5 November 2026

Prasetyo Hadi

Syahganda: Jokowi Lebih Kejam dari Kolonial, Megawati Makin Prospektif untuk Stabilitas Indonesia Joko Widodo (Jokowi)

Syahganda: Jokowi Lebih Kejam dari Kolonial, Megawati Makin Prospektif untuk Stabilitas Indonesia

Hedi Batubara 30 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI.

Syahganda menilai, keinginan tokoh politik untuk mendorong anaknya maju dalam kontestasi kekuasaan merupakan hal yang wajar. Namun, keinginan tersebut tidak boleh diwujudkan melalui pemaksaan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Misalkan kalau Megawati pengin anaknya maju, SBY pengin anaknya maju, itu oke-oke saja. Yang paling penting tidak memaksakan, tidak menggunakan power, abuse of power untuk mendorong,” ujar Syahganda di Podcast Obor Rakyat Reborn, Rabu (30/9/2026).

Ia kemudian membandingkan hal tersebut dengan proses politik yang melibatkan Jokowi dan Gibran. Menurutnya, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memunculkan persoalan serius mengenai penggunaan kekuasaan dalam demokrasi.

“Kalau Jokowi, kan, abuse of power. Anak ini enggak jelas, tiba-tiba jadi wakil presiden,” katanya.

Syahganda berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengoreksi persoalan tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan MK memiliki arti penting bagi masa depan demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Dalam pandangannya mengenai stabilitas politik ke depan, Syahganda justru melihat Megawati Soekarnoputri memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan Jokowi.

Ia menilai, Jokowi menghadapi banyak pihak yang berseberangan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjaga stabilitas politik nasional.

“Jokowi ini Megawati itu lebih prospek dong buat stabilitas ke depan dibanding Jokowi. Jokowi musuhnya banyak,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Syahganda memandang rekonsiliasi dan komunikasi antartokoh politik sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang berkembang.

Ia juga menyinggung persoalan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam kritiknya, Syahganda menyamakan dampak kebijakan tersebut dengan praktik kolonialisme yang pernah dialami Indonesia.

Syahganda turut menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pergantian posisi wakil presiden apabila MK mengambil keputusan yang berdampak pada status Gibran.

Ia menyebut adanya tiga nama yang mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Sudaryono.

Menurut Syahganda, apabila terjadi perubahan dalam posisi wakil presiden, pembahasan mengenai penggantinya tentu akan melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi pemerintahan.

“Misalkan didiskualifikasi, saya pikir pengganti Gibran itu tentu akan dibicarakan Presiden dengan koalisi partai yang sekarang,” ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan munculnya alternatif politik lain apabila Megawati turut masuk dalam pembicaraan mengenai konfigurasi kepemimpinan nasional.

“Bisa juga Ibu Mega menawarkan Puan jadi wapres, misalnya,” kata Syahganda.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika politik nasional tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut komunikasi dan kompromi di antara para elite politik.

Wartawan Senior Soroti Dugaan ‘TN Connection’ di Balik Kejatuhan Purbaya Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto

Wartawan Senior Soroti Dugaan ‘TN Connection’ di Balik Kejatuhan Purbaya

Hedi Batubara 17 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kisruh internal di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut telah mencapai titik serius setelah muncul dugaan perlawanan terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2026.

Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto mengungkap adanya dugaan penolakan internal terhadap mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Agustinus, informasi tersebut bersumber dari tangkapan layar percakapan WhatsApp grup internal Kemenkeu yang diperolehnya dari seorang sumber.

Ia menyebut, dalam percakapan yang disebut terjadi pada Jumat 10 September sekitar pukul 15.50 WIB, terdapat pesan yang diduga dikirim oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka.

Dalam pesan tersebut, pimpinan DJBC disebut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di Kementerian Keuangan.

