MoneyTalk.id,Jakarta – Perbedaan respons terhadap hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memilih mengkaji hasil survei, sementara pihak Istana menegaskan pemerintah tidak bekerja untuk mengejar angka survei.
Menanggapi hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia, Dasco mengatakan seluruh temuan tersebut akan dipelajari sebagai bahan evaluasi.
“Ya ada beberapa survei, misalnya SMRC, kemudian Pak Burhanuddin Muhtadi yang dipublish melalui media massa. Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Sikap Dasco tersebut berbeda dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, pemerintah sejak awal tidak bekerja untuk mengejar hasil survei, melainkan menjalankan program-program yang diyakini berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari hasil survei,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan saat dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta, Kamis (30/7) malam.
Prasetyo menegaskan seluruh program pemerintah merupakan implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo pada Pilpres 2024, mulai dari ketahanan pangan, energi, industrialisasi hingga hilirisasi.
“Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei, tetapi dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa hasil survei SMRC yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen akan dijadikan masukan bagi pemerintah.
Menurut Qodari, setiap survei merupakan bagian dari aspirasi publik yang dapat menjadi bahan evaluasi agar kinerja pemerintah semakin baik.
Menanggapi perbedaan respons tersebut, pemerhati politik Iwan “Terpal” Setiawan menilai komunikasi yang disampaikan Dasco lebih tepat dan lebih mencerminkan sikap seorang pemimpin dalam menghadapi kritik maupun hasil survei.
“Respons Dasco jauh lebih bagus. Beliau tidak menolak hasil survei, tetapi memilih mengkajinya sebagai bahan evaluasi. Itu menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik,” ujar Iwan.
Iwan menilai, komunikasi publik pemerintah akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan yang mengakui setiap survei sebagai salah satu instrumen untuk membaca persepsi masyarakat.
“Kalau pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, hasil survei sebaiknya dipandang sebagai bahan introspeksi, bukan sekadar ditegaskan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk survei. Dalam hal ini, pihak Istana perlu banyak belajar dari cara komunikasi Dasco,” katanya.
Menurut Iwan, perbedaan pernyataan antara Dasco dan pejabat Istana menunjukkan perlunya penyelarasan komunikasi publik agar pesan pemerintah tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan terhadap evaluasi justru dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.
