22 November 2026

Jokowi

MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melontarkan pernyataan kontroversial terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sri Radjasa Chandra mengaku memiliki keyakinan penuh bahwa ijazah Jokowi palsu. Bahkan, ia menyebut tingkat keyakinannya mencapai 100 persen.

“Anda yakin ijazah Jokowi palsu atau Anda yakin bahwa ijazah Jokowi asli?” demikian pertanyaan yang diajukan Refly Harun dalam sebuah perbincangan di channel YouTube Refly Harun, Rabu (9/9/2026).

“Palsu. Palsu. Yakin, saya yakin,” jawab Sri Radjasa Chandra.

Ketika kembali ditanya mengenai tingkat keyakinannya, ia menjawab tegas, “100 persen.”

Tak berhenti di situ, Sri Radjasa Chandra juga mengklaim bahwa Presiden mengetahui persoalan tersebut. Ia menegaskan pernyataannya disampaikan secara terbuka di ruang publik.

“Presiden tahu,” kata Sri Radjasa Chandra ketika ditanya apakah Presiden mengetahui bahwa ijazah Jokowi disebut palsu.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pandangan Sri Radjasa Chandra mengenai berbagai persoalan politik yang menurutnya berkaitan dengan kekuasaan dan lingkaran elite politik.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Radjasa Chandra juga menyinggung dinamika Partai Golkar. Ia mengaitkan posisi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar dengan pengaruh Jokowi.

Menurut dia, keberhasilan Jokowi mempertahankan pengaruh politiknya antara lain terlihat dari penempatan Bahlil di pucuk pimpinan Partai Golkar.

“Berhasil dengan menempatkan Bahlil,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Ketua Umum Golkar tersebut hanya menjadi perpanjangan tangan Jokowi, Sri Radjasa Chandra menjawab tegas.

“Jelas,” katanya.

Sri Radjasa Chandra kemudian menghubungkan pembicaraannya dengan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Ia menyebut terdapat nama-nama besar yang menurutnya belum tersentuh secara hukum dalam proses penanganan perkara tersebut.

“Di Jiwasraya ada Bakrie diduga menguapkan empat triliun. Di Asabri ada Airlangga,” ujarnya.

Sri Radjasa Chandra kemudian mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang ia sebut tersebut, menurut versinya, tidak tersentuh hukum dalam proses kasus Jiwasraya dan Asabri.

Ia juga membawa nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dalam narasi yang disampaikannya.

Menurut Sri Radjasa Chandra, terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang mendapatkan dukungan dari lingkaran kekuasaan berbeda.

“Satu geng itu dibackup istana baru, satu geng dibackup istana lama,” katanya.

Lebih jauh, Sri Radjasa Chandra menilai Febrie Adriansyah memiliki loyalitas yang kuat kepada Jokowi. Ia bahkan menggunakan istilah “algojo” untuk menggambarkan peran yang menurutnya dijalankan Febrie dalam penanganan sejumlah perkara.

“Ketika Febrie loyalitasnya kepada Jokowi, begitu hebat dia jadi algojo, begitu hebat dia menyajikan proses skandal Jiwasraya yang menguntungkan Jokowi,” ujar Sri Radjasa Chandra.

MoneyTalk.id,Jakarta – Aktivis 98, Rustam Effendi, melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia bahkan menuding Jokowi sebagai sosok yang bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Rustam mengatakan dirinya bersama sejumlah aktivis telah melaporkan Jokowi, Pratikno, dan Eko Sulistio kepada aparat penegak hukum. Menurut dia, laporan tersebut telah mendapat respons dari Bareskrim Polri.

“Kami melaporkan Jokowi, Pratikno, dan Eko Sulistio. Surat kami ini ditanggapi serius oleh Bareskrim Mabes Polri. Buktinya banyak, tinggal polisi mau atau tidak,” kata Rustam dalam wawancara di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Rustam, situasi politik dan kehidupan bernegara saat ini berada dalam kondisi gaduh. Ia berpandangan salah satu pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kegaduhan tersebut adalah Jokowi.

“Negara ini kan gaduh. Jangankan orang lain, kami saja melihat negara ini gaduh. Dan yang bikin gaduh itu Jokowi, kalau menurut saya,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Rustam juga mengaitkan sejumlah peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, mulai dari kasus KM 50, insiden di Kanjuruhan, persoalan petugas KPPS hingga penangkapan sejumlah aktivis.

Ia menilai berbagai peristiwa tersebut harus diusut secara serius dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan lepas dari proses hukum.

Rustam kemudian melontarkan tudingan keras dengan menyebut Jokowi sebagai sosok yang, menurut pandangannya, telah melakukan berbagai kebohongan kepada rakyat.

“Dia bicara seolah-olah orang yang paling bersih, seolah-olah seorang negarawan. Padahal menurut saya, pembohong, penipu, perampas hak-hak rakyat,” kata Rustam.

Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Jokowi, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, proyek kereta cepat, serta sejumlah program pendidikan dan pembangunan lainnya.

Menurut Rustam, berbagai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara terbuka agar publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat dan negara.

Tak berhenti di situ, Rustam mengatakan kalangan aktivis, baik di tingkat nasional maupun daerah, tengah membangun kesepahaman untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai politik dinasti Jokowi.

“Kami, aktivis nasional maupun daerah, berupaya sepakat untuk menghilangkan dinasti Jokowi,” tegasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Indonesia disebut sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan masa depan republik. Guru Besar IPDN Ryaas Rasyid melontarkan pandangan keras mengenai kondisi bangsa dan memperingatkan bahwa berbagai persyaratan yang menopang kekuatan sebuah negara dinilainya telah mengalami pelemahan.

Menurut Ryaas Rasyid, persoalan yang dihadapi Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai gejala atau tanda awal semata. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah kepastian yang dapat membawa Indonesia menuju situasi paling buruk, yakni bubarnya negara.

“Ujung dari negara ini adalah bubar. Indonesia tidak punya masa depan. Sesuatu yang kita lihat secara nyata itu bukan tanda-tanda. Itu adalah kepastian,” kata Ryaas Rasyid di channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Kamis (3/9/2026).

Ia menilai fondasi yang menjadi persyaratan bagi berdirinya sebuah negara kuat telah mengalami pelemahan. Namun, menurutnya, masih terdapat satu faktor yang hingga kini menjadi penghambat terjadinya perpecahan yang lebih jauh.

Faktor tersebut adalah soliditas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

“Cuma satu saja yang membuat ini agak terhambat, pembubaran Republik Indonesia ini, karena tentara dan polisi belum berontak. Andalan kita pada tahap terakhir adalah tentara ini. Jangan sampai pecah,” ujarnya.

Ryaas kemudian memberikan peringatan yang lebih tajam. Menurut dia, perpecahan di tubuh tentara dapat membawa konsekuensi besar bagi keberlangsungan Republik Indonesia.

“Kalau tentara pecah, selamat tinggal Republik Indonesia,” tegasnya.

Dalam pandangannya, perubahan ekstrem dalam arah pemerintahan Indonesia di masa depan juga dapat membuka kemungkinan terjadinya perubahan besar terhadap institusi negara, termasuk kepolisian.

Ryaas menyebut, apabila suatu saat terjadi pergantian pemerintahan secara ekstrem dan muncul pemimpin yang berani mengambil langkah drastis demi menyelamatkan Indonesia, pembubaran institusi kepolisian bukan sesuatu yang mustahil.

“Suatu saat jika memang terjadi pergantian pemerintahan yang ekstrem di Indonesia dan pemimpin baru itu benar-benar nekat mau mengambil jalan pintas penyelamatan Indonesia, kepolisian bisa dibubarkan,” katanya.

Ia bahkan menyampaikan pandangan bahwa masa depan institusi tersebut pada akhirnya juga akan ditentukan oleh kondisi di dalam tubuh kepolisian sendiri.

“Ada masanya nanti. Nanti polisi itu sendiri yang menentukan kapan dirinya bubar,” ujarnya.

Selain membicarakan masa depan negara dan institusi keamanan, Ryaas Rasyid juga menyinggung dinamika kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto, mantan Presiden Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ryaas, hingga saat ini ia belum melihat adanya tanda bahwa Prabowo akan mengambil langkah politik untuk mengganggu posisi Gibran ataupun menghancurkan jaringan politik yang selama ini dikaitkan dengan Jokowi.

“Emang bisa Gibran diganggu oleh Prabowo? Tidak ada tanda-tanda Prabowo akan mengganggu Gibran atau merusak infrastruktur dengan Jokowi,” ujarnya.

Dalam pandangan Ryaas, terdapat perbedaan bentuk kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo disebut memegang kekuasaan formal sebagai presiden, sementara Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh melalui jaringan politik dan relasi kekuasaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun.

“Prabowo yang memiliki kekuasaan formal. Sementara Jokowi masih menguasai kekuasaan-kekuasaan jaringan,” kata Ryaas.

Ia juga menilai hubungan antara Prabowo dan Jokowi masih terjaga dengan baik. Karena itu, Ryaas mengaku belum melihat adanya gerakan nyata dari Prabowo untuk menyingkirkan pengaruh politik Jokowi.

“Jokowi itu masih punya hubungan baik dengan Prabowo. Dan Prabowo tidak ada gerakan yang sama sekali untuk menyingkirkan Jokowi,” ujarnya.

Ryaas Rasyid kemudian menyoroti kelompok-kelompok yang selama ini secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap Jokowi, Gibran, serta kelompok politik yang mereka identifikasi sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan lama.

Menurut dia, penolakan tersebut tidak berasal dari Prabowo.

“Yang menolak Jokowi dan menolak Gibran dan menolak seluruh yang mereka sebut termul itu bukan Prabowo,” katanya.

Bagi Ryaas, persoalan Indonesia bukan hanya soal siapa yang memegang jabatan formal. Pertarungan pengaruh, kekuatan jaringan, soliditas institusi, hingga masa depan aparat keamanan menjadi bagian dari persoalan besar yang menurutnya akan menentukan apakah Republik Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan politik dan sosial yang terus berkembang.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, melontarkan analisis keras terkait situasi politik nasional setelah demonstrasi 27 Agustus 2026 yang diwarnai kerusuhan di sejumlah titik.

Sri Radjasa bahkan menyebut adanya apa yang ia istilahkan sebagai “operasi garis dalam” yang dikaitkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, operasi tersebut telah memasuki fase yang jauh lebih serius.

“Operasi garis dalam Jokowi terhadap kekuasaan presiden ini sudah memasuki tahap empat, pemenggalan kepala tanpa kudeta,” kata Sri Radjasa Chandra di channel yang Abraham Samad, Jumat (4/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat menyoroti dinamika demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Sri Radjasa mempertanyakan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam aksi tersebut, termasuk munculnya kerusuhan dan pembakaran sejumlah fasilitas.

Ia menilai situasi demonstrasi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai benturan biasa antara massa aksi dan aparat keamanan.

“Ini demo 27 Agustus 2026 yang dua pihak dikendalikan. Yang ini dikendalikan, yang ngerusuh ini. Polisi dikendalikan,” ujarnya.

Sri Radjasa kemudian mempertanyakan bagaimana sejumlah pos polisi dapat dengan mudah menjadi sasaran pembakaran di tengah konsentrasi aparat yang saat itu disebutnya cukup besar dalam menghadapi massa demonstran.

“Kenapa bisa begitu mudahnya pos polisi dibakar?” katanya.

Dalam analisisnya, terdapat dinamika dan pergeseran situasi di lapangan ketika perhatian aparat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Ia juga menyinggung adanya serangan dari kelompok yang disebutnya sebagai GRIB Jaya serta rangkaian peristiwa yang, menurut pandangannya, berujung pada meninggalnya seseorang bernama Bambang.

Sri Radjasa menilai kerusuhan yang muncul dalam demonstrasi tidak dapat dilepaskan dari pertarungan kepentingan elite.

Menurutnya, gerakan massa atau people power dapat menjadi instrumen politik ketika terdapat kelompok elite yang memiliki ambisi besar untuk melakukan perubahan kekuasaan.

“Itu tadi melalui kerusuhan, people power. Elite punya syahwat untuk merebut kekuasaan sangat besar,” ujarnya.

Ia menyebut situasi tersebut sebagai pertarungan serius yang tengah berlangsung di belakang panggung politik nasional.

“Artinya pertarungan itu sudah terjadi saat ini. Ini bahaya,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Joko Widodo terkait pernyataan Sri Radjasa Chandra yang mengaitkan istilah “operasi garis dalam” tersebut dengan mantan Presiden RI itu.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan para santri kembali memantik kritik. Pengamat militer dan akademisi Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai sejumlah pernyataan politik Jokowi belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan ambisi dan dahaga kekuasaan yang, menurutnya, belum juga berhenti.

Dalam sebuah perbincangan di Channel YouTube Forum Keadilan Madilog, Selamat Ginting melontarkan kritik keras terhadap Jokowi. Ia bahkan menyebut Jokowi seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri ketika menyampaikan berbagai pesan mengenai kehidupan, kesederhanaan, hingga kekuasaan.

“Jokowi ini sedang bicara dengan Joko Widodo. Jokowi sedang berbicara dengan bapaknya Gibran,” kata Selamat Ginting, Kamis (3/9/2026).

Kritik tersebut muncul setelah Jokowi kembali tampil di ruang publik dan menyampaikan pesan di Pondok Pesantren Al Falah Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan dirinya masih tetap seperti dahulu, sebagai orang kampung dan orang biasa, meskipun telah dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun, bagi Selamat Ginting, pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih besar. Ia mempertanyakan arah komunikasi politik Jokowi setelah tidak lagi menduduki kursi kepresidenan.

Menurutnya, muncul pertanyaan penting mengenai untuk siapa sebenarnya pesan-pesan politik itu disampaikan.

“Jokowi jangan lupa sedang berbicara dengan finalis OCCRP. Jadi pemimpin terkorup di dunia,” ujar Selamat Ginting dalam kritiknya.

Ia kemudian menyinggung berbagai manuver politik yang, menurut pandangannya, pernah atau sedang dikaitkan dengan pengaruh politik Jokowi di sejumlah daerah.

Selamat Ginting menyebut upaya membangun pengaruh politik tidak selalu berjalan mulus. Ia menyinggung Lampung dan Nusa Tenggara Timur yang dinilainya tidak memberikan gaung besar, sementara upaya memasuki Jawa Barat disebutnya juga belum menunjukkan hasil.

Menurut dia, basis pengaruh yang masih kuat justru berada di wilayah Jawa Tengah.

“Yang bisa kira-kira dikadali oleh Jokowi di seputaran Jawa Tengah,” katanya.

Selamat Ginting juga menyoroti langkah Jokowi memasuki lingkungan pesantren. Menurut dia, jika pesan politik yang disampaikan tidak tepat, langkah tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi mantan presiden itu sendiri.

Ia menggunakan ungkapan keras untuk menggambarkan pandangannya terhadap strategi komunikasi politik tersebut.

“Mau coba masuk ke wilayah pesantren, menembakkan pistol ke dahinya sendiri. Ini omongan apa? Omongan sampah politik,” ujar Selamat Ginting.

Kritik itu semakin tajam ketika Selamat Ginting menilai Jokowi masih memiliki ketertarikan besar terhadap kekuasaan meskipun masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir.

“Dahaga kekuasaannya tidak berhenti-berhenti,” katanya.

Lebih jauh, Selamat Ginting menyinggung perkembangan politik di ruang digital. Menurutnya, dunia maya kini menjadi arena penting dalam pertarungan pengaruh dan pembentukan opini publik.

Ia menduga ada kepentingan politik besar di balik penguasaan ruang digital, termasuk melalui aktivitas media sosial dan siaran langsung.

“Dunia maya harus dikuasai,” katanya.

Selamat Ginting juga menyinggung dugaan adanya praktik pembayaran dalam aktivitas komunikasi digital, meskipun ia tidak menyebutkan nama media ataupun pihak yang dimaksud.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap apa yang ia lihat sebagai pertarungan narasi dan perebutan pengaruh di tengah masyarakat.

Dalam perbincangan itu, Selamat Ginting turut menyoroti isu perampasan aset yang belakangan menjadi salah satu tuntutan politik dan gerakan masyarakat.

Menurut dia, isu tersebut memiliki karakter elitis dan ia mempertanyakan bagaimana isu itu kemudian berkembang menjadi simbol gerakan yang lebih luas.

“Bagi saya juga enggak masuk akal isu perampasan aset itu. Itu sebenarnya isu elitis,” katanya.

Ia menyinggung munculnya sejumlah gerakan dan figur yang dikaitkan dengan aksi massa, termasuk fenomena politik di Pati.

Menurut Selamat Ginting, sebuah peristiwa politik dapat digunakan sebagai simbol untuk membangun pesan yang lebih besar.

Ia menyebut adanya kelompok yang dianggap mampu memberi tekanan hingga terjadi perubahan kepemimpinan di tingkat daerah. Dari sana, kata dia, muncul simbol politik yang dapat dimaknai lebih luas.

“Maka ini dipakai sebagai simbol bahwa ini juga bisa menurunkan presiden,” ujarnya.

Selamat Ginting juga membandingkan dinamika politik pada masa pemerintahan sebelumnya dengan situasi saat ini.

Ia menyebut isu-isu tertentu yang pada masa lalu sangat dominan kini tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti sebelumnya. Kondisi itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menciptakan dan menggerakkan isu-isu politik tertentu.

“Di era Prabowo sudah tidak ada lagi isu-isu soal terorisme seperti di era sebelumnya. Enggak sebanyak ini,” katanya.

Dari situ, Selamat Ginting melontarkan dugaan bahwa sebagian isu politik bisa saja diciptakan untuk kepentingan tertentu.

“Jadi siapa pencipta isu ini? Jangan-jangan ini diciptakan sendiri untuk kekuasaan Jokowi,” ujarnya.

Namun, dugaan tersebut merupakan analisis dan opini Selamat Ginting. Pernyataan itu memerlukan pembuktian lebih lanjut apabila diarahkan sebagai tuduhan terhadap pihak tertentu.

Pernyataan Jokowi di pesantren tentang dirinya yang tetap menjadi “orang kampung” dan “orang biasa” setelah dua periode menjadi presiden kini membuka ruang tafsir politik.

Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan citra kesederhanaan yang selama ini melekat pada dirinya. Namun di sisi lain, para pengamat dapat melihatnya sebagai bagian dari komunikasi politik seorang mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar dalam percaturan nasional.

Bagi dia, persoalan utama bukan lagi tentang bagaimana Jokowi menggambarkan dirinya sebagai orang biasa, melainkan mengenai posisi politik mantan presiden tersebut setelah tidak lagi berada di Istana.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto diyakini memahami berbagai dinamika politik yang berkembang di sekeliling pemerintahannya, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya melemahkan atau bahkan menjatuhkan kekuasaannya.

Namun, Amir menyebut, sikap Prabowo yang hingga kini belum mengambil langkah politik secara terbuka terhadap pihak-pihak yang diduga berseberangan dengannya justru menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.

“Prabowo tahu persis siapa yang ingin menjatuhkan. Persoalannya, mengapa sampai sekarang belum bersikap secara terbuka?” ujar Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Salah satu perkembangan yang disoroti adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie yang dikaitkan dengan isu keberlangsungan kekuasaan hingga 2029. Dalam sejumlah pembahasan politik, pernyataan tersebut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan konsolidasi kelompok-kelompok politik dan relawan.

Dalam konteks itu, Amir juga menyoroti adanya berbagai pertemuan dan konsolidasi kekuatan politik yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia menduga terdapat dinamika politik yang melibatkan sejumlah kelompok, termasuk partai politik dan jaringan relawan.

Amir bahkan menggunakan istilah “sindikasi Solo, Singapura, dan Bandung” atau SSB untuk menggambarkan dugaan jaringan kekuatan yang menurut analisisnya perlu dicermati.

Lebih jauh, Amir menilai hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo saat ini tidak dapat lagi dilihat secara sederhana.

Menurutnya, berbagai perkembangan politik memunculkan pertanyaan mengenai apakah hubungan kedua tokoh tersebut masih berada dalam satu garis kepentingan politik atau justru mulai mengalami perenggangan.

“Jangan melihat semuanya secara hitam putih. Ada dinamika, ada kepentingan, dan ada perubahan konstelasi kekuatan,” kata Amir.

Amir menilai Prabowo diyakini memahami peta kekuatan politik tersebut. Karena itu, sikapnya yang belum melakukan tindakan politik secara drastis dinilai bukan berarti tidak mengetahui persoalan yang sedang berkembang.

Sebaliknya, Prabowo disebut sedang menghadapi berbagai faktor yang membuatnya harus berhitung secara cermat sebelum mengambil keputusan besar.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada satu isu.

Menurutnya, dinamika politik nasional saat ini jauh lebih kompleks dan melibatkan pertarungan kepentingan yang lebih luas.

RUU Perampasan Aset memang menjadi salah satu isu penting dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Namun, menurut Amir, perkembangan politik yang terjadi di balik isu tersebut juga perlu dicermati secara kritis.

Ia menilai publik perlu melihat secara lebih luas berbagai kepentingan yang sedang bergerak, baik di dalam negeri maupun yang berkaitan dengan tekanan ekonomi dan geopolitik internasional.

Menurut Amir, salah satu alasan mengapa Prabowo tidak gegabah mengambil tindakan adalah karena pemerintahannya menghadapi tekanan global yang cukup kompleks.

Kebijakan ekonomi yang lebih terpusat dan agenda hilirisasi disebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan sejumlah kekuatan ekonomi, baik kelompok oligarki di dalam negeri maupun kepentingan investor tertentu.

“Setiap perubahan kebijakan ekonomi besar tentu akan menciptakan pihak yang diuntungkan dan pihak yang merasa kepentingannya terganggu,” tegasnya.

Dalam perspektif geopolitik, arah hubungan Indonesia dengan berbagai kekuatan dunia juga dinilai menjadi bagian penting dari kalkulasi Prabowo.

Hubungan Indonesia dengan berbagai negara besar, termasuk Rusia, menurut Amir memberikan pengalaman baru bagi Prabowo dalam membaca perubahan peta geopolitik internasional.

Amir juga menilai Prabowo tengah mengkaji secara lebih mendalam posisi Indonesia dalam sistem keuangan internasional, termasuk hubungan dengan lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia.

Menurutnya, keterlibatan tokoh-tokoh Indonesia dalam berbagai institusi internasional menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membaca arah kebijakan ekonomi dan geopolitik nasional.

Selain menghadapi tekanan politik dan ekonomi, Amir menilai Prabowo juga sedang membangun konsolidasi kekuatan negara.

Ia menyinggung pentingnya soliditas unsur-unsur strategis yang selama ini identik dengan kekuatan “baju cokelat dan baju hijau”, sebagai bagian dari upaya memastikan stabilitas pemerintahan dan negara.

Namun demikian, Amir menilai hingga saat ini masih terdapat tanda tanya mengenai langkah politik besar apa yang akan diambil Prabowo.

Menurutnya, dukungan rakyat akan menjadi faktor penting apabila pemerintah memutuskan mengambil tindakan hukum atau langkah tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Kalau memang ada pelanggaran hukum, tentu masyarakat berharap proses hukum dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Amir juga menyinggung fenomena perang kognitif atau cognitive warfare yang menurutnya semakin berkembang dalam pertarungan politik modern.

Perang kognitif, menurut analisisnya, tidak selalu dilakukan melalui konflik terbuka, melainkan melalui pembentukan opini, persepsi, narasi, dan pengaruh terhadap cara masyarakat memandang suatu persoalan.

Ia turut mengaitkan fenomena tersebut dengan dugaan keberadaan jaringan kekuatan global, termasuk menyebut nama George Soros dalam konteks perdebatan mengenai pengaruh jaringan internasional.

Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Amir menilai Prabowo perlu melakukan evaluasi serius terhadap jajaran kabinetnya.

Jumlah anggota kabinet yang besar dinilai dapat menjadi beban tersendiri apabila tidak diimbangi dengan efektivitas kerja, kesamaan visi, dan loyalitas terhadap agenda pemerintahan.

Menurut Amir, kabinet yang terlalu besar berpotensi memunculkan persoalan koordinasi dan perbedaan kepentingan.

Karena itu, muncul pandangan bahwa Presiden perlu melakukan penyegaran atau perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.

“Oktober 2026 bisa menjadi salah satu momentum bagi Prabowo untuk melakukan perubahan yang signifikan,” tegasnya

Perubahan tersebut, menurutnya, dapat berupa evaluasi kabinet, penguatan konsolidasi politik, hingga penataan ulang strategi pemerintahan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik.

Pada akhirnya, Amir menilai masyarakat perlu memahami bahwa posisi Prabowo saat ini berada dalam situasi yang tidak sederhana.

Di satu sisi, terdapat dinamika politik domestik dan dugaan konsolidasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemerintahan. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi perubahan geopolitik global, persaingan kekuatan besar, kepentingan ekonomi internasional, serta tantangan dalam menjalankan agenda hilirisasi dan kemandirian nasional.

Kondisi tersebut, menurut Amir, membuat Prabowo tidak bisa mengambil kebijakan secara gegabah.

Langkah yang terlalu cepat tanpa perhitungan berpotensi memperbesar konflik. Sebaliknya, langkah yang terlalu lambat juga dapat menimbulkan spekulasi mengenai kekuatan dan arah pemerintahan.

Karena itu, publik kini menunggu apakah dalam beberapa bulan mendatang Prabowo akan mengambil langkah politik dan hukum yang lebih tegas, melakukan perombakan kabinet, atau memilih strategi konsolidasi secara bertahap.

“Yang jelas, kompleksitas persoalan yang dihadapi Prabowo membuat setiap langkah harus diperhitungkan secara matang. Pertanyaannya sekarang, kapan momentum itu akan tiba dan langkah besar apa yang akan dipilih Prabowo?”

Perkembangan tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama menjelang Oktober 2026 yang oleh Amir disebut berpotensi menjadi salah satu periode penting bagi arah konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional (Unas), Yuddy Chrisnandi, menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait prediksi politik bahwa kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.

Yuddy mempertanyakan sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, posisi Jokowi dalam tayangan saat Budi Arie menyampaikan pandangan politiknya menjadi perhatian publik.

“Pak Jokowi sepertinya, mohon maaf ini, tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Arie terkait pernyataan insting politik kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029,” kata Yuddy di podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).

Ia menyebut Budi Arie selama ini kerap dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Karena itu, Yuddy menilai keberadaan Jokowi dalam situasi tersebut dapat memunculkan beragam tafsir politik.

Menurut Yuddy, apabila Jokowi mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie, seharusnya Jokowi memilih untuk tidak berada dalam situasi tersebut.

“Pak Budi Arie ini dianggap corong Pak Jokowi. Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ,” ujarnya.

Bahkan, kata Yuddy, jika Jokowi memang menyetujui Budi Arie menyampaikan pandangannya, seharusnya hal tersebut disampaikan secara terpisah tanpa melibatkan kehadiran Jokowi.

“Kalaupun Pak Jokowi menyetujui apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, dia mengatakan, ‘Silakan Anda bicara sendiri tanpa harus ada saya,’” lanjutnya.

Yuddy menilai tayangan berdurasi sekitar 2 menit 31 detik tersebut memperlihatkan keberanian Budi Arie dalam memberikan narasi politik yang dinilai menantang kekuasaan pemerintahan saat ini.

“Tayangan 2 menit 31 detik itu cukup berani. Pak Budi Arie men-challenge kekuasaan yang ada sekarang ini dengan pandangan-pandangan naratif berdasarkan insting arah pernyataannya,” katanya.

Guru Besar Unas itu menilai pernyataan Budi Arie perlu dianalisis secara serius untuk mengetahui pesan politik yang sebenarnya hendak dibangun. Ia mempertanyakan apakah narasi tersebut merupakan bentuk ajakan perlawanan politik, upaya agitasi, atau sekadar penegasan bahwa kelompok politik yang beraliansi dengan Projo dan Jokowi masih memiliki kekuatan.

“Apa? Apakah mengajak makar, sedang mengagitasi, menggerakkan satu semangat perlawanan, atau juga ingin memperlihatkan bahwa aktor-aktor politik yang beraliansi dengan Projo seperti Pak Jokowi ini masih ingin dianggap memiliki kekuatan atau apa? Kan perlu dianalisis,” tegasnya.

Namun demikian, Yuddy meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi narasi yang menimbulkan kesan adanya dualisme kekuasaan di tengah pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah harus tampil dengan narasi politik yang tegas bahwa kepemimpinan nasional saat ini berada sepenuhnya di tangan presiden yang sedang menjabat.

“Presiden Prabowo dan tim pemerintahnya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang,” ujar Yuddy.

Ia menegaskan pentingnya menghentikan berbagai narasi politik yang berpotensi memunculkan persepsi adanya pusat kekuasaan lain di luar pemerintahan resmi.

“Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar BRIN, Prof. Dr. Erma Yulihastin, melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kritik tersebut disampaikan Erma melalui akun X pribadinya setelah mencermati wawancara Jokowi bersama tim Bocor Alus Politik dari Tempo.

Dalam unggahannya, Erma menilai Jokowi cenderung membantah berbagai kritik dan pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Menurut dia, salah satu hal yang paling mengecewakan adalah tidak adanya pengakuan mengenai kritik publik terhadap kapasitas dan kompetensi putranya dalam kepemimpinan nasional.

“Semua dibantah Jokowi dan selalu mengatasnamakan demokrasi. Ada satu hal yang paling mengecewakan yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” tulis Erma dalam unggahan di akun X-nya, Jumat (28/8/2026).

Erma kemudian mempertanyakan kualitas rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa, ia menilai demokrasi seharusnya mampu melahirkan lebih banyak figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan strategis negara.

“Ayolah, 280 juta orang Indonesia masak iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-benar kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut Erma.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap wawancara eksklusif Jokowi dengan tim Bocor Alus Politik Tempo. Dalam wawancara itu, Jokowi mendapat sejumlah pertanyaan mengenai dinamika politik nasional, tudingan terhadap keluarganya, hingga berbagai isu yang berkembang setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Wawancara Jokowi dengan Bocor Alus Politik dilakukan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Materi wawancara tersebut kemudian menjadi perhatian luas dan memicu beragam reaksi di ruang publik, terutama karena membahas posisi Jokowi dalam konfigurasi politik pasca-Pilpres serta isu mengenai masa depan politik keluarganya.

Bagi Erma, persoalan yang disorot bukan sekadar soal hak politik seseorang dalam sistem demokrasi. Ia mempertanyakan apakah proses demokrasi dan mekanisme partai politik benar-benar telah menghasilkan kader-kader terbaik yang memiliki kompetensi memadai untuk memimpin negara.

Kritik tersebut sekaligus menyinggung peran partai politik sebagai institusi utama dalam demokrasi. Partai politik, dalam pandangan Erma, semestinya tidak hanya menjadi kendaraan elektoral atau sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan.

Namun, perlu dicatat bahwa penilaian Erma mengenai kelayakan dan kompetensi putra Jokowi merupakan pandangan dan kritik pribadi yang disampaikan dalam ruang publik. Pernyataan itu menjadi bagian dari perdebatan politik yang berkembang mengenai dinasti politik, kualitas demokrasi, serta mekanisme rekrutmen pemimpin di Indonesia.

Di sisi lain, Jokowi dalam wawancara dengan Tempo memberikan tanggapan atas berbagai isu dan tudingan yang dialamatkan kepada dirinya maupun keluarganya. Wawancara tersebut kini menjadi salah satu bahan diskusi baru dalam percakapan politik nasional.

Kontroversi ini pun kembali membuka perdebatan lama: apakah demokrasi Indonesia telah benar-benar menghasilkan pemimpin berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan kompetensi, ataukah faktor popularitas, kekuatan elite, jaringan kekuasaan, dan dukungan partai masih menjadi penentu utama dalam proses politik nasional?

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Negara Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009, Dr. Adhyaksa Dault, meminta seluruh elite politik menahan diri dan tidak membuat spekulasi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.

Pernyataan Adhyaksa Dault itu disampaikan melalui surat terbuka berjudul “Jangan Gaduhkan Demokrasi, Jangan Percepat Pemilu demi Ambisi Kekuasaan”, Rabu (26/8/2026), menyusul viralnya video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi saat berbicara dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan adanya perubahan politik yang berlangsung lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia bahkan mengatakan memiliki insting bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari jadwal tersebut dan meminta peserta forum memikirkan skenario apabila terjadi “percepatan”.

Adhyaksa menilai pernyataan mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak tepat disampaikan oleh seorang mantan menteri dan tokoh politik nasional.

“Saya menyesalkan pernyataan Budi Arie tersebut,” tulis Adhyaksa dalam surat terbukanya.

Menurut dia, demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berbeda pandangan maupun mengkritik pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral dan kebangsaan.

“Pemilu 2029 masih jauh. Bangsa Indonesia saat ini seharusnya sedang berkonsentrasi membangun negara, bukan sibuk membangun spekulasi tentang bagaimana mempercepat pergantian kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan agar rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 tidak dikaitkan dengan agenda pergantian kekuasaan.

Sejumlah kelompok memang telah menyampaikan rencana aksi di Jakarta pada 27 Agustus. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.

Menurut Adhyaksa, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai hukum.

Namun, ia meminta agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tidak dicampuradukkan dengan spekulasi mengenai perubahan kekuasaan atau percepatan pemilu.

“Jangan mencampuradukkan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan agenda politik pergantian kekuasaan,” katanya.

Dalam surat tersebut, Adhyaksa juga menyoroti posisi Joko Widodo yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik itu disampaikan.

Sebagai mantan Presiden RI, menurut Adhyaksa, Jokowi masih memiliki pengaruh dan dihormati sebagai tokoh bangsa. Karena itu, ia berharap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dapat segera diluruskan.

“Jangan sampai diamnya seorang tokoh ditafsirkan sebagai pembenaran,” ujarnya.

Meski demikian, Adhyaksa mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai maksud Budi Arie.

Apalagi, Projo telah memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari forum yang membahas berbagai kemungkinan politik dan situasi kebangsaan. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik juga menyebut forum tersebut merupakan silaturahmi relawan bersama Jokowi dan menegaskan Jokowi meminta para peserta tetap tenang.

Karena itu, Adhyaksa meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.

Adhyaksa menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus dijaga dalam situasi politik saat ini.

Pertama, cara berpikir dan cara berkehendak para politisi. Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun ambisi kekuasaan.

Kedua, netralitas TNI dan Polri. Ia mengingatkan agar institusi negara tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.

Ketiga, kekuatan kepemudaan. Adhyaksa berharap generasi muda tidak diwarisi budaya politik yang penuh kecurigaan, provokasi dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat.

“Pemuda harus kita ajarkan bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan,” tegasnya.

Adhyaksa juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan.

Karena itu, menurut dia, pemerintahan Prabowo harus diberi kesempatan untuk bekerja, membangun dan menyelesaikan program-programnya.

“Kalau kita memang mencintai Indonesia, mari kita kawal pemerintah agar bekerja dengan baik,” ujarnya.

Ia meminta kritik tetap disampaikan apabila terdapat kebijakan yang keliru, tetapi kritik sebaiknya disertai koreksi dan solusi, bukan dengan membangun spekulasi mengenai percepatan pemilu.

Adhyaksa juga mengingatkan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana alam di sejumlah daerah.

Dalam kondisi tersebut, kata dia, bangsa Indonesia lebih membutuhkan ketenangan, solidaritas dan gotong royong daripada kegaduhan politik.

“Rakyat sudah lelah menjadi korban bencana. Jangan pula rakyat dijadikan korban ambisi kekuasaan,” katanya.

Di akhir surat terbukanya, Adhyaksa mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga demokrasi, konstitusi, netralitas TNI dan Polri serta persatuan nasional.

“Kekuasaan akan datang dan pergi. Jabatan akan datang dan pergi. Tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Situasi politik nasional kembali memanas setelah pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan terjadinya percepatan kepemimpinan nasional sebelum 2029 menjadi sorotan.

Aktivis 98, mantan Ketua Umum Humanika sekaligus eks Sekjen Prodem, Andrianto Andri, menilai pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan biasa, terlebih disampaikan Budi Arie di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Andrianto, posisi Budi Arie sebagai pimpinan organisasi relawan yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang serius.

“Sebagai relawan militan Jokowi, tentu ini bukan asal bicara. Apalagi ada Jokowi di sebelahnya,” ujar Andrianto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Andrianto bahkan menilai pernyataan tersebut dapat memunculkan dugaan adanya agenda politik untuk mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Ia menyebut, publik berhak mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie atau mencerminkan sikap politik kelompok tertentu di sekitar Projo.

“Bisa jadi dugaan publik selama ini bahwa Projo bermain untuk menjatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik menjadi relevan untuk dipertanyakan,” katanya.

Meski demikian, Andrianto menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum, bukan sekadar spekulasi politik.

Ia juga mengkritik sikap Budi Arie yang dinilainya terlalu cepat memberikan penilaian terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menghadapi persoalan ekonomi, politik, dan tata kelola yang merupakan akumulasi persoalan selama bertahun-tahun.

“Presiden Prabowo sedang berupaya melakukan pembenahan. Semua kerusakan selama 10 tahun tentu tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Andrianto.

Terkait perkara judi online yang pernah menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat Budi Arie menjabat, Andrianto meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan mengusut seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.

Ia menilai tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.

Andrianto juga menyoroti laporan harta kekayaan Budi Arie yang menurutnya mengalami peningkatan signifikan selama menjabat sebagai menteri. Ia meminta seluruh kekayaan pejabat publik diperiksa secara transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ada dugaan keterlibatan, silakan aparat membuktikan berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

Lebih jauh, Andrianto mengingatkan bahwa wacana percepatan pergantian kepemimpinan nasional merupakan isu serius karena menyangkut konstitusi dan stabilitas politik nasional.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum maupun lembaga negara terkait mencermati setiap pernyataan politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau mengarah pada upaya inkonstitusional.

“Kalau ada dugaan penghasutan atau upaya makar, tentu harus diuji secara hukum. Jangan dibiarkan menjadi bola liar,” katanya.

Andrianto menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menurut dia, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis untuk mengganti pemerintahan di luar mekanisme konstitusional.

“Pergantian kepemimpinan nasional memiliki jalur konstitusional. Kalau ada keinginan mempercepatnya, harus jelas dasar hukum dan mekanismenya,” pungkasnya.