Uchok Sky Khadafi Archives - Laman 2 dari 42 -

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran! Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Program Gratispol Pendidikan yang digagas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menuai sorotan. Meski mengalokasikan anggaran hingga Rp817,6 miliar untuk 95.500 mahasiswa, besaran bantuan rata-rata yang diterima setiap mahasiswa dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai program tersebut terlihat baik dan menjanjikan dalam pengumuman resmi. Namun, menurut dia, besaran bantuan per mahasiswa perlu dilihat secara kritis agar manfaatnya benar-benar sebanding dengan kebutuhan pendidikan anak-anak Kaltim.

“Program Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kelihatan oke dan mantap. Tapi nilainya kecil sekali bagi masyarakat Provinsi Kaltim. Sayang sekali, padahal ini untuk masa depan anak-anak Kaltim,” ujar Uchok, Senin (20/10/2026)

Berdasarkan angka yang disampaikan, anggaran Gratispol Pendidikan mencapai Rp817.615.500.000 untuk 95.500 mahasiswa. Jika dibagi rata, nominalnya sekitar Rp8,56 juta per mahasiswa, bukan Rp856 ribu.

Apabila anggaran tersebut merupakan bantuan untuk satu tahun, nilai rata-ratanya setara sekitar Rp713 ribu per bulan. Perhitungan ini merupakan pembagian matematis dari total anggaran dan jumlah penerima, bukan kepastian bahwa setiap mahasiswa menerima bantuan dengan nominal yang sama.

Meski demikian, Uchok mempertanyakan prioritas belanja pemerintah daerah, terutama ketika anggaran pendidikan dibandingkan dengan pengeluaran operasional pejabat, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM).

Menurut data anggaran yang disampaikan CBA, konsumsi BBM untuk Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim pada 2026 tercatat sebesar Rp4.579.050. Selain itu, terdapat angka anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang disebut berkaitan dengan kebutuhan 117.000 liter BBM. Rincian pos anggaran tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan hubungan antara nominal dan volume BBM yang dimaksud.

Anggaran BBM juga tercatat untuk sejumlah pejabat dan perangkat daerah lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim disebut memiliki anggaran konsumsi BBM sebesar Rp55.776.000.

Sementara itu, anggaran BBM untuk Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura disebut mencapai Rp47.250.000 untuk kebutuhan 3.500 liter. Adapun anggaran belanja bahan bakar dan pelumas untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar Rp26.992.000.

Angka-angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas belanja daerah. Di satu sisi, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu puluhan ribu mahasiswa. Di sisi lain, operasional kendaraan dan kebutuhan BBM pejabat juga menyerap dana publik.

Uchok mengingatkan bahwa kebutuhan operasional pemerintahan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kendaraan dinas dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik, koordinasi, serta kegiatan pemerintahan. Namun, besaran anggarannya tetap perlu diuji berdasarkan kebutuhan, efisiensi, dan manfaatnya bagi masyarakat.

“BBM boleh saja dibutuhkan untuk operasional, tapi keseimbangannya di mana?” tanya Uchok.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena anggaran daerah bersumber dari uang publik yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Setiap pos belanja semestinya memiliki dasar perhitungan yang jelas, termasuk jumlah kendaraan, jarak tempuh, volume pemakaian, harga satuan, dan kebutuhan operasional yang sesungguhnya.

Di sektor pendidikan, bantuan kepada mahasiswa juga perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil penerima. Biaya kuliah, buku, transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan penunjang pembelajaran menjadi beban yang harus diperhitungkan agar program pendidikan benar-benar membantu mahasiswa menyelesaikan studinya.

Bagi Uchok, persoalan ini bukan semata-mata membandingkan dua jenis pengeluaran yang berbeda. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan pemerintah daerah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menyusun anggaran.

Publik pun berhak mengetahui bagaimana anggaran Gratispol Pendidikan dihitung, berapa bantuan yang diterima setiap mahasiswa, serta bagaimana anggaran BBM pejabat ditetapkan dan diawasi. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah penggunaan uang daerah sudah memenuhi prinsip efisiensi dan keadilan.

Pada akhirnya, kritik terhadap anggaran tersebut mengarah pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang lebih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah, mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa depan atau operasional kendaraan pejabat?

Jawabannya tidak cukup ditentukan melalui perbandingan angka semata. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu membuka rincian anggaran dan menjelaskan manfaat setiap pengeluaran kepada publik. Dengan demikian, program pendidikan maupun operasional pemerintahan dapat dinilai secara objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

CBA: BCA Jangan Meremehkan Keluhan Nasabah, Saham Tertekan Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Hedi Batubara 18 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Tekanan terhadap saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi momentum bagi manajemen untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, komunikasi perusahaan, dan penanganan keluhan nasabah. Di tengah persaingan industri perbankan, reputasi merupakan aset penting yang tidak boleh diabaikan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritik cara manajemen BCA menangani berbagai persoalan yang ramai diberitakan di media online dan media sosial. Menurutnya, keluhan nasabah yang tidak mendapatkan penjelasan memadai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan.

Uchok menilai, bank sebesar BCA semestinya memiliki mekanisme komunikasi yang responsif, terutama ketika nasabah menghadapi persoalan serius seperti pemblokiran rekening atau pembatasan transaksi. Persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang transparan, penanganan yang terukur, dan kepastian mengenai prosedur penyelesaiannya.

“Bank sebesar BCA tidak boleh menganggap keluhan nasabah sebagai persoalan kecil. Ketika nasabah sudah berkali-kali mencari penjelasan melalui kantor cabang, layanan pengaduan, bahkan melaporkan persoalannya kepada aparat penegak hukum, perusahaan harus memastikan ada kejelasan mengenai status pengaduan dan langkah penyelesaiannya,” demikian pokok kritik yang disampaikan dalam bahan keterangan Uchok, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Uchok, kepercayaan nasabah tidak hanya dibangun melalui kekuatan modal, jaringan kantor, atau keuntungan perusahaan. Kepercayaan juga ditentukan oleh pengalaman nasabah ketika menghadapi masalah dan kemampuan bank memberikan jawaban yang jelas.

Arus Jual Asing Jadi Sorotan

Tekanan terhadap saham BBCA turut menjadi perhatian setelah harga saham tersebut disebut turun dalam perdagangan Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan, saham BBCA bergerak dari Rp5.825 menuju Rp5.175 per saham. Pada saat yang sama, transaksi investor asing disebut mencatatkan net sell sebesar Rp2,32 triliun, dengan harga rata-rata transaksi Rp5.214 per saham. Volume transaksi dilaporkan mencapai 4,5 juta saham dengan frekuensi bersih 84.800 kali.

