Center For Budget Analysis (CBA) Archives

Uchok Sky Kritik Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara 1740659508547

Uchok Sky Kritik Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara

Hedi Batubara 27 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyampaikan pandangannya terkait penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara. Menurutnya, kebijakan pengangkatan Erick tersebut dapat menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan di masyarakat.

Pandangan ini muncul setelah beberapa isu terkait BUMN menjadi perhatian publik sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Sejumlah media sebelumnya telah memberitakan mengenai polemik di beberapa perusahaan BUMN, termasuk PT Rekayasa Industri (Rekind), GOTO, serta dugaan keterkaitan bisnis Mahaka Grup di perusahaan seperti Pertamina, PLN, Telkomsel, dan HIMBARA.

Pernyataan Uchok ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun TikTok miliknya pada Rabu (26/02/2025), di mana ia mengulas kebijakan pemerintah terkait Danantara. Berikut kutipan pernyataan yang telah dirangkum redaksi:

“Halo Kawan, akhirnya Danantara diluncurkan juga oleh Presiden Prabowo. Meski mendapat kritik dari banyak pihak, termasuk kritik yang kami sampaikan, nyatanya Presiden Prabowo tetap mempertahankan Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Padahal, kami menaruh perhatian besar agar Pak Prabowo berani untuk tidak lagi menempatkan Erick Thohir di Danantara. Ya sudahlah.”

Uchok lantas menyoroti komitmen pemerintahan saat ini dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara. “Jika benar Pak Prabowo sungguh-sungguh ingin memperbaiki tata kelola BUMN dan memastikan pengelolaan yang transparan, kami percaya Bapak memiliki keberanian itu,” lanjutnya

Dalam pernyataan lainnya, Uchok merujuk pada berbagai pemberitaan media mengenai dinamika bisnis yang melibatkan beberapa BUMN. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.

Menutup pernyataannya, Uchok menyampaikan harapannya agar Danantara dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak menghadapi kendala di masa depan. “Semua tergantung Pak Prabowo,” tutup Uchok Sky

Imbas Kebijakan Gas Melon, CBA: Golkar Sebaiknya Keluar Dari Kabinet Merah Putih Uchok Sky Khadafi

Imbas Kebijakan Gas Melon, CBA: Golkar Sebaiknya Keluar Dari Kabinet Merah Putih

Hedi Batubara 7 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gara-gara kisruh kebijakan distribusi gas LPG 3 Kg alias gas Melon, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia terus diserang publik. Sayangnya kebijakan yang bertujuan menata distribusi gas bersubsidi itu tidak berjalan mulus.

Kondisi ini membuat citra Partai Golkar anjlok dimata masyarakat. “Situasi seperti ini tidak menguntungkan bagi Bahlil dan Partai Golkar, ada baiknya Partai Golkar bersama kadernya ke luar dari Kabinet Merah Putih,” kata Direktur eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Dengan keluarnya Partai Golkar dari KMP (Kabinet Merah Putih) kata Uchok, maka akan terjadi check and balance baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Sehingga demokrasi Indonesia akan menjadi lebih sehat. “Sekarang ini eksekutif dan parlemen mayoritas dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada keseimbangan,” ujarnya lagi.

Apalagi, lanjut Uchok, desakan reshufle kepada Bahli makin kuat. Jadi ketimbang kena reshufle, ada baiknya Bahlil bersama Partai Golkar memilih menjadi oposisi. “Toh menjadi oposisi juga sama-sama terhormat, sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucapnya.

Menurut Uchok, posisi Bahlil serba dilematis, apalagi saat terjadi kekisruhan distribusi LPG bersubsidi itu semua pimpinan parpol “cari aman”. Sehingga kebijakan Menteri ESDM itu seolah menjadi tanggung jawab pribadi.

“Malah Pimpinan DPR dan Komisi VII DPR terkesan cuci tangan. Golkar cuma jadi bemper,” paparnya.

Partai Golkar, sambung Uchok, harus belajar menjadi oposisi dan tidak harus selalu merapat dalam pemerintahan. “Resources Partai Golkar yang besar dan berkualitas, kalau berada di luar pemerintahan justru membuat demokrasi Indonesia lebih maju,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf atas kegaduhan soal aturan baru pembelian gas sehingga warga tak bisa membeli gas elpiji 3 kilogram di pengecer.

Bahlil meminta agar polemik pemangkasan distribusi elpiji 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun.Dia menyebutkan, jika ada kesalahan itu adalah kesalahan pihaknya.

Sementara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco bilang tidak tahu apakan aturan penjualan gas elpiji ini sudah dikomunikasikan bahlil kepada Presiden Prabowo sebelumnya atau tidak.

Namun Dasco bilang Presiden Prabowo bisa mengambil keputusan terhadap kebijakan menimbulkan polemik di masyarakat.

