20 November 2026

Prabowo

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti media dan politik Buni Yani meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap isu dugaan penyimpanan uang dalam jumlah sangat besar di kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.

Permintaan tersebut disampaikan Buni Yani melalui unggahan media sosial yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dan Kapolri.

Dalam pernyataannya, Buni Yani menyebut isu mengenai dugaan keberadaan uang dalam jumlah fantastis di sebuah bunker di rumah Jokowi sudah menjadi pembicaraan umum.

“Bapak Presiden @prabowo dan Pak Kapolri @SuyudiArioSeto Yth. Sudah jadi pembicaraan umum bahwa Jokowi disebut-sebut menyimpan uang sangat banyak di bunker rumahnya di Solo, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Semoga info ini jadi perhatian Bapak untuk diselidiki,” tulis Buni Yani, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut kembali mengangkat isu dugaan bunker penyimpanan uang yang selama ini menjadi perbincangan di ruang publik. Besarnya angka yang disebutkan, yakni puluhan hingga ratusan triliun rupiah, membuat tudingan tersebut menjadi perhatian.

Buni Yani secara khusus meminta Prabowo dan Kapolri tidak mengabaikan informasi yang beredar. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya melalui penyelidikan apabila ditemukan informasi awal dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu mengenai dugaan bunker di kediaman Jokowi sebelumnya juga pernah disuarakan sejumlah tokoh. Politikus senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi, misalnya, pernah menyampaikan dugaan serupa. Buni Yani sendiri sebelumnya juga pernah mempertanyakan keberanian aparat untuk mengusut isu tersebut.

Namun, hingga kini belum ada bukti terverifikasi maupun keterangan resmi aparat penegak hukum yang membenarkan keberadaan bunker berisi uang puluhan atau ratusan triliun rupiah di rumah Jokowi.

Bahkan, pada Agustus 2026, Polri dan ANTARA telah mengklarifikasi informasi viral mengenai penemuan bunker berisi Rp6.000 triliun di rumah Jokowi sebagai hoaks. Video yang digunakan dalam narasi tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), bukan dokumentasi penggeledahan rumah Jokowi.

Karena itu, klaim mengenai keberadaan bunker dan jumlah uang yang disebutkan Buni Yani perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi.

Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, permintaan Buni Yani menempatkan aparat penegak hukum pada tuntutan transparansi. Jika memang terdapat informasi awal yang dapat diuji, penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Garda Arus Bawah Jokowi, Suncoko Suryohadi Kusumo, menyesalkan arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya semakin menjauh dari kelompok pendukung Joko Widodo (Jokowi).

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Prabowo justru dinilai lebih memilih merangkul kelompok Islam yang disebutnya sebagai kelompok garis keras dengan dalih menjaga persatuan nasional.

Suncoko berpandangan, pilihan politik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Prabowo dalam membangun pemerintahan yang berkesinambungan dengan kekuatan politik yang mengantarkannya memenangkan Pilpres 2024.

Menurut dia, kemenangan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari dukungan politik Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi tersebut.

“Tanpa Jokowi dan Gibran, Prabowo tidak akan menang,” kata Suncoko kepada wartawan, Ahad (8/11/2026).

Ia menilai, dukungan tersebut semestinya menjadi pertimbangan penting bagi Prabowo dalam menyusun kekuatan pemerintahan. Orang-orang yang selama ini berada dalam barisan Jokowi, menurut Suncoko, seharusnya tetap memperoleh ruang dalam pemerintahan Prabowo.

Bagi Suncoko, persoalannya bukan semata-mata pembagian jabatan atau kepentingan kelompok pendukung. Lebih dari itu, ia mempertanyakan arah konsolidasi politik Prabowo yang dinilainya tidak sejalan dengan konfigurasi kekuatan politik ketika Pilpres 2024 berlangsung.

MoneyTalk.id,Jakarta – Jokowi memang sudah meninggalkan Istana, tetapi warisan jejaring kekuasaannya masih ada. Prabowo kini menduduki istana, tapi tidak menguasai sepenuhnya instrumen dan aparat negara. Ini pelajaran penting dari terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan sejumlah jendral polisi. Ini soal seni berkuasa: bukan siapa pemegang kekuasaan, melainkan siapa pengendalinya.

Satu fakta ironis yang membuat skandal ini menarik. Prabowo baru saja memberikan kepercayaan kepada Jendral Listyo Sigit untuk mengepalai Kantor Staf Presiden (KSP), duduk di lingkaran paling dekat dengannya. Mantan Kapolri yang menjadi bagian penting dari arsitektur kekuasaan era Jokowi, dipertahankan di lingkaran terdalam pemerintahan Prabowo, sebagai simbolik “politik keberlanjutan”. Tapi justru di sini episentrum gempa tektonik politik terjadi. Ini kisah klasik pengkhianatan politik “orang dalam”.

Pernah terjadi di Jerman (Barat) di era perang dingin, 1974. Günter Guillaume, asisten pribadi Kanselir Willy Brandt, ternyata adalah agen rahasia Jerman Timur (Stasi). Brandt mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab politik atas skandal ini. Di Perancis, pada 1983-1986, skandal penyadapan terhadap 114 individu yang dianggap mengganggu kepentingan keamanan terungkap. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada aparat pelaku yang terkait dengan pemerintahan Presiden Mitterrand.

Di Amerika, Direktur FBI, J. Edgar Hoover, bisa memimpin FBI selama 48 tahun (1924-1972), dengan menyadap dan memata-matai delapan presiden Amerika, dari era Calvin Coolidge hingga Richard Nixon. Ia menyimpan X-files informasi perilaku dan kebijakan presiden yang sedang berkuasa untuk membangun pengaruh dan memperkuat posisinya. Menggunakan arsip rahasia untuk “menyandera” para presiden agar terus memakainya. Hoover tidak perlu menjadi presiden Amerika untuk punya kekuasaan politik. Ia cukup memiliki kuasa Informasi atas orang yang berkuasa.

