bertajuk “Presiden Prabowo, You are at the Point of No Return (Tidak Ada Titik Kembali)”, Din Syamsuddin menyebut posisi Prabowo saat ini menyerupai seorang panglima pasukan khusus, baik Kopassus maupun Kostrad.

Menurut Din, mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden serta penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya merupakan bagian dari langkah mendahului atau preemptive action yang dilakukan Presiden.

“Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden yang tidak dapat dilepas dari ‘restunya’ dan ditangkapnya Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului), merupakan sikap decisive dan determinan yang dilakukannya,” ujar Din kepada wartawan, Jum’at 13/11/2026.

Ia mengakui sebelumnya termasuk pihak yang skeptis dan pesimistis terhadap kemampuan Prabowo menyelesaikan mandat kepresidenannya hingga 2029.

Keraguan tersebut, kata Din, berkaitan dengan proses pembusukan politik (political decaying) dari dalam pemerintahan. Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) yang menurutnya kerap menimbulkan malapraktik.

Selain itu, Din juga mengkritik buruknya komunikasi politik dengan kalangan elite, kebijakan luar negeri yang dinilainya bertentangan dengan aspirasi mayoritas umat Islam, serta dugaan kasus penyadapan yang melibatkan pihak di lingkungan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Din turut menilai dua tahun pemerintahan Prabowo mengalami defisit dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab, menurut dia, banyak gagasan pemerintah berhenti pada tataran pernyataan dan tidak berlanjut menjadi tindakan nyata.

“Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo mengalami defisit, karena banyak yang berhenti pada kata-kata tidak berlanjut pada perbuatan nyata lebih karena eselon pelaksana tidak cukup responsif menerjemahkan pikiran Presiden,” ungkapnya.

Mundurnya Gibran Dinilai Bermata Dua

Terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, Din menilai peristiwa tersebut memiliki dua sisi.

Pada satu sisi, pengunduran diri itu dinilainya positif dan elegan demi menjaga marwah negara konstitusi. Ia mengaitkannya dengan seruan 150 guru besar yang sebelumnya meminta agar persoalan tersebut disikapi demi kepentingan konstitusional.

Namun, pada sisi lain, Din menilai peristiwa tersebut menjadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena seorang wakil presiden mundur akibat persoalan ketercelaan.

Din menyebut seruan moral 150 guru besar, yang diakuinya turut menjadi salah satu pemrakarsa, telah terpenuhi. Menurutnya, seruan tersebut sebelumnya dimaksudkan untuk meredam kontroversi politik apabila Gibran tetap bertahan di kursi Wakil Presiden.

Meski demikian, Din menegaskan bahwa penyelesaian persoalan politik dan hukum tidak seharusnya berhenti hanya karena Gibran telah mundur dari jabatannya.

Din Dorong Hak Menyatakan Pendapat DPR Tetap Berlanjut

Lebih jauh, Din menyoroti adanya gejala dan gelagat yang disebutnya sebagai upaya makar terhadap Presiden serta manuver politik mantan Presiden Joko Widodo.

Atas dasar itu, ia menilai Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI tetap menjadi pilihan konstitusional yang perlu ditempuh.

“Namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden dan upaya Eks Presiden Jokowi Sang Ayah yang masih bermanuver politik, maka Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR-RI adalah pilihan konstitusional dan proses politik yang tidak seharusnya berhenti walau yang diperkarakan sudah berhenti,” tegas Din.

Din juga menekankan bahwa persoalan keterpilihan Wakil Presiden yang menurut penilaiannya menyimpang secara konstitusional berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bukan persoalan sederhana.

Ia memandang persoalan tersebut berkaitan dengan etika, moral, bahkan dugaan tindak pidana yang harus ditelusuri melalui proses hukum.

“Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang maka harus diusut tuntas lewat proses pidana,” pungkas Din Syamsuddin.