Dasco menilai aturan penjualan baru gas elpiji sangat mendadak sehingga tidak terkonfirmasi ke warga.

Presiden Prabowo membatalkan aturan larangan penjualan gas elpiji 3 kilogram di pengecer, 3 hari setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerapkannya.

Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan menyebut, kebijakan ini bukan berasal dari Presiden Prabowo.

Kemensos dan Pembelian Mobil Mewah: Perlunya KPK Menyelidiki Uchok Sky Khadafi

Kemensos dan Pembelian Mobil Mewah: Perlunya KPK Menyelidiki

Hedi Batubara 30 Januari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menjadi sorotan terkait pembelian mobil dinas dengan harga fantastis. Setiap tahun, kendaraan dinas yang dibeli selalu bernilai lebih dari Rp 1 miliar.

Menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, pada tahun 2024, Sekjen Kemensos membeli satu unit mobil mewah seharga Rp 1.696.400.000 untuk digunakan sebagai kendaraan dinas perorangan.

Tak hanya itu, pada tahun 2023, Sekjen Kemensos juga telah membeli mobil mewah seharga Rp 1.627.000.000 untuk keperluan serupa.

Yang lebih mengejutkan, lanjut Uchok Sky, pada tahun 2024, Kemensos kembali membeli empat unit mobil mewah dengan total anggaran mencapai Rp 4.394.565.000. Jika dirata-rata, harga satu mobil mencapai Rp 1.098.641.250.

“Dari harga unit yang selalu melebihi Rp 1 miliar, jelas terlihat bagaimana pejabat Kemensos menikmati fasilitas negara dengan kemewahan,” ujar Uchok Sky.

Ia juga menyoroti adanya kejanggalan dalam harga satuan mobil yang dibeli Kemensos. Oleh karena itu, ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki pengadaan mobil dinas di kementerian tersebut.

“KPK harus segera turun tangan dan memanggil pejabat terkait pengadaan mobil mewah ini. Sekjen Kemensos dan Menteri Sosial Gus Ipul harus diperiksa di Gedung Merah Putih,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mewah oleh Kemensos, mengingat kementerian tersebut seharusnya berfokus pada membantu masyarakat kurang mampu.

“Tugas Kemensos adalah menolong rakyat miskin, bukan menghamburkan anggaran negara untuk membeli mobil mewah. Mengapa pejabatnya justru gemar hidup dalam kemewahan?” pungkasnya.

BLBI 1998: Bukti Penyalahgunaan Wewenang yang Mengancam Kredibilitas Bank Sentral Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

BLBI 1998: Bukti Penyalahgunaan Wewenang yang Mengancam Kredibilitas Bank Sentral

Hedi Batubara 21 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kembali merngungkap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana BLBI 1998. Kali ini, ia meminta untuk Presiden dan DPR segera turun tangan mengusut dan menuntaskan persoalan. Presiden dan DPR jangan berdiam diri.

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998, yang melibatkan oknum Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan sejumlah bank swasta, telah menunjukkan adanya “kondisi mengerikan” bagi perekonomian nasional. Kepercayaan terhadap BI sebagai bank sentral, yang seharusnya menjadi penjaga stabilitas ekonomi, kini berada di ujung tanduk.

Menurut Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran aturan, tetapi juga mengancam integritas dan kredibilitas institusi yang menjadi pilar sistem keuangan Indonesia.

Berdasarkan dokumen yang CBA pelajari, ada empat kali penyaluran dana dari BI ke rekening rekayasa jenis individual. Yakni, pada 6 Oktober 1997 sebesar Rp239,6 milyar, 12 November 1997 sebesar Rp 120,6 milyar, 11 Desember 1997 sebesar Rp159,5 milyar, dan pada 31 Desember 1997 sebesar Rp486,2 milyar. Sehingga totalnya Rp1,015 trilyun.

Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, CBA menyoroti adanya rekening rekayasa jenis individual atas nama Centris International Bank (CIB) dengan nomor 523.551.000 yang bisa ikut melakukan transaksi kliring dalam call money overnight antara Bank Centris Internasional (BCI) nomor 523.551.0016, dengan sejumlah bank swasta, seperti Bank Mega, Bank Sino, dan Bank BTPN.

“Rekening rekayasa ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap aturan perbankan yang berlaku. Perbuatan ini memperlihatkan bagaimana kepentingan segelintir pihak mampu mengorbankan integritas sistem keuangan nasional,” jelas Uchok.

Desakan kepada Presiden dan DPR

Uchok mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak tinggal diam. Menurutnya, kasus ini tidak boleh dianggap remeh, apalagi dibiarkan tanpa penyelesaian yang tuntas. “Presiden dan DPR harus segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dan menggelar rapat khusus untuk mengusut tuntas perkara ini. Jangan anggap remeh dan main-main dengan masalah yang menyangkut kepercayaan publik terhadap bank sentral,” ujarnya.

