15 November 2026

Center For Budget Analysis (CBA)

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membongkar dan mengusut tuntas perjanjian kerja sama persewaan penempatan iklan pada sarana dan prasarana LRT Jabodebek antara Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Kereta Api Pariwisata (Kawista). Desakan keras ini dilayangkan menyusul temuan dugaan pembiaran piutang sewa termin ketiga senilai total Rp35 miliar yang mandek tanpa penagihan sejak jatuh tempo pada 20 November 2025.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti kejanggalan pengelolaan kontrak bisnis bernilai ratusan miliar rupiah untuk periode 2023 hingga 2027 tersebut.

Berdasarkan data investigasi anggaran yang dihimpun CBA, nilai kontrak sewa penempatan iklan oleh PT Kawista mencakup penyewaan 9 trainset (sarana) LRT Jabodebek sebesar Rp49.950.000.000, penempatan iklan di 10 stasiun sebesar Rp94.350.000.000, serta penempatan iklan di 8 stasiun sebesar Rp49.950.000.000.

Namun, alih-alih mengamankan hak penerimaan negara, PT KAI (Persero) justru dinilai abai karena belum melayangkan penagihan pembayaran sewa periklanan termin ketiga kepada PT Kawista sebesar Rp35.000.000.000. Piutang yang dibiarkan menggantung tersebut terdiri atas komponen sewa trainset sebesar Rp9.990.000.000, sewa iklan di 8 stasiun sebesar Rp9.990.000.000, serta sewa iklan di 10 stasiun sebesar Rp18.870.000.000.

Ketimpangan tata kelola semakin mencolok ketika pihak PT Kawista bermanuver mengajukan penundaan kewajiban tepat sehari sebelum tenggat waktu jatuh tempo berakhir. Melalui surat bernomor WL.705/XI/1/KAIWISATA-2025 tertanggal 19 November 2025, Presiden Direktur PT Kawista meminta restrukturisasi kontrak berupa pemunduran jadwal pembayaran mulai dari termin ketiga hingga termin kelima untuk seluruh paket kontrak sewa sarana dan prasarana LRT Jabodebek.

Uchok mengkritik tajam standar ganda yang dipertontonkan perusahaan pelat merah tersebut dalam menegakkan aturan. Menurutnya, kelonggaran luar biasa terhadap tunggakan korporasi bernilai puluhan miliar rupiah ini berbanding terbalik dengan sikap represif dan tanpa kompromi PT KAI saat menggusur warga Bukit Duri yang dituding menduduki lahan perusahaan.

“Ketika berhadapan dengan rakyat kecil di Bukit Duri, PT KAI bertindak sangat keras melakukan penggusuran. Namun, saat berhadapan dengan kewajiban puluhan miliar rupiah yang sudah jatuh tempo sejak November 2025, PT KAI justru diam dan membiarkannya tanpa penagihan.

Untuk itu, CBA meminta Kejaksaan Agung mengusut perjanjian sewa penempatan iklan antara PT Kawista dan PT KAI ini karena sangat berpotensi merugikan pendapatan perusahaan negara,” tegas Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengadaan laptop di lingkungan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) menjadi sorotan. Di tengah berbagai persoalan pelayanan peradilan yang masih dikeluhkan masyarakat, anggaran puluhan miliar rupiah justru dialokasikan untuk memborong ribuan unit laptop pada 2025 hingga 2026.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut. Menurut dia, pola belanja laptop di lingkungan BUA MA seolah memperlihatkan adanya wabah baru, yakni kegemaran memburu laptop dengan anggaran yang tidak sedikit.

Uchok mengungkapkan, khusus pada 2026, BUA Mahkamah Agung mengalokasikan anggaran sebesar Rp55,3 miliar untuk pengadaan 3.692 unit laptop.

Jika dihitung, harga rata-rata satu unit laptop mencapai sekitar Rp15 juta. Namun, menurut Uchok, tidak ada penjelasan spesifikasi teknis laptop yang dibeli sehingga publik sulit menilai kewajaran harga dan kebutuhan pengadaan tersebut.

“Ini harga untuk satu unit sekitar Rp15.000.000 tanpa ada penjelasan spesifikasinya seperti apa,” kata Uchok Sky Khadafi, Rabu (11/11/2026).

Dia menyindir pengadaan laptop tersebut seolah-olah harus menggunakan perangkat paling tinggi spesifikasinya, paling canggih, sekaligus paling mahal.

Uchok juga mempertanyakan alasan penggantian perangkat komputer apabila laptop yang sebelumnya dibeli masih bisa digunakan.

“Kalau ada yang bertanya, yang lama belum rusak kok, kenapa ganti? Jawabannya simpel saja, karena kita butuh yang lebih cepat untuk melayani rakyat. Padahal yang lama pun jarang sekali dinyalakan sampai habis baterainya,” sindirnya.

Sorotan Uchok tidak hanya tertuju pada pengadaan tahun 2026. Dia juga mengungkapkan belanja laptop BUA Mahkamah Agung pada 2025 yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Pada tahun tersebut, BUA MA menganggarkan pengadaan laptop hakim sebesar Rp17,34 miliar untuk 1.445 unit. Dengan demikian, harga rata-rata satu unit laptop mencapai sekitar Rp12 juta.

