20 November 2026

Prabowo

MoneyTalk.id, Jakarta –  Wartawan senior Edy Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai dinamika penegakan hukum dan pemberantasan mafia tambang serta perkebunan sawit melalui tayangan di akun YouTube pribadinya @bangEdyChannel pada 20 Juli 2026. Dalam tayangan tersebut, Edy menilai keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Satgas Tambang telah memicu perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Edy Mulyadi, Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta hektare kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki, sementara Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 hektare lahan tambang. Ia menyebut capaian tersebut membuat mafia tambang dan mafia sawit marah.

“Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta ha kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki. Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 ha lahan tambang. Semua ini benar-benar membuat para mafia tambang dan sawit murka,” ujar Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut.

Edy kemudian mengaitkan kondisi itu dengan posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas PKH.

Menurutnya, sejak 2024 Febrie telah menjadi sasaran operasi pihak-pihak tertentu. Dalam pernyataannya, Edy mengatakan, “Sebagai Ketua Harian Satgas, Jampidsus jadi target operasi sejak 2024. Dia bahkan dikuntit terus Densus 88. Penguntitan ini saja sudah membuktikan bahwa itu bukan tugas resmi lembaga. Bukan tugas pokok Densus menguntit pejabat tinggi negara.”

Ia juga menyampaikan tuduhannya bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. “Jelas ini penyalahgunaan institusi negara oleh oknum petinggi Polri. Data yang didapat oleh intel densus inilah yang digunakan untuk menggrebek beberapa tempat sekaligus,” kata Edy.

Lebih lanjut, Edy Mulyadi menyampaikan pendapatnya bahwa setelah Jampidsus Febrie Adriansyah berhasil disingkirkan, sasaran berikutnya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Keberhasilan menyingkirkan Jampidsus membuat mafia dan Geng Oslo merasa percaya diri. Mereka menjadikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai target berikutnya untuk disingkirkan,” ujarnya.

Edy juga menyampaikan penilaiannya mengenai dampak politik yang mungkin terjadi apabila hal tersebut benar-benar terjadi.

“Kalau Menhan berhasil disingkirkan, maka artinya Prabowo tidak punya instrumen lagi untuk bertahan. Prabowo dalam bahaya!” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Edy Mulyadi yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan atau klarifikasi dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Polri, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut, termasuk mengenai dugaan penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah dan tudingan adanya keterlibatan “Geng Oslo”. Oleh karena itu, informasi tersebut perlu dipandang sebagai pernyataan narasumber yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai prinsip.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Direktur E BAIS TNI Brigjen (Purn) Poernomo berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, termasuk posisi Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), agar agenda pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangannya yang sebelumnya juga mendorong reshuffle sebagai bagian dari penguatan pemerintahan.

Menurut Poernomo, situasi politik dan penegakan hukum belakangan ini semakin hangat sehingga diperlukan langkah yang mampu menurunkan tensi di tengah masyarakat.

“Situasi makin hari makin hangat. Wajar saja. Semoga menjadi dingin,” ujar Poernomo, Kamis (23/7/2026).

Ia menyoroti menguatnya pembahasan publik mengenai jabatan Jaksa Agung, Jampidsus, hingga siapa figur yang layak mengisi posisi tersebut apabila terjadi pergantian.

Poernomo mengingatkan bahwa meski pengangkatan pejabat merupakan hak prerogatif Presiden, masyarakat berharap Prabowo tidak keliru dalam menentukan figur yang akan memimpin institusi penegak hukum.

“Semoga tidak salah pilih. Rakyat ingin Presiden tidak salah pilih siapa yang pantas menjadi Jaksa Agung maupun Jampidsus,” katanya.

Ia juga menilai pergantian di lingkungan Kejaksaan Agung diharapkan dapat membawa suasana yang lebih kondusif, terutama di tengah sorotan publik terhadap hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri.

Poernomo berharap Presiden Prabowo memberikan penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya. Menurutnya, setiap menteri memiliki tanggung jawab menerjemahkan visi dan kebijakan Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu, ia mengusulkan agar Presiden mengundang para ketua umum partai politik untuk menyamakan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pengelolaan sumber daya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kasus-kasus korupsi jangan sampai menjadi beban bagi Presiden Prabowo, kabinet, maupun rakyat. Karena itu, pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri harus benar-benar tepat,” tegasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Konstelasi politik menuju Pemilihan Presiden 2029 memang masih cukup jauh. Namun, dalam politik, pembicaraan mengenai regenerasi kepemimpinan nasional biasanya dimulai jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung. Berbagai nama mulai dipetakan berdasarkan rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, jaringan politik, hingga kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Di antara sejumlah tokoh yang dinilai memiliki peluang besar muncul sebagai calon wakil presiden pada 2029 adalah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Pengalamannya yang panjang di dunia militer, kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto, serta kemampuannya membangun komunikasi lintas kelompok menjadi modal politik yang patut diperhitungkan.

Sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie memegang posisi strategis dalam pemerintahan. Jabatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan pertahanan negara, tetapi juga menyangkut stabilitas nasional, diplomasi pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pertahanan menjadi perhatian publik. Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, ketegangan di Laut China Selatan, hingga perubahan lanskap keamanan global membuat posisi Menteri Pertahanan semakin penting. Tokoh yang mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik akan memperoleh pengakuan sebagai figur negarawan yang memiliki visi strategis.