Uchok menambahkan, dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada stabilitas sistem perbankan nasional. “Integritas BI sebagai bank sentral dipertaruhkan. Jika ini terus dibiarkan, kepercayaan investor terhadap sistem keuangan kita akan runtuh,” katanya lagi.

Surat Terbuka Pemegang Saham Bank Centris

Apalagi sekarang ini, pemegang saham Bank Centris Internasional juga telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, mereka meminta perhatian serius Presiden untuk menindaklanjuti kasus yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Surat terbuka tersebut juga menyoroti keberadaan rekening rekayasa di BI adalah bukti nyata dari penyalahgunaan wewenang yang melibatkan otoritas keuangan negara. Surat terbuka melaporkan adanya praktik “bank dalam bank di Bank Indonesia” yang terjadi pada masa penyaluran BLBI, serta menindak tegas oknum-oknum yang terbukti terlibat.

Surat terbuka itu sekaligus mengingatkan dampak yang terjadi bila persoalan tidak diselesaikan dengan baik dan benar secara tuntas. Antaralain, timbulnya pkrisis kepercayaan. Bank-bank nasional dapat kehilangan kepercayaan terhadap Bank Indonesia, yang dapat memicu terjadinya penarikan SBN dan produk lainnya senilai Rp4.500 triliun.

Krisis keuangan karena penarikan dana besar-besaran akan mengeringkan likuiditas negara, membuat produk keuangan Indonesia, seperti LC, tidak lagi diterima di pasar global. Selanjutnya, rush perbankan. Krisis keuangan berlanjut menjadi penarikan besar-besaran oleh nasabah bank, yang berujung pada krisis multidimensi dan mengancam kestabilan pemerintahan.

Ancaman bagi Kredibilitas Ekonomi Indonesia

Uchok meminta Presiden dan DPR perlu mewaspadai hal tersebut. Menurutnya, kasus ini menambah deretan panjang skandal keuangan yang mencoreng wajah perekonomian Indonesia. Keberadaan rekening rekayasa yang memungkinkan transaksi ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian di tubuh BI pada saat itu. Situasi ini menjadi ancaman nyata bagi kredibilitas Indonesia di mata internasional.

“Negara ini membutuhkan ketegasan dalam menegakkan hukum. Jika kasus sebesar ini tidak diselesaikan dengan tuntas, bagaimana kita bisa berharap investor percaya pada integritas sistem keuangan kita?” tutup Uchok Sky Khadafi.

Bola, kini ada di tangan Presiden dan DPR. Rakyat menunggu langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Aksi Borong Saham yang Mencurigakan dan Kinerja Minor SIG Tahun 2024 Uchok Sky Khadafi

Aksi Borong Saham yang Mencurigakan dan Kinerja Minor SIG Tahun 2024

Hedi Batubara 20 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Aksi Borong Saham PT Semen Indonesia (SIG/SMGR) serentak oleh direksi dan komisaris perusahaan bernama singkat SIG ini. Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti kinerja minor PT SIG selama tahun 2024.

Nilai sahamnya pun fantastis, mencapai Rp6,57 Miliar pertanggal 1 Oktober 2024, yang menyerap 1.704.900 saham perseroan.

Borong saham itu terjad di tengah pengaduan soal transaksi mencurigakan pada laporan keuangan (lapkeu) terkait transaksi kepada Perum Perhutani di tahun 2022.

“Mungkinkah uangnya dibagi dalam bentuk saham sesuai tanggungjawab yang diemban Direksi dan Komisaris?” ujar Agus Satria, aktivis Antikorupsi Gerak Nusantara, Kamis (10/10/2024).

Mencermati pola besaran lembar saham yang dibeli dan sebaran rupiah yang masuk dalam bentuk surat berharga dengan nilai pembagian rupiah terpola, menurutnya tidak mustahil jajaran direksi dan komisaris itu memanfaatkan uang hasil transaksi di SIG dengan Perum Perhutani.

Berita lainnya Lapkeu SMGR Tidak Bisa Dimaafkan, Uchok: KPK Segera Keluarkan Sprindik!

“Masa iya tiga orang membeli saham sampai dua angka terakhir sama. Terlalu sempurna untuk masing-masing orang bisa membeli sendiri, kecuali ada anggaran satu truk tronton dibagi melalui pembelian surat berharga, kemudian dipublish seolah-olah mereka berniat mulia menyelamatkan perusahaan dengan cara membeli langsung tanpa perantara. Tanpa perantara atau broker, justru ini semakin mencurigakan indikasi TPPU,” ungkap Agus.