Media memberi ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan narasumber agar dapat menyampaikan penjelasan, tanggapan, maupun bantahan atas berbagai hal yang disampaikan tersebut.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang kelompok yang selama ini dikenal sebagai Geng Solo. Pengunduran diri tersebut dikhawatirkan tidak hanya dipandang sebagai keputusan politik, tetapi juga dikemas menjadi narasi pengorbanan seorang pemimpin muda yang diklaim demi kepentingan bangsa dan negara.

Analisis tersebut disampaikan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf. (Purn.) Sri Radjasa Chandra, dalam sebuah siniar jurnalistik bersama pembawa acara May Dilla Hantika.

Sri Radjasa mengendus adanya kemungkinan skenario glorifikasi politik terhadap Gibran. Menurutnya, langkah pengunduran diri dapat dimanfaatkan untuk membangun citra bahwa Gibran merupakan korban tekanan dan ketidakadilan politik dari kekuatan elite di parlemen.

Ia mengingatkan publik agar tidak serta-merta menerima narasi pengunduran diri sebagai bentuk sikap kenegarawanan.

Menurut analisis Sri Radjasa, ada potensi pembalikan opini yang membuat Gibran justru tampil sebagai martir politik.

“Jangan sampai pengunduran diri ini justru menjadi panggung untuk membangun citra bahwa Gibran adalah korban politik yang berkorban demi bangsa dan negara,” demikian inti peringatan Sri Radjasa dalam analisisnya, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai, apabila skenario tersebut berhasil dimainkan, kelompok politik yang berada di belakang Gibran justru bisa memperoleh keuntungan besar.

Sri Radjasa menjelaskan, salah satu kemungkinan strategi yang perlu dicermati adalah membangun persepsi bahwa keluarga Solo sedang menghadapi tekanan dan perlakuan tidak adil dari sejumlah kekuatan politik.

Narasi dizalimi tersebut berpotensi membangkitkan solidaritas para pendukung Joko Widodo dan Gibran. Bahkan, situasi itu dapat dimanfaatkan untuk menggalang kembali dukungan masyarakat akar rumput.

Dalam kalkulasi politik, sosok yang dipersepsikan sebagai korban ketidakadilan sering kali justru memperoleh simpati publik. Kondisi tersebut dapat menjadi modal politik baru bagi Gibran, meskipun tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden.

Sri Radjasa melihat kemungkinan tersebut sebagai manuver yang harus diwaspadai. Sebab, pengunduran diri tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik seseorang maupun jaringan kekuatan yang berada di belakangnya.

Lebih jauh, Sri Radjasa mengingatkan bahwa pembentukan citra sebagai korban politik bisa menjadi investasi jangka panjang bagi perjalanan politik Gibran.

Dengan tetap terpeliharanya loyalitas pendukung Jokowi, Gibran berpeluang mempertahankan daya tawar di hadapan partai-partai politik. Jaringan pendukung dan kekuatan politik yang masih bertahan dapat menjadi modal untuk kembali masuk dalam pertarungan kekuasaan.

Pilpres 2029 pun berpotensi menjadi salah satu sasaran jangka panjang dari konsolidasi tersebut.

Jika narasi pengorbanan dan ketidakadilan berhasil dibangun, Gibran bisa saja tetap menjadi figur yang diperhitungkan dalam peta politik nasional, sekalipun tidak lagi berada di lingkaran pemerintahan.

Skenario tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, apabila pendukung Gibran membangun persepsi bahwa pengunduran dirinya merupakan akibat tekanan politik dari kelompok tertentu, bukan tidak mungkin muncul polarisasi baru antara pendukung Jokowi dan kelompok yang berada di belakang pemerintahan Prabowo.

Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh partai-partai politik yang ingin memperoleh keuntungan dari perpecahan koalisi maupun perubahan peta kekuasaan.

Karena itu, publik perlu memisahkan persoalan hukum, administrasi kenegaraan, dan manuver politik yang mungkin menyertainya.

