20 November 2026

Prabowo

MoneyTalk, Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak becus dinilai bukan sekadar teguran administratif biasa. Di mata pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, pernyataan keras tersebut merupakan sinyal politik bahwa Presiden mulai membuka perang terhadap kelompok-kelompok birokrasi yang selama ini dianggap menjadi “negara dalam negara”.

Dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak ragu mencopot pimpinan Bea Cukai yang dinilai gagal bekerja.

“Menteri keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan luas karena jarang seorang presiden menyampaikan kritik sangat terbuka terhadap institusi strategis yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Amir Hamzah menilai ucapan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan Presiden terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lambannya pelayanan, kebocoran penerimaan negara, mafia impor, hingga dugaan permainan elite ekonomi yang selama bertahun-tahun sulit disentuh.

“Ini bukan sekadar kemarahan spontan. Dalam perspektif intelijen, pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Menurut Amir, Bea Cukai memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi gerbang keluar masuk barang, arus perdagangan internasional, hingga pengawasan terhadap komoditas ilegal dan penyelundupan.

Karena itu, ketika Presiden berbicara keras soal reformasi Bea Cukai, maka sesungguhnya yang sedang disentuh adalah jantung kekuatan ekonomi nasional.

Amir Hamzah melihat ada pertarungan besar antara agenda nasionalisme ekonomi yang ingin dibangun Prabowo dengan kepentingan kelompok-kelompok ekonomi lama yang selama ini menikmati celah di sektor impor dan kepabeanan.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa kebocoran penerimaan negara akibat praktik permainan dokumen impor, under invoicing, manipulasi HS code, hingga penyelundupan komoditas tertentu.

“Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis. Karena itu beliau memakai bahasa sangat keras,” katanya.

Amir menyebut langkah Prabowo bisa dibaca sebagai upaya membangun kendali negara yang lebih kuat terhadap jalur perdagangan strategis. Hal ini penting di tengah situasi ekonomi global yang semakin tidak stabil akibat perang dagang, konflik geopolitik, dan tekanan rantai pasok internasional.

Dalam analisis geopolitik, Amir Hamzah menilai penguatan Bea Cukai berkaitan langsung dengan posisi Indonesia di tengah pertarungan ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa perang ekonomi modern tidak lagi hanya menggunakan senjata militer, tetapi juga melalui penguasaan jalur logistik, perdagangan, pelabuhan, hingga sistem kepabeanan.

“Kalau gerbang ekonomi sebuah negara lemah, maka negara itu mudah dipermainkan kepentingan asing,” ujarnya.

Menurut Amir, Indonesia saat ini sedang berada dalam pusaran persaingan kekuatan besar dunia, terutama antara Amerika Serikat dan China yang sama-sama berkepentingan terhadap jalur perdagangan Asia Tenggara.

Dalam situasi tersebut, institusi seperti Bea Cukai menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengawasan barang strategis, industri nasional, hingga keamanan ekonomi negara.

Ia menilai pernyataan Prabowo juga bisa dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah tidak ingin ada lagi ruang kompromi terhadap mafia impor maupun kelompok yang mempermainkan regulasi perdagangan.

“Presiden ingin menunjukkan bahwa negara harus hadir penuh dalam menjaga kedaulatan ekonomi,” tegasnya.

Pernyataan Prabowo yang menyinggung era Orde Baru juga dinilai memiliki makna simbolik yang kuat.

Dalam pidatonya, Prabowo mengingat bagaimana pada masa lalu pengelolaan Bea Cukai sempat dialihkan kepada pihak swasta karena dianggap terlalu bermasalah.

“Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan kita. Bea Cukai harus kita perbaiki, saya masih ingat di zaman orde baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup Bea Cukai, kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik,” kata Prabowo.

Amir Hamzah menilai nostalgia politik itu sengaja dimunculkan untuk memberi tekanan psikologis kepada birokrasi agar segera melakukan pembenahan.

“Itu warning keras. Presiden sedang mengingatkan bahwa negara bisa mengambil langkah ekstrem kalau reformasi tidak berjalan,” katanya.

Amir memperkirakan pernyataan Presiden akan memunculkan efek besar di internal birokrasi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, ada kemungkinan terjadi konsolidasi besar, rotasi pejabat, hingga operasi pembersihan internal apabila Presiden benar-benar serius menjalankan agenda reformasi tersebut.

Namun di sisi lain, langkah itu juga berpotensi memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati status quo.

“Dalam dunia intelijen, setiap reformasi besar pasti melahirkan perlawanan tersembunyi. Karena yang disentuh bukan sekadar jabatan, tetapi jaringan kepentingan ekonomi yang nilainya sangat besar,” ujarnya.

Amir menilai tantangan terbesar Prabowo bukan hanya mengganti pejabat, tetapi memastikan sistem pengawasan benar-benar transparan dan mampu menutup celah permainan mafia impor.

Di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan publik terhadap pemerintahan yang cepat bekerja, Amir melihat Prabowo sedang membangun citra sebagai pemimpin yang tegas terhadap birokrasi.

Pidato yang menyebut pemerintah tidak boleh menjadi “pemerintah yang santai” dianggap sebagai pesan politik bahwa era kerja lambat tidak lagi bisa ditoleransi.

“Prabowo ingin publik melihat bahwa dia serius melakukan pembenahan. Ini bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya membangun legitimasi politik,” katanya.

Amir menambahkan, apabila reformasi Bea Cukai benar-benar dijalankan secara konsisten, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap peningkatan penerimaan negara, penguatan industri nasional, hingga pengurangan praktik ekonomi ilegal.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan pernyataan keras terkait isu beredarnya pertemuan sejumlah oligarki Indonesia di Singapura yang disebut berlangsung rutin setiap pekan. Menurutnya, dinamika tersebut tidak bisa dipandang sebagai isu biasa karena berpotensi menjadi bagian dari konsolidasi kekuatan ekonomi-politik yang merasa terganggu oleh arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Muslim Arbi menilai, jika kabar tersebut benar adanya, maka situasi itu dapat menjadi sinyal bahwa ada kekuatan besar yang sedang membaca ulang peta politik nasional pasca pergantian kekuasaan dari era Joko Widodo menuju pemerintahan Prabowo.

“Kalau benar ada pertemuan rutin oligarki setiap minggu di Singapura, ini tentu harus dibaca sebagai konsolidasi kepentingan ekonomi dan politik. Prabowo bisa digoyang bila kekuatan modal besar merasa kepentingannya terganggu,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Menurut Muslim, Singapura selama ini bukan sekadar pusat bisnis Asia Tenggara, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya jaringan modal internasional yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika ekonomi kawasan. Ia bahkan menyebut negeri tersebut sebagai basis kepentingan Barat dan kekuatan global di kawasan ASEAN.

Karena itu, ia melihat isu pertemuan oligarki di Singapura tidak bisa dilepaskan dari perubahan kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai menyentuh kepentingan kelompok-kelompok ekonomi besar.

Muslim mengaku mendapatkan informasi bahwa sejumlah kalangan oligarki mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan Presiden Prabowo, terutama terkait penataan aset dan lahan serta kebijakan denda besar terhadap korporasi tertentu.

“Informasi yang saya terima, ada oligarki yang kecewa karena kebijakan Prabowo dianggap terlalu keras terhadap penguasaan tanah dan aset. Ada juga kebijakan denda besar yang membuat mereka merasa tertekan,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini kelompok oligarki merasa memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan investasi.

“Dari sudut pandang mereka, mereka merasa punya jasa terhadap negara. Mereka merasa membangun ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, membayar pajak, dan ikut menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Namun di sisi lain, pemerintahan Prabowo disebut sedang mencoba membangun citra sebagai pemerintahan yang lebih kuat dalam mengendalikan sumber daya nasional dan tidak terlalu memberi ruang dominan kepada kekuatan pemilik modal besar.

Langkah itu, menurut Muslim, berpotensi menimbulkan resistensi politik dari kelompok yang selama ini memiliki pengaruh kuat terhadap kekuasaan.

Muslim Arbi juga menyoroti adanya dugaan bahwa sebagian oligarki dinilai lebih nyaman dengan model kepemimpinan pada era Jokowi. Menurutnya, hubungan antara kekuasaan dan pengusaha besar pada masa itu dianggap relatif stabil dan saling menguntungkan.

Karena itu, ia menduga ada kemungkinan sebagian kekuatan ekonomi mulai mempersiapkan skenario politik jangka panjang, termasuk membuka ruang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi figur utama pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

“Tidak tertutup kemungkinan mereka lebih nyaman terhadap Jokowi dan mulai menyiapkan Gibran untuk masa depan politik Indonesia,” katanya.

Meski demikian, Muslim menilai langkah tersebut tidak akan mudah karena posisi Prabowo saat ini masih sangat kuat secara formal maupun politik. Selain menguasai pemerintahan, Prabowo juga memiliki dukungan koalisi besar dan basis kekuatan di sektor pertahanan serta nasionalisme.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, kekuatan ekonomi kerap menjadi faktor penting dalam menentukan stabilitas kekuasaan.

Dalam pandangan Muslim, situasi yang berkembang saat ini dapat dibaca sebagai fase awal pertarungan antara kekuatan negara dengan oligarki ekonomi. Ia menyebut pemerintahan Prabowo tampak ingin memperlihatkan posisi negara lebih dominan dibanding kekuatan modal.

“Kalau negara mulai mengambil alih kontrol yang selama ini terlalu dikuasai oligarki, pasti ada reaksi. Politik Indonesia memang selalu dipengaruhi pertarungan antara kekuasaan negara dan kekuatan modal,” ujarnya.

Ia menambahkan, publik perlu mencermati arah dinamika tersebut karena bisa berdampak terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Muslim, jika ketegangan antara pemerintah dan oligarki terus membesar, maka potensi manuver politik di belakang layar juga akan meningkat, termasuk melalui pengaruh media, jaringan politik, hingga kekuatan finansial.

Meski melontarkan kritik dan analisis keras, Muslim mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga stabilitas nasional. Ia menilai perbedaan kepentingan antara negara dan pengusaha tidak boleh berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan rakyat.

“Yang penting jangan sampai pertarungan elite dan oligarki membuat ekonomi terganggu atau rakyat menjadi korban. Stabilitas nasional harus tetap dijaga,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), M. Din Syamsuddin, mengecam keras tindakan Tentara Zionis Israel yang disebut menculik para relawan kemanusiaan dari Indonesia, termasuk wartawan Republika, dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina.

Dalam rilis yang diterima Redaksi Senin 18/5/2026), Din Syamsuddin menyebut tindakan tersebut sebagai kekejaman, kekejian, sekaligus kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia internasional.

“Penculikan para relawan kemanusiaan dari Indonesia termasuk wartawan Republika oleh Tentara Zionis Israel adalah kekejaman, kekejian, dan kejahatan kemanusiaan,” tegas Din Syamsuddin.

Menurutnya, para relawan Indonesia bersama relawan mancanegara datang ke Gaza/Palestina bukan untuk kepentingan politik ataupun militer, melainkan membawa bantuan kemanusiaan dan dukungan moral bagi rakyat Gaza yang hingga kini terus menderita akibat agresi berkepanjangan.

“Mereka pergi ke Gaza bersama para relawan mancanegara bertujuan untuk membawa bantuan kemanusiaan dan memberi dukungan moril bagi rakyat Gaza yang menderita,” ujarnya.

Din Syamsuddin juga mendesak Pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah cepat dan konkret demi menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan Israel. Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap warga negara merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan negara.

“Pemerintah Indonesia harus segera bertindak menyelamatkan mereka. Sangat dikhawatirkan mereka menerima perlakuan kekerasan dan kejam oleh Tentara Zionis Israel,” katanya.

Ia menegaskan, tindakan cepat pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi seluruh warga bangsa Indonesia di mana pun berada.

“Tindakan cepat Pemerintah Indonesia adalah amanat konstitusi bahwa pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap warga bangsa,” lanjutnya.

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu juga menyerukan agar Indonesia menggunakan forum internasional Board of Peace (BoP) untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar segera membebaskan warga negara Indonesia yang ditahan.

“Saatnya Indonesia bicara pada Forum Board of Peace (BoP) agar Netanyahu membebaskan warga negara Indonesia yang ditahannya,” pungkas Din Syamsuddin.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti dinamika politik nasional yang menurutnya mulai menunjukkan perubahan arah serangan politik dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Minggu (18/5/2026), Said Didu menilai kelompok yang ia sebut sebagai “Geng SOP” telah berhasil meredam kritik terhadap Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) sudah berhasil menghapus kritikan dan ‘serangan’ ke Jokowi dan Gibran. Sekarang semua serangan sudah menuju langsung ke Prabowo,” tulis Said Didu dalam unggahannya.

Ia juga menilai mulai dibangun opini secara perlahan di ruang publik bahwa kepemimpinan Jokowi dianggap lebih baik dibandingkan Prabowo.

“Bahkan sudah mulai dimunculkan secara perlahan bahwa Jokowi lebih baik dari Prabowo. Tunggu episode berikutnya,” lanjutnya.

Pernyataan Said Didu tersebut kembali memantik perhatian publik di media sosial, terutama terkait dinamika hubungan politik antara lingkaran kekuasaan lama dan pemerintahan baru. Istilah “Geng SOP” yang digunakan Said Didu pun menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital.

Pengamat menilai, kontestasi opini di ruang publik pasca-Pilpres 2024 masih terus berlangsung dan menunjukkan adanya perebutan pengaruh dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini maupun pemerintahan sebelumnya.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan peringatan keras terkait pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada 8 Mei 2026, Said Didu meminta agar dilakukan audit terbuka terhadap sejumlah program strategis nasional yang saat ini menjadi andalan pemerintah.

“Saatnya Bapak Presiden @prabowo membebaskan audit terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden, yaitu: MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, dan Hilirisasi,” tulis Said Didu dalam cuitannya.

Ia menegaskan, audit menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kesalahan maupun dugaan pelanggaran dalam implementasi program-program tersebut. Menurutnya, jika pengawasan tidak dilakukan secara serius dan transparan, maka dampaknya bisa langsung menggerus citra pemerintahan Presiden Prabowo.

“Jika tidak, maka kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan akan berdampak buruk kepada Presiden,” lanjutnya.

Pernyataan Said Didu langsung memantik perhatian publik di media sosial. Sejumlah warganet menilai kritik tersebut sebagai bentuk peringatan dini agar program-program unggulan pemerintah tidak menjadi ladang penyimpangan anggaran.

Diketahui, MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang menyedot perhatian publik karena melibatkan anggaran jumbo. Selain itu, program KDMP, Sekolah Rakyat, hingga agenda hilirisasi industri juga terus menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan dana negara dalam jumlah besar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait usulan audit terbuka yang disampaikan Said Didu tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum pertama Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap pola kekuasaan di lingkaran Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan forum Madilog yang disampaikan pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Dalam analisanya, Lukas menegaskan polemik mengenai Teddy Indra Wijaya sebenarnya hanyalah pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih besar: bagaimana akses terhadap presiden disebut semakin tersentralisasi dan dikendalikan oleh lingkaran kecil kekuasaan.

“Teddy is nobody,” kata Lukas dalam forum tersebut. Menurutnya, posisi sekretaris kabinet pada dasarnya bersifat administratif dan terbatas pada koordinasi kerja kabinet serta pengaturan agenda presiden.

Namun yang menjadi persoalan, kata dia, adalah ketika seorang pejabat setingkat menteri koordinator disebut harus melewati Teddy terlebih dahulu untuk dapat bertemu langsung dengan presiden.

“Ada laporan yang saya dapat, memang tidak bisa diverifikasi sepenuhnya, tapi logis. Ada menko hampir setahun tidak bisa bertemu empat mata dengan presiden karena aksesnya diatur,” ujar Lukas.

Ia menilai kondisi tersebut bukan lagi persoalan personal, melainkan sudah masuk ke wilayah tata kelola negara.

“Menstruasi”, Sindiran Politik dan Kepanikan Kekuasaan

Lukas juga menyinggung istilah “menstruasi” yang belakangan ramai dipakai publik sebagai satire politik terkait Teddy.

Mengutip pemikiran Sutan Sjahrir, Lukas mengatakan rakyat kerap menggunakan humor dan olok-olok sebagai cara terakhir untuk melawan kekuasaan yang dianggap berlebihan.

Menurut dia, di balik candaan itu tersimpan kritik serius bahwa Teddy dianggap sudah melampaui batas peran institusionalnya.

Ia mencontohkan sorotan publik ketika Teddy masuk ke mobil lebih dahulu sementara presiden masih berada di luar kendaraan.

“Itu bukan cuma soal sopan santun. Itu menunjukkan seseorang merasa terlalu invincible dalam lingkar kekuasaan,” katanya.

Lukas juga menilai langkah pemerintah melalui Komdigi yang menurunkan video kritik Amien Rais justru memperlihatkan kepanikan kekuasaan.

“Yang dipersoalkan bukan isu orientasi seksual. Yang dipersoalkan adalah cara kekuasaan dijalankan,” tegasnya.

“Raja Telanjang” di Sekitar Prabowo

Dalam bagian paling keras analisanya, Lukas menggambarkan Presiden Prabowo seperti “raja telanjang” yang dikelilingi para penjilat politik.

Ia menyebut banyak pihak di sekitar presiden tidak lagi berani menyampaikan kenyataan sebenarnya demi menjaga kenyamanan penguasa.

Lukas mencontohkan sejumlah program pemerintah yang menurutnya bermasalah namun tetap berjalan tanpa kritik internal berarti.

Mulai dari program MBG, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di lokasi yang dinilai tidak strategis, hingga reshuffle kabinet yang diisi kembali oleh figur-figur lama.

“Yang diterima presiden adalah realitas yang sudah dipoles dan dibungkus agar menyenangkan,” ujarnya.

Dalam analoginya, Lukas menyebut Amien Rais berperan seperti anak kecil dalam dongeng klasik yang berani berteriak, “Raja telanjang!”

“Prabowo Berubah Terlalu Cberkuasberkuas

Lukas juga membuat perbandingan historis yang tajam mengenai perubahan sikap para presiden Indonesia setelah berkuasa.

Menurutnya, Soeharto membutuhkan sekitar delapan tahun sebelum memasuki fase otoritarianisme penuh.

Sementara Soekarno disebut memerlukan sekitar 14 tahun, dan Joko Widodo sekitar lima tahun.

“Prabowo baru satu setengah tahun,” kata Lukas.

Ia menilai banyak janji politik Prabowo sebelum berkuasa justru tidak tercermin setelah menjadi presiden.

Kabinet yang dijanjikan ramping disebut tetap gemuk. Banyak tokoh era Jokowi masih dipertahankan, termasuk Teddy yang sebelumnya dikenal sebagai ajudan presiden pada masa pemerintahan Jokowi.

Lukas membaca situasi itu sebagai tanda bahwa Prabowo mulai mengadopsi pola konsolidasi kekuasaan ala Jokowi dengan penguatan kontrol terhadap TNI, Polri, dan birokrasi.

Peringatan Menjelang 2029

Di akhir paparannya, Lukas mengingatkan bahwa loyalitas elite politik sangat mudah berubah ketika situasi memburuk.

Ia menyinggung peristiwa 1998 saat banyak loyalis meninggalkan pemerintahan Soeharto ketika krisis memuncak.

Menurut Lukas, situasi ekonomi global, tekanan geopolitik Timur Tengah, serta menurunnya kepercayaan publik bisa menjadi faktor yang menggerus stabilitas politik pemerintahan saat ini.

“Politikus itu setia selama menguntungkan. Begitu kapal oleng, mereka lompat paling cepat,” katanya.

Lukas menegaskan satu-satunya jalan bagi Prabowo untuk menjaga stabilitas politik adalah membuka diri terhadap kritik dan mendengar realitas dari luar lingkaran kekuasaan.

“Ini bukan soal Teddy. Ini soal apakah republik dijalankan oleh sistem atau oleh kedekatan personal,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Diskusi publik bertajuk “Apakah Gerakan Pemakzulan Prabowo Itu Realistis?” digelar pada Kamis (7/5/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah isu nasional mengemuka mulai dari wacana pemakzulan, evaluasi kabinet, hingga kritik terhadap relasi DPR dan pemerintah.

Salah satu pembicara, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, menegaskan bahwa pemakzulan merupakan bagian dari mekanisme konstitusi yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Pemakzulan itu konstitusi. Prabowo sendiri menyatakan pemakzulan itu konstitusi. Wacana pemakzulan dan prosedurnya memang ada,” ujar Amir Hamzah dalam diskusi tersebut.

Ia mengibaratkan dinamika politik nasional saat ini seperti pilihan antara mengikuti irama lama atau menciptakan arah baru. “Kita mau menari lagi atau bikin lagu sendiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti harapan publik terhadap perombakan kabinet atau reshuffle pemerintahan Prabowo Subianto.

“Reshuffle diharapkan rakyat. Kabinet harus bersih dari koruptor, kabinet harus bersih dari Jokowi,” ujarnya.

Ia menilai kritik yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat seharusnya dipandang sebagai bentuk early warning bagi pemerintah.

“Kita secara sistematis memberikan kontribusi early warning ke Prabowo,” katanya.

Amir Hamzah turut menyinggung program MBG yang menurutnya perlu evaluasi menyeluruh. “MBG kurang bagus, kepala MBG diganti,” ucapnya.

Selain itu, ia mengkritik hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang dianggap terlalu dekat. “DPR filial eksekutif. Eksekutif filial DPR,” sindirnya.

Dalam forum tersebut, Amir Hamzah juga mendorong Presiden Prabowo lebih aktif berdialog dengan masyarakat, khususnya umat Islam. “Mari berdialog Prabowo,” katanya.

Ia bahkan menyinggung pernyataan Presiden Prabowo terkait komitmen memburu koruptor hingga ke Antartika.

“Prabowo menyatakan memburu koruptor sampai Antartika. Harus ditegur, Prabowo kirim jaksa, polisi dan KPK untuk memburu koruptor ke Antartika,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Amir Hamzah menyarankan agar Presiden Prabowo lebih sering turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

“Prabowo harus keliling salat Jumat untuk mendapatkan dukungan umat Islam,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial kembali mencuat di ruang publik setelah akun media sosial milik Dokter Tifa mengunggah kritik keras terkait dugaan unggahan lama yang dikaitkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam unggahannya, Dokter Tifa menilai isi konten lama yang beredar tersebut sebagai bentuk penghinaan serius yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut narasi yang beredar sebagai “penghinaan paling sadis, paling brutal, dan paling biadab” yang dinilai tidak pantas, terlebih jika dikaitkan dengan sosok pejabat publik saat ini.

Konten yang dimaksud merupakan tangkapan layar unggahan lama dari akun bernama “fufufafa” yang beredar luas di media sosial. Dalam tangkapan layar tersebut, terdapat kalimat bernada ofensif yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.

Dokter Tifa juga menyoroti respons terhadap kasus tersebut. Ia mempertanyakan mengapa konten itu tidak segera ditindak atau dihapus (take down), bahkan menyindir bahwa pihak yang diduga terkait justru mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan.

“Alih-alih ditakedown, pelaku bukan saja dibiarkan. Malah diberi jabatan Wapres,” tulisnya dalam unggahan yang kini telah dilihat puluhan ribu pengguna.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritik yang disampaikan, dengan alasan pentingnya menjaga etika dan rekam jejak digital bagi pejabat publik. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan keaslian unggahan lama tersebut dan mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa verifikasi yang jelas.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi terkait keaslian akun maupun unggahan yang beredar tersebut. Oleh karena itu, berbagai pihak mendorong agar dilakukan verifikasi menyeluruh guna menghindari penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa rekam jejak digital dapat menjadi sorotan publik kapan saja, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pejabat negara.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat kebijakan publik di bidang politik dan hukum, Damai Hari Lubis, melontarkan kritik tajam terkait isu yang berkembang mengenai rencana Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang disebut akan melaporkan tokoh reformasi Amien Rais ke aparat penegak hukum.

Menurut Damai, jika informasi tersebut benar, maka langkah itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah politik Indonesia, khususnya peran besar Amien Rais dalam momentum Reformasi 1998.

“Kalau benar itu terjadi, berarti ada kekeliruan dalam membaca sejarah. Amien Rais bukan sekadar tokoh biasa, ia bagian dari kelahiran reformasi,” ujar Damai dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Damai menilai, seorang pejabat publik, terlebih menteri, seharusnya menunjukkan kualitas kepemimpinan melalui kinerja nyata, bukan dengan merespons kritik secara represif. Ia mengingatkan bahwa tindakan terhadap para pengkritik justru berpotensi menimbulkan stigma negatif di ruang publik.

“Seorang menteri idealnya fokus pada kerja dan hasil. Jangan sampai publik menilai ada kecenderungan anti kritik,” tambahnya.

Selain itu, Damai juga menyoroti fenomena “take down” terhadap sejumlah konten video di platform digital seperti YouTube. Ia menyebut langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, kebebasan berekspresi, serta nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

“Jika penurunan konten dilakukan tanpa transparansi dan dasar yang kuat, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan jurnalistik,” tegasnya.

Lebih jauh, Damai melihat dinamika ini sebagai bagian dari eskalasi politik yang berpotensi terus memanas menjelang Pemilihan Presiden Indonesia 2029. Ia memprediksi akan muncul pertarungan politik yang semakin terbuka antara dua kekuatan besar nasional.

Menurutnya, konfigurasi politik bisa berubah drastis apabila Prabowo Subianto mengambil langkah strategis berbeda, seperti mencari pasangan calon lain atau bahkan menghambat langkah Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi mendatang.

“Jika skenario itu terjadi, maka pertarungan politik akan sangat sengit, bahkan bisa melibatkan polarisasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo,” jelasnya.

Tak hanya itu, Damai juga membuka kemungkinan munculnya kekuatan politik baru sebagai alternatif. Ia menyebut adanya potensi “kekuatan ketiga” yang ingin memotong dominasi politik satu dekade terakhir.

“Kekuatan baru ini bisa menjadi penyeimbang, terutama jika publik menginginkan perubahan arah politik nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial yang sebelumnya disampaikan oleh Amien Rais terkait dugaan perilaku menyimpang di lingkungan Istana kembali menuai respons. Kali ini, sorotan datang dari aktivis politik Yusuf Blegur yang meminta agar isu tersebut tidak berkembang liar tanpa kejelasan.

Dalam pernyataan tertulisnya pada 2 Mei 2026, Yusuf menyampaikan keprihatinan atas beredarnya rumor yang menyangkut moralitas pejabat tinggi negara. Ia menilai, meskipun isu tersebut masih berupa dugaan, dampaknya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Astagfirullahaladzim. Semoga tidak benar dan itu sekadar isu belaka,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa tudingan tersebut belum tentu merupakan fakta.

Sebelumnya, Amien Rais sempat melontarkan pernyataan yang menyinggung dugaan disorientasi seksual di lingkar kekuasaan, bahkan menyeret nama Teddy Indra Wijaya. Pernyataan itu memicu polemik luas di ruang publik, terutama di media sosial.

Menurut Yusuf, tuduhan semacam itu sangat serius dan tidak bisa disampaikan tanpa dasar yang kuat. Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi masuk dalam kategori pencemaran nama baik.

“Rasanya terlalu gegabah jika tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan klarifikasi agar polemik tidak semakin melebar. Menurutnya, transparansi penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Yusuf menilai, apabila isu tersebut dibiarkan tanpa penjelasan resmi, dapat memicu spekulasi liar yang berujung pada delegitimasi institusi negara.

“Ini bukan hanya soal individu, tetapi menyangkut marwah pemerintahan dan kepercayaan rakyat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan religiusitas masyarakat, memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu moralitas publik.

Meski demikian, Yusuf mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya.

Komdigi menyatakan, pernyataan Amien Rais tidak benar dan fitnah.