Center For Budget Analysis (CBA) Archives

Diduga Rugikan APBD, FORMASI Desak Kejagung Segera Periksa Dirut Perumda PAM JAYA Arief Nasrudin IMG-20241208-WA0139

Diduga Rugikan APBD, FORMASI Desak Kejagung Segera Periksa Dirut Perumda PAM JAYA Arief Nasrudin

Hedi Batubara 8 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng soroti Perumda PAM Jaya yang melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Layanan Payment Online, dimana Perumda Pam Jaya menyediakan data tagihan, PT Mitracomm Ekasarana melakukan dan mengembangkan kerjasama dengan Collecting Agent. Sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran atas tagihan rekening air minum secara Online melalui Collecting Agent yang menyelenggarakan Layanan Payment Online.

Kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan layanan payment online dimana Perumda PAM Jaya telah mengijinkan PT Mitracomm Ekasarana untuk menerima pembayaran tagihan rekening air minum oleh Pelanggan berdasarkan Data Tagihan yang diterbitkan oleh Perumda PAM Jaya melalui Collecting Agen.

Surat Perjanjian Kerjasama antara Perumda PAM Jaya dengan PT. Mitracomm Ekasarana Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum Secara Online Melalui Collecting Agent (Aggregator) sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 004/PAM/K/I/2023 dan 045/I/PKS/ME-2023.

Data tagihan yang diterbitkan oleh Perumda PAM Jaya adalah data tagihan bulan berjalan dari Pelanggan berstatus aktif, data tagihan tunggakan dari Pelanggan dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Perumda PAM Jaya, Golongan Pelanggan yang dizinkan untuk diakses meliputi seluruh golongan Pelanggan, dan apabila terdapat tagihan lebih dari 1 (satu) bulan, maka pembayaran dilaksanakan secara bersamaan dan tidak dapat diangsur.

Sebelumnya juga diketahui bahwa Ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng mendesak Kejati DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menyelidiki dan memeriksa Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin terkait adanya dugaan kongkalikong dalam penetapan kontrak kerja sama pembelian Air dengan PT Moya Indonesia yang rugikan Anggaran APBD DKI Jakarta.

Menurut Jalih Pitoeng Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling.

Jalih menyatakan perjanjian kerja sama yang dilakukan Perumda PAM Jaya dalam Tata Kelola Perusahaan di anggap tidak transparan dan akuntabel dalam pemilihan mitra kerja sama, Adapun pemilihan ini dilakukan melalui penyelenggaraan Market Sounding pada 25 Agustus 2022.

Pengelolaan air minum yang dikelola Perusahaan Air Minum daerah (PAM) Jaya kini menemui babak baru setelah adanya perjanjian kerja sama antara Perumda PAM Jaya dengan PT. Moya Indonesia. Kini, Perumda PAM Jaya harus membeli air dari PT Moya Indonesia dalam setiap meter kubiknya sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Padahal, Dengan berakhirnya kontrak dengan PT Aetra dan Palyja per Januari 2023, Seluruh aset menjadi milik Perumda PAM Jaya, Namun akibat Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Direktur utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin dengan PT Moya Indonesia, Perusahaan umum daerah milik Pemprov DKI Jakarta itu harus membeli air bersih dari PT Moya Indonesia.

“Kebijakan Dirut Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin ini merugikan PAM Jaya miliaran rupiah atas Pembelian air dari PT Moya Indonesia,” tegas Jalih Pitoeng.

Menurut Jalih Pitoeng, Perjanjian Kerjasama Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Optimalisasi Aset Eksisting & Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling antara Perumda PAM JAYA dengan PT Moya Indonesia alias MOYA. sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) No.049/PAM/K/X/2022 dan No. MI-PAMJAYA/Lagi/PJ/22.10/059

Dalam perjanjian tersebut diduga kuat adanya kongkalikong dan sarat kepentingan, tidak transparan dan tidak akuntabel. Karena PT Moya selama ini adalah perusahaan kontraktor Pengadaan Barang Jasa di Perumda PAM Jaya. Diungkapkan, diduga Perjanjian Kerjasama tanpa melalui adanya study kelayakan dan proses lelang. Pihak Perumda PAM Jaya langsung membuat kerjasama dengan PT Moya Indonesia jadi pengelola air minum Perumda PAM Jaya.