Uchok menilai arus jual asing tersebut patut dicermati oleh manajemen BCA dan pelaku pasar. Namun, ia menyoroti pentingnya keterbukaan perusahaan dalam merespons berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi persepsi investor.

Menurutnya, perusahaan terbuka tidak cukup hanya mengandalkan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Manajemen juga harus mampu menjelaskan persoalan yang berkembang di ruang publik, khususnya ketika menyangkut pelayanan, perlindungan nasabah, dan penyelesaian pengaduan.

Meski demikian, aksi jual investor asing tidak serta-merta membuktikan bahwa kepercayaan terhadap BCA telah memudar akibat pemberitaan negatif. Pergerakan saham dapat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi pasar, strategi investasi, ekspektasi kinerja keuangan, hingga perubahan portofolio investor.

Karena itu, menurut Uchok, manajemen perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Evaluasi pelayanan dan komunikasi perusahaan tetap penting, terlepas dari faktor yang menyebabkan tekanan harga saham.

Pemblokiran Rekening Menjadi Persoalan Sensitif

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keluhan nasabah mengenai pemblokiran rekening dan pembatasan transaksi.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, akun Felix Pernanda atau @felixpernandaaa serta akun @nanaaa3.3 disebut menyoroti kesulitan memperoleh penyelesaian atas persoalan rekening. Informasi yang disampaikan menyebutkan adanya upaya menghubungi Halo BCA, mendatangi kantor BCA, dan mendatangi Bareskrim Polri.

Keluhan tersebut perlu ditangani secara serius, tetapi status dan kronologi setiap kasus tetap harus diverifikasi. Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai apakah pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat, berdasarkan kewajiban kepatuhan perbankan, atau karena alasan lain.

Persoalan serupa juga disebut dialami nasabah bernama Supriadi di BCA KCP Ponorogo. Berdasarkan informasi yang beredar, transaksi keluar pada rekening tersebut diblokir atas permintaan Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum).

Apabila pembatasan transaksi dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, bank harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun, nasabah tetap membutuhkan informasi yang dapat diberikan secara sah mengenai status rekening, prosedur pengaduan, serta persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh kejelasan.

Di sinilah pentingnya komunikasi antara bank, nasabah, dan pihak berwenang. Bank tidak selalu dapat membuka seluruh informasi apabila terdapat pembatasan hukum, tetapi nasabah juga tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan mengenai saluran pengaduan dan proses yang dapat ditempuh.

Kritik terhadap Komunikasi Manajemen BCA

Uchok juga menyoroti peran jajaran komunikasi perusahaan, khususnya EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn.

Menurutnya, komunikasi korporasi harus mampu menjembatani kepentingan perusahaan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Ketika keluhan nasabah berkembang di media sosial dan media online, perusahaan perlu memberikan respons yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi perusahaan sebesar BCA, komunikasi bukan hanya kegiatan menyampaikan keberhasilan bisnis atau mempromosikan produk. Fungsi komunikasi juga mencakup penanganan krisis, klarifikasi informasi, dan penyampaian perkembangan penyelesaian pengaduan.

Keluhan yang terus beredar tanpa penjelasan yang memadai dapat memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah pengaduan sudah diterima? Apakah persoalan sedang diperiksa? Apa yang dapat dilakukan nasabah? Berapa lama proses penyelesaiannya, jika jangka waktu tersebut memang dapat dipastikan?

Pertanyaan semacam itu membutuhkan jawaban yang konkret, bukan hanya pernyataan umum bahwa perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

Meski demikian, penilaian bahwa manajemen mengabaikan pengaduan tertentu perlu diuji berdasarkan bukti komunikasi, tanggapan resmi, dan kronologi masing-masing kasus. Dengan demikian, kritik terhadap BCA dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar terjadi dan langkah perbaikan yang dibutuhkan.

Media Online Kecil Tak Boleh Diremehkan

Uchok juga menyoroti peran media online berskala kecil dalam mengangkat persoalan pelayanan perbankan. Menurutnya, ukuran perusahaan media tidak seharusnya menjadi dasar untuk mengabaikan informasi mengenai keluhan nasabah.

Di era digital, pengaduan yang awalnya disampaikan oleh satu nasabah dapat menyebar luas melalui media sosial, kemudian diberitakan berbagai media. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan sebuah bank.

Bagi investor, pemberitaan bukan satu-satunya dasar mengambil keputusan. Investor profesional umumnya juga memperhatikan laporan keuangan, pertumbuhan kredit, kualitas aset, likuiditas, profitabilitas, serta prospek ekonomi. Namun, pemberitaan mengenai pelayanan dan reputasi perusahaan tetap dapat menjadi bagian dari pertimbangan risiko.

Karena itu, perusahaan perlu membangun hubungan yang profesional dengan media tanpa membedakan besar atau kecilnya sebuah penerbitan. Hak perusahaan untuk melakukan klarifikasi harus berjalan beriringan dengan hak media untuk menyampaikan informasi yang terverifikasi.

Persoalan utamanya bukan apakah media tersebut besar atau kecil, melainkan apakah informasi yang diberitakan akurat, berimbang, dan menyangkut kepentingan publik.

BCA Berisiko Kehilangan Nasabah Jika Pelayanan Tak Diperbaiki

Menurut Uchok, manajemen BCA perlu memahami bahwa posisi sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia tidak membuat perusahaan kebal terhadap kritik. Nasabah dapat mengevaluasi kembali hubungan perbankan mereka apabila merasa pengaduannya tidak ditangani dengan baik.

Dalam industri perbankan yang kompetitif, kualitas pelayanan, kemudahan transaksi, keamanan dana, dan kecepatan penyelesaian masalah menjadi faktor penting dalam mempertahankan nasabah.

Namun, keputusan nasabah untuk berpindah bank tidak dapat disimpulkan hanya dari beberapa pengaduan di media sosial. Penilaian yang lebih kuat membutuhkan data mengenai kepuasan nasabah, jumlah pengaduan, waktu penyelesaian, tingkat pengaduan berulang, serta perkembangan jumlah rekening dan dana pihak ketiga.

Karena itu, tantangan BCA bukan hanya menjawab kritik yang sedang berkembang, melainkan memastikan bahwa sistem pelayanan mampu mencegah persoalan serupa berulang.

Manajemen juga perlu menjelaskan langkah konkret untuk memperbaiki penanganan pengaduan, memperkuat koordinasi antara kantor cabang dan pusat layanan, serta memastikan nasabah memperoleh informasi yang konsisten.

Jika pengaduan telah diselesaikan, perusahaan dapat menyampaikan penjelasan yang relevan dengan tetap menjaga kerahasiaan data nasabah. Jika persoalan belum selesai, nasabah perlu mengetahui status penanganannya dan jalur eskalasi yang tersedia.

Pada akhirnya, reputasi perbankan tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset atau tingginya kapitalisasi pasar. Reputasi juga dibangun dari cara perusahaan memperlakukan nasabah ketika mereka menghadapi persoalan.

Kritik Uchok menjadi pengingat bahwa perusahaan besar tetap membutuhkan evaluasi, transparansi, dan komunikasi yang terbuka. Bagi BCA, respons yang terukur terhadap keluhan nasabah akan jauh lebih konstruktif daripada membiarkan persoalan berkembang tanpa penjelasan yang memadai.

Jika manajemen ingin menjaga kepercayaan publik, pelayanan kepada nasabah harus ditempatkan sebagai prioritas. Sebab, kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun dapat menghadapi tekanan ketika nasabah merasa tidak memperoleh kepastian.

CBA Sentil Pertamina: Laode Sulaeman Lebih Berisik dari Dirut, Ada Apa dengan Simon Mantiri?

Hedi Batubara 16 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Polemik antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali kembali memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang paling dominan berbicara kepada publik di tubuh PT Pertamina (Persero). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti peran Laode Sulaeman yang dinilainya lebih sering muncul dalam menjelaskan persoalan Pertamina dibandingkan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri.

Uchok mempertanyakan pembagian peran dan tanggung jawab di perusahaan energi milik negara tersebut. Menurut dia, publik bisa dibuat bingung ketika sosok yang menjelaskan persoalan operasional perusahaan bukan direktur utama yang secara resmi memimpin Pertamina.

“Publik itu dibuat bingung, Direktur Utama PT Pertamina itu siapa sih? Apakah Laode Sulaeman atau Simon Aloysius Mantiri yang namanya tercatat resmi? Atau secara diam-diam kursi jabatan Dirut sudah diambil oleh Laode Sulaeman dari Simon Aloysius Mantiri tanpa pelantikan?” tanya Uchok kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan sindiran kritis Uchok terhadap penampilan para pejabat Pertamina di ruang publik. Ia menilai krisis BBM di Bali seharusnya menjadi momentum bagi jajaran direksi untuk menjelaskan secara terbuka persoalan distribusi, penyebab antrean, serta langkah konkret untuk memulihkan pasokan.

Uchok menyoroti perbedaan intensitas komunikasi publik antara Laode Sulaeman dan Simon Aloysius Mantiri ketika persoalan BBM di Bali menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Uchok, Laode terlihat lebih menonjol dalam memberikan penjelasan, sementara Simon dinilainya relatif irit berbicara. Ia juga mempertanyakan sikap Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, serta jajaran komisaris lainnya dalam merespons persoalan tersebut.

“Coba lihat krisis BBM di Bali, yang banyak bicara itu Laode Sulaeman. Sedangkan Simon Aloysius Mantiri irit berbicara. Apalagi komisaris lain, atau Komisaris Utama Mochamad Iriawan diam dan hanya memperhatikan dengan saksama,” ujar Uchok.

Bagi CBA, persoalan ini bukan hanya menyangkut siapa yang paling sering tampil di hadapan media. Lebih jauh, hal tersebut menyangkut kejelasan kewenangan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat dalam menjelaskan masalah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ketika masyarakat menghadapi antrean BBM, publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai ketersediaan stok, distribusi ke SPBU, kendala transportasi, dan waktu normalisasi pasokan. Penjelasan itu semestinya disampaikan secara terkoordinasi oleh manajemen yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan.

Uchok mengakui Laode Sulaeman merupakan salah satu komisaris Pertamina. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi komisaris berbeda dengan direksi yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

“Semua orang tahu bahwa Laode Sulaeman itu salah satu Komisaris PT Pertamina. Tapi bukan porsi untuk menjelaskan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali disebabkan kendala distribusi,” kata Uchok.

Dalam tata kelola perusahaan, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Karena itu, menurut kritik Uchok, penjelasan mengenai persoalan teknis distribusi BBM semestinya menjadi tanggung jawab manajemen operasional Pertamina.

Meski demikian, komisaris tetap dapat menyampaikan keterangan kepada publik sesuai kewenangan dan penugasan perusahaan. Persoalan yang disoroti CBA adalah perlunya batas peran yang jelas agar masyarakat tidak kebingungan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Uchok menilai, apabila persoalan distribusi BBM di Bali memang terjadi akibat kendala tertentu, Pertamina perlu menyampaikan data dan penjelasan resmi. Masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan umum bahwa masalah berada pada distribusi, tanpa penjelasan mengenai penyebab, wilayah terdampak, dan langkah penyelesaiannya.

Kritik Uchok terhadap Laode Sulaeman juga berkaitan dengan posisinya sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

CBA meminta Laode lebih memusatkan perhatian pada tugasnya di kementerian, terutama pelayanan administrasi perizinan bagi perusahaan sektor migas, termasuk perusahaan menengah.

Uchok menilai, jangan sampai perhatian terhadap persoalan Pertamina membuat pekerjaan utama di lingkungan ESDM justru terabaikan.

Sorotan itu menjadi semakin tajam setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan teguran kepada Dirjen Migas terkait pelayanan kepada perusahaan menengah.

“Saya minta sama Pak Dirjen jangan hanya ngurus perusahaan yang besar-besar. Yang menengah juga diurus,” ujar Bahlil saat meresmikan operasi kilang mini di Kabupaten Karawang, Kamis, 15 Oktober 2026, sebagaimana dikutip dalam keterangan yang disampaikan.

Teguran tersebut menyoroti pentingnya pemerataan pelayanan perizinan. Perusahaan menengah yang membutuhkan kepastian administrasi juga berhak memperoleh pelayanan yang memadai, tanpa harus kalah perhatian dibandingkan perusahaan besar.

Bagi Uchok, pernyataan Bahlil itu menjadi bahan evaluasi terhadap prioritas kerja Dirjen Migas. Ia menyindir bahwa Laode jangan sampai terlalu sibuk mengurusi persoalan Pertamina, sementara tanggung jawabnya dalam mengawal pelayanan sektor migas di kementerian tidak berjalan optimal.

Namun, hubungan langsung antara aktivitas Laode dalam menangani persoalan Pertamina dan teguran Bahlil mengenai pelayanan perizinan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan tersebut.

CBA Minta Pertamina Berbenah

Uchok menegaskan, Pertamina perlu memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyampaikan perkembangan persoalan BBM kepada masyarakat. Menurut dia, direktur utama dan jajaran direksi tidak seharusnya membiarkan munculnya kesan bahwa tanggung jawab komunikasi perusahaan justru lebih banyak diambil oleh komisaris.

Di sisi lain, Laode juga diminta memprioritaskan tugasnya sebagai Dirjen Migas di Kementerian ESDM. Pelayanan perizinan, pembinaan industri migas, dan penyelesaian hambatan yang dihadapi perusahaan menengah merupakan bagian dari tanggung jawab yang perlu mendapatkan perhatian.