Dijelaskan, transaksi pembelian dilakukan dengan harga pelaksanaan Rp3.857,44 per eksemplar. Transaksi penambahan saham perseroan itu, melibatkan tiga komisaris, dan enam direksi.

“Hanya, data transaksi dan pembelian Lydia Silvanna Djaman belum terekspose dengan detail,” katanya.

Rincian transaksi pentolan perusahaan itu, lanjut dia, adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Sony Subrata menjala 126.700 saham dengan harga pelaksanaan Rp3.857,44 per helai senilai Rp488,73 juta.

2. Yustinus Prastowo, memboyong 89.900 helai pada harga Rp3.857,44 per saham sebesar Rp346,78 juta.

3. Direktur Utama perseroan Donny Arsal, mengemas 312.900 helai pada harga Rp3.856,44 per saham sebesar Rp1,2 miliar.

4. Lalu, Direktur Supply Chain Yosviandri, mengemas 266 ribu saham dengan harga Rp3.857,44 per lembar Rp1,02 miliar.

5. Menyusul kemudian, lanjt dia, Direktur SDM & Umum Agung Wiharto yang menyapu 266 ribu lembar Rp3.857,44 per helai Rp1,02 miliar.

6. Direktur Keuangan & Manajemen Portofolio, Andrianto Hosny Panangian, membeli 266 ribu saham Rp3.857,44 per lesbar Rp1,02 miliar.

7. Direktur Bisnis & Pemasaran Subhan, memborong 188.700 helai Rp3.857,44 per lembar sebesar Rp727,89 juta.

8. Dan terakhir Direktur Operasi Reni Wulandari membeli 188.700 helai dengan harga pelaksanaan Rp3.857,44 perse saham senilai Rp727,89 juta.

Pihak PT Semen Indonesia pun berdalih, tujuan transaksi dilakukan dengan kepentingan investasi.

“Pembelian dilakukan dengan menyandang status kepemilikan saham secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga,” tegas Mahreyni, Corporate Secretary Semen Indonesia dikutip dari emitennews.com.

Kinerja Minor SIG Tahun 2024

Mengutip Jakarta Satu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi membeberkan, berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2024, PT SIG atau SMGR itu mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 4,93% secara tahunan (yoy) menjadi Rp26,29 triliun dari sebelumnya Rp27,66 triliun.

CBA menilai akibat tekanan beban operasi lainnya yang tercatat minus Rp30,41 miliar. Kontras dengan pos pendapatan operasi lainnya sebesar Rp85,21 miliar.

Alhasil, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk longsor 58% menjadi Rp719,72 miliar per kuartal III/2024 dari Rp1,72 triliun per kuartal III/2023.

Menurut analisis pasar lanjutnya, SIG juga mengalami Penurunan Penjualan yang Signifikan pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023.

“Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya permintaan di sektor konstruksi, yang dipicu oleh stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional dan kebijakan moneter yang lebih ketat,” jelas kata Ucok Sky Khadafi kepada wartawan, Sabtu, 18/1/2025.

“Banyak proyek konstruksi besar yang terpaksa ditunda, menyebabkan dampak langsung pada konsumsi semen,” imbuhnya.

Sektor industri semen di Indonesia juga dihadapkan pada sorotan yang semakin tajam terkait isu lingkungan seperti emisi karbon dan dampak pertambangan bahan baku semen.

Ia menuntut Semen Indonesia untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan, meski perusahaan ini lamban dalam beradaptasi dengan tuntutan regulasi yang lebih ketat.

Selain itu SIG juga harus memperhatikan dampak negatif operasi pabrik semen terhadap ekosistem lokal, terutama dilingkungan sekitar tempat berproduksinya perusahaan plat merah itu.

“Semen Indonesia harus memperhatikan dampak negatif dari operasi pabrik semen terhadap ekosistem lokal agar dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Mantan Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu pun menegaskan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemilik saham terbesar di SIG Semen harus mengevaluasi para direksi dan komisarisnya.

“Pemerintah sebagai pemegang saham di SIG harus evaluasi para komisaris dan direksi lantaran terjadi penurunan pendapatan, dan laba,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan jika direksi lambat dalam melakukan tata kelola perusahaan seyogyanya di copot, karena pembangunan yang sudah berjalan tidak bisa tertunda.

“Bila perlu para komisaris dan direkturnya dicopot saja karena tidak bisa berbisnis semen karena dinilai lamban dalam beradaptasi dengan banyak proyek yang ditunda,” tegas dia.

Kebangkitan Kompetitor Baru

Ucok menuturkan di tengah penurunan kinerja Semen Indonesia, sejumlah pesaing lokal dan internasional mulai merambah pasar semen Indonesia dengan strategi agresif.

“Perusahaan-perusahaan baru yang menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif dan teknologi ramah lingkungan mulai menarik perhatian konsumen,” kata Ucok Sky.