“Untuk seluruh pejabat eselon II yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026, khusus untuk BC saya menegaskan tidak akan dilaksanakan oleh Ditjen BC,” demikian isi pesan yang dikutip Agustinus berdasarkan tangkapan layar tersebut sebagaimana diungkapkan di podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (17/9/2026).

Namun, karena tangkapan layar dan identitas pengirim belum dapat diverifikasi secara independen, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai klaim yang masih memerlukan konfirmasi dari Kemenkeu dan pejabat terkait.

Agustinus juga menyebut adanya pesan dengan narasi serupa yang diduga berasal dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pesan itu disebutkan bahwa mutasi dan promosi pejabat eselon II dan III DJP yang namanya tercantum dalam keputusan serta diumumkan dalam pelantikan tidak akan dilaksanakan di lingkungan DJP.

Jika benar, pesan tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap antara keputusan Menteri Keuangan dengan pelaksanaan kebijakan di dua direktorat jenderal strategis Kemenkeu.

Agustinus kemudian mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik pertarungan internal tersebut.

Ia menyoroti posisi Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan mengaitkannya dengan jejaring alumni SMA Taruna Nusantara.

Bimo Wijayanto memang tercatat sebagai salah satu alumni SMA Taruna Nusantara yang masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo. Sejumlah pemberitaan menyebut Bimo sebagai alumni TN angkatan ke-3.

Agustinus menyebut hubungan tersebut sebagai dugaan “TN connection”.

Dalam hipotesis yang disampaikannya, Bimo tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkan keberadaan Bimo dengan dua pejabat penting di lingkaran Istana, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Fakta mengenai latar belakang pendidikan keduanya dapat diverifikasi. Pemerintah mencatat Prasetyo Hadi merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-6, sedangkan Teddy Indra Wijaya merupakan alumni angkatan ke-15. Keduanya saat ini memegang posisi Mensesneg dan Seskab.

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyebut Prasetyo Hadi sebagai alumni TN angkatan ke-6 dan Teddy Indra Wijaya sebagai alumni TN angkatan ke-15 dalam pidatonya saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Januari 2026.

Kehadiran sejumlah alumni Taruna Nusantara dalam pemerintahan Prabowo juga bukan informasi baru. Selain Prasetyo Hadi dan Teddy, terdapat sejumlah alumni TN lain yang menduduki jabatan strategis, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono dan Sudaryono.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kesamaan latar belakang pendidikan tersebut benar-benar berkaitan dengan dinamika pergantian atau mutasi pejabat di Kemenkeu.

Sejauh informasi yang dapat diverifikasi, fakta bahwa Bimo, Prasetyo dan Teddy merupakan alumni SMA Taruna Nusantara memang dapat dibuktikan.

Yang menjadi lebih penting adalah dugaan adanya penolakan terhadap pelaksanaan mutasi di lingkungan DJBC dan DJP.

Jika benar terjadi, persoalannya tidak lagi hanya mengenai rotasi birokrasi, tetapi menyentuh persoalan hubungan antara Menteri Keuangan dengan pimpinan unit-unit utama di bawahnya.

Dinamika tersebut juga menjadi menarik karena DJP dan DJBC merupakan dua institusi paling strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.

Di tengah situasi tersebut, publik menunggu penjelasan resmi Kementerian Keuangan mengenai apakah pesan internal yang beredar tersebut autentik, apakah benar terdapat pejabat yang menolak menjalankan keputusan mutasi, serta bagaimana posisi Presiden Prabowo terhadap dinamika tersebut

Prabowo Tahu Ijazah Jokowi Palsu, Dari Siapa? Rizal Fadillah Soroti Pratikno-Juri” Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah

Prabowo Tahu Ijazah Jokowi Palsu, Dari Siapa? Rizal Fadillah Soroti Pratikno-Juri”

Hedi Batubara 18 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah mempertanyakan sumber informasi Presiden Prabowo Subianto terkait isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Pertanyaan itu disampaikan Rizal dalam tulisannya bertanggal 18 Agustus 2026 berjudul “Dari Siapa Prabowo Tahu Ijazah Jokowi Itu Palsu?”

