MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan peringatan keras terkait pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada 8 Mei 2026, Said Didu meminta agar dilakukan audit terbuka terhadap sejumlah program strategis nasional yang saat ini menjadi andalan pemerintah.
“Saatnya Bapak Presiden @prabowo membebaskan audit terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden, yaitu: MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, dan Hilirisasi,” tulis Said Didu dalam cuitannya.
Ia menegaskan, audit menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kesalahan maupun dugaan pelanggaran dalam implementasi program-program tersebut. Menurutnya, jika pengawasan tidak dilakukan secara serius dan transparan, maka dampaknya bisa langsung menggerus citra pemerintahan Presiden Prabowo.
“Jika tidak, maka kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan akan berdampak buruk kepada Presiden,” lanjutnya.
Pernyataan Said Didu langsung memantik perhatian publik di media sosial. Sejumlah warganet menilai kritik tersebut sebagai bentuk peringatan dini agar program-program unggulan pemerintah tidak menjadi ladang penyimpangan anggaran.
Diketahui, MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang menyedot perhatian publik karena melibatkan anggaran jumbo. Selain itu, program KDMP, Sekolah Rakyat, hingga agenda hilirisasi industri juga terus menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan dana negara dalam jumlah besar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait usulan audit terbuka yang disampaikan Said Didu tersebut.
