MoneyTalk.id,Jakarta – Penggunaan sejumlah aset tanah sebagai agunan fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menjadi sorotan Center for Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan kelayakan 10 bidang tanah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang disebut diagunkan dengan nilai mencapai Rp110,9 miliar. Pasalnya, objek agunan tersebut dikabarkan mencakup taman kanak-kanak (TK) yang masih aktif, gudang yang disewakan, hingga makam yang dikenal masyarakat sebagai kuburan Nyi Brintik.
Menurut Uchok, persoalan tersebut perlu ditelusuri karena menyangkut kelayakan aset yang dijadikan jaminan kredit sekaligus prinsip kehati-hatian perbankan dalam menerima agunan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan CBA, pada 2021 PT RN mengajukan permohonan suplesi kredit kepada Bank BJB. Pengajuan tersebut dilakukan untuk menambah plafon kredit sekaligus memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit yang telah diberikan.
Dalam proses pengajuan itu, salah satu tambahan agunan disebut berupa aset tetap milik PT RN dan grup perusahaannya. Aset tersebut mencakup 10 bidang tanah berstatus SHGB yang tersebar di sejumlah lokasi, antara lain Balerante, Palimanan Timur, Palimanan Barat, Palimanan, dan Semplo.
Uchok menyebut sertifikat-sertifikat tersebut atas nama PT PG2 dan dilengkapi Surat Hak Tanggungan (SHT). Menurut keterangan yang disampaikan CBA, nilai agunan dari 10 SHGB tersebut mencapai Rp110,9 miliar.
Namun, CBA mempertanyakan kondisi dan penggunaan sejumlah objek yang dijadikan jaminan kredit tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya bangunan taman kanak-kanak yang hingga kini disebut masih aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan.
“Kalau ada taman kanak-kanak yang masih aktif digunakan sebagai tempat pendidikan, bagaimana aset tersebut dijadikan agunan kredit?” kata Uchok kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).
Menurut CBA, keberadaan fasilitas pendidikan yang masih beroperasi perlu diperiksa untuk memastikan status kepemilikan, kewenangan pihak yang menjaminkan, serta kemungkinan dampak hukum apabila debitur mengalami gagal bayar dan aset harus dieksekusi.
Meski demikian, keberadaan bangunan TK tidak serta-merta membuat tanah atau bangunan tersebut dilarang menjadi agunan. Legalitasnya perlu diperiksa berdasarkan status kepemilikan, perjanjian penggunaan, dokumen hak atas tanah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain taman kanak-kanak, Uchok mengungkapkan adanya gudang yang disebut telah disewakan selama kurang lebih enam bulan. Gudang tersebut, menurut informasi CBA, digunakan untuk kegiatan produksi briket arang.
CBA mempertanyakan apakah keberadaan bangunan yang disewakan tersebut telah diperhitungkan dalam penilaian agunan dan analisis risiko kredit. Status penyewaan, nilai ekonomis bangunan, serta hak pihak ketiga yang menggunakan objek tersebut dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
Sorotan lain yang disampaikan Uchok terbilang tidak biasa. Ia menyebut adanya makam Belanda di dalam salah satu objek tanah yang diagunkan kepada Bank BJB. Makam tersebut dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan kuburan Nyi Brintik.
Keberadaan makam itu memunculkan pertanyaan mengenai kondisi faktual objek agunan, status dan riwayat tanah, serta kemungkinan adanya kepentingan masyarakat atau aspek pelestarian yang perlu diperhatikan.
Uchok bahkan melontarkan pertanyaan bernada sindiran mengenai kemungkinan kaitan keberadaan makam tersebut dengan taman makam keluarga milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB (YKP Bank BJB) di Cicalengka, Kabupaten Bandung.
Namun, dugaan keterkaitan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya hubungan antara makam Nyi Brintik dan taman makam keluarga yang disebutkan. Karena itu, persoalan tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.
Atas berbagai kejanggalan yang dipersoalkan itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap proses penjaminan aset yang disebut mencakup taman kanak-kanak dan makam Nyi Brintik.
Menurut Uchok, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh aset telah memenuhi persyaratan sebagai jaminan kredit, bagaimana proses penilaian agunan dilakukan, serta apakah prosedur pemberian tambahan fasilitas kredit telah dijalankan sesuai ketentuan.
Nilai agunan yang mencapai Rp110,9 miliar juga menjadi alasan penting untuk memastikan bahwa penilaian aset dilakukan secara profesional dan didukung dokumen yang sah.
Meski demikian, nilai agunan yang besar maupun keberadaan fasilitas pendidikan dan makam di atas tanah yang dijaminkan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Penyelidikan perlu bertumpu pada dokumen kredit, sertifikat tanah, akta pemberian hak tanggungan, laporan penilaian aset, serta bukti lain yang relevan.
CBA berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri proses pengajuan suplesi kredit PT RN pada 2021, termasuk hubungan kepemilikan antara PT RN, PT PG2, dan perusahaan-perusahaan lain dalam grup tersebut.
Selain itu, klarifikasi dari Bank BJB mengenai penerimaan, penilaian, dan status hukum 10 bidang tanah yang dijadikan agunan diperlukan agar persoalan ini menjadi terang.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan penyimpangan dalam proses penjaminan aset tersebut tetap harus ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
CBA menegaskan perlunya penelusuran menyeluruh agar pengelolaan risiko kredit perbankan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