Selain itu, terdapat pengadaan laptop kesekretariatan senilai Rp1,74 miliar untuk 120 unit. Harga rata-rata setiap unitnya sekitar Rp14,5 juta.

Jika seluruh angka pengadaan yang diungkapkan tersebut dijumlahkan, belanja laptop BUA Mahkamah Agung pada 2025 dan 2026 mencapai sekitar Rp74,38 miliar untuk 5.257 unit.

Perhitungan berdasarkan angka pengadaan yang disampaikan Uchok Sky Khadafi.

Menurut Uchok, besarnya anggaran tersebut patut dipertanyakan, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh pelayanan peradilan.

Dia menyinggung keluhan masyarakat mengenai berkas perkara yang masih harus dicetak bolak-balik, antrean panjang di loket pelayanan, hingga informasi putusan pengadilan yang tidak selalu mudah diakses.

Ironisnya, ketika persoalan mendasar pelayanan peradilan masih menjadi pekerjaan rumah, anggaran pengadaan laptop justru terus mengalir dalam jumlah besar.

Uchok menilai pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga peradilan semestinya mengedepankan transparansi, efisiensi, serta kebutuhan nyata pengguna. Spesifikasi teknis, alasan penggantian perangkat lama, mekanisme distribusi, dan pemanfaatan laptop yang sudah dibeli perlu dijelaskan kepada publik.

“Yang penting laporan pertanggungjawabannya rapi dan tertulis: pengadaan alat kelengkapan sarana kerja,” sindir Uchok.

Dia mengingatkan, pengadaan teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas administrasi peradilan, bukan justru menjadi beban anggaran yang terus membesar tanpa penjelasan memadai.

Uchok pun menyindir, jangan sampai ribuan laptop baru hanya membuat laporan pengadaan terlihat semakin mewah, sementara masyarakat masih harus menghadapi lambannya pelayanan peradilan.

“Mungkin nanti, kalau BUA MA berhasil mengumpulkan ribuan laptop baru, proses keadilan memang akan berjalan secepat nyalanya laptop itu. Atau setidaknya, laporan keuangannya akan terlihat sangat mewah dan berkilau,” pungkasnya.

Publik kini menunggu penjelasan BUA Mahkamah Agung: apakah ribuan laptop tersebut benar-benar dibutuhkan, bagaimana spesifikasinya, siapa penerimanya, dan sejauh mana pengadaan itu meningkatkan kualitas pelayanan peradilan?

Dugaan Penggelapan Dana Divestasi Saham PT Newmont Sebesar Rp780 Miliar, CBA Desak Kejagung Periksa 37 Pejabat Terkait

​JAKARTA — Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk segera membuka penyelidikan resmi terkait proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kini telah beralih menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

​Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa kasus ini berakar pada tahun 2009 silam, di mana sebanyak 24 persen saham PT NNT dijual kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB) dengan nilai transaksi mencapai US400 juta atau sekitar Rp5,2 triliun. Dari total nilai tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya berhak atas porsi sebesar US100 juta atau setara dengan Rp1,3 triliun.

​Namun, berdasarkan temuan dan analisis CBA, dana yang benar-benar masuk dan diterima oleh kas daerah sangat jauh dari porsi yang seharusnya, yakni hanya sebesar US$40 juta (sekitar Rp520 miliar).

​”Sisa dana sebesar US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar justru diklaim dan dialokasikan untuk membayar utang PT Multi Capital, yang notabene merupakan perusahaan swasta rekanan dari PT MDB,” ujar Uchok dalam keterangannya pada selasa (10/11).

​Desakan Pemanggilan 37 Pejabat
​CBA menilai angka selisih Rp780 miliar tersebut harus menjadi pintu masuk utama bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proses divestasi. Tidak hanya itu, Kejagung juga didesak untuk memanggil sedikitnya 37 nama pejabat terkait yang diduga mengetahui atau terlibat dalam hilangnya dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat daerah tersebut.

​Saat ini, kepemilikan saham PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah beralih dan dipegang oleh sejumlah korporasi besar, dengan rincian:

​PT Sumber Gemilang Persada: 32,1%
​PT Medco Energi Internasional Tbk: 20,9%
​PT AP Investment: 15,4%
​PT Pesona Sukses Cemerlang: 6,2%
​Serta pemegang saham lainnya.

​Akibat peralihan dan tata kelola masa lalu yang bermasalah ini, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa Barat kini tercatat tidak memiliki kepemilikan saham sama sekali di PT AMNT.

​”Pemerintah daerah, para pejabat, dan rakyat hanya bisa menonton dari jauh. Kontribusi bagi daerah saat ini hanya berupa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang jumlahnya tidak sebanding dan hanya ‘recehan’,” pungkas Uchok Sky.

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti kinerja keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang mencatatkan kenaikan laba pada 2025, meskipun pendapatan perusahaan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut Sarana Jaya membukukan keuntungan sebesar Rp45,3 miliar pada 2025. Angka tersebut meningkat sekitar Rp11,1 miliar dibandingkan laba 2024 yang tercatat sebesar Rp34,2 miliar.