“Bisa jadi karena Laode terlalu sibuk di koridor Pertamina sehingga urusan di kementerian, tempat ia digaji resmi, jadi terbengkalai. Perusahaan menengah menunggu izin, sementara Dirjennya sibuk menjadi ‘juru selamat’ di perusahaan raksasa,” sindir Uchok.

Kritik CBA tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan Pertamina tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan pejabat di hadapan media. Yang lebih penting adalah kepastian pasokan BBM, transparansi penyebab gangguan distribusi, dan kejelasan tanggung jawab manajemen.

Publik berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab atas operasional, serta apa langkah nyata untuk mencegah antrean BBM kembali terjadi.

Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara juga dituntut menjaga tata kelola yang baik. Sementara itu, pejabat Kementerian ESDM harus memastikan bahwa tugas pelayanan kepada industri berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Terapkan Skema Marked to Market, Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Hedi Batubara 14 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan laba bersih pada semester pertama 2026 melejit 253% menjadi Rp8,51 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun pada saat yang sama, tagihan atau piutang subsidi BUMN itu ke pemerintah juga naik drastis.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis pada 31 Juli 2026, PT Pupuk Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar Rp59,67 triliun atau tumbuh 51% pada semester I/2026 dengan peningkatan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) hingga 140% menjadi Rp14,28 triliun.

Kenaikan pendapatan terutana disumbang oleh lonjakan penggantian biaya subsidi dari pemerintah mencapai dua kali lipat menjadi Rp34,08 triliun. Seiring peningkatan biaya subsidi ini, total aset perusahaan pada semester I/2026 terdongkrak Rp31,87 triliun menjadi Rp182,05 triliun atau setara 21,2% dari tahun sebelumnya.

Mencermati data tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut lonjakan piutang subsidi yang tinggi itu merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang mengubah mekanisme subsidi pupuk berbasis nilai pasar mulai tahun ini.

“PT Pupuk Indonesia sekarang menerapkan skema marked to market (MTM) dari sebelumnya cost plus margin. Masalahnya MTM justru menyebabkan nominal piutang subsidi menjadi lebih besar daripada cost plus, padahal skema itu diklaim untuk efisiensi,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Uchok berpandangan lonjakan keuntungan PT Pupuk Indonesia itu tidak mencerminkan fundamental bisnis tetapi lebih didorong kenaikan biaya subsidi atau piutang subsidi dari pemerintah. Dia pun menyoroti besarnya selisih angka subsidi antara perhitungan menggunakan MTM dan cost plus.

Berdasarkan simulasi, ungkap Uchok, nilai subsidi untuk pupuk urea saja selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp26,81 triliun jika dihitung menggunakan skema MTM. Adapun dengan metode cost plus yang mengacu Harga Pokok Penjualan Sementara (HPPS) Kementan, nilai subsidi urea selama periode itu hanya Rp18,94 triliun. Artinya terdapat selisih hampir Rp8 triliun.

“Selisih yang besar ini justru menunjukkan inefisiensi dalam mekanisme subsidi. MTM ini kan mengikuti ferticon atau harga pasar yang sulit diprediksi secara tepat oleh siapapun. Harga pasar sangat dipengaruhi oleh geopolitik dan kondisi pabrik di masing-masing negara. Sedangkan metode cost plus relatif lebih stabil dan aman bagi perusahaan karena memberikan kepastian dalam penetapan harga,” jelasnya.

Penerapan skema MTM mengacu pada Perpres No. 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri Pertanian di antaranya Permentan No. 06 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi. Aturan yang diteken Mentan Amran Sulaiman pada 8 Maret 2026 ini berlaku surut per Januari 2026.

Dalam Permentan 06/2026, nilai komersial atau ferticon dihitung berdasarkan harga acuan pasar dan alfa. Harga acuan pasar merupakan harga referensi pupuk dari publikasi harga pasar internasional (Asia Tenggara) dalam kondisi curah di gudang pabrik, dengan nilai komersial untuk penyesuaian formula pupuk dan nilai konversi kurs rupiah. Adapun alfa terdiri dari biaya pengantongan, handling hingga distribusi. Kementan juga menetapkan harga batas atas dan batas bawah untuk nilai komersial sementara pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, lanjut Uchok, skema MTM menguntungkan PT Pupuk Indonesia karena memungkinkan BUMN itu mendapat suntikan modal melalui mekanisme subsidi. Selain mendapat uang muka, perusahaan kini bisa melakukan penagihan subsidi setiap bulan, yang besarannya bergantung pada realisasi penyaluran pupuk subsidi dikali harga fertecon setiap bulan.

Data mengungkapkan penggantian biaya subsidi ataupun piutang subsidi dari pemerintah terus meningkat sepanjang tahun ini. Hingga 31 Agustus 2026, total piutang subsidi dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia sudah mencapai Rp39,64 triliun atau tiga kali dari posisi per 31 Desember 2025 (saldo piutang subsidi) yang tercatat Rp13,29 triliun.

Lonjakan ini disebabkan adanya estimasi piutang subsidi dari pemerintah sebesar Rp26,16 triliun per 31 Agustus 2026. Estimasi ini merupakan komponen baru yang tidak terdapat pada laporan 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2025, maka tambahan estimasi piutang subsidi itu sangat material atau signifikan.

Penggunaan Dana Subsidi

Selain itu, Uchok mengingatkan direksi PT Pupuk Indonesia tidak menggunakan dana subsidi pupuk untuk belanja modal atau kepentingan komersial lainnya, termasuk investasi dan revitalisasi pabrik.

Dia mengatakan dana subsidi pupuk pada hakekatnya merupakan keuangan negara yang dititipkan pengelolaannya kepada BUMN. Masuknya dana ke rekening perusahaan tidak berarti terjadi pengalihan kepemilikan kepada BUMN.

“BUMN dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana amanat atau penugasan negara, bukan sebagai pemilik bebas atas dana itu. Ruang diskresi direksi terhadap dana subsidi jauh lebih terbatas dibandingkan dengan dana komersial perusahaan,” kata Uchok.

Dia menegaskan belanja subsidi tidak sama dengan belanja modal atau investasi. Subsidi bertujuan memenuhi kebutuhan publik secara langsung dalam tahun anggaran berjalan, sedangkan belanja modal bersifat jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi selama lebih dari satu tahun anggaran. Oleh karena itu, mencampuradukkan kepentingan subsidi dengan investasi tidak dapat dibenarkan secara hukum.