Jendral Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo, dan elit politik lainnya, jelas sebagai proxy Jokowi. Ia diketahui dekat dengan walikota Jokowi saat menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Sejak itu karirnya melesat, menjadi ajudan Presiden Jokowi, Kabareskrim Polri, hingga Kapolri selama hampir enam tahun. Di era periode kedua Jokowi, kepolisian menjadi institusi politis, populer dengan julukan “partai coklat” (Parcok), Listyo adalah ketum-nya.

Relasi politik Prabowo-Jokowi, dari lawan menjadi kawan, diawali dengan rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Prabowo membutuhkan dukungan elektoral dan jaringan politik untuk Pilpres 2024. Jokowi ingin keberlanjutan dinasti dan perlindungan warisan kekuasaannya. Saat itu, keduanya memperoleh keuntungan dari perkongsian politik ini. Tetapi hubungan perkongsian semacam ini memiliki batas, bisa harmonis selama kepentingan keduanya masih selaras. Politik perkongsian bukan relasi ideologis atau sistemik, cuma untuk kepentingan sesaat dan bersifat predatori. Situasi segera berubah dari relasi simbiosis mutualis menjadi parasitis.

Selama dua tahun berkuasa Prabowo terjebak dalam skema politik “keberlanjutan”, harus mengakomodasi kepentingan Jokowi. Ia tidak sepenuhnya mampu mengendalikan jejaring kekuasaannya, bahkan lebih cilaka: ia dimata-matai. Syahwat kuasa Jokowi untuk membangun dinasti sangat tinggi. Pasca skandal penyadapan tidak perlu lagi berpura-pura teriak “hidup Jokowi” untuk menenggang rasa.

Prabowo harus berani membongkar tuntas seluruh rantai komando penyadapan. Mengungkap ke publik siapa memerintahkan dan menerima hasil sadapan? Untuk kepentingan apa dan siapa informasi dikumpulkan? Mengapa ada informasi dihapus?

Apakah skandal penyadapan ini menjadi momentum Prabowo untuk berani memutus politik keberlanjutan Jokowi? Dan menjadi perseteruan kekuasaan duo hopeng? Apakah ini pengkhianatan personal, atau masalah struktural, jaringan kekuasaan yang menolak tunduk pada pergantian pemerintahan? Ada kemungkinan yang lebih buruk: skandal ini jadi alasan untuk memperluas pengawasan politik, operasi intelijen, atau meningkatkan loyalitas aparat kepada presiden secara personal. Artinya, hanya memindahkan pusat pengawasan “Big Brother” dari satu patron ke patron lainnya?

Ada lima pelajaran penting dari skandal penyadapan ini. Pertama, polisi bukan pasukan pribadi penguasa, intelijen bukan perangkat untuk mengamankan kepentingan politik keluarga atau kelompok. Kedua, kewenangan penyadapan harus diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan, karena tindakan invasif terhadap hak privasi. Ketiga, reformasi kepolisian bukan sekadar mutasi pergantian pejabat, tapi perombakan kultur dan sistemik. Keempat, kebebasan pers dan berekspresi menyuarakan sikap kritis harus dijamin. Kelima, negara tidak boleh dikelola seperti perusahaan keluarga yang pegawainya harus loyal pada penguasa.

Keenam, pelajaran paling penting: ancaman terbesar bagi penguasa otokratik bukan datang dari oposisi, tapi dari orang lingkaran dekatnya.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Dalam politik, tidak semua langkah harus dilakukan secara terbuka. Ada kalanya sebuah partai justru memperoleh keuntungan politik dengan cara tidak terlihat berada di depan panggung. Sikap diam, pernyataan yang terukur, bahkan membiarkan partai lain mengambil inisiatif, bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan keadaan.

Situasi politik terkait polemik surat keterangan (Suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dibaca dari sudut pandang tersebut. Di tengah menguatnya desakan agar DPR menggunakan hak angket, Gerindra tampaknya memilih memainkan strategi yang lebih hati-hati.

PKS, PDIP dan Demokrat telah memperlihatkan dorongan politik agar persoalan ini dibawa ke parlemen melalui penggunaan hak angket. Langkah tersebut membuka ruang bagi DPR untuk meminta penjelasan pemerintah dan lembaga terkait mengenai persoalan Suket Gibran, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Agung yang menjadi perdebatan publik.

Namun, Gerindra sebagai partai utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya tidak ingin tampil sebagai pihak yang secara langsung mendorong hak angket. Di sinilah menariknya membaca sikap Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco tidak harus menjadi orang yang paling keras menyuarakan hak angket. Cukup dengan memberikan sinyal bahwa DPR memiliki hak konstitusional untuk menggunakan instrumen tersebut, Gerindra dapat memperlihatkan sikap yang berbeda. Mereka tidak menutup pintu, tetapi juga tidak mengambil posisi sebagai penggerak utama.

Strategi seperti ini memiliki keuntungan politik. Jika hak angket benar-benar bergulir, Gerindra bisa mengatakan bahwa proses tersebut merupakan inisiatif dan kewenangan parlemen, bukan agenda partai penguasa. Sebaliknya, jika hak angket tidak berjalan, Gerindra juga tidak harus menanggung beban politik karena dianggap menghalangi secara terbuka.

Dengan kata lain, Gerindra dapat menjaga dua kepentingan sekaligus: mempertahankan stabilitas pemerintahan Prabowo dan tidak terlihat menghalangi proses politik yang berkembang di DPR.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah sikap Prabowo Subianto. Sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo belum memperlihatkan sikap politik terbuka yang secara langsung mengarahkan partainya untuk membela Gibran ataupun mendorong proses pemakzulan.

Dalam politik, diam bukan berarti tidak memiliki sikap. Diam bisa menjadi pilihan untuk memberikan ruang kepada aktor lain bergerak sesuai kepentingan dan perhitungan masing-masing.

Prabowo tentu memahami bahwa persoalan Gibran bukan persoalan sederhana. Di satu sisi, Gibran merupakan Wakil Presiden yang menjadi bagian dari pemerintahan hasil Pilpres 2024. Di sisi lain, persoalan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung telah berkembang menjadi persoalan hukum dan politik nasional.

Apabila Prabowo secara terbuka membela Gibran, ia berisiko dianggap mencampuri persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Sebaliknya, apabila ia ikut mendorong pemakzulan, hal itu dapat menimbulkan persoalan politik dalam pemerintahan yang dipimpinnya sendiri.