“Hal ini semakin membuat Semen Indonesia tertekan untuk berinovasi, namun tampaknya langkah yang diambil masih belum cukup untuk memulihkan pangsa pasar yang hilang,” tambah dia.

Seiring dengan penurunan pendapatan, harga saham Semen Indonesia juga mengalami penurunan yang cukup dramatis.

Lebih lanjut, saham SIG anjlok sebesar 12,5% ytd saat ini harga saham SMGR menyentuh Rp 2.870,-. Investor mulai khawatir dengan utang perusahaan yang terus membengkak, sementara laporan keuangan menunjukkan adanya potensi untuk gagal bayar jika tren penurunan ini berlanjut.

Meskipun manajemen perusahaan berusaha meyakinkan pemegang saham akan adanya perbaikan di masa depan, banyak pihak meragukan kemampuan Semen Indonesia untuk segera bangkit dari krisis ini.

“Dengan rangkaian masalah yang dihadapi, tahun 2025 menjadi periodisasi yang krusial bagi PT Semen Indonesia,” jelas Ucok Sky.

“Apakah perusahaan ini mampu bertahan dan beradaptasi dengan cepat? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut,” pungkasnya. (*)

Kinerja Semen Indonesia Tahun 2024: Tantangan dan Masalah yang Menghantui, Uchok: Kalau Lambat Copot Direksi SIG 1000178751

Kinerja Semen Indonesia Tahun 2024: Tantangan dan Masalah yang Menghantui, Uchok: Kalau Lambat Copot Direksi SIG

Hedi Batubara 18 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Perusahaan semen terkemuka di Indonesia, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, menghadapi tahun yang cukup sulit dengan berbagai tantangan yang menghambat kinerjanya.

Meskipun sebelumnya perusahaan ini dikenal sebagai pemimpin pasar dengan berbagai inovasi dan proyek ambisius, laporan terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam kinerja finansial dan operasional mereka selama tahun 2024.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2024, SMGR mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 4,93% secara tahunan (yoy) menjadi Rp26,29 triliun dari sebelumnya Rp27,66 triliun.

Akibat tekanan beban operasi lainnya yang tercatat minus Rp30,41 miliar. Kontras dengan pos pendapatan operasi lainnya sebesar Rp85,21 miliar.

Alhasil, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk longsor 58% menjadi Rp719,72 miliar per kuartal III/2024 dari Rp1,72 triliun per kuartal III/2023.

Menurut analisis pasar, SIG juga mengalami Penurunan Penjualan yang Signifikan pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023.

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya permintaan di sektor konstruksi, yang dipicu oleh stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional dan kebijakan moneter yang lebih ketat.

Banyak proyek konstruksi besar yang terpaksa ditunda, menyebabkan dampak langsung pada konsumsi semen.

Sektor industri semen di Indonesia juga dihadapkan pada sorotan yang semakin tajam terkait isu lingkungan.

Permasalahan selama ini terkait emisi karbon dan dampak pertambangan bahan baku semen mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok sky Khadafi menuntut Semen Indonesia untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan, namun perusahaan ini dinilai lamban dalam beradaptasi dengan tuntutan regulasi yang lebih ketat.

Selain itu SIG juga harus memperhatikan dampak negatif operasi pabrik semen terhadap ekosistem lokal, terutama dilingkungan sekitar tempat berproduksinya perusahaan plat merah itu.

“Semen Indonesia harus memperhatikan dampak negatif dari operasi pabrik semen terhadap ekosistem lokal agar dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Mantan Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu pun menegaskan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemilik saham terbesar di SIG Semen harus mengevaluasi para direksi dan komisarisnya.

“Pemerintah sebagai pemegang saham di SIG harus evaluasi para komisaris dan direksi lantaran terjadi penurunan pendapatan, dan laba,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan jika direksi lambat dalam melakukan tata kelola perusahaan seyogyanya di copot, karena pembangunan yang sudah berjalan tidak bisa tertunda.

“Bila perlu para komisaris dan direkturnya dicopot saja karena tidak bisa berbisnis semen karena dinilai lamban dalam beradaptasi dengan banyak proyek yang ditunda,” tegas dia.

*Kebangkitan Pesaing Baru*

Di tengah penurunan kinerja Semen Indonesia, sejumlah pesaing lokal dan internasional mulai merambah pasar semen Indonesia dengan strategi agresif.

Perusahaan-perusahaan baru yang menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif dan teknologi ramah lingkungan mulai menarik perhatian konsumen.

Hal ini semakin membuat Semen Indonesia tertekan untuk berinovasi, namun tampaknya langkah yang diambil masih belum cukup untuk memulihkan pangsa pasar yang hilang.

Seiring dengan penurunan pendapatan, harga saham Semen Indonesia juga mengalami penurunan yang cukup dramatis.