“Penyimpangan penggunaan keuangaan negara ini dapat menimbulkan risiko hukum serius apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak tertentu, atau penyalahgunaan keenangan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Dia mengatakan penggunaan dana subsidi bahkan tidak dibenarkan walaupun untuk sementara. Alasan bahwa dana ‘diparkir’ atau ‘diputar sementara’ atau ‘dipinjam’ untuk pembangunan pabrik kemudian dikembalikan sebelum kebutuhan subsidi jatuh tempo tidak menghilangkan pesoalan hukum.

“Penggunaan dana subsidi untuk investasi dapat menimbulkan risiko audit BPK dan risiko pertanggungjawaban hukum direksi. BJR (business judgement rule) tidak diposisikan sebagai perlindungan untuk penggunaan dana subsidi,” lanjutnya.

Menurut Uchok, pembangunan pabrik tetap dapat dilakukan tetapi harus menggunakan penanaman modal negara (PMN), laba non-subsidi, pembiayaan korporasi, atau mekanisme penugasan investasi khusus, dengan pemisahan yang jelas dari dana subsidi.

Dugaan Penyimpangan Proyek Paspor Rp955,4 Miliar: CBA Desak Kejaksaan Agung Usut Tuntas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Hedi Batubara 13 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk segera membuka penyelidikan menyeluruh terhadap Pengadaan Pencetakan Blangko Dokumen Perjalanan (Paspor) Tahun Anggaran 2025 pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan total alokasi anggaran fantastis mencapai Rp955,4 miliar.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa total anggaran raksasa tersebut terbagi ke dalam dua paket pengadaan utama pada tahun 2025, yakni Pengadaan Pencetakan Paspor/Blangko Dokumen Perjalanan RI sebesar Rp552,7 miliar serta Pengadaan Pencetakan Blangko Dokumen Perjalanan RI Tahap II sebesar Rp402,6 miliar.

Dalam mengusut dugaan penyimpangan ini, CBA meminta Korps Adhyaksa memulai penyelidikan dari adanya perombakan spesifikasi teknis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Keputusan Menteri No. M.IP-05.GR.01.02 Tahun 2025. Terbitnya keputusan tersebut mengindikasikan adanya kriteria teknis yang diduga kuat sengaja dirancang untuk mengarah dan menguntungkan salah satu penyedia atau perusahaan swasta tertentu.

Selain pintu masuk spesifikasi teknis, Kejagung juga didesak memeriksa legalitas serta kualifikasi bahan baku pembuat paspor milik perusahaan swasta pemenang lelang. Berdasarkan standar International Civil Aviation Organization (ICAO), pembuatan dokumen perjalanan internasional wajib tunduk pada aturan domestik yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) No. 9 Tahun 2013. Sebagai lembaga koordinasi non-struktural yang bertugas mencegah peredaran uang palsu dan dokumen sekuritas negara, Botasupal mensyaratkan bahwa bahan cetak dokumen sekuriti wajib berasal dari perusahaan yang telah mengantongi izin resmi.

Uchok menyayangkan minimnya transparansi dalam pengadaan bernilai hampir satu triliun rupiah ini. Menurutnya, anggaran sebesar Rp955,4 miliar merupakan uang rakyat yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membangun ribuan ruang kelas sekolah, fasilitas rumah sakit, atau perbaikan jalan desa. Namun saat masuk ke proyek paspor, transparansinya seolah disembunyikan rapat-rapat di balik lembaran dokumen yang tertutup.

Atas dasar itu, CBA secara tegas mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak bertindak pasif dan segera turun tangan memeriksa perombakan spesifikasi teknis, meneliti keabsahan bahan kertas sekuritas yang digunakan, serta membongkar pihak-pihak yang diuntungkan.

CBA mengingatkan agar dokumen perjalanan rakyat alias pasport jangan sampai dijadikan kendaraan untuk mengalirkan uang negara ke kantong yang salah.

CBA Bongkar Kejanggalan Konsesi Tol CMNP: Pendanaan Fiktif hingga Lonjakan Biaya Rp1,5 Triliun

Hedi Batubara 12 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Lembaga pengawas anggaran Center for Budget Analysis (CBA) membongkar indikasi kejanggalan dalam perpanjangan konsesi serta pengembangan Jalan Tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit (Jakarta Intra Urban Toll/JIUT) yang dikelola PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). CBA menilai proyek tersebut sarat masalah teknis maupun finansial, mulai dari dugaan klaim pendanaan fiktif hingga pembengkakan nilai proyek yang tidak wajar. Atas temuan ini, CBA siap menyerahkan laporan resmi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bentuk ‘uji keberanian’ bagi Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mengusut potensi kerugian keuangan negara tanpa tebang pilih.

‎Uchok menyoroti kejanggalan utama yang terletak pada skema pembiayaan proyek Ancol Timur–Pluit Elevated. Pihak PT CMNP sebelumnya mengklaim bahwa pembiayaan proyek telah mencapai status Financial Close—artinya perjanjian pinjaman telah ditandatangani dan siap dicairkan untuk pengerjaan konstruksi.

Namun, penelusuran CBA menunjukkan kondisi sebaliknya. Klausul Financial Close tersebut terindikasi modus pendanaan fiktif alias terbukti tidak terealisasi. Untuk menutupi kebutuhan modal, CMNP justru melakukan penggalangan dana publik melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) sebesar Rp1,39 triliun. Tak hanya itu, perusahaan juga menerbitkan Waran Seri I dengan batas maksimal Rp1,24 triliun, serta memanfaatkan kas internal yang disedot dari pendapatan operasional tol JIUT.
‎
‎”Kejagung harus menelusuri secara tuntas dari mana dan dari siapa sebenarnya sumber pendanaan PT CMNP ini. Klaim sudah financial close tetapi kenyataannya malah menarik dana dari mekanisme lain dan kas operasional,” ujar Uchok dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (12/10/2026).
‎
‎Di samping persoalan skema pembiayaan, CBA juga mengungkap lonjakan drastis pada biaya konstruksi proyek. Berdasarkan evaluasi awal, nilai konstruksi berada di angka Rp6,83 triliun, sementara usulan awal dari PT CMNP mencatatkan angka Rp7,04 triliun. Namun secara mendadak, estimasi biaya konstruksi melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp8,43 triliun, yang berarti terdapat pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp1,59 triliun.
‎
‎CBA menyayangkan tidak adanya evaluasi memadai dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait kenaikan biaya yang fantastis tersebut. Publik dinilai berhak mendapatkan transparansi atas rincian perubahan komponen pekerjaan, dasar perhitungan biaya, hingga pihak penanggung jawab evaluasi.
‎
‎Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, CBA memastikan bakal menggelar aksi unjuk rasa sekaligus menyerahkan berkas laporan dugaan penyimpangan ini secara resmi ke Kejaksaan Agung. Uchok menegaskan bahwa laporan ini akan menjadi ajang pembuktian independensi dan integritas Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum di sektor infrastruktur.
‎
‎”Laporan CBA ini menjadi uji nyali bagi Kejagung untuk berani membuka penyelidikan atas konsesi jalan tol ini, meskipun prosesnya harus berhadapan dengan pihak yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres),” tegas Uchok.