Menurut Uchok, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari manajemen. Sebab, berdasarkan data yang disampaikan CBA, pendapatan Sarana Jaya pada 2024 mencapai Rp343,2 miliar, sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp308,2 miliar.

“Ini sangat aneh. Meskipun pendapatan tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2025, tetapi Pembangunan Sarana Jaya bisa meraih untung besar,” kata Uchok.

CBA juga menyoroti akumulasi laba perusahaan selama dua tahun terakhir yang dinilai belum mampu menutup kerugian pada 2023. Sarana Jaya tercatat memperoleh laba Rp34,2 miliar pada 2024 dan Rp45,3 miliar pada 2025. Jika digabungkan, totalnya mencapai Rp79,5 miliar.

Sementara itu, kerugian perusahaan pada 2023 mencapai Rp82,9 miliar. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, masih terdapat selisih kerugian sekitar Rp3,4 miliar yang belum tertutup oleh laba dua tahun berikutnya.

Atas kondisi tersebut, Uchok meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kinerja Direktur Utama Sarana Jaya, Bernard Yohanes. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

“Direktur Utama Bernard Yohanes harus dievaluasi kinerjanya selama memimpin Pembangunan Sarana Jaya agar kinerjanya bisa meningkat terus sampai satu hari sebelum kiamat,” tegas Uchok.

Di sisi lain, kinerja keuangan Sarana Jaya juga perlu dilihat dalam konteks dinamika pergantian direksi yang terjadi dalam beberapa periode terakhir. Peralihan kepemimpinan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas, terutama terkait kesinambungan kebijakan, strategi bisnis, dan pengelolaan keuangan perusahaan.

Karena itu, penjelasan Bernard Yohanes diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai faktor yang menyebabkan laba meningkat ketika pendapatan menurun. Manajemen juga perlu menjelaskan strategi pemulihan keuangan perusahaan, termasuk langkah untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya.

CBA turut mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak mengabaikan persoalan kinerja keuangan BUMD. Uchok mencontohkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang menurutnya mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut.

“CBA berharap kasus Pembangunan Sarana Jaya jangan seperti PT Jakarta Propertindo, tiga tahun berturut-turut terus merugi, tetapi dianggap sebuah prestasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutup Uchok.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penyitaan uang tunai senilai Rp2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, mendapat sorotan tajam Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Uchok menilai, uang Rp2 miliar yang disita KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023 tersebut terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan persoalan aset PT KAI yang menurutnya perlu ditelusuri.

Ketika diminta tanggapannya, Uchok hanya bisa menggelengkan kepala. Ia mempertanyakan mengapa perhatian publik hanya tertuju pada uang Rp2 miliar yang disita KPK, sementara terdapat angka jauh lebih besar yang patut mendapatkan perhatian.

“Coba bandingkan dengan aset yang dipunya oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI yang di bawah Direktur Utama Bobby Rasyidin hilang alias turun sebesar Rp633,3 miliar sepanjang tahun 2025 sampai Juni 2026,” ujar Uchok, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, penurunan aset tersebut harus mendapatkan penjelasan secara terbuka. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada perkara penyitaan uang tunai Rp2 miliar, tetapi juga menelusuri kondisi keuangan dan aset perusahaan pelat merah tersebut.

Uchok bahkan menggunakan perumpamaan dunia perkeretaapian untuk menggambarkan persoalan tersebut.

“Hilang duit dari PT KAI seperti gerbong kereta yang lepas dari rel. Kereta masih berjalan, stasiun masih ramai, tetapi di balik layar seolah-olah ada gerbong uang yang terus melaju keluar tanpa tiket,” sindirnya.

Ia menggambarkan masyarakat tetap membeli tiket dan operasional kereta api berjalan seperti biasa. Namun, di tengah aktivitas tersebut, muncul pertanyaan mengenai keberadaan aset senilai Rp633,3 miliar.

“Penumpang beli tiket, rel tetap terawat, tetapi tiba-tiba ada Rp633,3 miliar yang entah berhenti di stasiun mana,” kata Uchok.

Atas dasar itu, Uchok meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan menelusuri penurunan aset PT KAI tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah penurunan itu disebabkan transaksi bisnis yang wajar, perubahan pencatatan akuntansi, pelepasan aset, atau justru terdapat persoalan lain yang harus dipertanggungjawabkan.

“Aset sebesar Rp633,3 miliar yang hilang ini sebaiknya ditelusuri oleh pihak Kejaksaan Agung. Apakah uang itu tergelincir ke bawah rel? Atau masuk ke gerbong tambahan yang tidak terdaftar di jadwal?” tanyanya.

Uchok juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak menganggap persoalan tersebut sebagai perkara kecil. Ia khawatir angka Rp633,3 miliar yang dipersoalkan itu hanya sebagian dari persoalan aset yang belum terungkap.

“Jangan-jangan kita baru melihat sebagian dari daftar gerbong yang hilang itu. Kejagung bisa-bisa kebingungan dan pusing gara-gara harus mencari gerbong mana dan turun di stasiun mana aset sebesar Rp633,3 miliar tersebut,” pungkasnya.

Sorotan CBA ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan aset perusahaan negara. Namun, penurunan nilai aset dalam laporan keuangan tidak otomatis membuktikan adanya kehilangan uang atau tindak pidana. Diperlukan pemeriksaan laporan keuangan, mutasi aset, serta transaksi perusahaan untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.