Kedekatan Sjafrie dengan Presiden Prabowo juga menjadi faktor penting dalam membaca arah politik menuju 2029. Hubungan keduanya bukan hubungan yang lahir karena kepentingan politik jangka pendek, melainkan terbangun melalui perjalanan panjang di lingkungan militer. Kesamaan pengalaman dan saling memahami karakter kepemimpinan membuat komunikasi keduanya berjalan dengan baik.

Dalam tradisi politik Indonesia, faktor kepercayaan memiliki nilai yang sangat tinggi. Presiden atau calon presiden umumnya memilih pasangan yang telah dikenal integritas, loyalitas, dan kemampuannya dalam bekerja. Karena itu, apabila Prabowo atau koalisi pendukungnya memiliki pengaruh besar pada penentuan pasangan di Pilpres 2029, nama Sjafrie tentu akan masuk dalam daftar tokoh yang dipertimbangkan.

Selain faktor kedekatan dengan Prabowo, Sjafrie juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Kemampuan membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok keagamaan merupakan modal penting dalam politik Indonesia yang masyarakatnya sangat religius.

Seorang calon pemimpin nasional dituntut mampu menjembatani berbagai kepentingan, mulai dari kalangan nasionalis, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput. Figur yang diterima oleh banyak kelompok memiliki peluang lebih besar untuk membangun koalisi politik yang luas.

Di sisi lain, citra personal juga tidak dapat diabaikan dalam politik modern. Penampilan yang rapi, pembawaan tenang, kemampuan berbicara di depan publik, dan karisma pribadi menjadi bagian dari komunikasi politik. Banyak pengamat menilai bahwa Sjafrie memiliki karakter yang mampu menarik simpati masyarakat, termasuk kalangan perempuan. Faktor ini memang bukan penentu utama kemenangan, tetapi dapat menjadi nilai tambah ketika dipadukan dengan rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan.

Spekulasi mengenai dukungan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menarik untuk dicermati. Keduanya memiliki kedekatan geografis dengan Sulawesi Selatan. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari Jusuf Kalla mengenai dukungannya terhadap Sjafrie pada Pilpres 2029.

Dalam politik nasional, dukungan tokoh senior sering kali memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik maupun komunikasi antarpartai. Jusuf Kalla merupakan salah satu negarawan yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan dikenal memiliki jaringan luas di berbagai kalangan. Apabila pada saatnya nanti beliau memberikan dukungan kepada figur tertentu, tentu hal tersebut akan menjadi perhatian publik. Namun, semua itu masih berada pada wilayah kemungkinan dan belum dapat dipastikan.

Faktor lain yang dapat memperkuat peluang Sjafrie adalah soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo. Apabila koalisi tetap terjaga hingga menjelang 2029, proses pencarian pasangan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan lebih mudah dibandingkan apabila terjadi fragmentasi politik.

Koalisi yang solid biasanya mempertimbangkan kombinasi figur yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus menawarkan pembaruan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengalaman Sjafrie di bidang pertahanan dan pemerintahan dapat menjadi salah satu nilai strategis.

Namun demikian, politik Indonesia sangat dinamis. Empat tahun merupakan waktu yang panjang dan dapat menghadirkan banyak perubahan. Munculnya tokoh-tokoh baru, dinamika internal partai politik, kondisi ekonomi nasional, hingga perkembangan situasi internasional dapat memengaruhi peta kontestasi Pilpres 2029.

Karena itu, menyebut Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon wakil presiden 2029 lebih tepat dipandang sebagai sebuah proyeksi politik berdasarkan perkembangan saat ini, bukan kepastian. Peluang tersebut akan sangat ditentukan oleh kinerjanya selama menjabat Menteri Pertahanan, kemampuan menjaga kepercayaan publik, serta dinamika koalisi menjelang pemilihan.

Pada akhirnya, masyarakat akan menilai siapa figur yang paling layak mendampingi calon presiden pada 2029. Rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun persatuan, dan keberhasilan menjalankan amanah negara akan menjadi ukuran utama. Jika Sjafrie Sjamsoeddin mampu mempertahankan kinerja positif dan terus memperluas dukungan politiknya, peluang untuk tampil sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pada Pemilu 2029 akan tetap terbuka.

Penulis : Iwan Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah benar-benar rela melepaskan kekuasaan setelah berakhirnya masa jabatannya. Penilaian tersebut disampaikan Said Didu dalam tayangan di kanal YouTube Madilog – Forum Keadilan yang dipublikasikan pada Kamis (2/7/2026).

Dalam paparannya, Said Didu membeberkan sejumlah fakta yang menurutnya menunjukkan adanya upaya Jokowi untuk tetap mempertahankan pengaruh politik, bahkan setelah pemerintahan beralih kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Terus melawan, Jokowi tak pernah rela lepas kekuasaan,” ujar Said Didu sebagaimana dikutip dari tayangan tersebut.

Menurut Said Didu, terdapat sedikitnya lima indikator yang menjadi dasar penilaiannya.

Pertama, Jokowi disebut pernah mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, namun gagal terealisasi.

Kedua, Said Didu menilai Jokowi memaksakan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu dipimpin oleh adik iparnya.

Ketiga, ia menyebut Jokowi juga mendorong agar kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari lingkaran pendukung atau “Jokower”.