Saham SIG anjlok sebesar 12,5% ytd saat ini harga saham SMGR menyentuh Rp 2.870,-. Investor mulai khawatir dengan utang perusahaan yang terus membengkak, sementara laporan keuangan menunjukkan adanya potensi untuk gagal bayar jika tren penurunan ini berlanjut.

Meskipun manajemen perusahaan berusaha meyakinkan pemegang saham akan adanya perbaikan di masa depan, banyak pihak meragukan kemampuan Semen Indonesia untuk segera bangkit dari krisis ini.

Dengan rangkaian masalah yang dihadapi, tahun 2025 menjadi periodisasi yang krusial bagi PT Semen Indonesia.

Apakah perusahaan ini mampu bertahan dan beradaptasi dengan cepat? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut.***

Uchok Sky Khadafi: Rekayasa Rekening BLBI Ancaman Serius Integritas Perbankan

Hedi Batubara 30 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Menutup tahun 2024, Center for Budget Analysis (CBA) kembali mengungkap temuan mencengangkan terkait dugaan rekayasa penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998. Bank Indonesia (BI) disebut menggunakan rekening rekayasa untuk menampung dana dan memanipulasi transaksi antarbank. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dinilai sebagai ancaman serius terhadap integritas sistem perbankan nasional.

Selain itu, CBA juga menyoroti hilangnya sertifikat lahan seluas 452 hektar yang menjadi jaminan dalam perjanjian sah antara bank swasta dengan Bank Indonesia.

Modus Rekening Rekayasa BLBI

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, membeberkan bahwa rekening rekayasa ini digunakan oleh BI untuk memfasilitasi transaksi antarbank, termasuk kliring. Padahal, menurut aturan yang berlaku, hanya bank-bank terdaftar yang diizinkan mengikuti kliring di Bank Indonesia. Namun, Uchok menyebut adanya rekening khusus yang melanggar regulasi ini.

“Rekening ini dibuat untuk menampung uang negara yang masuk dan keluar tanpa melalui mekanisme yang sah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap aturan perbankan dan mengancam kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional,” tegas Uchok dalam siaran pers, Senin (30/12).

Rekening rekayasa tersebut digunakan dalam transaksi jual beli uang antarbank, atau dikenal sebagai call money over night. Dalam skema ini, bank pembeli uang akan mengembalikan dana ke rekening bank penjual keesokan harinya, plus bunga yang tinggi. Namun, patut dicatat, bank pembeli bukan mendapatkan dananya dari rekening bank penjual, melainkan dari rekening rekayasa.

“Jadi, bank penjual tidak pernah keluar uang, tapi mendapatkan uang dan bunga dari bank pembeli. Praktik ini memberikan keuntungan besar bagi bank penjual uang dan oknum di BI, serta pihak-pihak tertentu yang terlibat. Ini jelas merugikan negara dan mencoreng kredibilitas BI sebagai bank sentral,” tambah Uchok.

CBA menilai, dengan keberadaan rekening ini, BI tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan stabilitas sistem keuangan. “Integritas sistem kliring nasional dipertaruhkan karena rekening rekayasa yang ilegal ini,” ujar Uchok.

Sertifikat Jaminan 452 Hektar Hilang

Sebelumnya, dalam rilis Kamis (26/12) kemarin, CBA mengungkap dugaan penggelapan sertifikat lahan seluas 452 hektar milik salah satu bank swasta yang semula dijadikan jaminan dalam perjanjian jual beli promes nasabah dengan Bank Indonesia. Lahan berlokasi di Cianjur, Jawa Barat ini terdiri dari lima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Varia Indo Permai, nasabah bank swasta tersebut.

Kelima sertifikat telah dipasang hak tanggungan atas nama BI pada 1997. Namun, meskipun BI mengklaim telah menyerahkannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 8 Mei 1998, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1, Rofli Edi Purnomo, mengungkap bahwa barang jaminan tersebut tidak pernah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“Keberadaan sertifikat ini harus dijelaskan secara transparan. BI, BPPN, dan DJKN Kementerian Keuangan wajib bertanggung jawab atas penggelapan ini,” ujar Uchok.

Saat itu, lahan tersebut bernilai sekitar Rp350 miliar, dan nilainya kini diperkirakan jauh lebih besar. Hilangnya sertifikat ini menambah daftar panjang penyalahgunaan wewenang oleh BI dan BPPN.

*Desakan Investigasi Menyeluruh*

CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pun Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk segera mengusut kedua kasus besar ini. “Rekening ilegal dan penggelapan sertifikat jaminan menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang sistematis di lembaga keuangan negara. Jika tidak ditindak, ini akan terus merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” tegas Uchok.

Ia menegaskan pentingnya investigasi menyeluruh untuk menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, BI sebagai bank sentral harus memastikan seluruh mekanismenya berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan temuan ini, CBA menekankan perlunya langkah cepat dan tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa. “Selain menyelamatkan keuangan negara, investigasi ini juga diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan nasional,” pungkas Uchok.

Uchok Sky Desak Presiden Prabowo Bubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa Uchok Sky Khadafi

Uchok Sky Desak Presiden Prabowo Bubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa

Hedi Batubara 27 Desember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin membubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa. Uchok menilai yayasan ini memiliki potensi konflik kepentingan yang merusak citra Kejaksaan Agung dan perlu diaudit menyeluruh.

“Penggunaan nama *Adhyaksa* di yayasan ini sangat merugikan citra Kejaksaan Agung. Apalagi, yayasan ini melibatkan jaksa agung, pengusaha, dan pihak-pihak yang berafiliasi dengan partai politik. Hal ini sarat konflik kepentingan,” ujar Uchok pada Kamis (26/12).

Ia juga menegaskan pentingnya mengaudit sumber dana yayasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Publik bertanya-tanya, dari mana asal dana yayasan ini dan digunakan untuk apa saja? Logo dan nama *Adhyaksa* yang dipakai juga memunculkan kecurigaan adanya konflik kepentingan,” tambahnya.

Rangkap Jabatan yang Tidak Etis

Uchok mengkritik keras rangkap jabatan JAM Datun Narendra sebagai Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa. Ia menyebut hal ini tidak etis bagi seorang pejabat negara, terutama karena posisi JAM Datun sangat strategis dalam Kejaksaan Agung.

“Rangkap jabatan ini memungkinkan adanya tekanan dari oknum pejabat agar pihak lain menyumbang kepada yayasan yang ia pimpin. Apa motivasinya? Apakah karena dana yayasan tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI?” ujar Uchok.

Uchok menyarankan agar Narendra memilih antara jabatan sebagai JAM Datun atau Ketua Yayasan. “Jika ingin fokus di yayasan, Presiden bisa mengeluarkan SK pemberhentiannya dari posisi JAM Datun. Selain itu, yayasan ini kabarnya tidak berada di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini perlu diselidiki karena diduga banyak dana hibah dan CSR yang mengalir ke sana,” katanya.

Afiliasi dengan Pihak Swasta dan Politik

Uchok juga menyoroti dugaan keterlibatan beberapa pihak yang memiliki afiliasi dengan konglomerasi dan politik, seperti Maya Miranda Ambarsari, Amir Firmansyah, dan Yudha Adranacus—adik politisi PDIP Herman Heri. “Nama-nama ini menunjukkan adanya jaringan kuat antara yayasan dengan pihak swasta dan politik,” ungkapnya.

Yayasan dan Akta Notaris

Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa didirikan berdasarkan Akta Notaris Erika Esther Sembung, SH, M.Kn. No. 02 tanggal 13 Maret 2020. Yayasan ini bertujuan menyelenggarakan pendidikan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa berdasarkan izin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagai badan hukum independen, yayasan ini memiliki otonomi penuh dan tidak melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kejaksaan Agung. Sesuai Pasal 48–50 UU No. 28 Tahun 2004, pengurus yayasan wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan melaporkannya kepada pembina yayasan serta Menteri Hukum dan HAM.

Dorongan Transparansi

Uchok mendesak agar yayasan ini segera diaudit secara menyeluruh. Ia berharap langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung dan mencegah potensi penyalahgunaan dana di masa mendatang.

“Presiden Prabowo perlu bertindak tegas terhadap potensi konflik kepentingan yang merusak integritas hukum di negara ini,” tutup Uchok.

Uchok Sky Khadafy Ungkap Skandal Lebih Besar di Bank Indonesia Dibanding CSR Ilustrasi Bank Indonesia

Uchok Sky Khadafy Ungkap Skandal Lebih Besar di Bank Indonesia Dibanding CSR

Hedi Batubara 26 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti dugaan penyelewengan di Bank Indonesia (BI) yang dinilai jauh lebih besar dampaknya bagi negara dibanding kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mendesak agar KPK turut menyelidiki skandal tersebut.

“Salah satu kasus besar adalah dugaan penyelewengan dana BLBI pada 1998. Ada permainan kotor oknum BI dalam penyaluran dana itu yang justru merugikan negara dan bank-bank yang dituduh menerima BLBI. Padahal, dana ini dinikmati oleh oknum-oknum BI,” ungkap Uchok dalam siaran pers sebagai catatan akhir tahun CBA, Kamis (26/12).

Uchok menegaskan bahwa masyarakat selama ini hanya mengetahui tuduhan terhadap bank penerima dana BLBI, tanpa memahami bahwa ada penyimpangan dalam proses penyaluran dana tersebut. “Seperti halnya kasus Bansos, penyelewengan sering terjadi dalam tahap penyaluran,” jelas pria kelahiran Tapanuli Selatan, 1974 ini.