“Maka, ada apa dibalik Perjanjian Kerjasama antara Perumda PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia ini,” tanya Jalih Pitoeng.

Sementara itu Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi agar segera memberhentikan Dirut Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin karena tidak profesional mengelola Perumda PAM jaya.

Karena menurutnya, malahan diduga membeli Air ke PT. Moya Indonesia dan ada pihak ketiga ‘Debcolector’ yang dibayar untuk menagih ke pelanggan.

“Kalau semua Kerja-kerja perusahaan Perumda PAM Jaya diambil alih pihak swasta ini namanya merugikan keuangan negara alias mengurangi dividen APBD DKI Jakarta, Terus kerjanya Perumda PAM Jaya apa? Jadi Mandor?” tanya Ucok.

“Sedangkan mereka dapat gaji tinggi dan mobil mewah” Uchok Sky menandaskan.

“Kami FORMASI memperoleh informasi bahwa perusahaan PT Moya Indonesia ini milik salah satu konglomerat di negeri ini,” ungkap Jalih Pitoeng.

“Oleh karena itu Kami mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memeriksa Dirut Perumda PAM Jaya adanya dugaan kongkalikong dalam kerjasama dengan PT Moya Indonesia yang menimbulkan kerugian Anggaran APBD di Perumda PAM Jaya,” pungkas Jalih Pitoeng.

Pembuatan Saluran Air (CAP) Dinilai Warga Gak Beres, Kejari Jakut Bisa gandeng BPK Untuk Sidik Proyek CAP Padhi: Reda Manthovani Layak Menjadi Jaksa Agung

Padhi: Reda Manthovani Layak Menjadi Jaksa Agung

Pembuatan Saluran Air (CAP) Dinilai Warga Gak Beres, Kejari Jakut Bisa gandeng BPK Untuk Sidik Proyek CAP

Hedi Batubara 6 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Pengerjaan saluran air di lingkungan RT09 RW 11 Kel. Penjaringan melalui Progaram CAP yang dilakukan Sudin Perumahan Rakyat melalui PT Menteng Jaya Kontruksi Jakarta.

Dimana warga yang awalnya menyambut baik hingga berakhir kecewa lantaran pengerjaan terkesan asal jadi dan tidak dibuat crossing.

Dan Program CAP rupanya mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Karena CAP berasal dari dana APBD, atau pajak rakyat sendiri.

Sorotan itu datang dari Center For Budget Analysis (CBA). Menurut CBA pengawasan dan pemeriksaan perlu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dengan menggandeng BPK.

Sehingga dalam pengerjaannya sesuai kerangka acuan kerja dalam program CAP.

“Apabila pengerjaanya gak beres, bisa diperiksa Kejaksaan dan BPK. Apalagi sampai menuai keluhan masyarakat. Tentu harua diaudit dan diperiksa,”pungkas Direktur CBA Uchok Sky khadafi, Kamis (4/12/2024).

Uchok menduga, jika ada satu RT di permukiman terdapat keluhan mengenai program CAP yang tak sesuai harapan.

Maka, hal tersebut pun diragukan dalam pengerjaan ditempat lainnya yang masih satu wilayah.

“Ya patut diduga, karena kenapa bisa terjadi keluhan. Harusnya pengerjaan kan sesuai harapan. Terutama dalam program penataan kampung Kumuh,”pungkasnya.

Sebelumnya, Sudin Perumahan Rakyat Jakarta Utara melakukan program CAP di wilayah RW 11 dengan membuat saluran air memakai uditch.

Memang awalnya warga menyambut baik adanya pembuatan saluran air. Namun, pengerjaan itu tidak sesuai harapan.

Dimana, saluran air dengan menggunakan uditch tidak dibuatkan tembusan dan hanya di pentokan ke tembok rumah warga. Sehingga, air tidak dapat mengalir ke saluran penghubung.

Sementara itu, terkait hal tersebut, Kasudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Prita Yanti berjanji akan mengecek.

“Nanti kami cek,”ucapnya singkat

Uchok Sky Khadafi Minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Juga Berantas Judi Darat, Jangan hanya Judol Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba dengan Pasal TPPU

Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba dengan Pasal TPPU

Uchok Sky Khadafi Minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Juga Berantas Judi Darat, Jangan hanya Judol

Hedi Batubara 30 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Selain memberantas judi online ilegal, perhatian juga perlu diarahkan pada judi darat (Judar) yang beroperasi secara legal atau memiliki izin. Hal ini menjadi sorotan publik karena hingga saat ini, aktivitas mereka masih berlangsung bebas tanpa tersentuh hukum.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keberadaan lima perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik judi online dan darat, yang menurutnya harus segera disidik oleh pihak Kepolisian. Berikut daftar perusahaan tersebut:

PT Gateway Guna Selaras (NIB: 8120117292273, diterbitkan 12 Desember 2018), PT Patron Aptika Utama (NIB: 8120217200077, diterbitkan 17 Desember 2018), PT Value Cipta Gemilang (NIB: 9120406191971, diterbitkan 28 Desember 2018), PT Proteksi Dunia Emas (NIB: 9120302240066, diterbitkan 28 Desember 2018), PT Protokol Sasana Janawi (NIB: 9120101101889, diterbitkan 28 Desember 2018)

Dari kelima perusahaan ini, PT. Proteksi Dunia Emas menjadi perhatian khusus karena merambah bisnis judi darat dengan izin mendirikan kasino. Adapun legalitas hukum atas aktivitas empat perusahaan lainnya diperoleh melalui keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut):

PT. Value Cipta Gemilang (Mei 2019), PT. Proteksi Dunia Emas (Agustus 2019), PT. Protokol Sasana Janawi (September 2019), PT. Gateway Guna Selaras (Oktober 2019).

Uchok Sky Khadafi juga menyoroti aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 92000 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pintu masuk legalisasi praktik perjudian darat ini.

Ia meminta Kapolri untuk segera memanggil para komisaris dan direktur perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum pejabat legislatif maupun eksekutif yang mendukung operasional judi darat.

“Perjudian, baik yang legal maupun ilegal, melanggar Pasal 303 KUHP yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian atau pertaruhan. Jika ini dibiarkan, keberadaan judi legal hanya akan menampar wajah Kapolri,Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri,” tegas Uchok Sky.

Surat terbuka ini menjadi seruan agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap segala bentuk perjudian yang merugikan masyarakat. Diharapkan, langkah tegas dari Kapolri dapat menjadi solusi nyata untuk memberantas praktik perjudian di Indonesia.

Uchok Sky: Penambangan Rakyat Picu Risiko Kerugian untuk Pertamina IMG-20241114-WA0000

Uchok Sky: Penambangan Rakyat Picu Risiko Kerugian untuk Pertamina

Hedi Batubara 15 November 2024

MoneyTalk,Jakarta – Keberadaan tambang rakyat di Indonesia semakin menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dampaknya pada rantai pasokan minyak nasional.

Demikian hal ini disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam diskusi publik “Sengkarut Illegal Drilling dan Ilegal Refiner” yang diadakan oleh komunitas “Suara Netijen+62”, Jakarta, Kamis, 14 November.

Uchok Sky menyoroti bahwa tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin dapat mengancam stabilitas distribusi minyak yang selama ini dikelola oleh Pertamina.

“Jika tambang rakyat semakin banyak, jalur distribusi resmi bisa terganggu, dan ini tentu berisiko rugi bagi Pertamina sebagai pemasok minyak utama di Indonesia,” ujar Uchok Sky

Uchok Sky menekankan pentingnya peraturan yang tegas untuk mengontrol dan menertibkan tambang rakyat demi menjaga kelancaran rantai pasok nasional.

Sebaik SKK Migas atau BPH Migas mendekati tambang rakyat agar melakukan pemberdayaan kepada penambang rakyat. Bukan menyuruh kepolisian untuk menutup sumur minyak sebagai sumber ekonomi rakyat.

Karena itu, Uchok Sky mendukung adanya kebijakan yang memperketat pengawasan dan izin tambang agar praktik ilegal dapat diminimalkan.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 10.000 sumur tambang ilegal di Indonesia yang menghasilkan hingga 25.000 barel per hari. Hal ini setara dengan 5% dari total pendapatan sektor pertambangan nasional.

Anthony menambahkan perlunya dukungan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan pengusaha lokal agar sumber daya alam dapat digunakan sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Wawan Purnama dari Mabes Polri juga membagikan perspektifnya terkait kendala dalam mengawasi tambang ilegal yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, akses sulit dan keterbatasan informasi sering menghambat aparat dalam melakukan penindakan. Meski demikian, ia mengapresiasi peran masyarakat

CBA Ungkap, KPK Telah Endus Aliran Dana ke Salah Satu Cakada Kota Bekasi

Hedi Batubara 12 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas.

Pasalnya, dua Kepala Daerah Kota Bekasi sebelumnya yakni Mochtar Muhamad dan Rahmat Effendi mengalami persoalan hukum sebelum masa jabatannya berakhir.

“Jangan sampai masyarakat Kota Bekasi terpedaya oleh janji manis calon kepala daerah. Padahal di balik itu ada niat terselubung yaitu hanya ingin memperkaya diri dan kelompoknya,” ungkap Uchok kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Oleh karena itu, Uchok mendorong masyarakat untuk memahami rekam jejak dari calon kepala daerah yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah. Terlebih rekam jejak tersebut dinilai akan berpengaruh pada kinerja saat terpilih menjadi kepala daerah.

“Kami menilai masyarakat tak terlalu sulit mencari rekam jejak calon karena teknologi digital memungkinkan publik mengetahui apa yang sudah pernah dilakukan calon kepala daerah, termasuk prestasi hingga mungkin kasus-kasus hukum yang membelitnya,” tegas Uchok.

Dia juga menyoroti calon pemimpin yang menghalalkan segala cara, khususnya politik uang. Calon kepala daerah yang menggunakan politik uang dalam pilkada ketika terpilih akan berusaha mencari keuntungan untuk mengembalikan modalnya.

Selain itu, kata Uchok, guna mendapatkan logistik untuk modal pilkada mendatang, ia juga menerima informasi bahwa beberapa kepala dinas dan sejumlah pengusaha telah dikondisikan untuk menyetorkan uang fee proyek kepada salah satu cakada.

Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu sumber terpercaya di KPK, lembaga antirasuah itu juga telah mengendus adanya dugaan aliran dana tersebut ke salah satu cakada dari sejumlah kepala dinas maupun para pengusaha di lingkungan Kota Bekasi kepada salah satu cakada yang akan berkontraksi pada pilkada mendatang.

“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa pejabat di Pemkot Bekasi yang menyuplai dana kepada salah satu kepala daerah. Bahkan dari siapa sumber dan pintu masuknya, infonya KPK telah mengidentifikasi. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya,” tutup Uchok.

Banyak Korupsi di BUMN, CBA Pesimistis Pembenahan BUMN Berjalan Mulus

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan pesimistis bahwa pemerintah Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, akan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di BUMN.

Meskipun pergantian kekuasaan terjadi dengan cepat, Uchok berpendapat hal ini tidak akan mampu membenahi BUMN.

“Karena memang BUMN walaupun berfungsi untuk membantu pemerintah, tapi sebetulnya dia itu adalah membantu untuk melayani kekuasaan. Makanya di dalamnya banyak namanya korupsi,” kata Uchok dalam diskusi Mencari Figur Ideal Kepala Badan BUMN pada Kamis (10/10) di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Uchok mengungkapkan data terkait korupsi di BUMN selama beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2005 hingga 2009, tercatat 177 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai 141 triliun.

Angka ini semakin meningkat pada periode 2010 hingga 2014. Di mana jumlah kasus melonjak menjadi 3.205 dengan kerugian sekitar 71,4 triliun. Selanjutnya dari 2015 hingga 2019 ada 3.492 kasus yang menyebabkan kerugian sebesar 74,2 triliun.

Di tahun 2020 hingga 2023 ditemukan 1.911 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 22,5 triliun. Jika dijumlahkan, dari tahun 2005 hingga 2023 terdapat total 10.350 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 309,5 triliun.

“Ini baru 10 persen. Ini belum semuanya. Sepuluh persen di BUMN. Inilah yang gak bisa dibenahi,” kata dia.

Karena itu, menurut Uchok, meskipun Prabowo memiliki keinginan kuat untuk memastikan bahwa Badan BUMN ke depan dipimpin oleh individu-individu yang memiliki integritas, bersih dari praktik korupsi, dan memiliki kapasitas yang memadai, hal tersebut tidak akan mudah terwujud.

“Melihat pengalaman kita, Presiden atau Kementerian BUMN itu sangat bodoh jika memilih orang yang punya integritas. Sebab, jika mereka memilih orang yang memiliki integritas, itu justru akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri,” kata dia.

Kalaupun Prabowo berusaha mengangkat direktur atau komisaris yang memiliki integritas di BUMN, Uchok meragukan masa depan pemerintahan tersebut.

“Jadi, bisa gak Prabowo ini membenahi? Bisa gak Prabowo ini kita menginginkan komisarisnya, direkturnya, itu punya integritas,” imbuh dia.

CBA Ingatkan Masyarakat Kota Bekasi Agar Tidak Pilih Cakada yang Didukung Koruptor

Hedi Batubara 11 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai pernyataan mantan Walikota Bekasi, Muchtar Muhammad, untuk mendukung Tri Adhianto merupakan bentuk keputusasaan setelah pria yang akrab disapa M2 itu gagal maju pada pilkada 2024.

“Jadi dukungan M2 kepada Tri Adhianto pada pilkada Kota Bekasi itu, saya menilai itu hanya sebatas transaksional. Dan, boleh jadi juga karena sama-sama dari PDIP. Meski dia (M2) sendiri pernah sesumbar bahwa tiada maaf buat Tri lantaran sebagai rivalnya saat masih berjuang merebut rekom dari DPP PDIP. Tapi, yang namanya politik itu sangat dinamis,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Namun demikian, kata Uchok, publik tentu bakal menertawakan dagelan politik yang tengah dimainkan oleh M2 sendiri. Jadi, menurutnya, manuver M2 bukan sebatas histori kader PDIP mendukung dukung calon dari PDIP.

“Justru kami menilainya, ada kecenderungan bahwa M2 yang merupakan mantan terpidana korupsi lebih cocok berada di circle yang sama. Di mana baru-baru ini sempat mencuat bahwa Tri juga telah dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi,” ujar Uchok.

Menurutnya, M2 merupakan mantan koruptor yang sempat dipenjara atas tuduhan korupsi yang dilakukannya saat menjabat Walikota Bekasi sebelum Rahmat Effendi yang saat ini juga mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pondok Rajeg.

“Nah, sementara Tri Adhianto sendiri saya rasa juga bukan orang yang bersih-bersih amat. Kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh sejumlah LSM di Kota Bekasi ke KPK dan Kejagung yang diduga menyeret nama Tri Adhianto dikhawatirkan akan menjadi daftar calon kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya tidak mulus,” ungkapnya.

Uchok juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu sumber terpercaya, KPK telah mengendus adanya dugaan aliran dana dari sejumlah kepala dinas maupun pejabat di lingkungan Kota Bekasi kepada mantan walikota dan salah satu calon kepala daerah yang akan berkontraksi pada pilkada mendatang.

“Kami sudah mendapatkan informasi, ada beberapa pejabat di Pemkot Bekasi yang mensuport dana kepada salah satu kepala daerah. Bahkan lewat siapa pintunya, lembaga antirasuah itu juga sudah teridentifikasi. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya,” tutur Uchok.

Oleh karenanya, Uchok mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar memilih kepala daerah yang bersih dari persoalan hukum. Baik itu yang menyangkut dirinya maupun keluarganya.

Lebih lanjut Uchok mengatakan, di era perkembangan teknologi informasi yang kian canggih, masyarakat juga dapat mentracking melalui media sosial maupun media online terkait rekam jejak dari tiga paslon yang akan maju pada pilkada Kota Bekasi.

Uchok juga kembali mengingatkan bahwa sudah ada dua kepala daerah di Kota Bekasi yaitu Mochtar Muhammad dan Rahmat Effendi, sebelum masa jabatannya berakhir, namun diciduk KPK lantaran terlibat skandal korupsi.

“Nah, jangan sampai pemerintah Kota Bekasi kembali mengalami turbulensi akibat kepala daerahnya diborgol oleh KPK. Untuk itu masyarakat Kota Bekasi diminta agar tidak memilih pasangan cakada yang memiliki rekam jejak yang buruk,” pungkasnya.

Kasus Korupsi LPEI, KPK Diminta Usut Aliran Dana PT Petro Energy ke Perusahaan Tambang Batubara

Hedi Batubara 5 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut aliran dana PT Petro Energy yang terjerat kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke sebuah perusahaan tambang batubara.

Pasalnya, perusahaan tambang yang berlokasi di Barito Utara, Kalimantan Tengah itu diduga menerima aliran dana puluhan juta dolar AS dari PT Petro Energy dan mengakuisisi mayoritas sahamnya.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, KPK perlu mendalami lebih jauh peran pihak-pihak yang diduga terkait dengan PT Petro Energy, termasuk perusahaan batu bara yang dikabarkan pernah diakuisisi oleh perusahaan tersebut.

“KPK jangan hanya berhenti di PT Petro Energy yang sudah dinyatakan pailit pada 2020, tetapi juga harus mengusut aliran dana ke pihak-pihak lain ataupun yang pernah terafiliasi dengan PT Petro Energy,” ungkapnya, Jumat (4/10/2024).

Dalam kasus korupsi LPEI, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dari pihak penyelenggara negara dan swasta. Dari pihak swasta, KPK telah memeriksa Jimmy Masrin selaku Komisaris Utama PT Petro Energy dan Newin Nugroho selaku Direktur Utama.

Jimmy Masrin selama ini dikenal sebagai Dirut PT Caturkarsa Megatunggal (CM), pengendali dan pemilik manfaat PT Lautan Luas Tbk (LTLS)—perusahaan publik di bidang manufaktur kimia dan pelayaran.

Jimmy bersama saudaranya Indrawan Masrin juga diketahui sebagai pemilik manfaat di PT Tunas Niaga Energi (TNE), perusahaan trading dan angkutan batu bara yang diduga terafiliasi dengan PT Pada Idi. Informasi yang diterima redaksi, Dirut PT TNE dan PT Pada Idi adalah orang yang sama, yakni Jubilant Arda Harmidy.

Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Jubilant juga menjabat Dirut di PT Tunas Laju Investama (TLI), perusahaan investasi yang sahamnya dikuasai Jimmy Masrin dan PT CM. PT TLI ini didirikan pada tahun yang sama saat PT Petro Energy dinyatakan pailit pada 2020.

“Dari hubungan itu diduga ada keterkaitan antara PT Petro Energy dengan PT Pada Idi ataupun perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi. KPK perlu mengusut lebih jauh apakah ada aliran dana LPEI dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini,” kata Uchok.

Dalam kasus LPEI atau Eximbank, Jimmy Masrin dan Newin Nugroho melalui PT Petro Energy dituduh bertanggung jawab atas dana pinjaman dari LPEI sebesar US$22 juta (Rp332,7 miliar; kurs Rp15.125 per dolar AS) dan Rp600 miliar pada periode 2015-2017.

Selain PT CM yang diwakili Jimmy Masrin sebagai komisaris utama, ada dua perusahaan lain sebagai pemegang saham di PT Petro Energy yakni PT Condord Energy Plt dan German Bulk Carrier.

Center For Budget Analysis (CBA)

Diduga Rugikan APBD, FORMASI Desak Kejagung Segera Periksa Dirut Perumda PAM JAYA Arief Nasrudin

Pembuatan Saluran Air (CAP) Dinilai Warga Gak Beres, Kejari Jakut Bisa gandeng BPK Untuk Sidik Proyek CAP

Uchok Sky Khadafi Minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Juga Berantas Judi Darat, Jangan hanya Judol

Uchok Sky: Penambangan Rakyat Picu Risiko Kerugian untuk Pertamina

CBA Ungkap, KPK Telah Endus Aliran Dana ke Salah Satu Cakada Kota Bekasi

Banyak Korupsi di BUMN, CBA Pesimistis Pembenahan BUMN Berjalan Mulus

CBA Ingatkan Masyarakat Kota Bekasi Agar Tidak Pilih Cakada yang Didukung Koruptor

Kasus Korupsi LPEI, KPK Diminta Usut Aliran Dana PT Petro Energy ke Perusahaan Tambang Batubara

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran