22 November 2026

Jokowi

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM perlu dicermati arah politiknya menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Di tengah popularitasnya sebagai kepala daerah, Muslim melihat kemungkinan Dedi membangun kekuatan politik sendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Muslim bahkan menilai KDM berpotensi berkiblat kepada kelompok politik yang diasosiasikan dengan Solo, terutama lingkaran politik Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muslim, dinamika tersebut perlu menjadi perhatian Gerindra dan Prabowo. Sebab, dukungan politik seseorang terhadap pemerintahan tidak otomatis menjamin kesetiaan jangka panjang ketika kepentingan dan kalkulasi menuju Pilpres 2029 mulai mengemuka.

“Prabowo perlu mewaspadai manuver politik KDM. Jangan sampai dukungan yang terlihat sekarang justru menjadi bagian dari strategi membangun kekuatan untuk kepentingan politiknya sendiri pada 2029,” kata Muslim kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Muslim menyoroti pola komunikasi politik KDM ketika ditanya mengenai kemungkinan pencalonannya sebagai presiden pada 2029.

Dedi, menurut Muslim, cenderung mengarahkan jawaban pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Sikap tersebut dinilai menyerupai pola komunikasi politik Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Pada masa itu, Jokowi kerap menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang berfokus menyelesaikan persoalan Jakarta. Namun, perjalanan politiknya kemudian bergerak ke tingkat nasional hingga menjadi calon presiden pada Pilpres 2014.

Bagi Muslim, pola komunikasi semacam itu menarik dicermati karena pernyataan tidak memikirkan pencalonan presiden belum tentu menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan seseorang membangun modal politik untuk masa depan.

Popularitas melalui pemberitaan, aktivitas di lapangan, komunikasi dengan masyarakat, serta kemampuan membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dapat menjadi modal penting dalam kompetisi politik nasional.

Muslim juga menilai KDM berpotensi menjajaki peluang politik bersama Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

Dalam pembacaannya, kemungkinan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun poros politik yang memiliki basis popularitas dan jaringan tersendiri. Dedi memiliki panggung politik di Jawa Barat, sedangkan Gibran menempati posisi strategis sebagai wakil presiden.

Jika kedua tokoh itu benar-benar membangun kerja sama politik, kombinasi tersebut berpotensi menghadirkan konfigurasi baru dalam persaingan menuju kursi kepresidenan.

Karena itu, yang lebih penting untuk dicermati saat ini bukan hanya siapa yang berpotensi berpasangan dengan siapa, melainkan bagaimana para tokoh membangun pengaruh, menjaga hubungan dengan partai, dan mempersiapkan posisi tawar menjelang kontestasi nasional.

Muslim melihat bahwa apabila Dedi membangun jalur politik yang semakin dekat dengan kelompok Jokowi dan Gibran, Gerindra perlu menghitung konsekuensinya terhadap keseimbangan kekuatan politik di dalam pemerintahan.

Persoalan lain yang disoroti Muslim adalah perjalanan politik KDM, yang pernah berada di Partai Golkar sebelum bergabung dengan Partai Gerindra.

Perpindahan partai tersebut, menurut pembacaan Muslim, memunculkan pertanyaan mengenai dasar loyalitas politik Dedi. Apakah pilihannya didasarkan pada kesamaan ideologi dan platform perjuangan, atau lebih ditentukan oleh perhitungan strategis serta peluang memperoleh posisi politik?

Muslim cenderung melihat Dedi sebagai politisi pragmatis, bukan kader yang identitas politiknya sepenuhnya dibentuk oleh ideologi Gerindra.

Bagi Gerindra, persoalannya bukan semata-mata apakah seorang kader pernah menjadi anggota partai lain. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah seberapa kuat komitmennya terhadap garis perjuangan partai, bagaimana konsistensi sikap politiknya, dan apakah kepentingan pribadinya berpotensi berbenturan dengan agenda organisasi.

Muslim mengingatkan bahwa hubungan antara Prabowo dan para tokoh di lingkaran pemerintahan tidak cukup dinilai berdasarkan pernyataan dukungan di ruang publik.

“Kepentingan politik menjelang 2029 berpotensi mengubah hubungan antarelite,” tegasnya.

Prabowo, sebagai Presiden sekaligus tokoh utama Gerindra, perlu memastikan bahwa partainya memiliki kader yang konsisten memperjuangkan agenda organisasi. Popularitas seorang kepala daerah memang dapat menjadi aset elektoral, tetapi popularitas juga dapat berkembang menjadi kekuatan politik mandiri apabila tidak diimbangi ikatan organisasi yang kuat.

Dalam situasi seperti itu, Gerindra perlu membedakan antara dukungan terhadap pemerintahan dan komitmen terhadap partai. Keduanya bisa berjalan searah, tetapi tidak selalu identik.

Apabila Dedi Mulyadi memiliki ambisi politik nasional, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Persoalannya muncul jika langkah politik seorang kader bertentangan dengan kesepakatan organisasi atau digunakan untuk membangun poros tandingan tanpa komunikasi yang jelas dengan partai.

Karena itu, kewaspadaan yang dimaksud bukan berarti Prabowo harus langsung mencurigai setiap manuver Dedi. Sebaliknya, Gerindra perlu membaca perkembangan politik secara objektif, memperkuat konsolidasi internal, serta mengukur loyalitas melalui tindakan nyata.

Dedi Mulyadi memiliki keuntungan politik karena menjabat Gubernur Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Aktivitasnya sebagai kepala daerah juga memberinya panggung untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Modal tersebut dapat memperkuat posisinya dalam politik nasional. Namun, untuk menjadi calon presiden, popularitas saja tidak cukup. Ia tetap membutuhkan dukungan partai, jaringan politik lintas daerah, sumber daya organisasi, dan penerimaan dari berbagai kelompok masyarakat.

Hal serupa berlaku jika muncul wacana duet dengan Gibran. Kedekatan politik dua tokoh tidak otomatis menghasilkan tiket pencalonan, karena keputusan tersebut akan melibatkan kepentingan partai-partai dan perhitungan koalisi.

Pada akhirnya, penilaian Muslim Arbi mengenai arah politik KDM menggarisbawahi satu persoalan penting: persaingan menuju Pilpres 2029 berpotensi berkembang jauh sebelum masa kampanye resmi dimulai.

“Bagi Prabowo dan Gerindra, tantangannya adalah membedakan spekulasi dari indikator politik yang nyata. Jika terdapat tanda-tanda perubahan arah dukungan, partai perlu mengkajinya secara serius,” pungkas Muslim.

Selamat Ginting: Prabowo Sedang Singkirkan “Orang-orang Jokowi” di Polri dan TNI

 

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan langkah taktis politik untuk meminggirkan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari posisi strategis di tubuh TNI dan Polri.

Penilaian tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (17/10/2026). Ia melihat adanya perbedaan pola pergantian pejabat di lingkungan kepolisian dan militer, yang menurutnya mengarah pada perubahan keseimbangan kekuasaan di lingkaran aparat keamanan.

“Presiden melakukan langkah taktis politik, dalam tanda petik, peminggiran orang-orang Jokowi di posisi yang bukan posisi komando,” kata Selamat.

Menurut dia, di lingkungan Polri, perubahan dilakukan dengan mengganti pimpinan tertinggi terlebih dahulu, kemudian diikuti pergeseran pejabat di berbagai tingkatan kepangkatan.

Sementara di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, Selamat melihat pola yang berbeda. Pergeseran pejabat dilakukan melalui perubahan posisi sejumlah perwira tinggi sebelum berujung pada pergantian jabatan di tingkat pimpinan angkatan.

Selamat menyoroti pergantian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Presiden Prabowo melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit. Presiden juga melantik Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Pergantian tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur kepemimpinan Polri pada masa pemerintahan Prabowo. Setelah pelantikan pimpinan baru, Polri juga melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah.

Selamat memandang rangkaian perubahan itu sebagai bagian dari strategi politik untuk mengubah susunan kekuatan di tubuh kepolisian.

Di lingkungan TNI AD, Selamat menyoroti rekam jejak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Menurut Selamat, hubungan historis Maruli dengan pemerintahan Jokowi menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam membaca dinamika pergantian jabatan militer.

“Tidak bisa dibantah ada relasi kuasa. Rekam jejak Jenderal Maruli dengan rezim lama pemerintahan Jokowi ini secara historis kuat sekali,” ujarnya.

Berdasarkan publikasi resmi TNI pada 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak masih tercatat sebagai KSAD dalam kegiatan TNI pada Juli 2026.

Selamat juga membicarakan posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Ia menilai jabatan tersebut memiliki arti strategis dalam perjalanan karier seorang perwira tinggi TNI AD.

Menurut Selamat, pergantian di posisi Pangkostrad dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas dalam penataan kepemimpinan militer.

Ia bahkan memprediksi Letjen TNI Muhammad Fajar berpotensi mengalami nasib serupa dengan sejumlah perwira yang sebelumnya memiliki pengalaman bertugas dekat dengan Jokowi.

“Prediksi saya, dia akan dalam tanda petik bernasib sama dengan Letnan Jenderal Muhammad Hasan yang juga dulu pernah mengawal Jokowi di Istana,” kata Selamat.

Selamat turut menyinggung Letjen TNI Suharyanto, yang pernah bertugas sebagai Sekretaris Militer Presiden pada masa pemerintahan Jokowi dan kemudian menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia mengaitkan dinamika kepemimpinan di lembaga tersebut dengan persoalan yang menurutnya dapat memengaruhi pertimbangan politik Presiden Prabowo.

Selamat juga menyinggung seorang mantan ajudan Jokowi yang kemudian menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI AD dan disebut sedang menjalani penahanan polisi militer adalah mantan Pangdam Diponegoro Letjen TNI Widi Prasetijono yang terseret kasus korupsi.

Di sisi lain, Selamat menilai belum berubahnya posisi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi faktor penting dalam membaca hubungan politik antara Prabowo dan jajaran pimpinan militer.

Menurutnya, Agus memiliki pengalaman dalam dua periode pemerintahan, yakni pada masa Jokowi dan Prabowo. Pengalaman tersebut, dalam analisis Selamat, membuat posisi Panglima TNI menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara presiden dan institusi militer.

“Dengan tidak digantinya Panglima TNI, Presiden kemungkinan aman dan nyaman bersama Agus,” ujarnya.

Selamat juga menilai Agus tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai orang Jokowi sepenuhnya. Menurut dia, perjalanan karier seorang perwira dan hubungannya dengan presiden yang sedang menjabat perlu dilihat secara lebih luas.

Panglima TNI sendiri merupakan jabatan strategis dalam struktur pertahanan negara. Karena itu, keputusan mempertahankan atau mengganti Panglima TNI memiliki konsekuensi kelembagaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan kedekatan personal.

MoneyTalk.id,Jakarta – Jurnalis senior Lukas Luwarso melontarkan kritik tajam terhadap manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah mantan kepala negara itu secara terbuka menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lukas menilai, aksi Jokowi memamerkan KTA PSI justru memperlihatkan pola komunikasi politik yang menurutnya tidak mencerminkan kedalaman pemikiran seorang mantan presiden. Ia juga menyoroti hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih menyisakan persoalan.

“Menunjukkan ini kartu tanda anggota PSI saya, ya, apa loh? Itu kan konyol juga. Artinya, kita semua sudah tahu bahwa PSI itu dibeli Jokowi dari Jeffrie Geovanie,” ujar Lukas di Podcast Obor Rakyat Reborn, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Lukas, langkah Jokowi tersebut memperlihatkan kecenderungan memainkan politik pada level yang dianggapnya kurang substantif.

“Problemnya, Jokowi ini kan dia selalu bermain pada level ecek-ecek. Ya, karena memang kesederhanaan logika berpikirnya, teori konspirasinya,” katanya.

Pernyataan Lukas tersebut muncul di tengah sorotan terhadap langkah politik Jokowi setelah secara terbuka mengumumkan keanggotaannya di PSI. Jokowi sebelumnya mengungkapkan telah menjadi kader partai tersebut sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru memperlihatkan KTA pada akhir September 2026.

Lukas juga menyoroti keputusan Prabowo yang dinilainya belum sepenuhnya memutus pengaruh politik Jokowi di lingkaran pemerintahan.

Ia menyebut, sejumlah figur yang diasosiasikan dengan kekuatan politik Jokowi masih memiliki posisi strategis, meskipun terjadi perubahan susunan pejabat negara.

“Prabowo belum sepenuhnya mau menyingkirkan para centeng-centeng Jokowi,” tegasnya.

Dalam pandangan Lukas, penempatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bagian dari dinamika tersebut.

Ia bahkan menyebut jabatan KSP sebagai posisi yang dalam perspektif politiknya tidak lagi memiliki bobot strategis seperti jabatan sebelumnya.

“Kita kan tahu KSP itu hanya jabatan buangan lah. Oke, kalau dalam dunia korporasi dilitbangkan gitu,” ujarnya.

Sebagai catatan, Listyo Sigit telah mengonfirmasi penunjukannya sebagai Kepala KSP menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Namun, penilaian bahwa jabatan tersebut merupakan posisi buangan merupakan pandangan Lukas, bukan keterangan resmi pemerintah.

Lebih jauh, Lukas menilai posisi politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat ketika masih menduduki kursi presiden.

Menurutnya, Jokowi kini lebih banyak mengandalkan popularitas personal dan kekuatan finansial untuk mempertahankan pengaruh politiknya.

“Posisi politik Jokowi itu sekarang lemah, ya. Dia hanya mengandalkan personal popularitasnya atau cuan logistik,” kata Lukas.

Ia juga menyinggung klaim mengenai persiapan dana sebesar Rp200 triliun untuk mendongkrak perolehan suara PSI hingga 16 persen pada Pemilu 2029.

“Dalam Jokowi menyiapkan Rp200 triliun untuk memenangkan PSI dapat 16 persen,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kekuatan finansial dan popularitas Jokowi menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan PSI dan peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Lukas turut menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya mulai membangun persepsi menjaga jarak dari Prabowo.

Ia melihat dinamika tersebut sebagai perkembangan menarik dalam hubungan politik antara keluarga Jokowi dan pemerintahan Prabowo.

“Ya, Gibran itu sudah ingin membangun persepsi jaga jarak nih dengan Prabowo,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lukas menilai Prabowo menghadapi persoalan dalam membangun citra politik di tengah masyarakat.

“Sayangnya memang Prabowo jadi public enemy karena urusan-urusan elementer,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Lukas terhadap situasi politik yang berkembang, terutama menyangkut hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran.

Di tengah berbagai manuver politik tersebut, Lukas juga menyinggung kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 17 Oktober.

Menurutnya, pertemuan itu patut dicermati karena berpotensi menjadi bagian penting dari perkembangan komunikasi politik antarelite nasional.

“Makanya nanti tanggal 17 Oktober bisa dicek, akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati,” ujarnya.

Jika pertemuan tersebut benar-benar terlaksana, dinamika politik nasional berpotensi memasuki babak baru, terutama dalam membaca hubungan antara kekuatan politik yang berada di sekitar Prabowo, Jokowi, dan PDIP.

Pernyataan Lukas sekaligus membuka pertanyaan lebih luas: apakah hubungan Prabowo dan Jokowi masih berada dalam satu kepentingan politik, atau justru mulai bergerak menuju arah yang berbeda?

Di tengah menguatnya posisi PSI sebagai kendaraan politik Jokowi, pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan arah kekuasaan dan seberapa jauh pengaruh mantan presiden itu masih bertahan menjadi isu yang terus mengemuka.

MoneyTalk.id, Jakarta – Perombakan kabinet dan pergantian Kapolri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 bukanlah peristiwa politik biasa. Di balik pelantikan Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta penunjukan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno, tersimpan pesan politik yang layak dibaca secara lebih mendalam.

Prabowo tidak hanya mengganti pejabat. Ia sedang menata ulang susunan kekuasaan di lingkaran pemerintahan yang selama ini dihuni berbagai kepentingan politik, termasuk kekuatan yang diasosiasikan dengan pemerintahan Joko Widodo.

Pertanyaannya, apakah pergantian tersebut menjadi sinyal bahwa Prabowo mulai mengakhiri ketergantungan politik terhadap warisan kekuasaan Jokowi? Lebih jauh lagi, apakah perubahan komposisi elite pemerintahan ini memiliki hubungan dengan menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Pertanyaan itu memang belum bisa dijawab dengan kesimpulan pasti. Namun, dinamika politik yang sedang berlangsung memberikan sejumlah petunjuk mengenai arah konsolidasi kekuasaan Prabowo.

Selama ini, Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno kerap dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan Jokowi. Keduanya menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki perjalanan politik yang bersinggungan dengan era kepemimpinan presiden sebelumnya.

Listyo Sigit memimpin Polri selama lebih dari lima tahun, melewati masa pemerintahan Jokowi dan berlanjut pada periode Prabowo. Sementara itu, Pratikno merupakan salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dan administratif dengan Jokowi sejak menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kehadiran mereka dalam pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai bagian dari kesinambungan kekuasaan pascapemilu 2024. Namun, kesinambungan tersebut tidak berarti bahwa konfigurasi politik lama akan dipertahankan selamanya.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dipercaya mengisi jabatan strategis. Pergantian pejabat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah pemerintahan berjalan sesuai dengan agenda presiden.

Ketika dua figur yang selama ini diasosiasikan dengan kekuatan politik sebelumnya mengalami pergeseran jabatan, publik tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan apakah sedang berlangsung perubahan keseimbangan kekuasaan.

Terlebih, pergantian tersebut terjadi pada saat Prabowo memasuki fase penting konsolidasi pemerintahannya.

Penunjukan Listyo Sigit sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menarik untuk dicermati. Pergantian dari Kapolri menjadi Kepala KSP tidak dapat langsung dimaknai sebagai penyingkiran total dari pemerintahan.

Sebaliknya, jabatan tersebut tetap menempatkan Listyo dalam lingkaran strategis Istana.

KSP memiliki fungsi penting dalam mengendalikan pelaksanaan program prioritas presiden, mengoordinasikan komunikasi politik, serta memantau berbagai kebijakan pemerintah. Posisi ini memberikan akses langsung kepada pusat pengambilan keputusan.

Dengan demikian, langkah Prabowo terhadap Listyo dapat dibaca melalui dua kemungkinan.

Pertama, Prabowo ingin melakukan penyegaran kepemimpinan Polri tanpa memutus hubungan kerja dengan pejabat lama yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan.

Kedua, pemindahan tersebut merupakan bagian dari penataan ulang hubungan antara Istana dan institusi kepolisian. Presiden membutuhkan figur yang dipercaya untuk mengawal agenda pemerintah, baik melalui institusi keamanan maupun perangkat kepresidenan.

Namun, penempatan Listyo di KSP juga memperlihatkan bahwa Prabowo tidak mengambil langkah pemutusan hubungan secara menyeluruh terhadap seluruh figur yang pernah berada dalam lingkaran Jokowi.

Politik kekuasaan tidak selalu bekerja melalui pemecatan. Terkadang, perubahan posisi justru menjadi cara untuk mengatur ulang pengaruh dan distribusi kewenangan.

Pergantian Pratikno oleh Sugiono sebagai Menko PMK memiliki dimensi politik yang tidak kalah penting.

Pratikno dikenal sebagai akademisi yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara pada era Jokowi sebelum dipercaya Prabowo mengemban jabatan Menko PMK.

Pergantian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah baru koordinasi pemerintahan, terutama dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sugiono sendiri merupakan figur yang memiliki kedekatan politik dengan Prabowo dan berasal dari Partai Gerindra. Penunjukannya memperlihatkan bahwa presiden memberikan kepercayaan kepada orang yang berada dalam lingkaran politiknya untuk mengisi posisi strategis.

Dari sudut pandang konsolidasi kekuasaan, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kendali presiden terhadap koordinasi kebijakan lintas kementerian.

Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa pergantian Pratikno merupakan bukti adanya operasi politik untuk menyingkirkan seluruh pengaruh Jokowi. Penjelasan resmi mengenai alasan pergantian tetap diperlukan agar pembacaan politik tidak berubah menjadi spekulasi.

Yang jelas, perubahan ini menunjukkan bahwa komposisi elite pemerintahan Prabowo tidak bersifat permanen. Loyalitas, kepercayaan, dan efektivitas kerja menjadi faktor penting dalam penataan jabatan.

Nama Pratikno juga pernah terseret dalam polemik mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Beathor Suryadi pernah melontarkan tudingan yang mengaitkan Pratikno dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan dokumen tersebut.

Tuduhan itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang di ruang publik. Namun, tuduhan terhadap seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa bukti yang dapat diuji melalui proses yang sah.

Karena itu, pergantian Pratikno dari jabatan Menko PMK tidak dapat dijadikan bukti bahwa tuduhan tersebut benar ataupun bahwa pergantian itu merupakan konsekuensi dari perkara ijazah.

Meski demikian, secara politik, polemik tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan yang melibatkan figur-figur pemerintahan sebelumnya dapat terus membayangi pemerintahan yang sedang berjalan.

Prabowo menghadapi tantangan untuk menjaga jarak antara kepentingan pemerintahan saat ini dan berbagai kontroversi yang diwariskan oleh periode sebelumnya.

Jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, bukan melalui penghakiman politik.

Pertanyaan paling menarik dari perubahan politik ini adalah kemungkinan hubungannya dengan wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Gibran merupakan putra Jokowi yang terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Kedudukannya tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga membawa konsekuensi politik karena hubungan keluarganya dengan mantan presiden.

Dalam dinamika pemerintahan, hubungan antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Perbedaan kepentingan, apabila berkembang, dapat memengaruhi konfigurasi politik di tingkat elite.

Pergantian Listyo Sigit dan Pratikno kemudian memunculkan spekulasi bahwa Prabowo sedang memperkuat kendali politiknya untuk menghadapi kemungkinan perubahan hubungan dengan kelompok yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.

Namun, perlu ditegaskan bahwa belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pergantian kedua pejabat tersebut merupakan bagian dari rencana pemakzulan Gibran.

Pemakzulan wakil presiden bukanlah keputusan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak politik presiden. Mekanismenya telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mensyaratkan adanya alasan konstitusional dan melibatkan proses di DPR, Mahkamah Konstitusi, serta MPR.

Dengan demikian, perubahan komposisi kabinet dan jabatan Kapolri harus dibedakan dari proses pemakzulan yang memiliki persyaratan hukum tersendiri.

Meski begitu, secara politik, perubahan susunan elite pemerintahan dapat memengaruhi peta dukungan, hubungan antarkelompok, dan dinamika komunikasi antara Istana dengan berbagai kekuatan politik.

Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menghadapi tantangan untuk membangun pemerintahan yang memiliki identitas politik sendiri. Koalisi besar yang mengantarkannya ke kursi presiden terdiri atas berbagai kekuatan dengan latar belakang dan kepentingan berbeda.

Dalam situasi seperti itu, presiden perlu memastikan bahwa setiap institusi negara bekerja berdasarkan agenda pemerintahannya, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu.

Pergantian pejabat strategis dapat menjadi bagian dari proses tersebut.

Prabowo mungkin sedang berupaya memperkuat kemandirian politiknya dengan memberikan ruang lebih besar kepada figur-figur yang memiliki kedekatan dan kesamaan visi dengannya.

Namun, kemandirian kekuasaan tidak cukup diukur dari siapa yang diganti dan siapa yang dilantik. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah perubahan tersebut menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jika pergantian hanya menghasilkan pergeseran kelompok elite tanpa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, publik tidak akan memperoleh jawaban atas persoalan mendasar yang mereka hadapi.

Pergantian Kapolri dan Menko PMK merupakan momentum penting bagi Prabowo untuk menunjukkan arah kepemimpinannya.

Suyudi Ario Seto menghadapi tantangan membangun Polri yang profesional, independen, dan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Sugiono dituntut memastikan koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan berjalan efektif.

Listyo Sigit, meskipun tidak lagi memimpin Polri, tetap memiliki tanggung jawab besar dalam jabatan barunya di KSP. Pengalaman panjangnya di institusi kepolisian dapat menjadi modal dalam membantu presiden mengawal program pemerintah.

Adapun Pratikno, dengan pengalaman panjangnya dalam pemerintahan, tetap merupakan figur yang memiliki rekam jejak administratif dan akademik yang patut dicatat.

Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa yang berada di dalam atau di luar lingkaran kekuasaan. Masyarakat mengharapkan pemerintahan yang mampu menjawab persoalan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan rakyat.

Apakah perubahan ini menjadi awal konsolidasi kekuasaan Prabowo yang lebih mandiri? Apakah hubungan politik dengan kelompok Jokowi akan mengalami penyesuaian lebih jauh? Dan apakah wacana pemakzulan Gibran akan berkembang menjadi agenda politik yang lebih serius?

Semua pertanyaan tersebut masih menunggu perkembangan berikutnya.

Namun, satu hal yang dapat dibaca dari peristiwa 1 Oktober 2026 adalah bahwa Prabowo sedang melakukan penataan ulang terhadap orang-orang yang menduduki posisi penting dalam pemerintahannya.

Dalam politik, perubahan jabatan sering kali menjadi petunjuk awal mengenai perubahan keseimbangan kekuasaan. Tetapi, untuk mengetahui ke mana arah perubahan itu bergerak, publik harus melihat bukan hanya siapa yang diganti, melainkan juga kebijakan apa yang lahir setelahnya.

Sebab, ujian sesungguhnya bagi Prabowo bukanlah seberapa jauh ia mampu mengubah susunan elite, melainkan seberapa kuat ia membangun pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Politik

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun konsentrasi kekuatan politik di Jawa Barat.

Menurut Selamat, perkembangan tersebut perlu diperhatikan karena Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. Ia menyebut Jokowi sedang menjalankan manuver politik dengan melihat bagaimana respons berbagai kekuatan politik terhadap langkah-langkah yang dilakukan.

“Jokowi mengonsentrasikan ekosistemnya di Jawa Barat. Jokowi ini sedang menjalankan jurus politik dewa mabuk, ingin melihat reaksi Gerindra,” kata Selamat Ginting di podcast Forum Keadilan Madilog, Ahad (27/9/2026).

Ia bahkan menggambarkan Jokowi sebagai kekuatan politik yang menurutnya dapat menjadi “bahaya laten” apabila tidak diperhitungkan oleh kekuatan politik lainnya.

“Jokowi ini bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa memakan semuanya,” ujarnya.

Selamat mengatakan dinamika tersebut kini mulai cair dalam pembicaraan publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM masuk dalam konfigurasi politik menuju Pemilu 2029.

Menurut dia, KDM berpotensi dipasangkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Namun, ia menilai posisi KDM tidak hanya menarik bagi satu kelompok politik.

“KDM itu berpotensi dipasangkan dengan Gibran 2029. Dia sangat seksi bagi poros-poros,” kata Selamat.

Ia menyebut sejumlah poros politik yang berpotensi melihat KDM sebagai figur strategis, mulai dari poros Hambalang, Solo, Cikeas, hingga kelompok politik lainnya, termasuk Golkar.

Dalam pandangan Selamat, perkembangan tersebut membuat KDM berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat. Posisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap konfigurasi politik, terutama karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

“Dia berpotensi menjadi kingmaker di Jawa Barat,” tuturnya.

Namun, Selamat mengingatkan bahwa posisi politik tersebut juga mengandung risiko. Menurut dia, jika KDM mengambil keputusan politik yang keliru, kekuatan yang sedang dibangun justru dapat berbalik menjadi persoalan bagi dirinya sendiri.

“Kalau KDM salah mengambil keputusan, dia bisa menjadi senjata makan tuan,” katanya.

Selamat kemudian mengibaratkan situasi tersebut dengan dinamika politik yang pernah dialami Ridwan Kamil. Menurut dia, perubahan konfigurasi politik dapat terjadi ketika sejumlah kekuatan yang sebelumnya berbeda posisi kemudian membangun kesamaan kepentingan.

Ia mencontohkan kemungkinan Prabowo, Gerindra dan Golkar berada dalam satu konfigurasi politik untuk menghadapi KDM apabila terjadi perbedaan kepentingan politik.

“Seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil. Prabowo, Gerindra bersekutu dengan Golkar. Kalau melihat KDM ini mengkhianati Gerindra, ini bisa dibongkar apa yang telah dilakukan KDM selama menjadi Bupati Purwakarta,” ujar Selamat.

Menurutnya, Golkar memiliki pengetahuan mengenai perjalanan politik KDM selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Karena itu, dinamika hubungan antarkekuatan politik di Jawa Barat dinilai dapat berubah dengan cepat apabila kepentingan politik mulai berseberangan.

“Golkar pasti tahu kartunya,” kata Selamat.

Pernyataan Selamat tersebut menggambarkan bagaimana Jawa Barat mulai dipandang sebagai salah satu arena penting dalam pembentukan konfigurasi politik menuju 2029. Sejumlah nama dan kelompok politik yang kini berada dalam posisi berbeda masih memiliki ruang untuk membangun komunikasi maupun koalisi baru.

Karena itu, menurut Selamat, langkah politik Jokowi, KDM, Gerindra, Golkar maupun kelompok politik lainnya di Jawa Barat akan menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029.

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional (UNAS), T.B. Massa Djafar, menilai perdebatan politik yang berkembang saat ini masih banyak berkutat pada persoalan di permukaan. Menurutnya, berbagai dinamika politik dan hukum yang terjadi perlu dilihat lebih jauh dengan mempertanyakan siapa kekuatan yang berada di balik berbagai proses tersebut.

Massa Djafar menyebut sejumlah aktor politik yang terlihat di panggung kekuasaan sebagai bagian dari instrumen dari kekuatan yang lebih besar. Ia bahkan menggunakan istilah “boneka” untuk menggambarkan posisi sejumlah elite dalam konfigurasi politik tersebut.

“Yang kita bicarakan ini sebenarnya pada tataran pinggiran. Kalau saya boleh katakan, ini semua boneka saja, termasuk Jokowi. Siapa lagi perangkat-perangkatnya ini kan boneka saja. Ini kan cuma bagian dari instrumen, satu kekuatan yang sangat dahsyat di belakang itu,” kata Massa Djafar di podcast Sinkos Indonesia, Sabtu (26/9/2026).

Menurut dia, perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada pertarungan antarelite maupun perdebatan hukum yang berlangsung di permukaan. Ia justru mempertanyakan persoalan ekonomi politik yang lebih besar, termasuk kebocoran penerimaan negara, pengelolaan utang, serta pemanfaatan sumber daya alam.

“Kita tidak pernah konsen membicarakan bagaimana Rp15.000 triliun itu bisa bocor. Bagaimana kebocoran pajak? Bagaimana penyalahgunaan utang? Utangnya terus meningkat, tetap saja miskin. Sumber daya alamnya habis. Ini siapa yang menikmati dan siapa yang menjadi pagar itu semua?” ujarnya.

Massa Djafar kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan dinamika politik nasional, termasuk naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Ia menyebut terdapat apa yang dinilainya sebagai “kontrak politik” dalam proses tersebut. Menurutnya, persoalan politik tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum formal.

“Kita harus lihat ke belakang bahwa naiknya Ibran (Gibran) itu kontrak politik. Apapun dalil hukum sepanjang kontrak politik itu tidak bisa digoyah, hukum itu bisa diabaikan,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam politik Indonesia.

“Oleh karena itu saya katakan dalam perpolitikan kita hari ini, hukum itu menjadi alat instrumen, apakah untuk kontrol lawan politik atau untuk memupuk kekuasaan,” ujarnya.

Massa Djafar juga mengingatkan agar dinamika politik saat ini tidak dilihat menggunakan ukuran situasi politik yang normal. Menurut dia, terdapat kepentingan dan kekuatan lain yang berpotensi berada di balik berbagai proses politik.

“Nah, oleh karena itu pikiran kita itu jangan di alam normal. Ini tidak normal. Pasti ada pihak-pihak lain juga ingin memetik keuntungan. Pasti ada dorongan untuk itu,” katanya.

Ia menilai motif politik dalam berbagai persoalan nasional saat ini lebih kuat dibandingkan penegakan hukum semata. Karena itu, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan agenda reformasi dan posisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Massa Djafar, apabila Prabowo ingin melanjutkan agenda reformasi, salah satu pintu yang harus diperkuat adalah penegakan hukum.

“Saya berpegang pada proposisi saya bahwa tugas reformasi, kalau boleh kita katakan bahwa Prabowo itu ingin melanjutkan reformasi, dia harus masuk dari pintu hukum,” ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tidak hanya berdampak pada persoalan hukum itu sendiri, tetapi dapat memiliki konsekuensi politik yang lebih luas terhadap pemerintahan.

“Kalau dia tidak berhasil penegakan hukum, ya bukan hanya soal itu. Akan mengancam posisi dia. Ini imbasnya akan sangat luas,” katanya.

Dalam pandangannya, proses hukum dan politik yang sedang berlangsung juga memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan sikap dan strategi politiknya.

“Artinya Presiden punya ruang untuk manfaatkan sidang MK ini. Tergantung dia bagaimana menyikapi ini. Apakah dia juga punya strategi lain?” kata Massa Djafar.

Ia kemudian mempertanyakan siapa sebenarnya kekuatan yang berada di belakang berbagai proses politik nasional.

“Kontrol politik di panggung belakang siapa? Siapa sebenarnya yang mengendalikan proses-proses politik itu?” ujarnya.

Massa Djafar berpandangan bahwa aktor-aktor politik yang terlihat di permukaan belum tentu menjadi pihak yang paling menentukan arah politik. Menurut dia, terdapat kekuatan lain yang perlu dibaca untuk memahami keseluruhan konfigurasi kekuasaan.

“Yang lain itu kan cuma kekuatan-kekuatan pinggiran saja. Kalau dia bisa selesaikan panggung belakang ini, itu otomatis, termasuk juga membatalkan kontrak politik itu,” katanya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membuka kemungkinan berbagai konfigurasi politik menuju Pemilu 2029. Termasuk kemungkinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie ketika berbincang dengan pengamat politik Hendri Satrio. Dalam dialog tersebut, Hendri menanyakan kemungkinan Prabowo tidak lagi bersama Gibran pada Pilpres 2029.

“Jadi itu taktik politik,” ujar Budi Arie ketika membahas dinamika politik menuju 2029, Kamis (17/9/2026).

Ketika kembali ditanya apakah Gibran masih mungkin bersama Prabowo, Budi Arie menjawab bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka.

“Semuanya masih mungkin menurut saya. Kalau saya bilang, kartunya masih dikocok, belum dibagi,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 akan memiliki dinamika berbeda dibandingkan Pemilu 2024. Pada 2029, Prabowo dan Gibran berstatus sebagai presiden dan wakil presiden petahana yang secara konstitusional masih memiliki hak untuk mencalonkan diri kembali.

Menurut Budi Arie, sejarah pemilihan presiden secara langsung sejak 2004 juga menunjukkan belum ada pasangan presiden dan wakil presiden yang kembali maju bersama untuk periode kedua.

“Sejak pemilihan presiden langsung 2004 zaman Pak SBY, tidak ada pasangan yang dua periode. Dulu SBY dengan JK, lalu Pak SBY dengan Budiono. Lalu Jokowi-JK, selanjutnya Jokowi dengan Ma’ruf Amin,” ujarnya.

Meski membuka seluruh kemungkinan, Budi Arie mengaku secara pribadi masih berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan pemerintahan untuk periode kedua.

“Kalau kita mengharapkan begitu,” kata Budi Arie.

Dalam dialog tersebut, Budi Arie juga menyinggung hubungannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta relasi politik Jokowi dan Prabowo.

Ia menolak anggapan bahwa hubungan kedua tokoh tersebut harus dibaca sebagai hubungan yang pasti berujung perpisahan politik.

Menurut Budi Arie, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki kepentingan terhadap negara dan rakyat.

“Saya bilang begini, ini adalah pemimpin-pemimpin yang mengedepankan kepentingan negara dan rakyat,” katanya.

Budi Arie mengatakan dirinya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo sehingga mengetahui bagaimana Prabowo bekerja.

“Saya lihat beliau ini orang yang sangat konsen. Kalau di hitam itu dadanya merah putih,” ujar Budi Arie.

Ia kemudian menyamakan hal tersebut dengan Jokowi.

“Begitu juga Pak Jokowi. Enggak ada kepentingan lain,” katanya.

Budi Arie juga menyebut sejumlah pemimpin lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh bangsa yang menurutnya patut dihormati.

“Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita ini diadu domba. Enggaklah,” ujarnya.

Menurut dia, setiap pemimpin memiliki masa dan waktunya masing-masing. Perbedaan pandangan politik, kata Budi Arie, merupakan hal yang biasa dalam demokrasi.

“Kalau soal politik ya sudahlah, berbeda pendapat yang mungkin biasa. Jangan…” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus keracunan makanan yang melibatkan anak-anak penerima program makan bergizi.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi sangat sensitif karena menyangkut anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Jadi saya sedihnya gini loh kalau ngelihat laporan orang yang keracunan itu udah anak orang miskin keracunan, dosa banget,” ujar Budi Arie.

Budi Arie mengkritik pelaksanaan pemberian makanan kepada seluruh anak Indonesia apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi persoalan keamanan pangan.

“Jadi beri makan ke seluruh anak Indonesia itu udah menurut saya eksekusi yang kurang tepat,” katanya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan pergantian kekuasaan sebelum Pemilu 2029 memasuki wilayah hukum setelah dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan makar dan penghasutan.

Di tengah proses tersebut, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta aparat kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap Budi Arie. Menurut dia, polisi juga perlu meminta keterangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama karena pernyataan kontroversial tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.

Muslim menilai posisi Jokowi dalam peristiwa tersebut penting diklarifikasi secara hukum maupun politik. Bukan berarti Jokowi otomatis dapat dianggap terlibat dalam dugaan tindak pidana, tetapi keberadaannya ketika pernyataan itu disampaikan, menurut Muslim, merupakan fakta yang patut dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

“Polisi harus memeriksa Jokowi,” demikian garis besar pandangan Muslim Arbi terkait polemik tersebut, Minggu (13/9/2026).

Menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi diperlukan untuk mengetahui apakah mantan presiden tersebut mengetahui maksud pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan pergantian kekuasaan sebelum 2029, apakah pernah ada pembicaraan sebelumnya mengenai hal tersebut, serta bagaimana Jokowi memahami pernyataan yang disampaikan di hadapannya.

Persoalan itu menjadi penting karena pergantian kekuasaan nasional bukan persoalan politik biasa. Konstitusi telah mengatur secara tegas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7 UUD 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sementara Pasal 6A mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Karena itu, Muslim berpandangan bahwa setiap pembicaraan mengenai percepatan pergantian kekuasaan harus dijelaskan secara terang: apakah yang dimaksud hanya analisis politik, wacana konstitusional, atau terdapat maksud untuk mengganti pemerintahan melalui mekanisme di luar ketentuan hukum.

Polemik bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan Budi Arie menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029. Pernyataan tersebut menjadi kontroversial karena muncul dalam suasana politik yang sensitif dan ketika Jokowi berada di samping Budi Arie.

Sejumlah pihak kemudian menafsirkan pernyataan tersebut sebagai indikasi adanya gagasan untuk mempercepat pergantian kekuasaan. Bahkan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026 dengan tuduhan dugaan makar dan penghasutan.

Kuasa hukum Budi Arie, Silas Dutu, meminta agar laporan tersebut diuji berdasarkan fakta, alat bukti, konteks pernyataan secara utuh, serta unsur pidana yang berlaku. Budi Arie sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi, serta membantah adanya kaitan pernyataan tersebut dengan Jokowi.

Di sinilah, menurut Muslim, justru penyelidikan polisi menjadi penting.

Muslim menilai aparat tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video atau tafsir politik. Sebaliknya, polisi harus menggali siapa yang mengetahui, siapa yang berbicara, apa maksud pembicaraan, apakah terdapat komunikasi atau perencanaan sebelumnya, dan apakah terdapat tindakan nyata setelah pernyataan tersebut.

Dengan kata lain, menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Jokowi bukan berarti menetapkan Jokowi sebagai tersangka.

Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Secara hukum, istilah makar mempunyai konsekuensi serius.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai makar terdapat antara lain dalam Pasal 191, Pasal 192 dan Pasal 193.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya sangat berat, mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, hingga penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pasal 193 mengatur makar terhadap pemerintah.

Ayat (1) Pasal 193 menyebut setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara pemimpin atau pengatur makar dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Artinya, untuk menyebut seseorang melakukan makar, penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya pernyataan politik yang kontroversial.

Harus ditelusuri unsur pidananya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah terdapat maksud untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 193, atau pernyataan tersebut sebenarnya hanya berupa analisis politik mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029.

Ini yang menurut Muslim harus dibuktikan melalui penyelidikan.

Selain dugaan makar, pihak pelapor juga mempersoalkan dugaan penghasutan.

Pasal 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.

Penjelasan UU tersebut menerangkan bahwa “menghasut” berarti mendorong, mengajak atau membakar semangat orang supaya melakukan sesuatu. Penghasutan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tulisan dan harus dilakukan di muka umum.

Dengan demikian, polisi perlu melihat secara konkret apakah pernyataan Budi Arie memenuhi unsur tersebut.

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai akar persoalan politik yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Deddy bahkan menyebut Jokowi sebagai ahli strategi ulung, tetapi bukan semata karena kehebatan politiknya. Menurut dia, keberhasilan Jokowi membangun pengaruh politik lebih banyak ditopang keberanian mengambil langkah yang sangat berani dan nekad.

“Seorang ahli strategi ulung. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekadnya. Kita bedakan dulu. Karena semua presiden berpotensi melakukan apa pun yang dilakukan Jokowi. Tapi tidak ada yang cukup nekad untuk seperti Jokowi,” kata Deddy di media sosial, Jumat (11/9/2026).

Deddy juga menilai pembicaraan mengenai hubungan politik antara Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi persoalan utama.

“Apa sih bicara Fufufafa sama Gibran? Enggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut Deddy, Jokowi memiliki kemampuan pencitraan politik yang sangat kuat. Ia menilai citra Jokowi sebagai sosok rakyat biasa yang berasal dari kalangan masyarakat bawah dan kemudian menapaki tangga kekuasaan berhasil memengaruhi persepsi publik, termasuk PDIP.

“Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang sudah level dewa. Berhasil menghipnotis anak bangsa ini termasuk PDI Perjuangan yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali lalu menapaki tangga politik,” katanya.

Deddy mengatakan, pada akhirnya banyak pihak merasa tertipu oleh citra politik yang dibangun Jokowi. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang semakin memungkinkan setiap orang merekam dan menyebarkan aktivitas politik secara cepat.

“Kita tertipu semua, tetapi itu terjadi hanya lima tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa selfie dengan yang namanya Jokowi,” ujar Deddy.

Ia menambahkan, PDIP sebelumnya telah beberapa kali mengungkap persoalan terkait Jokowi. Deddy menyebut nama Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani sebagai bagian dari pihak yang pernah menyampaikan sikap mengenai persoalan tersebut.

Namun, Deddy menegaskan bahwa proses untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum tidak semestinya dilakukan oleh partai politik.

“Saya sudah berkali-kali ngomong, apakah PDI Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum,” tegasnya.

Deddy juga menolak anggapan bahwa PDIP selama ini hanya diam terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan sikap kritis partainya telah disampaikan berulang kali sejak 2014 hingga 2024.

“Janganlah kita ini merasa paling benar. Kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Kok marah sendiri-sendiri juga boleh, enggak ada masalah. Tapi enggak usah merasa paling benar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Deddy mengakui PDIP mempunyai bagian tanggung jawab politik karena pernah ikut membangun dan mengantarkan Jokowi ke tampuk kekuasaan.

“Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi,” ujarnya.

Namun, ia menilai tidak ada pihak yang dapat memastikan sejak awal ke mana arah politik seseorang setelah memperoleh kekuasaan.

“Siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat saja tertipu, apalagi cuma gua,” kata Deddy.

Selain persoalan politik, Deddy juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyinggung melemahnya kelas menengah dan menurunnya daya beli masyarakat yang menurutnya semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.

“9,6 juta kelas menengah kita itu sudah ambruk,” katanya.

Deddy juga menggambarkan kondisi masyarakat yang menurutnya kini semakin membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk sembako dan bahan bakar.

Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya perubahan serius dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Deddy kemudian menyinggung praktik politik uang dalam pemilu. Menurut dia, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat berada dalam posisi sulit ketika berhadapan dengan politik transaksional.

“Makanya dulu kami susah cari saksi. Mending nunggu di rumah serangan fajar daripada jadi saksi partai,” ujarnya.

Deddy menilai masyarakat sebenarnya memahami persoalan politik yang terjadi. Namun, menurut dia, kondisi ekonomi dan lemahnya pengawasan membuat masyarakat berada dalam situasi yang serba sulit.

“Jadi masyarakat kita ini bukan enggak ngerti. Tapi harus dicatat satu lagi, situasi adab kekuasaan kita memang…” katanya.