Karena itu, sikap tidak banyak bicara bisa menjadi pilihan yang paling aman secara politik.

Di sinilah Dasco memiliki peran penting. Sebagai Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, ia berada pada posisi strategis untuk membaca dinamika parlemen. Ia dapat berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik tanpa harus membawa nama Presiden secara langsung.

Saya melihat, Gerindra berpotensi memainkan permainan cantik. Partai ini tidak perlu berdiri di barisan paling depan untuk membela Gibran. Gerindra juga tidak perlu menjadi motor pemakzulan. Biarkan dinamika politik di parlemen berjalan, sementara Prabowo tetap berada pada posisi sebagai kepala negara yang tidak terlihat terlibat dalam pertarungan tersebut.

Permainan politik ini juga dapat berlangsung di luar parlemen, khususnya melalui kelompok relawan pendukung Prabowo.

Bukan tidak mungkin muncul perbedaan sikap antara relawan Prabowo dan kekuatan politik di DPR. Relawan dapat mengambil posisi menolak pemakzulan Gibran dengan alasan menjaga stabilitas pemerintahan, menghormati hasil Pilpres 2024, dan mencegah terjadinya kegaduhan politik.

Sementara itu, di parlemen, partai-partai politik memiliki kepentingan dan pertimbangan sendiri. PKS, Demokrat dan PDIP dapat terus mendorong penggunaan hak angket. Partai lain bisa mengambil posisi menunggu, mendukung, atau menolak berdasarkan perkembangan politik dan hukum.

Jika skenario ini terjadi, akan muncul dua arena politik yang berbeda.

Di luar parlemen, pendukung Prabowo bisa memperlihatkan sikap bahwa mereka tidak menginginkan Gibran dimakzulkan. Namun, di dalam parlemen, proses politik tetap dapat berjalan melalui mekanisme konstitusional.

Perbedaan posisi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya koordinasi atau skenario yang dirancang bersama. Akan tetapi, secara politik, situasi demikian dapat memberikan ruang bagi Gerindra untuk menjaga jarak dari konflik sekaligus mempertahankan kepentingan pemerintahannya.

Gerindra tidak harus menjadi pihak yang paling keras membela Gibran. Cukup menjaga agar Prabowo tidak terseret langsung dalam polemik, sementara partai-partai di DPR menjalankan peran masing-masing.

Saya teringat ketika masih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Salah satu pemikiran yang menarik dalam studi hubungan internasional adalah gagasan Hans J. Morgenthau melalui bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Morgenthau menulis: “When we speak of power, we mean man’s control over the minds and actions of other men.”

Artinya, ketika berbicara tentang kekuasaan, yang dimaksud adalah kemampuan seseorang mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain.

Pemikiran tersebut relevan untuk membaca dinamika politik hari ini. Kekuasaan tidak selalu ditunjukkan melalui perintah langsung, tekanan terbuka, atau keputusan yang diumumkan kepada publik. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui kemampuan mengatur arah permainan, membentuk pilihan, dan memengaruhi tindakan aktor politik lainnya.

Dalam kasus Suket Gibran, Gerindra melalui Dasco berada pada posisi yang memungkinkan untuk memainkan peran tersebut. Bukan berarti Dasco pasti sedang menjalankan skenario pemakzulan ataupun mengendalikan seluruh keputusan partai lain. Namun, posisi politiknya memungkinkan Gerindra ikut menentukan irama pembicaraan di parlemen.

Partai yang kuat tidak selalu harus mengambil semua panggung. Terkadang, membiarkan pihak lain berbicara dan bergerak justru memberikan keuntungan lebih besar.

Jika PKS, Demokrat dan PDIP menjadi pihak yang paling keras mendorong hak angket, Gerindra dapat mengamati bagaimana respons publik dan sikap partai-partai lain. Dari sana, mereka bisa menentukan langkah berikutnya tanpa harus menjadi sasaran utama kritik.

Inilah yang saya sebut sebagai permainan cantik Gerindra.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Persoalan Suket Gibran bukan semata-mata pertarungan kepentingan Gerindra, PKS, Demokrat PDIP, ataupun partai-partai koalisi. Di dalamnya terdapat persoalan hukum, administrasi negara, dan legitimasi jabatan publik.

Hak angket merupakan hak konstitusional DPR. Sementara pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden juga memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Artinya, hak angket tidak otomatis berujung pada pemakzulan. Ada tahapan, persyaratan, serta proses kelembagaan yang harus dilalui. DPR harus membuktikan dasar konstitusionalnya, kemudian proses tersebut dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan hukum. Jika terdapat persoalan administrasi atau dugaan pelanggaran hukum, lembaga yang berwenang harus memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan Suket tersebut, apa dasar hukumnya, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

Pada akhirnya, Prabowo mungkin memilih diam, Dasco memainkan komunikasi politik, sementara partai-partai lain bergerak dengan kepentingannya masing-masing. Tetapi, semua manuver itu tidak boleh mengalahkan kepentingan konstitusi.

Gerindra boleh memainkan strategi politik. Prabowo boleh menjaga jarak dari polemik. Dasco boleh mengambil posisi yang terukur. Namun, jangan sampai permainan politik justru membuat persoalan hukum kehilangan kejelasan.

Dalam politik, siapa yang paling keras berbicara belum tentu menjadi pihak yang paling menentukan. Sebaliknya, siapa yang terlihat diam belum tentu tidak sedang memainkan peran.

Dan dalam membaca kasus Suket Gibran, pertanyaan menariknya bukan hanya siapa yang mendorong hak angket, melainkan siapa yang paling diuntungkan ketika seluruh kekuatan politik mulai bergerak.

Di sinilah permainan cantik Gerindra patut dicermati.

Penulis : Iwan ‘Terpal’ Setiawan, pemerhati politik dan anggota penasihat PP KAUMY

Menunggu Nyali Politik Prabowo
Oleh: Lukas Luwarso

Persoalan Gibran bukan cuma soal dokumen pendidikan, melainkan ujian nyali politik Prabowo menghadapi konsekuensi dari koalisi yang dibangunnya. Setelah MK, Putusan MA terkait Suket Penyetaraan Gibran menjadi titik balik penting. Putusan pengadilan tertinggi secara eksplisit menyatakan dokumen administratif yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran, yang digunakan untuk menjadi cawapres, tidak sah dan batal demi hukum.

Apakah negara punya keberanian menindaklanjuti konsekuensi pertimbangan MK dan putusan MA? Dua putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi ini berkonsekuensi politik dan konstitusional. Putusan yang tidak boleh diperlakukan seperti surat pemberitahuan untuk disimpan di laci.

Pasal 7A UUD 1945 secara eksplisit membuka kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti tidak memenuhi syarat. Pintu konstitusional tersedia. Tidak diperlukan revolusi jalanan, tekanan massa, atau perebutan kekuasaan. Cukup keberanian mau menggunakan mekanisme yang sudah sudah diatur dikonstitusi.

Bola sekarang berada di tangan DPR untuk menjawab pertanyaan: apakah wakil presiden yang dasar dokumen pendidikannya tidak sah masih layak menjabat? Tidak ada alasan untuk membiarkan persoalan ini menggantung tanpa ujung. Dalam real politik kartel saat ini memang DPR bukan lembaga yang bisa menentukan. Ada satu figur yang pengaruh politik paling besar: Presiden Prabowo. Sebagai presiden sekaligus pemimpin koalisi mayoritas partai politik, ia tidak bisa hanya menjadi penonton drama konstitusional ini. Sulit membayangkan langkah politik pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden bisa berjalan tanpa sinyal dari pucuk kekuasaan.

Pertanyaannya, apakah Prabowo akan berdiam diri, memilih kompromi politik yang membawanya ke kekuasaan berpasangan dengan Gibran, atau punya nyali berdiri di sisi konstitusi? Apakah ia ingin terus melanjutkan transaksi dan kompromi politik Pilpres 2024, yang toxic. Berani menghapus “utang politik” pada Jokowi, dan menghitung ulang kalkulasi meraih kekuasaan untuk 2029.

Jika Prabowo membiarkan DPR bergerak menindaklanjuti putusan MK dan MA, ia cuma berhadapan dengan dinasti Jokowi dan jaringan penopangnya. Namun terus kompromi melindungi Gibran, ragu-ragu bersikap, bakal mempertaruhkan konstitusi dan kredibilitas pemerintahannya. Memilih berkomplot pada politik transaksi atau loyal pada konstitusi mustinya bukan pilihan yang sulit.

Mempertahankan Gibran dengan segala kontroversinya berarti melanggengkan bayang-bayang Jokowi di pemerintahan. Sebaliknya, membiarkan proses konstitusional berjalan justru kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan pemerintahannya bukan perpanjangan tangan, keberlanjutan, dari proyek dinasti politik Jokowi. Ia harus mulai berani menunjukkan kekuasaan yang ia pegang tidak berada dalam kendali “master of puppets”. Bukan sekadar mewarisi sandera politik, dari kesepakatan kongkalikong politik masa lalu. Perkara Gibran adalah ujian bagi independensi kekuasaan Prabowo. Juga ujian integritas, yang terus terkikis, bagi partai-partai di DPR.

Ironi terbesar perkara Gibran adalah, Indonesia harus menghabiskan energi politik untuk memastikan seorang anak presiden bisa menjadi calon wakil presiden pada 2023. Episode paling kontroversial, noda, dalam sejarah politik Indonesia, yang terus berlanjut hingga kini. Negara dipaksa menyesuaikan aturan untuk mengakomodasi pencalonan seorang Gibran, dan ambisi dinasti bapaknya.

Perkara Gibran bukan cuma soal selembar surat keterangan penyetaraan pendidikan. Ini adalah ujian apakah Indonesia negara berbasis konstitusi atau takluk pada kompromi permainan politik kepentingan. MK telah memberikan pertimbangan konstitusional, MA telah mengambil keputusan sesuai kewenangannya. Giliran DPR perlu, sekali-kali non-transaksional, untuk bisa menunjukkan mandat kerjanya.

Dan kunci yang bisa membuka pintu proses pemakzulan Gibran adalah nyali Prabowo. Untuk berani bersikap: menjadi pelindung kompromi politik yang bermasalah, atau memastikan proses konstitusi berjalan. Publik menunggu nyali politik Prabowo untuk memantik proses konstitusi mengoreksi kesalahan kompromi politik masa lalu. Jika nyali tidak punya, setidaknya, jangan menjadi penghalang bagi konstitusi untuk memakzulkan Gibran.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan politik. Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai, absennya Dedi berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas politiknya kepada Prabowo dan Partai Gerindra.

Muslim menduga, Dedi mulai menunjukkan sikap politik yang lebih mandiri seiring meningkatnya popularitas dan munculnya namanya dalam bursa calon presiden 2029.

” KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Ahad (25/10/2026).

Menurut Muslim, ketidakhadiran Dedi dalam acara nasional yang dihadiri Presiden Prabowo layak menjadi bahan evaluasi politik. Terlebih, Dedi merupakan kader Gerindra yang sebelumnya menyatakan dukungan untuk memenangkan Prabowo pada Pemilu 2024.

“Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati,” ujarnya.

Muslim mengaitkan dugaan meningkatnya kepercayaan diri Dedi dengan hasil survei elektabilitas calon presiden 2029 yang dirilis Tempo Data Science pada Agustus 2026.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 41 persen dalam simulasi pemilihan presiden, sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 15 persen. Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 10 persen.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen. Hasil ini merupakan potret pendapat responden pada periode survei, bukan kepastian hasil Pemilu 2029. (Katadata Databoks, 27 Agustus 2026).

Muslim menilai angka tersebut dapat memperkuat posisi tawar Dedi dalam percaturan politik nasional.

“Ketika seorang kepala daerah memperoleh angka elektabilitas tinggi, tentu muncul peluang untuk membangun kekuatan politik sendiri. Persoalannya, apakah popularitas itu akan digunakan untuk memperkuat Gerindra dan mendukung Prabowo atau justru menjadi kendaraan menuju pencalonan presiden,” kata Muslim.

Ia menduga, apabila ambisi politik Dedi berkembang menuju Pilpres 2029, bukan tidak mungkin terjadi perubahan hubungan politik dengan Gerindra.

“Jangan sampai setelah memperoleh keuntungan politik dan popularitas melalui partai, kemudian ketika merasa memiliki peluang lebih besar, justru meninggalkan partai yang telah membesarkannya. Politik harus dibangun dengan konsistensi dan komitmen,” ujarnya.

Muslim juga menyoroti perjalanan politik Dedi Mulyadi yang pernah menjadi kader Partai Golkar sebelum bergabung dengan Gerindra pada 2023.

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 Agustus 2023, Dedi sebelumnya merupakan politikus Golkar yang pernah menjabat Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Ia kemudian bergabung dengan Gerindra dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

Saat bergabung dengan Gerindra, Dedi menyatakan kesediaannya menjalankan tugas untuk memenangkan Prabowo dan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

Bagi Muslim, riwayat perpindahan partai tersebut menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam membaca arah politik Dedi ke depan.

“Dia pernah meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Gerindra. Kalau pada 2029 nanti peluang politiknya terbuka untuk maju sebagai calon presiden, kemungkinan meninggalkan Gerindra juga perlu diperhitungkan. Tetapi, itu masih dugaan politik, bukan sesuatu yang sudah diputuskan KDM,” kata Muslim.

Ia menilai, dinamika menuju Pilpres 2029 akan sangat dipengaruhi oleh hasil survei, dukungan partai politik, serta hubungan antarelite.

Muslim juga mengingatkan bahwa tingginya elektabilitas dalam survei belum otomatis membuat seseorang dapat maju sebagai calon presiden. Dukungan partai politik dan pemenuhan ketentuan pencalonan tetap menjadi faktor penting.

Sementara itu, ketidakhadiran Dedi dalam Rakornas TPAKD pada Kamis, 22 Oktober 2026, telah dijelaskan oleh yang bersangkutan.

Dikutip dari ANTARA pada 23 Oktober 2026, Dedi menyatakan dirinya sedang memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Dedi menyebut penanganan kebakaran tersebut menjadi prioritas berdasarkan arahan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga mengatakan telah melaporkan situasi itu kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam acara tersebut, Prabowo sempat mempertanyakan keberadaan Dedi ketika menyapa kepala daerah yang hadir.

“Ke mana KDM? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk,” ujar Prabowo, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Dedi kemudian menjelaskan bahwa dirinya berfokus pada penanganan kebakaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan sejumlah unsur pemerintah pusat dan aparat untuk mempercepat pemadaman.

Penjelasan tersebut menjadi catatan penting bahwa ketidakhadiran Dedi memiliki alasan kedinasan yang disampaikannya secara terbuka. Karena itu, dugaan bahwa absennya Dedi merupakan bentuk perlawanan politik terhadap Prabowo masih memerlukan bukti tambahan.

Meski demikian, Muslim berpandangan bahwa hubungan Dedi dengan Gerindra dan Prabowo akan menarik untuk diamati seiring menguatnya pembicaraan mengenai Pilpres 2029.

“Yang perlu dilihat bukan hanya satu kali ketidakhadiran, tetapi bagaimana konsistensi sikap politiknya ke depan. Apakah tetap berada dalam barisan Gerindra dan mendukung Prabowo, atau memilih jalan politik sendiri ketika peluang menuju Pilpres 2029 terbuka,” pungkas Muslim.

MoneyTalk.id, Jakarta – Budayawan Mohamad Sobary melontarkan kritik tajam terhadap pengamat politik Rocky Gerung yang dinilainya tidak lagi menunjukkan kemurnian sikap seorang intelektual dalam menyikapi dinamika politik nasional. Sobary bahkan menyebut Rocky lebih tepat dipandang sebagai politisi ketimbang intelektual.

Pernyataan tersebut disampaikan Sobary saat menanggapi kritik publik terhadap Rocky Gerung yang dinilai keras mengkritik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tetapi cenderung diam terhadap kebijakan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sobary, Rocky memang dikenal sebagai sosok yang pandai menyusun argumentasi untuk menjelaskan sikap politiknya. Namun, kepandaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan konsistensi moral seorang intelektual.

“Rocky dikritik orang mengapa galak kepada Jokowi dan bungkam terhadap Prabowo. Oh, dia punya analisis, punya alasan-alasan. Rocky orang yang pandai membuat alasan. Rocky pandai. Memang dia orang pandai dan bikin alasan pun pandai. Tapi itu tipuan, Bung. Itu tipuan. Itu bukan kemurnian sikap seorang intelektual,” ujar Sobari di channel YouTube miliknya, Ahad (4/10/2026).

Ia menegaskan, intelektual semestinya memiliki independensi dalam menyampaikan kritik, tanpa terikat pada kepentingan kekuasaan maupun preferensi politik tertentu.

Dalam pandangan Sobary, sikap Rocky yang dinilainya tidak seimbang dalam mengkritisi dua presiden tersebut memperlihatkan bahwa peran yang dimainkan Rocky bukan lagi semata-mata sebagai intelektual.

“Rocky dalam pengertian ini memang tidak sedang menjadi intelektual, dia sedang menjadi politisi,” tegasnya.

Tak hanya mengkritik Rocky Gerung, Sobary juga membantah pandangan yang menyebut Prabowo sebagai sosok sosialis.

Menurutnya, karakter politik Prabowo lebih tepat digambarkan sebagai borjuis-pretoria, yakni corak kekuasaan yang memberikan ruang dominan kepada kekuatan militer dalam kehidupan sipil.

“Rocky menyebut Prabowo seorang sosialis. Bagi saya tidak. Prabowo itu borjuis-pretoria,” kata Sobary.

Ia menjelaskan, konsep pretorianisme merujuk pada kondisi ketika kekuatan militer dan kepolisian memiliki pengaruh dominan dalam kehidupan politik dan pemerintahan sipil.

Dalam sistem seperti itu, menurut Sobary, batas antara kewenangan sipil dan kekuatan bersenjata menjadi kabur. Bahkan, dominasi militer dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

Sobary juga menyoroti keterlibatan figur berlatar belakang militer aktif dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan Prabowo. Ia menilai fenomena tersebut perlu dicermati karena berpotensi memperluas pengaruh militer ke ranah yang semestinya menjadi kewenangan sipil.

Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan mengenai pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara.

Sobary turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, program yang diklaim sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat tersebut tidak cukup dijadikan ukuran untuk menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Ia menyinggung berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan, sebagai hal yang perlu mendapat perhatian serius.

Bagi Sobary, kebijakan populis tidak otomatis mencerminkan keberpihakan kepada rakyat apabila pada saat bersamaan kekuasaan justru dinilai lebih menguntungkan kelompok elite.

“Prabowo itu pro elite, memanjakan tentara dan polisi, menguasai wilayah sipil. Jadi janganlah menipu kita,” ujarnya.

Sobary berpandangan, penilaian terhadap suatu pemerintahan harus didasarkan pada praktik kekuasaan dan kebijakan yang dijalankan, bukan semata-mata pada retorika politik atau program yang dikemas dengan narasi kerakyatan.

Ia juga menyinggung karakter kelas sosial yang melekat pada Prabowo maupun Rocky Gerung. Menurutnya, keduanya tidak dapat dilepaskan dari karakter borjuis yang ia soroti dalam kritiknya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mantan kepala negara itu secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lukas menilai, aksi Jokowi memamerkan KTA PSI justru memperlihatkan pola komunikasi politik yang menurutnya tidak mencerminkan kedalaman pemikiran seorang mantan presiden. Ia juga menyoroti hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih menyisakan persoalan.

“Menunjukkan ini kartu tanda anggota PSI saya, ya, apa loh? Itu kan konyol juga. Artinya, kita semua sudah tahu bahwa PSI itu dibeli Jokowi dari Jeffrie Geovanie,” ujar Lukas di Podcast Obor Rakyat Reborn, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Lukas, langkah Jokowi tersebut memperlihatkan kecenderungan memainkan politik pada level yang dianggapnya kurang substantif.

“Problemnya, Jokowi ini kan dia selalu bermain pada level ecek-ecek. Ya, karena memang kesederhanaan logika berpikirnya, teori konspirasinya,” katanya.

Pernyataan Lukas tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah politik Jokowi setelah secara terbuka mengumumkan keanggotaannya di PSI. Jokowi sebelumnya mengungkapkan telah menjadi kader partai tersebut sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru memperlihatkan KTA pada akhir September 2026.

Lukas juga menyoroti keputusan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya memutus pengaruh politik Jokowi di lingkaran pemerintahan.

Ia menyebut, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan kekuatan politik Jokowi masih memiliki posisi strategis, meskipun terjadi perubahan susunan pejabat negara.

“Prabowo belum sepenuhnya mau menyingkirkan para centeng-centeng Jokowi,” tegasnya.

Dalam pandangan Lukas, penempatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Ia bahkan menyebut jabatan KSP sebagai posisi yang dalam perspektif politiknya tidak lagi memiliki bobot strategis seperti jabatan sebelumnya.

“Kita kan tahu KSP itu hanya jabatan buangan lah. Oke, kalau dalam dunia korporasi dilitbangkan gitu,” ujarnya.

Sebagai catatan, Listyo Sigit telah mengonfirmasi penunjukannya sebagai Kepala KSP menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Namun, penilaian bahwa jabatan tersebut merupakan posisi buangan merupakan pandangan Lukas, bukan keterangan resmi pemerintah.

Lebih jauh, Lukas menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika masih menduduki kursi presiden.

Menurutnya, Jokowi kini lebih banyak mengandalkan popularitas personal dan kekuatan finansial untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

“Posisi politik Jokowi itu sekarang lemah, ya. Dia hanya mengandalkan personal popularitasnya atau cuan logistik,” kata Lukas.

Ia juga menyinggung klaim mengenai persiapan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendongkrak perolehan suara PSI hingga 16 persen pada Pemilu 2029.

“Dalam Jokowi menyiapkan Rp200 triliun untuk memenangkan PSI dapat 16 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kekuatan finansial dan popularitas Jokowi menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan PSI dan peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Lukas turut menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya mulai membangun persepsi menjaga jarak dari Prabowo.

Ia melihat dinamika tersebut sebagai perkembangan menarik dalam hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.

“Ya, Gibran itu sudah ingin membangun persepsi jaga jarak nih dengan Prabowo,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lukas menilai Prabowo menghadapi persoalan dalam membangun citra politik di tengah masyarakat.

“Sayangnya memang Prabowo jadi public enemy karena urusan-urusan elementer,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lukas terhadap situasi politik yang berkembang, terutama menyangkut hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran.

Di tengah berbagai manuver politik tersebut, Lukas juga menyinggung kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober.

Menurutnya, pertemuan itu patut dicermati karena berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan komunikasi politik antarelite nasional.

“Makanya nanti tanggal 17 Oktober bisa dicek, akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.

Jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana, dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru, terutama dalam membaca hubungan antara kekuatan politik yang berada di sekitar Prabowo, Jokowi, dan PDIP.

Pernyataan Lukas sekaligus membuka pertanyaan lebih luas: apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu kepentingan politik, atau justru mulai bergerak menuju arah yang berbeda?

Di tengah menguatnya posisi PSI sebagai kendaraan politik Jokowi, pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kekuasaan dan seberapa jauh pengaruh mantan presiden itu masih bertahan menjadi isu yang terus mengemuka.

MoneyTalk.id, Jakarta – Perombakan kabinet dan pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 bukanlah peristiwa politik biasa. Di balik pelantikan Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta penunjukan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno, tersimpan pesan politik yang layak dibaca secara lebih mendalam.

Prabowo tidak hanya mengganti pejabat. Ia sedang menata ulang susunan kekuasaan di lingkaran pemerintahan yang selama ini dihuni berbagai kepentingan politik, termasuk kekuatan yang diasosiasikan dengan pemerintahan Joko Widodo.

Pertanyaannya, apakah pergantian tersebut menjadi sinyal bahwa Prabowo mulai mengakhiri ketergantungan politik terhadap warisan kekuasaan Jokowi? Lebih jauh lagi, apakah perubahan komposisi elite pemerintahan ini memiliki hubungan dengan menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Pertanyaan itu memang belum bisa dijawab dengan kesimpulan pasti. Namun, dinamika politik yang sedang berlangsung memberikan sejumlah petunjuk mengenai arah konsolidasi kekuasaan Prabowo.

Selama ini, Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno kerap dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi. Keduanya menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki perjalanan politik yang bersinggungan dengan era kepemimpinan presiden sebelumnya.

Listyo Sigit memimpin Polri selama lebih dari lima tahun, melewati masa pemerintahan Jokowi dan berlanjut pada periode Prabowo. Sementara itu, Pratikno merupakan salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dan administratif dengan Jokowi sejak menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kehadiran mereka dalam pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai bagian dari kesinambungan kekuasaan pascapemilu 2024. Namun, kesinambungan tersebut tidak berarti bahwa konfigurasi politik lama akan dipertahankan selamanya.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dipercaya mengisi jabatan strategis. Pergantian pejabat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pemerintahan berjalan sesuai dengan agenda presiden.

Ketika dua figur yang selama ini diasosiasikan dengan kekuatan politik sebelumnya mengalami pergeseran jabatan, publik tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan apakah sedang berlangsung perubahan keseimbangan kekuasaan.

Terlebih, pergantian tersebut terjadi pada saat Prabowo memasuki fase penting konsolidasi pemerintahannya.

Penunjukan Listyo Sigit sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menarik untuk dicermati. Pergantian dari Kapolri menjadi Kepala KSP tidak dapat langsung dimaknai sebagai penyingkiran total dari pemerintahan.

Sebaliknya, jabatan tersebut tetap menempatkan Listyo dalam lingkaran strategis Istana.

KSP memiliki fungsi penting dalam mengendalikan pelaksanaan program prioritas presiden, mengoordinasikan komunikasi politik, serta memantau berbagai kebijakan pemerintah. Posisi ini memberikan akses langsung kepada pusat pengambilan keputusan.

Dengan demikian, langkah Prabowo terhadap Listyo dapat dibaca melalui dua kemungkinan.

Pertama, Prabowo ingin melakukan penyegaran kepemimpinan Polri tanpa memutus hubungan kerja dengan pejabat lama yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan.

Kedua, pemindahan tersebut merupakan bagian dari penataan ulang hubungan antara Istana dan institusi kepolisian. Presiden membutuhkan figur yang dipercaya untuk mengawal agenda pemerintah, baik melalui institusi keamanan maupun perangkat kepresidenan.

Namun, penempatan Listyo di KSP juga memperlihatkan bahwa Prabowo tidak mengambil langkah pemutusan hubungan secara menyeluruh terhadap seluruh figur yang pernah berada dalam lingkaran Jokowi.

Politik kekuasaan tidak selalu bekerja melalui pemecatan. Terkadang, perubahan posisi justru menjadi cara untuk mengatur ulang pengaruh dan distribusi kewenangan.

Pergantian Pratikno oleh Sugiono sebagai Menko PMK memiliki dimensi politik yang tidak kalah penting.

Pratikno dikenal sebagai akademisi yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara pada era Jokowi sebelum dipercaya Prabowo mengemban jabatan Menko PMK.

Pergantian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah baru koordinasi pemerintahan, terutama dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sugiono sendiri merupakan figur yang memiliki kedekatan politik dengan Prabowo dan berasal dari Partai Gerindra. Penunjukannya memperlihatkan bahwa presiden memberikan kepercayaan kepada orang yang berada dalam lingkaran politiknya untuk mengisi posisi strategis.

Dari sudut pandang konsolidasi kekuasaan, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kendali presiden terhadap koordinasi kebijakan lintas kementerian.

Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa pergantian Pratikno merupakan bukti adanya operasi politik untuk menyingkirkan seluruh pengaruh Jokowi. Penjelasan resmi mengenai alasan pergantian tetap diperlukan agar pembacaan politik tidak berubah menjadi spekulasi.

Yang jelas, perubahan ini menunjukkan bahwa komposisi elite pemerintahan Prabowo tidak bersifat permanen. Loyalitas, kepercayaan, dan efektivitas kerja menjadi faktor penting dalam penataan jabatan.

Nama Pratikno juga pernah terseret dalam polemik mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Beathor Suryadi pernah melontarkan tudingan yang mengaitkan Pratikno dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen tersebut.

Tuduhan itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang di ruang publik. Namun, tuduhan terhadap seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa bukti yang dapat diuji melalui proses yang sah.

Karena itu, pergantian Pratikno dari jabatan Menko PMK tidak dapat dijadikan bukti bahwa tuduhan tersebut benar ataupun bahwa pergantian itu merupakan konsekuensi dari perkara ijazah.

Meski demikian, secara politik, polemik tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan yang melibatkan figur-figur pemerintahan sebelumnya dapat terus membayangi pemerintahan yang sedang berjalan.

Prabowo menghadapi tantangan untuk menjaga jarak antara kepentingan pemerintahan saat ini dan berbagai kontroversi yang diwariskan oleh periode sebelumnya.

Jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, bukan melalui penghakiman politik.

Pertanyaan paling menarik dari perubahan politik ini adalah kemungkinan hubungannya dengan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Gibran merupakan putra Jokowi yang terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Kedudukannya tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga membawa konsekuensi politik karena hubungan keluarganya dengan mantan presiden.

Dalam dinamika pemerintahan, hubungan antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Perbedaan kepentingan, apabila berkembang, dapat memengaruhi konfigurasi politik di tingkat elite.

Pergantian Listyo Sigit dan Pratikno kemudian memunculkan spekulasi bahwa Prabowo sedang memperkuat kendali politiknya untuk menghadapi kemungkinan perubahan hubungan dengan kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.

Namun, perlu ditegaskan bahwa belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pergantian kedua pejabat tersebut merupakan bagian dari rencana pemakzulan Gibran.

Pemakzulan wakil presiden bukanlah keputusan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak politik presiden. Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mensyaratkan adanya alasan konstitusional dan melibatkan proses di DPR, Mahkamah Konstitusi, serta MPR.

