MoneyTalk, Jakarta – Gara-gara kisruh kebijakan distribusi gas LPG 3 Kg alias gas Melon, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia terus diserang publik. Sayangnya kebijakan yang bertujuan menata distribusi gas bersubsidi itu tidak berjalan mulus.
Kondisi ini membuat citra Partai Golkar anjlok dimata masyarakat. “Situasi seperti ini tidak menguntungkan bagi Bahlil dan Partai Golkar, ada baiknya Partai Golkar bersama kadernya ke luar dari Kabinet Merah Putih,” kata Direktur eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2/2025).
Dengan keluarnya Partai Golkar dari KMP (Kabinet Merah Putih) kata Uchok, maka akan terjadi check and balance baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Sehingga demokrasi Indonesia akan menjadi lebih sehat. “Sekarang ini eksekutif dan parlemen mayoritas dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada keseimbangan,” ujarnya lagi.
Apalagi, lanjut Uchok, desakan reshufle kepada Bahli makin kuat. Jadi ketimbang kena reshufle, ada baiknya Bahlil bersama Partai Golkar memilih menjadi oposisi. “Toh menjadi oposisi juga sama-sama terhormat, sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucapnya.
Menurut Uchok, posisi Bahlil serba dilematis, apalagi saat terjadi kekisruhan distribusi LPG bersubsidi itu semua pimpinan parpol “cari aman”. Sehingga kebijakan Menteri ESDM itu seolah menjadi tanggung jawab pribadi.
“Malah Pimpinan DPR dan Komisi VII DPR terkesan cuci tangan. Golkar cuma jadi bemper,” paparnya.
Partai Golkar, sambung Uchok, harus belajar menjadi oposisi dan tidak harus selalu merapat dalam pemerintahan. “Resources Partai Golkar yang besar dan berkualitas, kalau berada di luar pemerintahan justru membuat demokrasi Indonesia lebih maju,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf atas kegaduhan soal aturan baru pembelian gas sehingga warga tak bisa membeli gas elpiji 3 kilogram di pengecer.
Bahlil meminta agar polemik pemangkasan distribusi elpiji 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun.Dia menyebutkan, jika ada kesalahan itu adalah kesalahan pihaknya.
Sementara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco bilang tidak tahu apakan aturan penjualan gas elpiji ini sudah dikomunikasikan bahlil kepada Presiden Prabowo sebelumnya atau tidak.
Namun Dasco bilang Presiden Prabowo bisa mengambil keputusan terhadap kebijakan menimbulkan polemik di masyarakat.
Dasco menilai aturan penjualan baru gas elpiji sangat mendadak sehingga tidak terkonfirmasi ke warga.
Presiden Prabowo membatalkan aturan larangan penjualan gas elpiji 3 kilogram di pengecer, 3 hari setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerapkannya.
Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan menyebut, kebijakan ini bukan berasal dari Presiden Prabowo.