MoneyTalk.id,Bogor – Ketegangan akibat konflik agraria kembali memanas di kawasan Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Insiden terbaru terjadi di Blok 025 Kampung Cikeas, RT 02/RW 10, setelah satu unit alat berat yang diduga dikerahkan oleh pihak PT Sentul City Tbk memasuki dan merusak lahan pekarangan milik warga setempat tanpa izin.

Pemilik kawasan Palm Boko, Ozy Sudiro, menyampaikan protes keras atas tindakan sepihak tersebut yang dinilai merugikan masyarakat pemilik lahan sah.

“Tanpa izin, mereka memasuki pekarangan dan menggali tanah kami hingga bagian depan lahan mengalami kerusakan,” tegas Ozy Sudiro pada Kamis (17/9/2026).

Insiden perusakan ini menambah panjang daftar sengketa pertanahan yang terus bergulir di kawasan Hambalang dan Bojong Koneng antara warga lokal dan pihak pengembang.

CBA Buka Tabir Laporan Keuangan PT Sentul City Tbk

Menanggapi eskalasi konflik di lapangan, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti kejanggalan klaim penguasaan lahan oleh PT Sentul City Tbk. Berdasarkan analisis terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sentul City Tbk Tahun 2025 (dan 2024), terungkap bahwa sebagian besar tanah yang diklaim perusahaan sejatinya telah digagalkan atau dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak ketiga.

Rincian aset tanah PT Sentul City Tbk yang terikat jaminan utang meliputi:

Lahan 66,44 Hektar: Berlokasi di Desa Hambalang, Sumur Batu, Bojong Koneng, dan Citaringgul (Kecamatan Babakan Madang). Digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada perseorangan melalui perantara PT Ciptadana Capital.

Lahan 26,39 Hektar & 48,89 Hektar: Lahan seluas 26,39 hektar di Desa Bojong Koneng dan Sumur Batu, serta 48,89 hektar di Desa Cadas Ngampar, terikat sebagai jaminan pinjaman dari PT Bintang Harapan Desa.

Lahan 31,61 Hektar: Berlokasi di Desa Citaringgul, Karang Tengah, Bojong Koneng, dan Babakan Madang (per 31 Desember 2024 & 2025). Digunakan sebagai jaminan atas pinjaman perusahaan dan SGC kepada Queen Bridge Investment Ltd.

Lahan 0,8 Hektar: Berlokasi di Desa Babakan Madang, Bojong Koneng, dan Sumur Batu (per 31 Desember 2024 & 2025). Dijadikan jaminan kepada PT Mandala Andalan Prima atas pinjaman Perusahaan dan BJA.

Mendorong Audit Investigatif BPK dan ATR/BPN

Melihat rumitnya skema penjaminan aset serta potensi tumpang-tindih klaim penguasaan di lapangan, CBA mendesak otoritas pertanahan dan pemeriksa keuangan negara untuk turun tangan secara menyeluruh.

“Pihak BPN atau Kementerian ATR/BPN sebaiknya segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi atas klaim tanah oleh PT Sentul City Tbk. Langkah ini sangat penting untuk menelusuri secara pasti asal-usul perolehan klaim tanah tersebut, agar tidak ada masyarakat pemilik sertifikat dan girik sah yang dirugikan,” ujar Uchok Sky Khadafi.

CBA meminta agar tindakan represif di lapangan ditunda hingga legalitas dan asal-usul kepemilikan tanah oleh pihak pengembang dipastikan secara akuntabel dan transparan melalui pemeriksaan resmi.

MoneyTalk.id,Jakarta – Penggunaan sejumlah aset tanah sebagai agunan fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menjadi sorotan Center for Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan kelayakan 10 bidang tanah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang disebut diagunkan dengan nilai mencapai Rp110,9 miliar. Pasalnya, objek agunan tersebut dikabarkan mencakup taman kanak-kanak (TK) yang masih aktif, gudang yang disewakan, hingga makam yang dikenal masyarakat sebagai kuburan Nyi Brintik.

Menurut Uchok, persoalan tersebut perlu ditelusuri karena menyangkut kelayakan aset yang dijadikan jaminan kredit sekaligus prinsip kehati-hatian perbankan dalam menerima agunan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan CBA, pada 2021 PT RN mengajukan permohonan suplesi kredit kepada Bank BJB. Pengajuan tersebut dilakukan untuk menambah plafon kredit sekaligus memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit yang telah diberikan.

Dalam proses pengajuan itu, salah satu tambahan agunan disebut berupa aset tetap milik PT RN dan grup perusahaannya. Aset tersebut mencakup 10 bidang tanah berstatus SHGB yang tersebar di sejumlah lokasi, antara lain Balerante, Palimanan Timur, Palimanan Barat, Palimanan, dan Semplo.

Uchok menyebut sertifikat-sertifikat tersebut atas nama PT PG2 dan dilengkapi Surat Hak Tanggungan (SHT). Menurut keterangan yang disampaikan CBA, nilai agunan dari 10 SHGB tersebut mencapai Rp110,9 miliar.

