15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diharapkan benar-benar mewujudkan komitmennya dalam menciptakan penegakan hukum berkeadilan.

Harapan ini disampaikan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menanggapi penanganan kasus judi online oleh kepolisian.

Uchok mendapat informasi bahwa Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, hingga kini belum diperiksa penyidik Polda Metro Jaya lantaran terkendala izin dari presiden.

Padahal, sudah ada 24 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka di mana 10 di antaranya bekas-bekas anak buah Budi Arie di Kominfo.

“Apalagi Pak Prabowo pernah menyebut judi online sebagai salah satu ancaman paling berat di Indonesia, sehingga pemberantasannya harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Untuk itu sudah semestinya tidak ragu memberikan izin,” kata Uchok.

Penegakan hukum terkait judi online, sebut Uchok yang baru-baru ini bersama pegiat antikorupsi lainnya Iskandar Sitorus mengadukan dugaan hoaks Jaksa Agung Burhanuddin ke Bareskrim Polri, harus dilakukan tidak tebang pilih.

Semua yang terlibat, katanya, harus ditindak tegas termasuk memeriksa Budi Arie sebagai mantan Menkominfo, sehingga masyarakat percaya bahwa hukum tidak hanya tajam ke Bawah, tetapi juga tajam ke atas.

“Pak Prabowo berulang kali menyampaikan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Inilah saatnya untuk membuktikan.” Demikian kata Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk,Jakarta – Pada tahun 2024 dan tahun 2023 Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan DKI Jakarta memborong Alat Komunikasi Radio dan Kelengkapannya.

Pada tahun 2024, Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan memborong Alat Komunikasi Radio dan Kelengkapannya yang berjumlah 468 unit dengan Anggaran sebesar Rp.11.890.534.083

Sedangkan pada tahun 2023, Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan memborong Alat komunikasi Radio dan kelengkapannya sebanyak 586 Unit dengan Anggaran sebesar Rp.11.793.411.894

Ketika MoneyTalk meminta tanggapan kepada Direktur CBA (Center For Budget Analisis) atas persoalan diatas. Uchok Sky Khadafi Meminta Aparat hukum baik Kejati DKI, atau Polda Metro Jaya untuk segera membuka penyelidikan di Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan atas memborong besar besaran Alat Komunikasi Radio dan Kelengkapannya.

Sangat mencurigakan tiap tahun beli alat komunikasi, ujar Uchok Sky. Apalagi Harga perunit perlu diaudit oleh auditor Negara. Dimana persatu unit untuk tahun 2024 harganya sekitar Rp.25 juta. Sedangkan harga satu unit untuk tahun 2023 sekitar Rp.20 juta.

Dan Kejati DKI atau Kapolda Metro Jaya bisa melakukan memanggil kepala dinas Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan agar tidak ada dusta antara publik dengan pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta,lanjut Uchok Sky.

Kasus kasus seperti ini diminta kepada aparat hukum jangan mendiamkan saja. Coba lihat, Harga perunit pada tahun 2024 bisa naik sekitar Rp.5 juta dari tahun 2023, tegas Uchok Sky

Maka untuk itu segera aparat hukum untuk bekerja melakukan penyelidikan di Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan, pungkas Uchok Sky

MoneyTalk,Jakarta – Keberadaan tambang rakyat di Indonesia semakin menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dampaknya pada rantai pasokan minyak nasional.

Demikian hal ini disampaikan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam diskusi publik “Sengkarut Illegal Drilling dan Ilegal Refiner” yang diadakan oleh komunitas “Suara Netijen+62”, Jakarta, Kamis, 14 November.

Uchok Sky menyoroti bahwa tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin dapat mengancam stabilitas distribusi minyak yang selama ini dikelola oleh Pertamina.

“Jika tambang rakyat semakin banyak, jalur distribusi resmi bisa terganggu, dan ini tentu berisiko rugi bagi Pertamina sebagai pemasok minyak utama di Indonesia,” ujar Uchok Sky

Uchok Sky menekankan pentingnya peraturan yang tegas untuk mengontrol dan menertibkan tambang rakyat demi menjaga kelancaran rantai pasok nasional.

Sebaik SKK Migas atau BPH Migas mendekati tambang rakyat agar melakukan pemberdayaan kepada penambang rakyat. Bukan menyuruh kepolisian untuk menutup sumur minyak sebagai sumber ekonomi rakyat.

Karena itu, Uchok Sky mendukung adanya kebijakan yang memperketat pengawasan dan izin tambang agar praktik ilegal dapat diminimalkan.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan Pengamat Ekonomi Anthony Budiawan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 10.000 sumur tambang ilegal di Indonesia yang menghasilkan hingga 25.000 barel per hari. Hal ini setara dengan 5% dari total pendapatan sektor pertambangan nasional.

Anthony menambahkan perlunya dukungan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan pengusaha lokal agar sumber daya alam dapat digunakan sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Wawan Purnama dari Mabes Polri juga membagikan perspektifnya terkait kendala dalam mengawasi tambang ilegal yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, akses sulit dan keterbatasan informasi sering menghambat aparat dalam melakukan penindakan. Meski demikian, ia mengapresiasi peran masyarakat

MoneyTalk,Jakarta – Jakarta- iPhone 16 produk terbaru dari Apple hingga kini belum bisa dipasarkan di Indonesia. Pasalnya, Pemerintah belum atau enggan memberikan izin edar terhadap handphone asal negeri paman Sam tersebut.

Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) Uchok Sky Khadafi mendukung penuh langkah pemerintah yang menolak beredarnya iPhone 16 di Indonesia.