Bongkar Dugaan Mafia Oligarki Era Jokowi, Kejagung Harus Usut Konsesi Tol CMNP

Hedi Batubara 12 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dugaan penyimpangan dalam perpanjangan konsesi dan pengembangan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) kembali menjadi sorotan. Dalam diskusi publik bertajuk pembongkaran dugaan mafia oligarki era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Senin (12/10/2026), sejumlah narasumber mendesak aparat penegak hukum mengusut proses perpanjangan konsesi, pengadaan tanah, hingga potensi kerugian keuangan negara.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan penanganan persoalan tersebut secara terbuka. Ia menyebut nilai persoalan yang perlu diperiksa mencapai belasan triliun rupiah.

“PT CMNP menjual saham. Kejaksaan Agung bisa masuk ke pembiayaan PT CMNP. Total anggarannya Rp15 triliun. Hasil audit BPKP sudah matang. Kenapa Kejaksaan Agung diam?” kata Uchok dalam diskusi tersebut.

Uchok juga menyoroti pengadaan tanah yang disebutnya mencapai Rp2,3 triliun. Menurut dia, persoalan yang harus ditelusuri bukan hanya besarnya anggaran, melainkan kelengkapan dokumen dan rincian pengadaan untuk setiap bidang tanah.

“Pengadaan ini tidak diketahui, per bidang datanya tidak ada. Ini barang bagus bagi Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Pernyataan Uchok tersebut menjadi desakan agar aparat penegak hukum menelusuri dokumen pengadaan, aliran pembiayaan, realisasi biaya investasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Praktisi hukum Munarman mengungkapkan persoalan yang menurutnya perlu diketahui publik adalah proses penambahan pembangunan jalan tol layang Harbour Road II atau Ancol Timur-Pluit Elevated pada ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono.

Munarman menilai polemik ini harus dilihat dari sejarah konsesi jalan tol, kepentingan masyarakat, dan keputusan pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembangan proyek baru.

Ia menjelaskan, ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit memiliki riwayat perjanjian pengusahaan sejak 1987. Menurut Munarman, ketika masa konsesi berakhir, pemerintah perlu memastikan apakah pengelolaan jalan dikembalikan kepada negara, dialihkan kepada BUMN, atau tetap dioperasikan melalui skema lain yang sah.

“Kalau normal, jalan tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit seharusnya menjadi milik rakyat setelah konsesi habis. Konsesi habis diserahkan ke negara. Pertanyaannya, apakah akan digratiskan dan dinikmati rakyat?” kata Munarman.

Ia kemudian menyoroti proses pengembangan jalan tol layang yang menurutnya bermula dari pembahasan penanganan kemacetan. Dalam pandangannya, perubahan lingkup pengusahaan jalan tol dan perpanjangan masa konsesi harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak merugikan kepentingan publik.

Munarman juga menyinggung dugaan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dan penguasa menjelang berakhirnya masa konsesi. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pemerintahan Jokowi dan meminta aparat menelusuri proses pengambilan keputusan.

Sorotan terhadap proyek ini bukan hanya berasal dari pernyataan para pembicara diskusi. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memuat temuan terkait pengembangan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit Elevated.

BPK menemukan penambahan lingkup pengembangan jalan tol tersebut dilakukan tanpa melalui proses pelelangan. Akibatnya, pemerintah dinilai tidak memperoleh jaminan bahwa skema investasi yang dipilih merupakan skema terbaik.

BPK turut mencatat persoalan pengadaan tanah yang berlarut-larut sehingga berpotensi meningkatkan biaya investasi dan memengaruhi tarif serta masa konsesi. Selain itu, terdapat persoalan pertanggungjawaban realisasi biaya operasional dan biaya pendukung, keterlambatan penyelesaian konstruksi, serta pemenuhan pembiayaan proyek.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung kepada CMNP untuk pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol.

Salah satu pokok persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan masa konsesi ruas tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang dipublikasikan, pada 23 Juni 2020 CMNP dan pemerintah menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol yang mencakup pengembangan Harbour Road II. Pengembangan jalan tol layang tersebut memiliki panjang sekitar 8,95 kilometer dan diikuti penambahan masa konsesi selama 35 tahun, hingga 31 Maret 2060.

Sebelumnya, masa konsesi ruas tersebut dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2025. Perubahan perjanjian itu menjadi salah satu pokok yang dipersoalkan dalam pengaduan masyarakat dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan konsesi.

Informasi mengenai perubahan konsesi tersebut tercantum dalam prospektus CMNP tahun 2020. Sementara itu, laporan tahunan CMNP 2018 juga mencatat adanya perubahan rencana usaha pada 4 Oktober 2018 terkait pengembangan Ancol Timur-Pluit Elevated.

Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah pemerintah memberikan perpanjangan konsesi, melainkan apakah prosedur, dasar perhitungan investasi, pembagian risiko, dan manfaat ekonomi bagi negara telah sesuai dengan ketentuan.

BPK secara khusus merekomendasikan evaluasi ulang atas penunjukan langsung dan peninjauan kembali perjanjian pengusahaan jalan tol tersebut. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan tindak lanjut rekomendasi audit dan memastikan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Munarman juga menyoroti dugaan kerugian masyarakat akibat keputusan pengembangan jalan tol dan proses pengadaan tanah. Ia mempertanyakan apakah biaya investasi, pengadaan lahan, dan penambahan struktur jalan telah dihitung secara transparan.

Sementara itu, Muslim Arbi menyoroti hubungan antara pengusaha besar dan kekuasaan politik. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan bisnis yang berjalan beriringan dengan keputusan pemerintah dan berpotensi merugikan masyarakat.

Muslim mempertanyakan bagaimana negara melindungi kepentingan publik apabila keputusan mengenai konsesi infrastruktur lebih menguntungkan pihak usaha tertentu daripada masyarakat.

Ia juga menyinggung pemerintahan Jokowi dalam kritiknya terhadap dugaan hubungan pengusaha dan penguasa tersebut. Menurut Muslim, persoalan ini perlu diusut agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa keputusan strategis pemerintah dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.

CBA Bongkar Perubahan Pemegang Saham Amar Bank: Investree Tersingkir, Tolaram Makin Berkuasa!

Hedi Batubara 12 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Perubahan komposisi pemegang saham PT Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar Bank sepanjang 2025 menjadi sorotan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Di tengah peningkatan pendapatan dan laba perusahaan, terjadi perubahan signifikan dalam kepemilikan saham, termasuk hilangnya kepemilikan Investree Singapore Pte Ltd dan bertambahnya porsi saham Tolaram Pte Ltd.

Menurut Uchok Sky Khadafi, kinerja keuangan Amar Bank pada 2024 hingga 2025 menunjukkan perkembangan positif. Pendapatan perusahaan meningkat dari sekitar Rp1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp1,4 triliun pada 2025.

Kenaikan pendapatan tersebut juga diikuti pertumbuhan laba bersih. Pada 2024, laba bersih periode berjalan Amar Bank tercatat sekitar Rp214,9 miliar. Angka itu meningkat menjadi Rp249,6 miliar pada 2025.

“Laba Amar Bank mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025 sekitar Rp34,7 miliar,” jelas Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan angka tersebut, laba bersih Amar Bank meningkat sekitar 16,1 persen. Sementara itu, pendapatan perusahaan bertambah sekitar Rp200 miliar atau sekitar 16,7 persen.

Namun, menurut CBA, perkembangan yang menarik bukan hanya soal pertumbuhan pendapatan dan laba. Perubahan komposisi pemegang saham Amar Bank sepanjang 2025 juga patut dicermati.

Uchok menyoroti perubahan kepemilikan saham Investree Singapore Pte Ltd. Berdasarkan data kepemilikan saham yang disampaikan, pada awal 2025 perusahaan tersebut memiliki 2.246.477.307 lembar saham atau sekitar 12,22 persen dari total saham Amar Bank.

Namun, pada akhir 2025, kepemilikan Investree Singapore Pte Ltd tercatat menjadi nol.

Perubahan ini menunjukkan bahwa Investree Singapore Pte Ltd tidak lagi memiliki saham Amar Bank berdasarkan data yang menjadi bahan analisis CBA tersebut.

“Selain ada peningkatan laba, yang lebih menarik lagi adalah pemegang saham Investree Singapore Pte Ltd pada akhir tahun 2025 nol di Amar Bank. Padahal, pada awal tahun 2025 masih memiliki sebanyak 2.246.477.307 lembar atau 12,22 persen,” tutur Uchok.

Hilangnya kepemilikan Investree tersebut menjadi salah satu perubahan paling mencolok dalam struktur pemegang saham Amar Bank selama periode tersebut.

Meski demikian, angka kepemilikan saham pada awal dan akhir tahun saja belum cukup untuk memastikan bagaimana proses pengalihan saham berlangsung, siapa pihak yang membeli seluruh saham tersebut, serta apakah transaksi dilakukan sekaligus atau melalui beberapa tahapan.

Perubahan berikutnya menyangkut Tolaram Pte Ltd. Perusahaan ini sejak awal 2025 telah menjadi pemegang saham utama Amar Bank.

Pada awal 2025, Tolaram Pte Ltd tercatat memiliki 13.041.821.668 lembar saham atau sekitar 70,95 persen.

Pada akhir 2025, kepemilikannya meningkat menjadi 13.832.054.873 lembar saham atau sekitar 75,25 persen.

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, Tolaram menambah kepemilikan sebanyak 790.233.205 lembar saham. Porsi kepemilikannya meningkat sekitar 4,30 poin persentase.

Kenaikan itu semakin memperkuat posisi Tolaram sebagai pemegang saham pengendali Amar Bank.

Menurut Uchok, perubahan kepemilikan Investree Singapore Pte Ltd berjalan beriringan dengan meningkatnya porsi saham Tolaram. Kondisi tersebut menjadi perhatian CBA karena memperlihatkan perubahan besar dalam komposisi kepemilikan perusahaan perbankan tersebut.

Namun, untuk memastikan hubungan langsung antara keluarnya Investree dan bertambahnya saham Tolaram, diperlukan informasi lebih terperinci mengenai transaksi saham selama 2025.

Selain Tolaram, data yang disampaikan CBA juga mencatat kepemilikan saham PT Jagat Raya Imajinasi dan SBI Holdings, Inc.

PT Jagat Raya Imajinasi tercatat memiliki 1.210.726.588 lembar saham atau sekitar 6,59 persen. Sementara itu, SBI Holdings, Inc tercatat memiliki 1.035.714.286 lembar saham atau sekitar 5,63 persen.

Kehadiran kedua pemegang saham tersebut menambah dinamika komposisi kepemilikan Amar Bank.

Di sisi lain, porsi saham publik juga mengalami penurunan. Pada awal 2025, kepemilikan publik tercatat sebanyak 2.725.374.330 lembar saham atau sekitar 14,82 persen. Pada akhir tahun, jumlahnya turun menjadi 1.935.177.558 lembar saham atau sekitar 10,53 persen.

Artinya, berdasarkan angka tersebut, kepemilikan publik berkurang sebanyak 790.196.772 lembar saham atau sekitar 4,29 poin persentase.

Perubahan itu memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan Amar Bank pada akhir 2025 berbeda cukup signifikan dibandingkan awal tahun.

Meski demikian, perubahan porsi saham publik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau praktik yang merugikan investor. Untuk menilai persoalan tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap keterbukaan informasi, riwayat transaksi, serta dokumen resmi perusahaan.

Uchok Sky Khadafi menilai perubahan komposisi pemegang saham Amar Bank merupakan perkembangan yang menarik untuk dicermati, terutama karena berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan.

“Ini betul-betul perubahan kepemilikan saham yang menarik. Yang satu berhasil memperbesar penguasaan saham, sementara pemegang saham lainnya tidak lagi tercatat memiliki saham di perusahaan,” ujar Uchok, merujuk pada perubahan kepemilikan yang dipaparkannya.

Bagi CBA, perkembangan tersebut perlu dibaca bukan hanya dari sisi pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari aspek transparansi dan keterbukaan informasi kepada pemegang saham serta publik.

Pertanyaan yang patut dijawab melalui dokumen resmi adalah bagaimana proses perubahan kepemilikan saham itu berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi, dan bagaimana mekanisme pengalihan saham tersebut dilakukan.

Informasi itu penting agar publik dapat memahami perubahan struktur kepemilikan Amar Bank secara utuh, tanpa menarik kesimpulan yang belum didukung bukti.

Pada akhirnya, kenaikan pendapatan dan laba merupakan indikator perkembangan usaha. Sementara itu, perubahan komposisi pemegang saham merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan penelusuran tersendiri.

Karena itu, dinamika kepemilikan Amar Bank sepanjang 2025 layak mendapat perhatian, terutama untuk memastikan bahwa informasi mengenai transaksi saham disampaikan secara transparan dan sesuai ketentuan pasar modal.

Bahlil Pegang Dua Kursi Menteri, CBA Desak Prabowo Copot dari ESDM dan Lantik Yuliot Tanjung

Hedi Batubara 11 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 membawa perubahan besar dalam peta kekuasaan pemerintahan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Bahlil Lahadalia.