Namun, CBA mempertanyakan kondisi dan penggunaan sejumlah objek yang dijadikan jaminan kredit tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya bangunan taman kanak-kanak yang hingga kini disebut masih aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan.

“Kalau ada taman kanak-kanak yang masih aktif digunakan sebagai tempat pendidikan, bagaimana aset tersebut dijadikan agunan kredit?” kata Uchok kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Menurut CBA, keberadaan fasilitas pendidikan yang masih beroperasi perlu diperiksa untuk memastikan status kepemilikan, kewenangan pihak yang menjaminkan, serta kemungkinan dampak hukum apabila debitur mengalami gagal bayar dan aset harus dieksekusi.

Meski demikian, keberadaan bangunan TK tidak serta-merta membuat tanah atau bangunan tersebut dilarang menjadi agunan. Legalitasnya perlu diperiksa berdasarkan status kepemilikan, perjanjian penggunaan, dokumen hak atas tanah, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain taman kanak-kanak, Uchok mengungkapkan adanya gudang yang disebut telah disewakan selama kurang lebih enam bulan. Gudang tersebut, menurut informasi CBA, digunakan untuk kegiatan produksi briket arang.

CBA mempertanyakan apakah keberadaan bangunan yang disewakan tersebut telah diperhitungkan dalam penilaian agunan dan analisis risiko kredit. Status penyewaan, nilai ekonomis bangunan, serta hak pihak ketiga yang menggunakan objek tersebut dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.

Sorotan lain yang disampaikan Uchok terbilang tidak biasa. Ia menyebut adanya makam Belanda di dalam salah satu objek tanah yang diagunkan kepada Bank BJB. Makam tersebut dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan kuburan Nyi Brintik.

Keberadaan makam itu memunculkan pertanyaan mengenai kondisi faktual objek agunan, status dan riwayat tanah, serta kemungkinan adanya kepentingan masyarakat atau aspek pelestarian yang perlu diperhatikan.

Uchok bahkan melontarkan pertanyaan bernada sindiran mengenai kemungkinan kaitan keberadaan makam tersebut dengan taman makam keluarga milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB (YKP Bank BJB) di Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Namun, dugaan keterkaitan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya hubungan antara makam Nyi Brintik dan taman makam keluarga yang disebutkan. Karena itu, persoalan tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.

Atas berbagai kejanggalan yang dipersoalkan itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap proses penjaminan aset yang disebut mencakup taman kanak-kanak dan makam Nyi Brintik.

Menurut Uchok, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh aset telah memenuhi persyaratan sebagai jaminan kredit, bagaimana proses penilaian agunan dilakukan, serta apakah prosedur pemberian tambahan fasilitas kredit telah dijalankan sesuai ketentuan.

Nilai agunan yang mencapai Rp110,9 miliar juga menjadi alasan penting untuk memastikan bahwa penilaian aset dilakukan secara profesional dan didukung dokumen yang sah.

Meski demikian, nilai agunan yang besar maupun keberadaan fasilitas pendidikan dan makam di atas tanah yang dijaminkan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penyelidikan perlu bertumpu pada dokumen kredit, sertifikat tanah, akta pemberian hak tanggungan, laporan penilaian aset, serta bukti lain yang relevan.

CBA berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri proses pengajuan suplesi kredit PT RN pada 2021, termasuk hubungan kepemilikan antara PT RN, PT PG2, dan perusahaan-perusahaan lain dalam grup tersebut.

Selain itu, klarifikasi dari Bank BJB mengenai penerimaan, penilaian, dan status hukum 10 bidang tanah yang dijadikan agunan diperlukan agar persoalan ini menjadi terang.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan penyimpangan dalam proses penjaminan aset tersebut tetap harus ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.

CBA menegaskan perlunya penelusuran menyeluruh agar pengelolaan risiko kredit perbankan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

MoneyTalk.id,Jakarta – Program Gratispol Pendidikan yang digagas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menuai sorotan. Meski mengalokasikan anggaran hingga Rp817,6 miliar untuk 95.500 mahasiswa, besaran bantuan rata-rata yang diterima setiap mahasiswa dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai program tersebut terlihat baik dan menjanjikan dalam pengumuman resmi. Namun, menurut dia, besaran bantuan per mahasiswa perlu dilihat secara kritis agar manfaatnya benar-benar sebanding dengan kebutuhan pendidikan anak-anak Kaltim.

“Program Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kelihatan oke dan mantap. Tapi nilainya kecil sekali bagi masyarakat Provinsi Kaltim. Sayang sekali, padahal ini untuk masa depan anak-anak Kaltim,” ujar Uchok, Senin (20/10/2026)

Berdasarkan angka yang disampaikan, anggaran Gratispol Pendidikan mencapai Rp817.615.500.000 untuk 95.500 mahasiswa. Jika dibagi rata, nominalnya sekitar Rp8,56 juta per mahasiswa, bukan Rp856 ribu.

Apabila anggaran tersebut merupakan bantuan untuk satu tahun, nilai rata-ratanya setara sekitar Rp713 ribu per bulan. Perhitungan ini merupakan pembagian matematis dari total anggaran dan jumlah penerima, bukan kepastian bahwa setiap mahasiswa menerima bantuan dengan nominal yang sama.