Rizal menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang, menurut Rizal, memastikan bahwa Presiden Prabowo mengetahui persoalan ijazah Jokowi.

“Dari siapakah Prabowo tahu bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Hingga kini semua orang yang dekat dengan Prabowo masih tutup mulut,” tulis Rizal.

Menurut Rizal, terdapat dua pejabat yang dinilainya berpotensi mengetahui informasi mengenai persoalan tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

Rizal menyebut Pratikno memiliki kedekatan dengan Jokowi sejak masa sebelum menjadi presiden. Ia juga menyoroti posisi Pratikno sebagai Mensesneg selama dua periode pemerintahan Jokowi.

“Sepanjang dua periode jabatan Jokowi, Pratikno menjadi pengendali pemerintahan sebagai Mensesneg. Orang terdekat Presiden Jokowi ini pemegang rahasianya,” tulis Rizal.

Rizal kemudian mengaitkan Juri Ardiantoro dengan proses pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Menurut dia, Juri saat itu menjabat Ketua KPU DKI Jakarta dan kemudian pernah menduduki posisi di lingkungan pemerintahan Jokowi sebelum menjadi Wamensesneg pada pemerintahan Prabowo.

“Juri Ardiantoro adalah informan A1 tentang ijazah Jokowi bagi Presiden Prabowo,” klaim Rizal.

Berdasarkan rangkaian tersebut, Rizal menduga Pratikno dan Juri merupakan sumber informasi bagi Prabowo mengenai status ijazah Jokowi.

“Patut diduga dua Menteri Prabowo ini adalah sumber informasi tervalid bagi Prabowo tentang status ijazah Jokowi yang palsu itu,” tulisnya.

Rizal juga menyinggung dugaan mengenai tempat pembuatan atau pemalsuan dokumen tersebut dengan menyebut Pasar Pramuka. Namun, tudingan tersebut disampaikan sebagai dugaan dan tidak disertai bukti baru dalam tulisan yang dirilisnya.

Perlu Verifikasi dan Klarifikasi

Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi sebelumnya telah melalui proses penyelidikan kepolisian. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, penyelidik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi, termasuk pengujian laboratorium dengan membandingkannya dengan ijazah tiga rekan Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Pemeriksaan mencakup bahan kertas, teknik cetak, tinta, cap, serta tanda tangan. Hasil pemeriksaan disebut menunjukkan dokumen tersebut identik dan penyidik menyatakan tidak menemukan tindak pidana.

Pemerintah juga sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum terkait persoalan tersebut. Mensesneg Prasetyo Hadi diberitakan menghormati keputusan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli.

Dengan demikian, klaim mengenai adanya pihak yang mengetahui atau terlibat dalam dugaan pemalsuan ijazah perlu dibedakan dari fakta yang telah diputuskan berdasarkan proses penyelidikan. Tuduhan terhadap Pratikno maupun Juri Ardiantoro dalam tulisan Rizal Fadillah merupakan pendapat dan dugaan penulis, bukan fakta hukum yang telah terbukti.

Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi Pratikno, Juri Ardiantoro, Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam tulisan tersebut untuk memberikan penjelasan atau bantahan atas tudingan yang disampaikan Rizal Fadillah.

Pernyataan Dasco dan Istana Tak Seirama Soal Hasil Survei IMG-20260731-WA0122

Pernyataan Dasco dan Istana Tak Seirama Soal Hasil Survei

Hedi Batubara 31 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Perbedaan respons terhadap hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih mengkaji hasil survei, sementara pihak Istana menegaskan pemerintah tidak bekerja untuk mengejar angka survei.

Menanggapi hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia, Dasco mengatakan seluruh temuan tersebut akan dipelajari sebagai bahan evaluasi.