“Harus diapresiasi sikap pemerintah tersebut. Ini soal kedaulatan bangsa yang perlu dijaga. Jangan sampai produk-produk buatan negara luar beredar di kita tapi tak memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat,” tandasnya.

Uchok menambahkan, pemerintah harus lebih tegas lagi kepada para pedagang asing yang mau berjualan di Indonesia.

“Jangan hanya soal perizinan yang ditekankan, tapi pemerintah juga harus menekankan agar para saudagar-saudagar asing yang hendak jual barangnya itu harus mau berinvestasi di kita. Dengan adanya investasi, maka akan ada multiflier efek terhadap ekonomi masyarakat nantinya,” urai Uchok.

Tak hanya itu, lanjut dia, setiap produk asing yang mau dipasarkan di dalam negeri mesti memenuhi syarat sebelum diedarkan.

“Syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ini yang paling penting. Jangan sampai produk semisal iPhone 16 itu tak ada TKDN kita di dalamnya. TKDN penting karena memiliki efek domino yang sangat signifikan, produsen-produsen kita nantinya bisa bergeliat karena ada permintaan TKDN dari produk semisal iPhone itu,” tegasnya.

Terakhir, Uchok mendesak agar pemerintah menekan Apple untuk membangun pabrik di Indonesia.

“Dampaknya luar biasa nantinya. Bakal banyak tenaga kerja terserap jika mereka bangun pabrik di kita. Pemerintah harus paksa Apple bangun pabrik sebagai syarat utama jika mau produknya beredar di kita. Jangan mau kalau hanya bangun aksesoris, memangnya kita badut mereka apa?. Sekali lagi pemerintah harus tegas dan jangan cawe-cawe karena publik mengawal hal ini,” tegasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Aliansi Forum Komunikasi Lingkungan Jawa Barat (AFKL). Melaporkan hasil investigasi di lapangan kepada Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi dan berkas dokumen Poto Poto kerusakan lingkungan di area tambang Batu Kapur milik PT JUI SHIN INDONESIA. Jum’at, 8 NOVEMBER 2024

Dalam laporan nya Aliansi Forum Komunikasi Lingkungan Jawa Barat, Memberikan berkas untuk kejaksaan negeri kabupaten Bekasi di antara nya Poto Lokasi. Maps lokasi pertambangan. Dan lokasi cagar budaya syeh puntang yang mengalami kerusakan.

Syarif Hidayatullah dalam wawancara nya,”Aliansi Forum komunikasi Lingkungan Jawa Barat (AFKL) Akan terus mengawal kasus ini sampai dengan tuntas, dan meminta kepada Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi untuk mengusut segera dugaan keterlibatan Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi tentang kerusakan lingkungan tersebut.

“Maka dari itu ini bagian dari komitmen temen-temen Aliansi Forum Komunikasi Lingkungan Jawa Barat untuk menjaga alam, Dan cagar budaya yang hari ini di rusak oleh anak Perusahaan PT JUI SHIN INDONESIA”. Tutup Syarif Hidayatullah.

Sebelumnya Ada Permintaan Penyidikan oleh Kejati Jawa Barat atas Galian di area PT JUI SHIN INDONESIA juga datang dari Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA (Center For Budget Analisis)

Kejati Jawa Barat bisa menghitung potensi kerugian negara atas dugaan kerusakan lingkungan di area galian PT JUI SHIN INDONESIA, jelas Uchok Sky

Dan Kejati Jawa Barat bisa memakai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 itu berisi tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pungkas Uchok Sky

Polda Metro Jaya Sidik Dugaan Korupsi Pemilihan Abang None 2023 di Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

MoneyTalk, Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya baru-baru ini mulai melakukan penyelidikan dan mengeluarkan surat resmi untuk memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

Surat bernomor Surat bernomor B/Y624/X/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus ini bertujuan untuk membantu penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam dugaan penyalahgunaan anggaran yang berkaitan kegiatan Pemilihan Abang None Jakarta 2023.

Sebelumnya Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta kepada Kejati DKI Jakarta untuk segera mengeluarkan Sprindik untuk menyelidiki Adanya double Anggaran atau dugaan Mark Up di event Pemilihan Abang dan None Jakarta pada tahun 2024.

Kejati DKI bisa memanggil pihak Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta untuk penyelidikan Anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta. kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan pada Kamis, (17/10/2024).

Dan Kejati DKI Jakarta jangan pura-pura tidak tahu, Ada keanehan dalam realisasi anggaran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta untuk 4 Proyek event Pemilihan Abang dan None Jakarta pada tahun 2024,” tegas Uchok Sky.

Proyek Pertama, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta adalah Event Pemilihan Abang dan None Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp 8.019.570.463.

Dan Anggaran sebesar Rp 8.019.570.463 ini untuk beberapa kegiatan seperti untuk dihabiskan membayar Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara.

Proyek Kedua, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta adalah Pemberdayaan Abang dan None Jakarta Dengan Anggaran sebesar Rp 882.750.000 untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

Proyek Ketiga Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta adalah Pemilihan Abang dan None Jakarta dengan Anggaran sebesar Rp 17.500.000 untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

“Selanjutnya Proyek Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Penjilidan Soft Cover sebesar Rp 553.046 untuk Pemberdayaan Abang dan None Jakarta,” pungkas Uchok Sky.(c@kra)

MoneyTalk,Jakarta – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang seperti tutup mata atau pura pura tidak tahu dugaan kerusakan Lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang batu Kapur PT JUI SHIN INDONESIA.

(lebih…)