Skandal BLBI

Dana BLBI yang disalurkan pada 1998 mencapai Rp144,53 triliun kepada 48 bank di Indonesia. Skandal ini menjadi salah satu kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia. Meski sudah berlalu 26 tahun, kasus ini belum tuntas.

Pada 2021, pemerintah membentuk Satgas BLBI untuk menyelesaikan sisa-sisa permasalahan. Namun, menurut Uchok, dari mencermati kerja Satgas dan dokumen yang dikumpulkan CBA, menunjukkan bahwa justru ada dugaan penyelewengan yang dilakukan Satgas dalam menjalankan tugasnya, dan ini sekaligus mengungkap adanya permainan oknum-oknum BI dalam proses penyaluran dana BLBI kala 1998.

“Salah satu modusnya adalah kolaborasi oknum BI dengan beberapa bank swasta untuk menyelewengkan dana. Selain itu, ada penggelapan sertifikat jaminan lahan seluas 452 hektar milik salah satu bank,” ungkap Ucok.

Uchok menyebutkan bahwa sertifikat tersebut diklaim telah diserahkan oleh BI kepada BPPN pada 8 Mei 1999. Namun, sertifikat itu tidak ditemukan hingga kini. Menurutnya, pemerintah dapat melacak pihak-pihak yang terlibat dalam proses serah terima ini.

“Misalnya, dari penyerahan itu, BI diwakili kuasanya Gardjito Heru dan Lili Nyulianti, sementara dari BPPN ada Yusuf Wahyudi, Rudi Muchtar EP, Supardjoko, Harjono, dan Simson S. Milala. Lahan ini sangat luas, dengan nilai saat itu Rp350 miliar, dan nilainya tentu jauh lebih besar sekarang,” ujarnya.

Dorongan untuk KPK

Uchok mendesak KPK agar segera memulai penyelidikan atas dugaan penyimpangan ini, dimulai dari jejak sertifikat lahan tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini dapat membuka tabir besar penyelewengan dana BLBI yang merugikan negara dalam jumlah besar.

“KPK dapat menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk untuk mengungkap kejahatan besar lainnya dalam skandal BLBI,” pungkas Uchok.

Dengan demikian, CBA berharap pemerintah dan KPK tidak hanya fokus pada kasus-kasus kecil, tetapi juga pada skandal besar yang melibatkan institusi penting seperti BI.

PJ Gubernur DKI Jakarta Diminta Copot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin IMG-20241208-WA0139

PJ Gubernur DKI Jakarta Diminta Copot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin

Hedi Batubara 13 Desember 2024

MoneyTalk,Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi sudah mengirim surat kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi agar memperhatikan tata kelola PAM Jaya, dan mencopot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin

Alasan pencopotan Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin lantaran tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, kata Uchok Sky

Malahan sekarang saja, PAM JAYA masih melakukan kerjasama dengan pihak PT Moya Indonesia Atau MOYA mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Selain itu, ada kerjasama No. 09/JUP/PKS/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 antara PT.PAM Jaya dengan PT PAM Lyonnaise JAYA tentang Pembelian dan Penyaluran Air Minum Curah Hasil Produksi IPA Hutan Kota belum dihapus, tapi tetap berlaku.

Padahal Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih Antara PAM JAYA dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA) telah berakhir pada 1 Februari 2023, lanjut Uchok Sky.

Dengan diabaikannya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XI/2013 ini berarti memperlihatkan indikasi kejahatan yang berulang ulang dalam pengelolaan air bersih di PAM Jaya terus terjadi, pungkas Uchok Sky.

Center For Budget Analysis (CBA)

Uchok Sky Kritik Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara

Imbas Kebijakan Gas Melon, CBA: Golkar Sebaiknya Keluar Dari Kabinet Merah Putih

Kemensos dan Pembelian Mobil Mewah: Perlunya KPK Menyelidiki

BLBI 1998: Bukti Penyalahgunaan Wewenang yang Mengancam Kredibilitas Bank Sentral

Aksi Borong Saham yang Mencurigakan dan Kinerja Minor SIG Tahun 2024

Kinerja Semen Indonesia Tahun 2024: Tantangan dan Masalah yang Menghantui, Uchok: Kalau Lambat Copot Direksi SIG

Uchok Sky Khadafi: Rekayasa Rekening BLBI Ancaman Serius Integritas Perbankan

Uchok Sky Desak Presiden Prabowo Bubarkan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa

Uchok Sky Khadafy Ungkap Skandal Lebih Besar di Bank Indonesia Dibanding CSR

PJ Gubernur DKI Jakarta Diminta Copot Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran