MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto diyakini memahami berbagai dinamika politik yang berkembang di sekeliling pemerintahannya, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berupaya melemahkan atau bahkan menjatuhkan kekuasaannya.
Namun, Amir menyebut, sikap Prabowo yang hingga kini belum mengambil langkah politik secara terbuka terhadap pihak-pihak yang diduga berseberangan dengannya justru menunjukkan adanya kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.
“Prabowo tahu persis siapa yang ingin menjatuhkan. Persoalannya, mengapa sampai sekarang belum bersikap secara terbuka?” ujar Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (31/8/2026).
Salah satu perkembangan yang disoroti adalah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie yang dikaitkan dengan isu keberlangsungan kekuasaan hingga 2029. Dalam sejumlah pembahasan politik, pernyataan tersebut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan konsolidasi kelompok-kelompok politik dan relawan.
Dalam konteks itu, Amir juga menyoroti adanya berbagai pertemuan dan konsolidasi kekuatan politik yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia menduga terdapat dinamika politik yang melibatkan sejumlah kelompok, termasuk partai politik dan jaringan relawan.
Amir bahkan menggunakan istilah “sindikasi Solo, Singapura, dan Bandung” atau SSB untuk menggambarkan dugaan jaringan kekuatan yang menurut analisisnya perlu dicermati.
Lebih jauh, Amir menilai hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo saat ini tidak dapat lagi dilihat secara sederhana.
Menurutnya, berbagai perkembangan politik memunculkan pertanyaan mengenai apakah hubungan kedua tokoh tersebut masih berada dalam satu garis kepentingan politik atau justru mulai mengalami perenggangan.
“Jangan melihat semuanya secara hitam putih. Ada dinamika, ada kepentingan, dan ada perubahan konstelasi kekuatan,” kata Amir.
Amir menilai Prabowo diyakini memahami peta kekuatan politik tersebut. Karena itu, sikapnya yang belum melakukan tindakan politik secara drastis dinilai bukan berarti tidak mengetahui persoalan yang sedang berkembang.
Sebaliknya, Prabowo disebut sedang menghadapi berbagai faktor yang membuatnya harus berhitung secara cermat sebelum mengambil keputusan besar.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada satu isu.
Menurutnya, dinamika politik nasional saat ini jauh lebih kompleks dan melibatkan pertarungan kepentingan yang lebih luas.
RUU Perampasan Aset memang menjadi salah satu isu penting dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Namun, menurut Amir, perkembangan politik yang terjadi di balik isu tersebut juga perlu dicermati secara kritis.
Ia menilai publik perlu melihat secara lebih luas berbagai kepentingan yang sedang bergerak, baik di dalam negeri maupun yang berkaitan dengan tekanan ekonomi dan geopolitik internasional.
Menurut Amir, salah satu alasan mengapa Prabowo tidak gegabah mengambil tindakan adalah karena pemerintahannya menghadapi tekanan global yang cukup kompleks.
Kebijakan ekonomi yang lebih terpusat dan agenda hilirisasi disebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan sejumlah kekuatan ekonomi, baik kelompok oligarki di dalam negeri maupun kepentingan investor tertentu.
“Setiap perubahan kebijakan ekonomi besar tentu akan menciptakan pihak yang diuntungkan dan pihak yang merasa kepentingannya terganggu,” tegasnya.
Dalam perspektif geopolitik, arah hubungan Indonesia dengan berbagai kekuatan dunia juga dinilai menjadi bagian penting dari kalkulasi Prabowo.
Hubungan Indonesia dengan berbagai negara besar, termasuk Rusia, menurut Amir memberikan pengalaman baru bagi Prabowo dalam membaca perubahan peta geopolitik internasional.
Amir juga menilai Prabowo tengah mengkaji secara lebih mendalam posisi Indonesia dalam sistem keuangan internasional, termasuk hubungan dengan lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia.
Menurutnya, keterlibatan tokoh-tokoh Indonesia dalam berbagai institusi internasional menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membaca arah kebijakan ekonomi dan geopolitik nasional.
Selain menghadapi tekanan politik dan ekonomi, Amir menilai Prabowo juga sedang membangun konsolidasi kekuatan negara.
Ia menyinggung pentingnya soliditas unsur-unsur strategis yang selama ini identik dengan kekuatan “baju cokelat dan baju hijau”, sebagai bagian dari upaya memastikan stabilitas pemerintahan dan negara.
Namun demikian, Amir menilai hingga saat ini masih terdapat tanda tanya mengenai langkah politik besar apa yang akan diambil Prabowo.
Menurutnya, dukungan rakyat akan menjadi faktor penting apabila pemerintah memutuskan mengambil tindakan hukum atau langkah tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Kalau memang ada pelanggaran hukum, tentu masyarakat berharap proses hukum dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Amir juga menyinggung fenomena perang kognitif atau cognitive warfare yang menurutnya semakin berkembang dalam pertarungan politik modern.
Perang kognitif, menurut analisisnya, tidak selalu dilakukan melalui konflik terbuka, melainkan melalui pembentukan opini, persepsi, narasi, dan pengaruh terhadap cara masyarakat memandang suatu persoalan.
Ia turut mengaitkan fenomena tersebut dengan dugaan keberadaan jaringan kekuatan global, termasuk menyebut nama George Soros dalam konteks perdebatan mengenai pengaruh jaringan internasional.
Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Amir menilai Prabowo perlu melakukan evaluasi serius terhadap jajaran kabinetnya.
Jumlah anggota kabinet yang besar dinilai dapat menjadi beban tersendiri apabila tidak diimbangi dengan efektivitas kerja, kesamaan visi, dan loyalitas terhadap agenda pemerintahan.
Menurut Amir, kabinet yang terlalu besar berpotensi memunculkan persoalan koordinasi dan perbedaan kepentingan.
Karena itu, muncul pandangan bahwa Presiden perlu melakukan penyegaran atau perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.
“Oktober 2026 bisa menjadi salah satu momentum bagi Prabowo untuk melakukan perubahan yang signifikan,” tegasnya
Perubahan tersebut, menurutnya, dapat berupa evaluasi kabinet, penguatan konsolidasi politik, hingga penataan ulang strategi pemerintahan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik.
Pada akhirnya, Amir menilai masyarakat perlu memahami bahwa posisi Prabowo saat ini berada dalam situasi yang tidak sederhana.
Di satu sisi, terdapat dinamika politik domestik dan dugaan konsolidasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemerintahan. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi perubahan geopolitik global, persaingan kekuatan besar, kepentingan ekonomi internasional, serta tantangan dalam menjalankan agenda hilirisasi dan kemandirian nasional.
Kondisi tersebut, menurut Amir, membuat Prabowo tidak bisa mengambil kebijakan secara gegabah.
Langkah yang terlalu cepat tanpa perhitungan berpotensi memperbesar konflik. Sebaliknya, langkah yang terlalu lambat juga dapat menimbulkan spekulasi mengenai kekuatan dan arah pemerintahan.
Karena itu, publik kini menunggu apakah dalam beberapa bulan mendatang Prabowo akan mengambil langkah politik dan hukum yang lebih tegas, melakukan perombakan kabinet, atau memilih strategi konsolidasi secara bertahap.
“Yang jelas, kompleksitas persoalan yang dihadapi Prabowo membuat setiap langkah harus diperhitungkan secara matang. Pertanyaannya sekarang, kapan momentum itu akan tiba dan langkah besar apa yang akan dipilih Prabowo?”
Perkembangan tersebut diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama menjelang Oktober 2026 yang oleh Amir disebut berpotensi menjadi salah satu periode penting bagi arah konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto.