“Ya ada beberapa survei, misalnya SMRC, kemudian Pak Burhanuddin Muhtadi yang dipublish melalui media massa. Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Sikap Dasco tersebut berbeda dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, pemerintah sejak awal tidak bekerja untuk mengejar hasil survei, melainkan menjalankan program-program yang diyakini berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari hasil survei,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan saat dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7) malam.

Prasetyo menegaskan seluruh program pemerintah merupakan implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo pada Pilpres 2024, mulai dari ketahanan pangan, energi, industrialisasi hingga hilirisasi.

“Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei, tetapi dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa hasil survei SMRC yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen akan dijadikan masukan bagi pemerintah.

Menurut Qodari, setiap survei merupakan bagian dari aspirasi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin baik.

Menanggapi perbedaan respons tersebut, pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai komunikasi yang disampaikan Dasco lebih tepat dan lebih mencerminkan sikap seorang pemimpin dalam menghadapi kritik maupun hasil survei.

“Respons Dasco jauh lebih bagus. Beliau tidak menolak hasil survei, tetapi memilih mengkajinya sebagai bahan evaluasi. Itu menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik,” ujar Iwan.

Iwan menilai, komunikasi publik pemerintah akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang mengakui setiap survei sebagai salah satu instrumen untuk membaca persepsi masyarakat.

“Kalau pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, hasil survei sebaiknya dipandang sebagai bahan introspeksi, bukan sekadar ditegaskan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk survei. Dalam hal ini, pihak Istana perlu banyak belajar dari cara komunikasi Dasco,” katanya.

Menurut Iwan, perbedaan pernyataan antara Dasco dan pejabat Istana menunjukkan perlunya penyelarasan komunikasi publik agar pesan pemerintah tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan terhadap evaluasi justru dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Prabowo Rombak Badan Gizi Nasional,Dadan Hindayana Dicopot Dan Diganti Nanik Deyang 1780483343990

Prabowo Rombak Badan Gizi Nasional,Dadan Hindayana Dicopot Dan Diganti Nanik Deyang

Hedi Batubara 3 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan di jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam keputusan yang diumumkan di Istana Negara, Selasa (2/6/2026) malam, Dadan Hindayana resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BGN dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.

Pengumuman pergantian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, saudara Dadan sebagai Kepala BGN, kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini,” kata Prasetyo Hadi di Istana Negara.

Selain mengganti Kepala BGN, Presiden Prabowo juga merombak posisi wakil kepala lembaga tersebut. Untuk mengisi jajaran pimpinan yang baru, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN.

“Untuk selanjutnya Presiden memutuskan mengangkat saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, kemudian saudari Agustina Arumsari, dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru,” lanjut Prasetyo.

Perombakan ini menandai langkah terbaru Presiden Prabowo dalam memperkuat struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional, lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjalankan berbagai program peningkatan gizi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan saat ini.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum menyampaikan secara rinci alasan di balik pergantian pimpinan BGN tersebut. Namun, pergantian ini diperkirakan menjadi bagian dari upaya percepatan dan penguatan pelaksanaan program-program strategis nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan.

Dengan susunan baru tersebut, publik kini menantikan langkah dan kebijakan yang akan ditempuh Nanik Sudaryati Deyang bersama jajaran wakil kepala yang baru dalam memastikan berbagai program BGN berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Tak Tahu Kasus Keracunan MBG, Muslim Arbi: Pecat Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto! Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Tak Tahu Kasus Keracunan MBG, Muslim Arbi: Pecat Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto!

Hedi Batubara 28 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kasus keracunan yang diduga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyita perhatian publik. Ribuan siswa di berbagai provinsi dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Di tengah sorotan tersebut, pernyataan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto yang mengaku “tidak mengikuti” kabar ini menuai kritik tajam.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai sikap Bambang Eko tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, seorang pejabat tinggi negara tidak seharusnya tidak mengetahui krisis nasional yang menyangkut keselamatan anak-anak.