Dugaan persoalan terkait ijazah maupun putusan pengadilan harus ditempatkan dalam koridor hukum dan dibuktikan berdasarkan dokumen serta fakta resmi. Demikian pula, dugaan adanya skenario glorifikasi politik perlu diuji melalui bukti, bukan hanya spekulasi.

Pesan penting dari analisis Sri Radjasa adalah masyarakat jangan sampai terjebak dalam dramatisasi politik yang justru mengaburkan persoalan utama.

Pengunduran diri seorang pejabat negara bukan hanya menyangkut siapa yang mundur dan siapa yang diuntungkan. Lebih dari itu, publik berhak mengetahui alasan, proses konstitusional, serta konsekuensi politik dan hukumnya.

Di tengah memanasnya hubungan antarkekuatan politik nasional, satu hal yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan perubahan dari sebuah persoalan hukum menjadi panggung pencitraan politik menuju Pilpres 2029.

MoneyTalk.id,Jakarta – Berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pada Januari 2022.

Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak lagi menunda pemeriksaan terhadap Gibran terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilaporkan tersebut.

Menurut Jalih, tidak ada alasan bagi lembaga antirasuah untuk ragu menjalankan kewenangannya, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Gibran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Sudah saatnya KPK berani memeriksa Gibran. Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat berbeda ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tinggi negara,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, kekuasaan politik, maupun latar belakang seseorang.

“Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pejabat negara atau memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Jalih menilai, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perhatian publik terhadap laporan dugaan korupsi tersebut. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti langsung menyimpulkan orang tersebut bersalah. Pemeriksaan justru merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji laporan, menelusuri bukti, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Tetapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga tidak perlu takut menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya berani bertindak terhadap masyarakat biasa, tetapi ragu ketika berhadapan dengan keluarga mantan presiden,” ujarnya.

Soroti Laporan Ubedilah Badrun

Sebagaimana diketahui, Ubedilah Badrun pada 10 Januari 2022 mendatangi KPK untuk melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan relasi bisnis.

Dalam laporan tersebut, Ubedilah mempersoalkan dugaan aliran dana penyertaan modal sekitar Rp99,3 miliar dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan yang dikaitkan dengan Gibran dan Kaesang.

Ubedilah juga mempertanyakan transaksi pembelian saham senilai sekitar Rp92 miliar. Menurut pelapor, hubungan bisnis tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.

Namun, seluruh angka dan hubungan transaksi tersebut merupakan materi dugaan yang disampaikan pelapor dan belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Persoalan ini juga pernah mendapat penjelasan dari KPK. Pada Agustus 2022, pimpinan KPK saat itu menyatakan laporan tersebut belum dikembangkan lebih lanjut karena dinilai belum didukung data signifikan. KPK menyebut laporan tersebut diarsipkan setelah proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pelapor.

Bagi Jalih, hal tersebut justru menjadi alasan agar persoalannya tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan kepada masyarakat.

Ia meminta KPK menjelaskan secara terbuka apakah terdapat perkembangan bukti baru, apakah dokumen yang pernah diserahkan Ubedilah sudah diperiksa secara menyeluruh, dan apakah masih terdapat ruang untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Jabatan Bukan Tameng Hukum

Jalih menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan peta kekuasaan. Seseorang yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi siapa yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pusat pemerintahan, melainkan apakah terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jangan sampai publik melihat ada standar ganda dalam pemberantasan korupsi. Ketika seseorang masih berkuasa, aparat terlihat ragu. Setelah tidak lagi menjabat, barulah berani bertindak. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa,” kata Jalih.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap laporan dugaan korupsi yang memenuhi persyaratan harus ditangani secara profesional, tanpa intervensi kepentingan politik.

“FORMASI meminta KPK bekerja secara independen. Periksa laporannya, telusuri aliran dananya, klarifikasi pihak-pihak yang terkait, dan buka kepada publik sejauh mana penanganannya. Kalau bukti permulaan cukup, proses hukum harus dilanjutkan. Tidak perlu takut menetapkan tersangka, siapa pun orangnya,” pungkas Jalih Pitoeng.