Bahlil resmi dilantik Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun, pada saat yang sama, Bahlil masih menduduki jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kondisi tersebut membuat Bahlil kini berada pada dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai situasi tersebut perlu segera diakhiri. Ia mendesak Presiden Prabowo mencopot Bahlil dari posisi Menteri ESDM agar konsentrasi kerja di kementerian tersebut tidak terpecah.

Menurut Uchok, Presiden Prabowo sebaiknya segera menunjuk Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebagai Menteri ESDM definitif.

“Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus terdengar seperti panen raya kekuasaan,” ujar Uchok kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).

Ia menilai pemisahan jabatan tersebut penting agar pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam menangani berbagai persoalan perizinan pertambangan.

“Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah mencopot Bahlil, lantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegasnya.

Uchok menggambarkan persoalan perizinan tambang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan kepastian birokrasi.

“Urusan izin tambang yang selama ini jalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa lari kencang seperti kijang,” katanya.

Yuliot Dinilai Sudah Paham Dapur ESDM

Uchok juga menyoroti posisi Yuliot Tanjung yang selama ini mendampingi Bahlil dalam perjalanan karier pemerintahannya.

Ketika Bahlil memimpin Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot menduduki posisi Wakil Kepala BKPM. Ketika Bahlil kemudian menjadi Menteri ESDM, Yuliot kembali mendampinginya sebagai Wakil Menteri ESDM.

Karena itu, menurut Uchok, Yuliot bukan sosok yang membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi apabila dipercaya menjadi Menteri ESDM definitif.

Ia menilai pengalaman Yuliot di lingkungan investasi dan energi dapat menjadi modal untuk melanjutkan berbagai pekerjaan yang ada di Kementerian ESDM.

Selama mendampingi Bahlil, keduanya juga dikenal sebagai pasangan pejabat yang kerap tampil bersama dalam berbagai agenda pemerintahan.

Uchok bahkan menggunakan istilah “jimat keberuntungan” untuk menggambarkan kedekatan profesional antara Bahlil dan Yuliot.

“Selama ini, bagi Bahlil, Yuliot itu keberuntungan. Sekarang berpisah? Maka keberuntungannya pun ikut pergi. Bisa jadi bumerang, yang tadinya menguntungkan, kini justru melukai diri sendiri,” kata Uchok.

Pelantikan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus mempertahankannya sebagai Menteri ESDM membuat perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan Presiden Prabowo.

Di satu sisi, Bahlil memiliki tanggung jawab baru pada level koordinasi sebagai Menko. Di sisi lain, ia masih harus menangani langsung urusan Kementerian ESDM.

Bagi CBA, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konsentrasi dan efektivitas kerja karena sektor hilirisasi dan transisi energi merupakan agenda besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Karena itu, Uchok meminta Prabowo segera menentukan pilihan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ia mengusulkan Yuliot Tanjung segera ditetapkan sebagai Menteri ESDM definitif. Dengan demikian, Bahlil dapat berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Kalau Yuliot dilantik, maka pemisahan tugas menjadi jelas. Bahlil fokus sebagai Menko, sementara ESDM dipimpin menteri definitif,” ujar Uchok.

Kini keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah Bahlil akan tetap memegang dua jabatan, atau salah satu kursi tersebut segera diserahkan kepada pejabat lain, termasuk kemungkinan Yuliot Tanjung?

Bagi CBA, jawaban atas persoalan tersebut penting untuk memastikan kementerian strategis yang mengurusi energi dan sumber daya mineral tidak kehilangan fokus di tengah besarnya pekerjaan pemerintah di sektor hilirisasi, investasi, pertambangan dan transisi energi.

CBA Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Golf Bank Mandiri Rp696 Juta Tanpa LPJ Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

CBA Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Golf Bank Mandiri Rp696 Juta Tanpa LPJ

Hedi Batubara 10 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan golf pegawai Bank Mandiri yang menelan biaya mencapai Rp696.707.056 tanpa dokumen pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengkritik keras alokasi dana yang dibebankan pada pos Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran tersebut berisiko merugikan dana nasabah serta keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang menantang.

”Dan rupanya Bank Mandiri juga lebih gila ikut-ikutan menghabiskan anggaran untuk main golf. Alasannya indah dan manis sekali, yaitu untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Tapi sayang, manisnya itu yang bikin ‘diabetes’ uang nasabah dan keuangan negara. Main golfnya di lapangan, yang caddy-in rakyat juga toh,” ujar Uchok dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Uchok juga menyoroti ketimpangan penggunaan anggaran publik ini dengan kondisi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, di saat para kepala daerah kesulitan mencari pendapatan daerah, Bank Mandiri justru menghabiskan dana besar untuk fasilitas olahraga elit. “Untuk bola yang dipukul memang bola, namun yang terpukul ya anggaran yang dihabiskan,” tuturnya.

Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan golf tersebut juga dinilai memanfaatkan fasilitas berbiaya tinggi. Berdasarkan temuan CBA, beberapa tempat favorit yang digunakan antara lain Mountain View Golf Club Bandung, Pondok Indah Golf Course, Sedayu Indo Golf, Executive Club House Sedayu Indo, Suvarna Jakarta Golf Club, Palm Hill Golf Club, Klub Golf Bogor Raya, Modern Golf & Country Club, serta Senayan Driving Range.

Atas dasar temuan tersebut, CBA meminta lembaga penegak hukum, khususnya KPK, untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas transparansi penggunaan anggaran kegiatan golf Bank Mandiri demi memulihkan akuntabilitas keuangan BUMN.

Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

CBA: BCA Jangan Meremehkan Keluhan Nasabah, Saham Tertekan Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

CBA Sentil Pertamina: Laode Sulaeman Lebih Berisik dari Dirut, Ada Apa dengan Simon Mantiri?

Terapkan Skema Marked to Market, Utang Subsidi Pemerintah ke PT Pupuk Indonesia Bengkak

Dugaan Penyimpangan Proyek Paspor Rp955,4 Miliar: CBA Desak Kejaksaan Agung Usut Tuntas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

CBA Bongkar Kejanggalan Konsesi Tol CMNP: Pendanaan Fiktif hingga Lonjakan Biaya Rp1,5 Triliun

Bongkar Dugaan Mafia Oligarki Era Jokowi, Kejagung Harus Usut Konsesi Tol CMNP

CBA Bongkar Perubahan Pemegang Saham Amar Bank: Investree Tersingkir, Tolaram Makin Berkuasa!

Bahlil Pegang Dua Kursi Menteri, CBA Desak Prabowo Copot dari ESDM dan Lantik Yuliot Tanjung

CBA Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Golf Bank Mandiri Rp696 Juta Tanpa LPJ

Baca Juga Berita Ini

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online