“Presiden Prabowo Subianto harus segera memberhentikan Bambang Eko Suhariyanto. Pernyataan tidak tahu soal keracunan MBG mencoreng citra pemerintahan dan menandakan kegagalan komunikasi publik,” tegas Muslim Arbi, Sabtu (27/9/2025).

Muslim menilai Bambang gagal menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi, padahal Sekretariat Negara memiliki peran vital dalam memastikan informasi strategis tersampaikan dengan baik kepada presiden dan publik.

Kontroversi bermula ketika Bambang Eko ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (26/9/2025). Saat ditanya soal kasus keracunan MBG, ia berkata:

“Iya, saya enggak ngikutin itu. Saya mohon maaf, saya enggak ngikutin yang itu. Saya beberapa hari ini konsentrasi di sini (DPR).”

Ia juga meminta agar pertanyaan seputar MBG diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Bahkan ketika didesak mengenai kemungkinan langkah tegas Istana, Bambang hanya menyebut akan menyampaikan pesan kepada Mensesneg.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di ruang publik. Banyak pihak menilai Bambang abai terhadap situasi yang sudah menjadi isu nasional.

Program MBG adalah program prioritas nasional untuk menekan angka stunting dengan menyajikan makanan bergizi di sekolah-sekolah. Namun sejak pertengahan 2025, sejumlah daerah seperti Bandung Barat, Banggai, dan beberapa wilayah Jawa Tengah melaporkan kejadian keracunan massal.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya kasus dan telah menghentikan sementara operasi dapur-dapur yang terindikasi menjadi sumber masalah. BPOM dan Kementerian Kesehatan juga dilibatkan dalam investigasi penyebab keracunan.

Muslim Arbi menilai permasalahan ini bukan sekadar teknis pangan, melainkan krisis tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti tiga hal:

1. Kegagalan Koordinasi – Fragmentasi kewenangan antara BGN, BPOM, dan pemerintah daerah membuat penanganan lambat.

2. Komunikasi Krisis Lemah – Tidak adanya pernyataan cepat dari pejabat kunci, terutama Sekretariat Negara, memperparah ketidakpercayaan publik.

3. Risiko Politik – Program unggulan Prabowo ini bisa kehilangan dukungan publik jika pemerintah dianggap abai.

Muslim menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan, termasuk langkah pemecatan terhadap pejabat yang terbukti lalai dalam memberikan informasi kepada presiden dan masyarakat.

Selain meminta pemecatan Bambang Eko, Muslim Arbi merekomendasikan:

1. Moratorium sementara distribusi MBG di wilayah yang belum dipastikan keamanannya.

2. Investigasi independen dengan melibatkan akademisi dan lembaga pengawas pangan.

3. Kompensasi bagi para korban dan perbaikan standar keamanan dapur MBG.

Bagi Muslim Arbi, kasus keracunan MBG adalah ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. “Keselamatan anak-anak adalah prioritas. Pemerintah harus menunjukkan tanggung jawab penuh dan mengambil tindakan nyata,” tegasnya.

Pengibaran Bendera One Piece Dinilai Wujud Ekspresi, Bukan Makar IMG-20250806-WA0118

Pengibaran Bendera One Piece Dinilai Wujud Ekspresi, Bukan Makar

Hedi Batubara 6 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece, Jolly Roger, menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia menarik perhatian publik. Namun, pakar hukum tata negara dan Guru Besar IPDN, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, menilai fenomena ini tidak perlu disikapi secara berlebihan, apalagi dengan tuduhan makar.

“Penguasa dan pemerintah harus menyikapi ini dengan tanggap ing sasmita, yaitu sikap bijaksana yang memahami tanda-tanda zaman. Jangan terburu-buru menuduh makar. Justru ini momen untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8).

Menurut Djohermansyah, pengibaran bendera bajak laut oleh masyarakat adalah bentuk ekspresi yang elegan dan tidak mengandung kekerasan. “Rakyat kini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Mereka menyampaikan kritik dan aspirasi dengan cara halus dan santun,” katanya.