Keempat, Said Didu mengklaim Jokowi kembali berupaya memengaruhi arah politik nasional menjelang Pemilu 2029 dengan menginginkan Prabowo kembali maju berpasangan dengan Gibran.

Kelima, menurutnya, menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, Jokowi mulai turun langsung menggalang kekuatan politik.

“Sepertinya Jokowi bangkit memimpin ‘perlawanan’ pihak-pihak yang kepentingannya ditangguhkan oleh Prabowo, terutama oligarki,” kata Said Didu.

Ia menilai berbagai manuver tersebut menunjukkan masih kuatnya keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan konfigurasi politik nasional.

Pernyataan tersebut merupakan analisis politik Muhammad Said Didu yang disampaikan melalui kanal YouTube Madilog – Forum Keadilan. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Joko Widodo maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut terkait analisis yang disampaikan Said Didu. Sumber: Tayangan YouTube Madilog – Forum Keadilan, 2 Juli 2026. (Ys)

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik pasca-Pilpres selalu menyisakan cerita. Namun, apa yang dipertontonkan oleh pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini melampaui batas kewajaran. Kita seperti disuguhi drama dua babak yang dimainkan dalam satu panggung, tapi dengan naskah yang bertolak belakang.

Di satu sisi, Presiden Prabowo sedang babak-belur dikepung dari segala penjuru. Kritik tajam netizen. Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Di sisi lain, Gibran tampak santai. Seolah steril dari berbagai problem yang membelit negara dan rakyat.

Kritik dan demo terhadap Prabowo nyaris tak pernah berhenti. Isunya pun berat: sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG), kontroversi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), rupiah yang loyo, IHSG yang anjlok, dan tekanan fiskal kian mencekik. Juga ada soal kebijakan pajak yang dinilai gila-gilaan, serta polemik perpanjangan usia pensiun Kapolri. Proyek food estate yang sempat senyap, tiba-tiba mencuat lagi ke permukaan.

Namun, tengoklah ke sisi lain panggung. Wapres Gibran justru tampil begitu tenang, bahkan cenderung abai. Dia bak makhluk dari planet lain yang sama sekali terlepas dari seluruh kegaduhan ekonomi dan sosial yang melanda negeri. Gibran tidak pernah berkomentar soal nilai tukar rupiah, saham, atau carut-marut MBG. Ketika mahasiswa berdemo di mana-mana, Gibran justru sibuk memainkan narasi politiknya sendiri.

Ingat momen di Istana Wapres ketika Gibran menerima rombongan “mahasewa”? Disebut mahasewa karena terbukti merupakan massa bayaran. Belum lagi manuvernya membawa rombongan mahasiswa UI ke Papua tanpa izin rektorat.

Di lapangan, Gibran sangat rajin keliling daerah membagikan bantuan sosial (Bansos). Ini bukan sekadar tugas seremonial seorang wakil presiden. Ini adalah langkah konsolidasi politik yang taktis, sekaligus sebuah upaya membusukkan kepemimpinan Prabowo dari dalam.

Dengan semua manuvernya, Gibran sedang mengatakan: saya berbeda dengan Prabowo. Prabowo hobi marah-marah, menuduh sana-sini, boros, dan asyik dengan jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan saya cool, penuh senyum, ramah, mengayomi, dan perhatian pada rakyat jelata. Semua itu dilakukannya demi investasi politik menuju 2029. Bahkan bukan mustahil lebih cepat dari itu.

Gerilya PSI dan Serangan Udara

Manuver Gibran dari Istana Wapres diperkuat secara masif oleh gerakan eksternal keluarganya. Di garis depan, kita melihat pergerakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep, kini gencar melakukan gerilya politik ke akar rumput. PSI sengaja disiapkan sebagai “sekoci” dan infrastruktur politik cadangan untuk mengamankan jalur dinasti.

Gerakan darat PSI ini diperkuat oleh gempuran luar biasa di ruang digital. Pasukan buzzer dan influencer sewaan. Orang-orang yang oleh mantan Danjen Kopassus Soenarko disebut para pemakan bangkai ini, bergerak serentak di media sosial. Mereka menebar narasi fitnah, memutarbalikkan fakta, dan mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Pola ini sangat terbaca. Bukan kejadian alamiah. Ini adalah cyber warfare yang diorkestrasi dari satu komando. Tujuannya menciptakan distrust (ketidakpercayaan) publik yang akut terhadap Prabowo. Masyarakat didorong untuk meragukan dan marah kepada kepemimpinan Prabowo akibat hasutan media sosial. Jika ini berhasil diwujudkan, saat itulah karpet merah digelar untuk Gibran agar tampil sebagai “pahlawan penyelamat”.

Orkestrasi politik ini kian benderang jika kita membaca pergerakan sang ayah, Joko Widodo. Mantan presiden ini tampak belum rela melepaskan panggung kekuasaan. Dia gencar melakukan safari politik keliling Indonesia. Tentu saja, publik yang melek politik membacanya bukan jalan-jalan, apalagi silaturahmi biasa.

Kunjungan ke Lampung, misalnya, memicu kegaduhan luar biasa. Ada penolakan masyarakat lapis bawah dari segala elemen; mahasiswa, aktivis, emak-emak, dan lainnya. Tapi pada saat yang sama, segelintir elite lokal justru menganugerahinya gelar “Paduka Pemuka Bangsa”.

Yang paling mencolok tentu saja prosesi adat yang menyertakan adegan menginjak kepala kerbau. Bagi sebagian kalangan yang paham akan bahasa simbol, ini adalah pesan politik tingkat tinggi. Banyak yang menafsirkan bahwa aksi menginjak kepala kerbau tersebut merupakan simbol keberanian Jokowi untuk “menginjak” partai lamanya. Faktanya, PDIP berlambang kepala banteng. Sebuah pesan intimidatif bahwa Geng Solo masih memiliki taji dan nyali untuk menggilas lawan politiknya.

Kolaborasi Jahat Jokowi dan Oligarki

Semua manuver dan gerilya tadi tentu membutuhkan dana sangat besar. Publik percaya, Jokowi punya uang sangat banyak. Politisi senior PDIP Beathor Suryadi, misalnya, yakin di rumah Jokowi ada bungker berisi duit. Jumlahnya sangat fantastis, ratusan triliun. Dia bahkan menyebut masih ada sejumlah bungker di beberapa tempat lain.

Meski begitu, ikhtiar menjatuhkan Prabowo dan segera menaikkan Gibran berkelindan dengan kepentingan oligarki. Mereka siap dengan senang hati mendanai semua gerakan kolosal ini. Biaya safari politik Jokowi, gerilya PSI, dan bayaran para buzzer/influencer cuma remah-remah bagi oligarki.

Di sinilah kita melihat kongkalikong jahat antara penguasa dinasti dan para oligarki hitam. Yang disebut terakhir adalah para penikmat Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, mereka telah mengeruk kekayaan alam kita dengan nilai fantastis hampir tanpa tersentuh hukum. Angkanya mencapai belasan bahkan puluhan ribu triliun rupiah.

Namun, kenyamanan mereka terusik di era Prabowo. Langkah tegas pemerintah yang mulai menyita jutaan hektare perkebunan dan pertambangan ilegal membuat para oligarki ini meradang. Kemarahan mereka makin memuncak ketika pemerintah membabat habis praktik under-invoicing (pemanipulasian nilai faktur yang lebih rendah) dan transfer pricing—modus klasik yang selama ini digunakan untuk melarikan modal ke luar negeri dan menghindari pajak.

Ditambah hadirnya kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI), menjadi pukulan telak yang mematikan bagi mereka. Kran-kran penyelundupan ditutup. Celah manipulasi disumbat. Kehilangan potensi jarahan ribuan triliun membuat para oligarki gelap mata. Mereka menemukan sekutu yang sepadan pada diri Jokowi yang juga sedang panik mengamankan masa depan politik anak-anaknya.

Maka, terjadilah kongsi jahat itu: Jokowi butuh kekuasaan dan proteksi untuk dinastinya. Sementara oligarki butuh kembali mengeruk SDA Indonesia tanpa gangguan. Tujuan akhir dari kongsi ini sangat mengerikan: menjatuhkan Prabowo secepatnya. Mereka tidak mau menunggu sampai 2029.

Tekanan fiskal. Rupiah yang digoyang. Demonstrasi yang dirancang dan ditunggangi. Fitnah yang ditebar buzzer di media sosial. Semua itu adalah peluru-peluru yang ditembakkan secara bersamaan untuk menciptakan instabilitas nasional.

Prabowo?

Melihat kenyataan yang kasat mata ini, muncul satu pertanyaan mendasar yang krusial bagi masa depan bangsa: Apakah Prabowo menyadari semua manuver di sekelilingnya ini? Jika jawabannya Ya, lantas strategi dan antisipasi apa yang sedang disiapkan oleh sang Jenderal?

Namun, jika jawabannya Tidak, mosok seorang Presiden, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrad tidak menyadari bahwa dia sedang dikepung dari dalam rumahnya sendiri? Bukankah presiden punya semua perangkat untuk mendeteksi setiap pergerakan seperti ini? Ibarat kata, tak ada sebatang jarum pun yang jatuh tanpa sepengetahuan presiden!

Sebagai rakyat, kita harus jujur melihat potensi ancaman ini. Kita wajib mengingatkan Presiden Prabowo untuk tetap tegak, waspada. Yang lebih penting lagi, publik harus mendorong agar Prabowo berani menyikat balik. Upaya kembalinya kekuatan Jokowi dan Geng Solo harus dicegah demi keselamatan negara.

Tidak bisa tidak, apa yang dilakukan Geng Solo dan oligarki ini adalah kudeta merangkak. Kudeta senyap tapi sistematis dan terencana dengan sangat baik. Jika upaya percepatan penggantian kekuasaan ini terjadi, Prabowo adalah korban pertama. Dia terjungkal dari kursi presidennya.

Tapi, korban kudeta ini bukan hanya Prabowo. Seluruh rakyat Indonesia akan menghadapi bencana besar. Kita terancam dipimpin oleh sosok nirkualitas seperti Gibran. Di belakang sosok Gibran yang minim pengalaman politik substansial itu, ada Jokowi yang mengendalikan benang merahnya. Di belakang Jokowi, bercokol kekuatan oligarki domestik yang serakah. Dan di belakang oligarki, ada kepentingan geopolitik raksasa seperti Republik Rakyat China (RRC) yang siap mencengkeram kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum kita.

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Ini sangat berbahaya. Gibran ternyata terbukti tidak senaif yang dikira banyak orang. Dia makin pintar membaca celah dan taktis. Karena itu, dia makin berbahaya bagi stabilitas pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah tegas sebelum semua terlambat. Jargon satu musuh terlalu banyak dan seribu teman sedikit harus ditinjau ulang. Teman yang banyak artinya kompensasi yang banyak pula. Di antara para teman, banyak juga yang penjilat. Yang paling bahaya, justru teman yang diam-diam pengkhianat.

Prabowo harus waspada dan tegas. Bertindak cepat dan tepat. Eliminasi setiap potensi ancaman yang ada. Singkirkan sikap ewuh-pakewuh apalagi rasa utang budi. Kalaupun, sekali lagi: ini kalaupun, Prabowo berutang budi, cukup satu tahun untuk melunasi. Tidak boleh merasa utang budi politik sepanjang masa.

Prabowo harus menjaga jangan sampai istana yang megah runtuh dari dalam. Jangan sampai bangsa dan rakyat Indonesia terjerumus dalam derita berkepanjangan. Jangan sampai semua itu terjadi karena kelalaian mendeteksi musuh dalam selimut yang bekerja untuk “tetangga sebelah” dan mantan penguasa yang telah lengser. []

Penulis :

MoneyTalk.id, Jakarta – Sekitar seminggu lalu, saya diundang diskusi di rumah seorang pejabat. Diskusinya cukup serius. Dihadiri sekitar 50 orang. Hampir semuanya tokoh. Termasuk tokoh dari lingkaran istana. Hadir juga tokoh dan akademisi yang selama ini sangat kritis kepada pemerintah.

Tema diskusi tentang pasal 33 UUD. Soal kesejahteraan rakyat dan keadilan ekonomi. Otomotis bicara juga tentang oligarki. Yaitu segelintir orang kaya yang dianggap biangkerok dan menjadi penyebab gagalnya pasal 33 UUD itu dilaksanakan. Semua sepekat mereka adalah penjahatnya.

Dalam diskusi, sebagian peserta mengapresiasi langkah dan kebijakan presiden Prabowo yang menghajar mereka. Termasuk merampas aset yang dicuri oleh mereka dari negara. Sebagian lagi pesimis. Terutama ketika menyaksikan banyak pejabat yang diangkat Prabowo jauh dari perform. Sebagian dari mereka maling. Kasus MBG terus menjadi rujukan.

Namanya juga diskusi, pro dan kontra soal biasa. Semua kembali ke data dan persepsi masing-masing peserta.

Diskusi sempat menyinggung juga soal kepemimpinan Prabowo. Bagaimana nasib Prabowo kedepan dalam keadaan ekonomi yang sedang dikhawatirkan oleh banyak pihak, serta kritik yang semakin masif dan mengepung setiap kebijakan presiden. Diskusi juga sempat masuk ke soal peluang Prabowo di pilpres 2029.

Sebelum diskusi ditutup, karena sudah jam 22.00, seorang tokoh yang duduk di kursi belakang minta bicara. Dia dari lembaga survei terkenal. Ini penting untuk diketahui, kata tokoh ini meyakinkan agar diberi waktu bicara.

“Jangan bicara Prabowo 2029. Prabowo bisa sampai 2029 saja, itu sudah luar biasa”, katanya. Kalimat yang membuat semua peserta terperangah.

“Hasil survei, kepuasan publik ke Prabowo terus turun. Begitu juga elektabilitasnya”, lanjut surveyer ini. Ketika ada yang nyeletuk apakah elektabilitas Prabowo di bawah 20 persen? Dia mengiyakan. Tapi, ketika dikonfirmasi ulang setelah acara diskusi selesai, dia bilang: “sekitar 22-23 persen”. Namun dia mengatakan “kalau seorang presiden yang notabene punya panggung turun elektabilitasnya, maka akan terus turun dan sulit recovery”. Dia bilang: ini berdasrkan pengalaman dia selama di lembaga survei. Bahkan dia mengaku sudah survei tiga kali, dan hasilnya bahwa elektabilitas Prabowo terus turun.

“Ada seseorang yang trend surveinya terus naik, bahkan jauh melampaui Prabowo”, katamya. Orang itu adalah “Dedi Mulyadi”. Gubernur Jawa Barat.

Kampanye Dedi via medsos ternyata sangat efektif. Meski banyak gimmicknya, tetapi itulah yang menjadi selera masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mayoritas berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Gak mau yang rumit-rumit. Karena hidup mereka sudah rumit. Mereka butuh kampanye yang simple dan mengena. Medsos menjadi media pilihan yang paling cocok. Dedi Mulyadi paham betul soal ini.

Sebelum Dedi Mulyadi, ada sosok Jokowi. Jokowi sukses mengambil hati rakyat dengan kampanye yang sangat sederhana, bahkan didominasi oleh gimmicks. Beda dengan Prabowo yang cenderung serius, formal bahkan tegas. Beda juga dengan Anies Baswedan. Orang pintar yang berkempanye dengan ide, gagasan dan program.

Kampanye model Dedi Mulyadi dan Jokowi lebih kena bagi masyarakat model Indonesia. Dengan kampanye model gimmicks, dua kali Jokowi berhasil menumbangkan Prabowo. Pemilu 2014 dan 2019. Pertanyaannya, apakah pemilu berikutnya Prabowo akan ditumbangkan oleh Dedi Mulyadi? Sangat mungkin.

Jika Dedi Mulyadi nyapres 2029 dan berhasil kalahkan Prabowo, maka sejarah akan mencatat nasib Prabowo yang ditumbangkan oleh dua sosok yang pernah dibesarkannya: yaitu Jokowi dan Dedi Mulyadi. Keduanya menjadi seperti anak-anak macan yang sukses menerkam nasib tuan yang membesarkannya.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

MoneyTalk.id,Jakarta – Narasi yang berkembang di media sosial dan sejumlah kanal digital yang mengaitkan pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan putra Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Didit Hediprasetyo (Didit Prabowo), dengan penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) dinilai tidak memiliki dasar fakta yang kuat.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan bahwa upaya menghubungkan dua peristiwa tersebut lebih banyak didorong oleh persepsi politik dan spekulasi publik dibandingkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Amir, dalam analisis intelijen terdapat prinsip dasar yang membedakan antara korelasi dan kausalitas. Dua peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan tidak otomatis memiliki hubungan sebab-akibat.

“Pertemuan Didit dengan Jokowi merupakan peristiwa sosial dan budaya yang berlangsung dalam momentum Satu Suro di Solo. Sementara proses hukum terhadap Roy Suryo dan dr Tifa merupakan proses yang telah berjalan cukup panjang dan memiliki tahapan hukum tersendiri. Menghubungkan keduanya tanpa bukti merupakan kesimpulan yang prematur,” kata Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Ahad (21/6/2026).

Pertemuan Didit dengan Jokowi di Solo memang menjadi perhatian publik setelah berlangsung di kediaman pribadi Jokowi. Sejumlah pihak dari lingkungan Istana menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Beberapa laporan media juga menyebut Didit berada di Solo dalam rangka agenda terkait tradisi malam Satu Suro.

Di sisi lain, penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa dilakukan setelah proses hukum kasus yang berkaitan dengan dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi memasuki tahapan lanjutan. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan.

Amir Hamzah menjelaskan bahwa dalam dunia intelijen modern, salah satu tantangan terbesar adalah membedakan fakta operasional dengan narasi yang sengaja dibangun untuk memengaruhi opini publik.

Menurutnya, media sosial sering kali menciptakan ruang bagi berkembangnya teori konspirasi karena masyarakat cenderung mencari pola hubungan antara peristiwa-peristiwa politik yang terjadi secara berdekatan.

“Ketika ada pertemuan tokoh nasional lalu beberapa hari kemudian muncul peristiwa hukum yang besar, sebagian orang langsung menyimpulkan ada hubungan. Padahal dalam metodologi intelijen, setiap kesimpulan harus didasarkan pada indikator, sumber, dan bukti yang terverifikasi,” ujarnya.

Ia menilai narasi yang mengaitkan Didit dengan proses hukum Roy Suryo dan dr Tifa justru mengabaikan fakta bahwa Didit selama ini tidak dikenal sebagai aktor politik praktis maupun pengambil keputusan negara.

Dalam pandangan Amir, posisi Didit harus dipahami secara proporsional.

Sebagai putra Presiden Prabowo, Didit memang memiliki akses terhadap lingkungan elite nasional. Namun akses tersebut tidak otomatis berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik maupun hukum.

“Didit selama ini dikenal sebagai figur profesional di bidang desain dan kebudayaan. Ia tidak pernah menunjukkan ambisi untuk masuk ke politik praktis. Bahkan sejak lama keluarga Djojohadikusumo memiliki tradisi memisahkan urusan keluarga dengan urusan kenegaraan,” jelasnya.

Amir menilai karakter tersebut tidak lepas dari pengaruh almarhum Soemitro Djojohadikusumo yang dikenal menekankan profesionalisme kepada anak-anaknya.

Dalam tradisi keluarga tersebut, lanjut Amir, keberhasilan seseorang harus dibangun melalui kompetensi dan karya, bukan karena hubungan keluarga dengan pejabat negara.

“Yang sering terlupakan adalah Didit bukan pejabat publik. Dia bukan menteri, bukan anggota kabinet, bukan pejabat partai. Karena itu mengaitkan dirinya dengan proses hukum yang sedang berjalan menjadi tidak logis dari sudut pandang analisis kekuasaan,” katanya.

Amir juga melihat bahwa sebagian spekulasi muncul karena masih adanya kelompok yang memandang hubungan Jokowi dan Prabowo dalam kerangka kompetisi politik masa lalu.

Padahal, menurutnya, realitas politik Indonesia saat ini menunjukkan hubungan keduanya sudah memasuki fase yang lebih stabil dibandingkan beberapa tahun lalu.

Sejak Prabowo menjadi Presiden dan Jokowi menyelesaikan masa jabatannya, komunikasi antara kedua keluarga dinilai berada dalam koridor yang wajar sebagai sesama tokoh nasional.

Karena itu, pertemuan Didit dengan Jokowi di Solo lebih tepat dipahami sebagai bagian dari hubungan personal dan silaturahmi ketimbang agenda politik tertentu.

“Kalau semua pertemuan elite selalu dibaca sebagai operasi politik, maka kita akan kehilangan kemampuan melihat fakta secara objektif,” ujarnya.

Amir menegaskan bahwa publik perlu berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital.

Menurutnya, demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat, tetapi juga membutuhkan disiplin berpikir agar tidak setiap peristiwa hukum langsung dipolitisasi.

Ia menilai proses hukum terhadap Roy Suryo dan dr Tifa seharusnya diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui asumsi-asumsi yang belum terbukti.

“Jika ada keberatan terhadap proses hukum, jalurnya adalah pengadilan dan mekanisme hukum. Tetapi menghubungkan penegakan hukum dengan pertemuan keluarga tokoh nasional tanpa bukti justru berpotensi menyesatkan publik,” katanya.

Bagi Amir, masyarakat perlu membangun budaya literasi politik yang lebih matang. Di era perang informasi seperti saat ini, kemampuan memverifikasi fakta menjadi sama pentingnya dengan kebebasan menyampaikan pendapat.

“Dalam perspektif intelijen, informasi yang baik adalah informasi yang terverifikasi. Sedangkan spekulasi yang terus diulang tanpa bukti hanya akan melahirkan kebisingan politik,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Praktisi spiritual Ki Surau kembali melontarkan pandangannya terkait perjalanan politik Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo berpotensi tidak menyelesaikan masa jabatan lima tahun sebagai presiden karena terkena karma politik yang berkaitan dengan mendiang Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Ki Surau menilai hubungan Prabowo dengan Soeharto pada masa lalu meninggalkan jejak energi dan konsekuensi yang masih memengaruhi perjalanan politiknya hingga saat ini. Ia menyebut berbagai dinamika yang terjadi di sekitar pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari proses karma politik tersebut.

“Dalam pandangan spiritual, ada karma yang masih mengikuti perjalanan politik Prabowo sehingga saya melihat masa pemerintahannya tidak akan berjalan mulus hingga lima tahun,” ujar Ki Surau kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari analisis spiritual pribadi Ki Surau dan tidak didasarkan pada kajian ilmiah maupun data politik yang dapat diverifikasi. Sebelumnya, Ki Surau juga pernah menyampaikan sejumlah prediksi mengenai perjalanan politik Prabowo sebelum menjadi presiden.

Hingga saat ini, tidak ada fakta atau informasi resmi yang menunjukkan Presiden Prabowo akan mengakhiri masa jabatannya sebelum periode berakhir. Secara konstitusional, masa jabatan presiden berlangsung selama lima tahun dan hanya dapat berakhir melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

MoneyTalk, Jakarta – Dua pekan yang lalu, saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Prabowo secara terang-terangan menekankan pentingnya menindak pelanggar hukum meskipun berasal dari lingkaran dekatnya sendiri.

Prabowo juga mempersilakan pejabat, anggota DPR, dan bupati untuk memeriksa dan melaporkan jika ada penyimpangan di lapangan agar bisa segera ditindak.

Prabowo sempat curhat, tentang adanya laporan yang minta petunjuk atas pemeriksaan pejabat yang terkait atau dekat dengan dirinya. Lalu, dia menegakan agar aparat memeriksa siapapun tanpa terkecuali, termasuk yang dianggap dekat dilingkaran Prabowo.

Pernyataan ini sekilas menunjukan Prabowo komitmen menindak para pejabat nakal. Namun disisi lain, ternyata aparat penegak hukum tidak berani bekerja berdasarkan hukum, harus menunggu persetujuan Presiden.

Dititik inilah, Presiden bisa memilah, memilih dan menetapkan mana kasus yang harus ditindak, mana yang dikecualikan. Proses hukum bukan berarti Kriminaliasi, namun bagian dari kontestasi pada para pejabat nakal untuk ditumbalkan dengan tujuan tertentu.

Pada kasus pencopotan Dadan Hindayana dkk dari pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional), yang ditindaklanjuti dengan pencokokan oleh Kejagung berujung status tersangka dan ditahan di Rutan Salemba, dapat dibaca adanya motif itu. Yakni, motif menumbalkan pejabat tertentu untuk tujuan tertentu.

Soal Dadan brengsek, itu sudah lama menjadi objek kritikan masyarakat. Bahkan, prgoram MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah lama dikritik dan dituntut untuk dievaluasi. Nyatanya, kritikan itu dianggap angin lalu.

Dadan disebut Kejagung telah melakukan perbuatan melarang hukum, dan penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan Negara dan menguntungkan diri sendiri dan komplotannya, dengan beberapa modus. Ada yang dengan modus jual beli SPPG, yang dengan itu Dadan mendapatkan insentif miliaran per hari. Mengadakan barang dan jasa yang tak dibutuhkan di lapangan, seperti pengadaan motor listrik (triliunan), sepatu, tablet hingga TV layar datar. Termasuk, Mark Up belanja barang MBG.

Hanya saja, yang patut diperhatikan, beberapa fakta kronologi yang sulit untuk tidak disimpulkan, ada motif pengalihan isu dari kasus ini, diantaranya:

Pertama, sejak kasus dolar naik rakyat di desa belanja tak membutuhkan dolar, Prabowo dihujani kritik bahkan menjadi objek olok-olok masyarakat. Netizen di berbagai platform sosial media, bahkan kembali mengulik pidato kampanye politik Prabowo diikuti dengan olok-olok suara kentut.

Kasus ini sangat mendelegitimasi kredibilitas Presiden. Bahkan, Mahfud MD menyebut Prabowo sebagai Presiden yang paling parah diolok olok oleh masyarakat luas.

Kedua, kunjungan Prabowo ke luar negeri khususnya ke Prancis yang dalam waktu 5 bulan terakhir telah dilakukan sebanyak 3 kali (Januari, April dan Mei). Gemarnya tour ke luar negeri ini, membuat eks diplomat Dino Patti Djalal, mengkritik keras.

Kasus ini, sangat mendelegitimasi kebijakan politik luar negeri Presiden. Apalagi, hasil dari kunjungan ke Prancis malah membuka keran import daging dan susu dari Prancis.

Ketiga, pada pidato hari Pancasila 1 Juni 2026, Prabowo telah mengevaluasi pidato dengan membaca teks. Setidaknya, ini lebih baik ketimbang pidato di Paripurna DPR RI yang justru mengingat aib bagi-bagi proyek pemerintah kepada PDIP.

Sayangnya, justru Seskab Teddy yang sok pintar mengkounter kritikan Dino Patti Djalal. Netizen yang sudah mulai adem dengan pidato Prabowo, jadi bereaksi keras pada Seskab Teddy.

Termasuk, Netizen mulai mengulik ruang kerja pribadi Seskab Teddy yang menampung foto selvie dengan Prabowo Subianto di Paris, dengan latar Menara Eivel pada November 2024 lalu.

Keempat,Prabowo Subianto mengeluarkan PP No. 20 Tahun 2026 yang merevisi PP 55/2022. Aturan ini mempersempit fasilitas tarif 0,5%, sehingga UMKM terbebani karena harus membayar tarif 22 %.

Meski hitungan 22 % dari laba bersih, namun setelah disimulasikan aturan ini makin mencekik rakyat kecil yang usahanya hanya level UMKM.

Misalnya, usaha dengan omset Rp. 1 miliar, dengan ketentuan PP lama hanya membayar 0,5 % atau hanya Rp. 5 juta.

Sementara dengan PP yang baru, jika omset 1 miliar itu menghasilkan laba bersih Rp 200 juta, maka pajak yang harus dibayar 22 % dari 200 juta rupiah, yakni Rp. 44 juta.

Kenaikan pajak dari Rp. 5 juta menjadi Rp 45 juta, itu berarti kenaikan tarif pajak 780 % atau 7 sampai 8 kali lipat. Gila! Ini bukan mencekik, tapi pajak yang menggantung leher UMKM, rakyat kecil bisa mati karena kebijakan ngawur ini!

Semua kasus dimaksud, disapu bersih oleh berita Dadan MBG. Prabowo untuk beberapa waktu, bisa lepas dari kritik dan seolah berubah menjadi pahlawan karena menumbalkan Dadan MBG. Padahal, dalam doktrin militer tak ada kesalahan prajurit, semua kesalahan komandan.

Perlu diingat, masih banyak ‘tabungan’ Dadan Dadan yang lain, yang siap digoreng harum untuk menutupi aroma busuk penyelenggaraan pemerintahan yang korup dan zalim pada rakyat. Apakah kita harus ikut tepuk tangan dan ikut berbangga dengan ditangkapnya Dadan MBG?

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H. Advokat, Dan Aktivis Islam

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melalui akun media sosial X (Twitter), Henri menilai Prabowo tidak menunjukkan sikap yang layak dijadikan teladan ketika kondisi masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan sosial.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perbincangan publik mengenai aktivitas dan agenda luar negeri Presiden Prabowo yang belakangan menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah kalangan menilai di tengah berbagai persoalan domestik, mulai dari tekanan daya beli masyarakat, efisiensi anggaran, hingga tantangan lapangan kerja, para pemimpin negara seharusnya lebih menunjukkan empati dan kesederhanaan kepada rakyat.

Henri Subiakto menyebut seorang pemimpin idealnya mampu memberikan contoh melalui sikap, perilaku, dan keputusan yang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, keteladanan menjadi salah satu modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

“Prabowo memang tidak bisa jadi teladan di saat Indonesia dalam keadaan penuh kesulitan,” tulis Henri dalam unggahannya yang kemudian ramai diperbincangkan warganet.

Unggahan tersebut memicu beragam respons. Sebagian pengguna media sosial mendukung kritik Henri dengan alasan pemimpin harus lebih fokus menyelesaikan persoalan rakyat. Namun di sisi lain, pendukung pemerintah menilai kritik tersebut terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan berbagai agenda kenegaraan yang sedang dijalankan Presiden.

Perdebatan mengenai gaya kepemimpinan Prabowo sendiri bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, berbagai kebijakan dan aktivitasnya kerap menjadi bahan diskusi publik. Pendukungnya menilai Prabowo sedang aktif membangun jaringan kerja sama internasional demi kepentingan nasional, terutama di bidang pertahanan, investasi, dan ekonomi. Sementara kelompok kritis menilai pemerintah perlu lebih fokus pada penyelesaian persoalan domestik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di tengah situasi ekonomi yang masih menghadapi tantangan global, isu keteladanan pemimpin menjadi perhatian penting. Masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan pemerintah dari capaian program, tetapi juga dari simbol, sikap, dan pesan moral yang ditunjukkan para pemimpin negara dalam kehidupan sehari-hari.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Presiden Prabowo terkait pernyataan yang disampaikan Henri Subiakto tersebut. Namun perdebatan mengenai standar keteladanan seorang pemimpin diperkirakan akan terus menjadi bagian dari diskursus publik dalam perjalanan pemerintahan saat ini.