Meski demikian, Uchok mempertanyakan prioritas belanja pemerintah daerah, terutama ketika anggaran pendidikan dibandingkan dengan pengeluaran operasional pejabat, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM).

Menurut data anggaran yang disampaikan CBA, konsumsi BBM untuk Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim pada 2026 tercatat sebesar Rp4.579.050. Selain itu, terdapat angka anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang disebut berkaitan dengan kebutuhan 117.000 liter BBM. Rincian pos anggaran tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan hubungan antara nominal dan volume BBM yang dimaksud.

Anggaran BBM juga tercatat untuk sejumlah pejabat dan perangkat daerah lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim disebut memiliki anggaran konsumsi BBM sebesar Rp55.776.000.

Sementara itu, anggaran BBM untuk Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura disebut mencapai Rp47.250.000 untuk kebutuhan 3.500 liter. Adapun anggaran belanja bahan bakar dan pelumas untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar Rp26.992.000.

Angka-angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas belanja daerah. Di satu sisi, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu puluhan ribu mahasiswa. Di sisi lain, operasional kendaraan dan kebutuhan BBM pejabat juga menyerap dana publik.

Uchok mengingatkan bahwa kebutuhan operasional pemerintahan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kendaraan dinas dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik, koordinasi, serta kegiatan pemerintahan. Namun, besaran anggarannya tetap perlu diuji berdasarkan kebutuhan, efisiensi, dan manfaatnya bagi masyarakat.

“BBM boleh saja dibutuhkan untuk operasional, tapi keseimbangannya di mana?” tanya Uchok.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena anggaran daerah bersumber dari uang publik yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Setiap pos belanja semestinya memiliki dasar perhitungan yang jelas, termasuk jumlah kendaraan, jarak tempuh, volume pemakaian, harga satuan, dan kebutuhan operasional yang sesungguhnya.

Di sektor pendidikan, bantuan kepada mahasiswa juga perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil penerima. Biaya kuliah, buku, transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan penunjang pembelajaran menjadi beban yang harus diperhitungkan agar program pendidikan benar-benar membantu mahasiswa menyelesaikan studinya.

Bagi Uchok, persoalan ini bukan semata-mata membandingkan dua jenis pengeluaran yang berbeda. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan pemerintah daerah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menyusun anggaran.

Publik pun berhak mengetahui bagaimana anggaran Gratispol Pendidikan dihitung, berapa bantuan yang diterima setiap mahasiswa, serta bagaimana anggaran BBM pejabat ditetapkan dan diawasi. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah penggunaan uang daerah sudah memenuhi prinsip efisiensi dan keadilan.

Pada akhirnya, kritik terhadap anggaran tersebut mengarah pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang lebih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah, mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa depan atau operasional kendaraan pejabat?

Jawabannya tidak cukup ditentukan melalui perbandingan angka semata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu membuka rincian anggaran dan menjelaskan manfaat setiap pengeluaran kepada publik. Dengan demikian, program pendidikan maupun operasional pemerintahan dapat dinilai secara objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

MoneyTalk.id,Jakarta – Tekanan terhadap saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi momentum bagi manajemen untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, komunikasi perusahaan, dan penanganan keluhan nasabah. Di tengah persaingan industri perbankan, reputasi merupakan aset penting yang tidak boleh diabaikan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritik cara manajemen BCA menangani berbagai persoalan yang ramai diberitakan di media online dan media sosial. Menurutnya, keluhan nasabah yang tidak mendapatkan penjelasan memadai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan.

Uchok menilai, bank sebesar BCA semestinya memiliki mekanisme komunikasi yang responsif, terutama ketika nasabah menghadapi persoalan serius seperti pemblokiran rekening atau pembatasan transaksi. Persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang transparan, penanganan yang terukur, dan kepastian mengenai prosedur penyelesaiannya.

“Bank sebesar BCA tidak boleh menganggap keluhan nasabah sebagai persoalan kecil. Ketika nasabah sudah berkali-kali mencari penjelasan melalui kantor cabang, layanan pengaduan, bahkan melaporkan persoalannya kepada aparat penegak hukum, perusahaan harus memastikan ada kejelasan mengenai status pengaduan dan langkah penyelesaiannya,” demikian pokok kritik yang disampaikan dalam bahan keterangan Uchok, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Uchok, kepercayaan nasabah tidak hanya dibangun melalui kekuatan modal, jaringan kantor, atau keuntungan perusahaan. Kepercayaan juga ditentukan oleh pengalaman nasabah ketika menghadapi masalah dan kemampuan bank memberikan jawaban yang jelas.

Arus Jual Asing Jadi Sorotan

Tekanan terhadap saham BBCA turut menjadi perhatian setelah harga saham tersebut disebut turun dalam perdagangan Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan, saham BBCA bergerak dari Rp5.825 menuju Rp5.175 per saham. Pada saat yang sama, transaksi investor asing disebut mencatatkan net sell sebesar Rp2,32 triliun, dengan harga rata-rata transaksi Rp5.214 per saham. Volume transaksi dilaporkan mencapai 4,5 juta saham dengan frekuensi bersih 84.800 kali.

Uchok menilai arus jual asing tersebut patut dicermati oleh manajemen BCA dan pelaku pasar. Namun, ia menyoroti pentingnya keterbukaan perusahaan dalam merespons berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi persepsi investor.

Menurutnya, perusahaan terbuka tidak cukup hanya mengandalkan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Manajemen juga harus mampu menjelaskan persoalan yang berkembang di ruang publik, khususnya ketika menyangkut pelayanan, perlindungan nasabah, dan penyelesaian pengaduan.

Meski demikian, aksi jual investor asing tidak serta-merta membuktikan bahwa kepercayaan terhadap BCA telah memudar akibat pemberitaan negatif. Pergerakan saham dapat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi pasar, strategi investasi, ekspektasi kinerja keuangan, hingga perubahan portofolio investor.

Karena itu, menurut Uchok, manajemen perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Evaluasi pelayanan dan komunikasi perusahaan tetap penting, terlepas dari faktor yang menyebabkan tekanan harga saham.

Pemblokiran Rekening Menjadi Persoalan Sensitif

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keluhan nasabah mengenai pemblokiran rekening dan pembatasan transaksi.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, akun Felix Pernanda atau @felixpernandaaa serta akun @nanaaa3.3 disebut menyoroti kesulitan memperoleh penyelesaian atas persoalan rekening. Informasi yang disampaikan menyebutkan adanya upaya menghubungi Halo BCA, mendatangi kantor BCA, dan mendatangi Bareskrim Polri.

Keluhan tersebut perlu ditangani secara serius, tetapi status dan kronologi setiap kasus tetap harus diverifikasi. Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai apakah pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat, berdasarkan kewajiban kepatuhan perbankan, atau karena alasan lain.

Persoalan serupa juga disebut dialami nasabah bernama Supriadi di BCA KCP Ponorogo. Berdasarkan informasi yang beredar, transaksi keluar pada rekening tersebut diblokir atas permintaan Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum).

Apabila pembatasan transaksi dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, bank harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun, nasabah tetap membutuhkan informasi yang dapat diberikan secara sah mengenai status rekening, prosedur pengaduan, serta persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh kejelasan.

Di sinilah pentingnya komunikasi antara bank, nasabah, dan pihak berwenang. Bank tidak selalu dapat membuka seluruh informasi apabila terdapat pembatasan hukum, tetapi nasabah juga tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan mengenai saluran pengaduan dan proses yang dapat ditempuh.

Kritik terhadap Komunikasi Manajemen BCA

Uchok juga menyoroti peran jajaran komunikasi perusahaan, khususnya EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn.

Menurutnya, komunikasi korporasi harus mampu menjembatani kepentingan perusahaan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Ketika keluhan nasabah berkembang di media sosial dan media online, perusahaan perlu memberikan respons yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi perusahaan sebesar BCA, komunikasi bukan hanya kegiatan menyampaikan keberhasilan bisnis atau mempromosikan produk. Fungsi komunikasi juga mencakup penanganan krisis, klarifikasi informasi, dan penyampaian perkembangan penyelesaian pengaduan.

Keluhan yang terus beredar tanpa penjelasan yang memadai dapat memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah pengaduan sudah diterima? Apakah persoalan sedang diperiksa? Apa yang dapat dilakukan nasabah? Berapa lama proses penyelesaiannya, jika jangka waktu tersebut memang dapat dipastikan?

Pertanyaan semacam itu membutuhkan jawaban yang konkret, bukan hanya pernyataan umum bahwa perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

Meski demikian, penilaian bahwa manajemen mengabaikan pengaduan tertentu perlu diuji berdasarkan bukti komunikasi, tanggapan resmi, dan kronologi masing-masing kasus. Dengan demikian, kritik terhadap BCA dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar terjadi dan langkah perbaikan yang dibutuhkan.

Media Online Kecil Tak Boleh Diremehkan

Uchok juga menyoroti peran media online berskala kecil dalam mengangkat persoalan pelayanan perbankan. Menurutnya, ukuran perusahaan media tidak seharusnya menjadi dasar untuk mengabaikan informasi mengenai keluhan nasabah.

Di era digital, pengaduan yang awalnya disampaikan oleh satu nasabah dapat menyebar luas melalui media sosial, kemudian diberitakan berbagai media. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan sebuah bank.

Bagi investor, pemberitaan bukan satu-satunya dasar mengambil keputusan. Investor profesional umumnya juga memperhatikan laporan keuangan, pertumbuhan kredit, kualitas aset, likuiditas, profitabilitas, serta prospek ekonomi. Namun, pemberitaan mengenai pelayanan dan reputasi perusahaan tetap dapat menjadi bagian dari pertimbangan risiko.

Karena itu, perusahaan perlu membangun hubungan yang profesional dengan media tanpa membedakan besar atau kecilnya sebuah penerbitan. Hak perusahaan untuk melakukan klarifikasi harus berjalan beriringan dengan hak media untuk menyampaikan informasi yang terverifikasi.

Persoalan utamanya bukan apakah media tersebut besar atau kecil, melainkan apakah informasi yang diberitakan akurat, berimbang, dan menyangkut kepentingan publik.

BCA Berisiko Kehilangan Nasabah Jika Pelayanan Tak Diperbaiki

Menurut Uchok, manajemen BCA perlu memahami bahwa posisi sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia tidak membuat perusahaan kebal terhadap kritik. Nasabah dapat mengevaluasi kembali hubungan perbankan mereka apabila merasa pengaduannya tidak ditangani dengan baik.

Dalam industri perbankan yang kompetitif, kualitas pelayanan, kemudahan transaksi, keamanan dana, dan kecepatan penyelesaian masalah menjadi faktor penting dalam mempertahankan nasabah.

Namun, keputusan nasabah untuk berpindah bank tidak dapat disimpulkan hanya dari beberapa pengaduan di media sosial. Penilaian yang lebih kuat membutuhkan data mengenai kepuasan nasabah, jumlah pengaduan, waktu penyelesaian, tingkat pengaduan berulang, serta perkembangan jumlah rekening dan dana pihak ketiga.

Karena itu, tantangan BCA bukan hanya menjawab kritik yang sedang berkembang, melainkan memastikan bahwa sistem pelayanan mampu mencegah persoalan serupa berulang.

Manajemen juga perlu menjelaskan langkah konkret untuk memperbaiki penanganan pengaduan, memperkuat koordinasi antara kantor cabang dan pusat layanan, serta memastikan nasabah memperoleh informasi yang konsisten.

Jika pengaduan telah diselesaikan, perusahaan dapat menyampaikan penjelasan yang relevan dengan tetap menjaga kerahasiaan data nasabah. Jika persoalan belum selesai, nasabah perlu mengetahui status penanganannya dan jalur eskalasi yang tersedia.

Pada akhirnya, reputasi perbankan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset atau tingginya kapitalisasi pasar. Reputasi juga dibangun dari cara perusahaan memperlakukan nasabah ketika mereka menghadapi persoalan.

Kritik Uchok menjadi pengingat bahwa perusahaan besar tetap membutuhkan evaluasi, transparansi, dan komunikasi yang terbuka. Bagi BCA, respons yang terukur terhadap keluhan nasabah akan jauh lebih konstruktif daripada membiarkan persoalan berkembang tanpa penjelasan yang memadai.

Jika manajemen ingin menjaga kepercayaan publik, pelayanan kepada nasabah harus ditempatkan sebagai prioritas. Sebab, kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun dapat menghadapi tekanan ketika nasabah merasa tidak memperoleh kepastian.

MoneyTalk.id,Jakarta – Krisis dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax yang melanda Provinsi Bali hingga Rabu (14/10) menuai kritik pedas dari Center For Budget Analysis (CBA). Antrean panjang di berbagai SPBU yang telah berlangsung selama sepekan terakhir dinilai bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bukti nyata ketidakmampuan manajemen PT Pertamina (Persero) dalam mengelola distribusi energi nasional.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa krisis BBM di wilayah yang menjadi etalase pariwisata internasional ini sangat memalukan. Kekecewaan masyarakat kian memuncak karena jajaran direksi Pertamina terkesan lambat dan baru menyampaikan permohonan maaf setelah gejolak sosial meluas.

“Krisis BBM di Bali ini sangat memalukan. Pertamina benar-benar seperti sudah hilang kepedulian. Warga sudah terlanjur kesal dan kecewa, baru kemudian Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, buka suara dan meminta maaf,” tegas Uchok Sky, Rabu (14/10).

Uchok menyuarakan bahwa Bali hanyalah episentrum terbaru dari rangkaian krisis BBM yang terjadi secara berulang di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun ini. Menurutnya, jika kelangkaan terjadi sekali, hal itu mungkin bisa dianggap sebagai musibah. Namun, jika terjadi berkali-kali di berbagai provinsi, masalah utamanya terletak pada kompetensi kepemimpinan.

“Kelangkaan BBM ini terlalu sering berulang, sudah kayak tur konser. Kalau sekali, itu musibah. Tapi kalau berkali-kali di provinsi yang berbeda, itu masalah kompetensi. Ini membuktikan Simon Aloysius Mantiri tidak punya kapasitas untuk memimpin BUMN sekeliber Pertamina,” ujarnya.

Atas dasar itu, CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas dengan melengserkan Dirut Pertamina dari jabatannya.

Lebih lanjut, CBA menyoroti pola kerja manajemen Pertamina yang dinilai reaktif dan baru bergerak setelah masalah tersebut menjadi viral di media sosial.

“Pertamina di era Simon Aloysius Mantiri kerjanya mirip admin Instagram: nunggu DM netizen masuk dulu baru merespons. Rakyat harus mengantre BBM di bawah terik matahari Bali, sementara Dirut baru sibuk buat klarifikasi setelah viral dan masuk FYP,” sindir Uchok.

Uchok juga memprotes dalih Pertamina yang menyalahkan keterlambatan kapal pengangkut BBM sebagai pemicu utama krisis di Bali. Bagi CBA, alasan logistik semacam itu sangat tidak masuk akal bagi BUMN energi terbesar di Indonesia.

“Hebat memang. Pertamina ini BUMN energi terbesar, tapi manajemen distribusinya justru kalah dari warung makan. Warteg saja kalau kehabisan beras tidak pakai alasan ‘kapal telat’—mereka langsung sigap beli ke pasar,” tutup Uchok.