Ia juga membandingkan kondisi Indonesia dengan Myanmar yang berada di bawah rezim junta militer. “Saya baru dari Myanmar. Di sana rakyat hidup dalam ketakutan, penuh kecurigaan, dan kehilangan semangat. Saya bersyukur Indonesia masih menjamin kebebasan berpendapat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Djohermansyah mengapresiasi sikap masyarakat yang aktif bersuara melalui simbol budaya populer. “Saya bangga rakyat berani menyuarakan pendapatnya, bahkan lewat simbol seperti bendera bajak laut One Piece. Ini justru menunjukkan semangat demokrasi yang sehat,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah jika bendera Jolly Roger digunakan sebagai bentuk ekspresi masyarakat. Namun, Prasetyo menekankan agar bendera tersebut tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan Bendera Merah Putih.

“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah. Tapi jangan disandingkan dengan bendera Merah Putih,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8).

Fenomena ini mencerminkan dinamika ekspresi sosial yang semakin kreatif di kalangan publik, menjelang hari kemerdekaan Indonesia.

Blackout di Bali dan Bekasi, Direksi- Komisaris PLN Sebaiknya Mundur Karena Buat Malu Indonesia Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Blackout di Bali dan Bekasi, Direksi- Komisaris PLN Sebaiknya Mundur Karena Buat Malu Indonesia

Hedi Batubara 5 Mei 2025

MoneyTalk,Jakarta- Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak, agar seluruh jajaran Direksi dan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengundurkan diri dari jabatannya usai terjadinya blackout atau pemadaman listrik di Bali- Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Itu seluruh jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) sebaiknya mundur saja. Memalukan Indonesia di dunia Internasional,” jelas Uchok Sky di Jakarta, Senin,(5/5/2025).

Lebih lanjut, Uchok Sky menyayangkan, dengan besaran gaji yang diterima para direksi dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) gagal memberikan layanan mempuni untuk masyarakat. Uchok Sky secara khusus mengecam, terjadinya blackout atau pemadaman di Bali.“Gaji gede, Kok gagal memberikan layanan setrum yang mumpuni untuk warga Bali, wisatawan di Bali,” imbuh Uchok Sky

Uchok Sky turut menyoroti, permintaan maaf Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara (jubir) presiden, Prasetyo Hadi atas blackout yang terjadi di Bali.

Uchok Sky menuturkan, sebaiknya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara (jubir) presiden, Prasetyo Hadi dapat memberikan rekomendasi untuk mengganti Dirut PLN saat ini.

“Sebaiknya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi bukan hanya minta maaf, tapi rekomendasi dong Dirut PLN, Darmawan Prasodjo untuk diganti karena dia sudah kenyang di PLN,” tutur dia.

“Makanya kinerja asal asalan saja, dan masa bodoh dengan blackout 5 jam di Bali,” pungkas dia.

Sebelumnya, setelah Bali blackout, sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat kini mengalami pemadaman listrik, Sabtu (3/5/2025).

Baca Juga Berita Ini

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Dan Aksi GRANAT yang digelar di Gedung KPK

Nusron Wahid Diperiksa 5 Jam KPK Cecar soal Aliran Uang Rp106,3 Miliar dan Pengurusan HGB

Hedi Batubara 4 November 2026
Pasukan Berani Mati Jokowi Klaim Jutaan Anggota, Siap Bela hingga Titik Darah Penghabisan

Pasukan Berani Mati Jokowi Klaim Jutaan Anggota, Siap Bela hingga Titik Darah Penghabisan

Hedi Batubara 4 November 2026
Pembangunan Rumah Sakit (RS) Royal Batavia Cakung, Jakarta Timur

Setahun Diluncurkan, RS Royal Batavia Masih Berkutat di Lelang Rp400 Miliar

Hedi Batubara 4 November 2026
Presiden Prabowo

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, LPJ Pertanyakan Keamanan Siber Istana

Hedi Batubara 4 November 2026