Dengan demikian, perubahan komposisi kabinet dan jabatan Kapolri harus dibedakan dari proses pemakzulan yang memiliki persyaratan hukum tersendiri.

Meski begitu, secara politik, perubahan susunan elite pemerintahan dapat memengaruhi peta dukungan, hubungan antarkelompok, dan dinamika komunikasi antara Istana dengan berbagai kekuatan politik.

Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menghadapi tantangan untuk membangun pemerintahan yang memiliki identitas politik sendiri. Koalisi besar yang mengantarkannya ke kursi presiden terdiri atas berbagai kekuatan dengan latar belakang dan kepentingan berbeda.

Dalam situasi seperti itu, presiden perlu memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja berdasarkan agenda pemerintahannya, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu.

Pergantian pejabat strategis dapat menjadi bagian dari proses tersebut.

Prabowo mungkin sedang berupaya memperkuat kemandirian politiknya dengan memberikan ruang lebih besar kepada figur-figur yang memiliki kedekatan dan kesamaan visi dengannya.

Namun, kemandirian kekuasaan tidak cukup diukur dari siapa yang diganti dan siapa yang dilantik. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah perubahan tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jika pergantian hanya menghasilkan pergeseran kelompok elite tanpa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, publik tidak akan memperoleh jawaban atas persoalan mendasar yang mereka hadapi.

Pergantian Kapolri dan Menko PMK merupakan momentum penting bagi Prabowo untuk menunjukkan arah kepemimpinannya.

Suyudi Ario Seto menghadapi tantangan membangun Polri yang profesional, independen, dan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Sugiono dituntut memastikan koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan berjalan efektif.

Listyo Sigit, meskipun tidak lagi memimpin Polri, tetap memiliki tanggung jawab besar dalam jabatan barunya di KSP. Pengalaman panjangnya di institusi kepolisian dapat menjadi modal dalam membantu presiden mengawal program pemerintah.

Adapun Pratikno, dengan pengalaman panjangnya dalam pemerintahan, tetap merupakan figur yang memiliki rekam jejak administratif dan akademik yang patut dicatat.

Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa yang berada di dalam atau di luar lingkaran kekuasaan. Masyarakat mengharapkan pemerintahan yang mampu menjawab persoalan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan rakyat.

Apakah perubahan ini menjadi awal konsolidasi kekuasaan Prabowo yang lebih mandiri? Apakah hubungan politik dengan kelompok Jokowi akan mengalami penyesuaian lebih jauh? Dan apakah wacana pemakzulan Gibran akan berkembang menjadi agenda politik yang lebih serius?

Semua pertanyaan tersebut masih menunggu perkembangan berikutnya.

Namun, satu hal yang dapat dibaca dari peristiwa 1 Oktober 2026 adalah bahwa Prabowo sedang melakukan penataan ulang terhadap orang-orang yang menduduki posisi penting dalam pemerintahannya.

Dalam politik, perubahan jabatan sering kali menjadi petunjuk awal mengenai perubahan keseimbangan kekuasaan. Tetapi, untuk mengetahui ke mana arah perubahan itu bergerak, publik harus melihat bukan hanya siapa yang diganti, melainkan juga kebijakan apa yang lahir setelahnya.

Sebab, ujian sesungguhnya bagi Prabowo bukanlah seberapa jauh ia mampu mengubah susunan elite, melainkan seberapa kuat ia membangun pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Politik

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka kemungkinan berbagai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Termasuk kemungkinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie ketika berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio. Dalam dialog tersebut, Hendri menanyakan kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Gibran pada Pilpres 2029.

“Jadi itu taktik politik,” ujar Budi Arie ketika membahas dinamika politik menuju 2029, Kamis (17/9/2026).

Ketika kembali ditanya apakah Gibran masih mungkin bersama Prabowo, Budi Arie menjawab bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka.

“Semuanya masih mungkin menurut saya. Kalau saya bilang, kartunya masih dikocok, belum dibagi,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 akan memiliki dinamika berbeda dibandingkan Pemilu 2024. Pada 2029, Prabowo dan Gibran berstatus sebagai presiden dan wakil presiden petahana yang secara konstitusional masih memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali.

Menurut Budi Arie, sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 juga menunjukkan belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang kembali maju bersama untuk periode kedua.

“Sejak pemilihan presiden langsung 2004 zaman Pak SBY, tidak ada pasangan yang dua periode. Dulu SBY dengan JK, lalu Pak SBY dengan Budiono. Lalu Jokowi-JK, selanjutnya Jokowi dengan Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Meski membuka seluruh kemungkinan, Budi Arie mengaku secara pribadi masih berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua.

“Kalau kita mengharapkan begitu,” kata Budi Arie.

Dalam dialog tersebut, Budi Arie juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia menolak anggapan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut harus dibaca sebagai hubungan yang pasti berujung perpisahan politik.

Menurut Budi Arie, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki kepentingan terhadap negara dan rakyat.

“Saya bilang begini, ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Budi Arie mengatakan dirinya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo sehingga mengetahui bagaimana Prabowo bekerja.

“Saya lihat beliau ini orang yang sangat konsen. Kalau di hitam itu dadanya merah putih,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyamakan hal tersebut dengan Jokowi.

“Begitu juga Pak Jokowi. Enggak ada kepentingan lain,” katanya.

Budi Arie juga menyebut sejumlah pemimpin lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh bangsa yang menurutnya patut dihormati.

“Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diadu domba. Enggaklah,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pemimpin memiliki masa dan waktunya masing-masing. Perbedaan pandangan politik, kata Budi Arie, merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Kalau soal politik ya sudahlah, berbeda pendapat yang mungkin biasa. Jangan…” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak penerima program makan bergizi.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jadi saya sedihnya gini loh kalau ngelihat laporan orang yang keracunan itu udah anak orang miskin keracunan, dosa banget,” ujar Budi Arie.

Budi Arie mengkritik pelaksanaan pemberian makanan kepada seluruh anak Indonesia apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi persoalan keamanan pangan.

“Jadi beri makan ke seluruh anak Indonesia itu udah menurut saya eksekusi yang kurang tepat,” katanya.