Uchok Sky Khadafi Archives - Laman 39 dari 42 -

Imbas Kebijakan Gas Melon, CBA: Golkar Sebaiknya Keluar Dari Kabinet Merah Putih Uchok Sky Khadafi

Imbas Kebijakan Gas Melon, CBA: Golkar Sebaiknya Keluar Dari Kabinet Merah Putih

Hedi Batubara 7 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gara-gara kisruh kebijakan distribusi gas LPG 3 Kg alias gas Melon, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia terus diserang publik. Sayangnya kebijakan yang bertujuan menata distribusi gas bersubsidi itu tidak berjalan mulus.

Kondisi ini membuat citra Partai Golkar anjlok dimata masyarakat. “Situasi seperti ini tidak menguntungkan bagi Bahlil dan Partai Golkar, ada baiknya Partai Golkar bersama kadernya ke luar dari Kabinet Merah Putih,” kata Direktur eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Dengan keluarnya Partai Golkar dari KMP (Kabinet Merah Putih) kata Uchok, maka akan terjadi check and balance baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Sehingga demokrasi Indonesia akan menjadi lebih sehat. “Sekarang ini eksekutif dan parlemen mayoritas dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada keseimbangan,” ujarnya lagi.

Apalagi, lanjut Uchok, desakan reshufle kepada Bahli makin kuat. Jadi ketimbang kena reshufle, ada baiknya Bahlil bersama Partai Golkar memilih menjadi oposisi. “Toh menjadi oposisi juga sama-sama terhormat, sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucapnya.

Menurut Uchok, posisi Bahlil serba dilematis, apalagi saat terjadi kekisruhan distribusi LPG bersubsidi itu semua pimpinan parpol “cari aman”. Sehingga kebijakan Menteri ESDM itu seolah menjadi tanggung jawab pribadi.

“Malah Pimpinan DPR dan Komisi VII DPR terkesan cuci tangan. Golkar cuma jadi bemper,” paparnya.

Partai Golkar, sambung Uchok, harus belajar menjadi oposisi dan tidak harus selalu merapat dalam pemerintahan. “Resources Partai Golkar yang besar dan berkualitas, kalau berada di luar pemerintahan justru membuat demokrasi Indonesia lebih maju,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf atas kegaduhan soal aturan baru pembelian gas sehingga warga tak bisa membeli gas elpiji 3 kilogram di pengecer.

Bahlil meminta agar polemik pemangkasan distribusi elpiji 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun.Dia menyebutkan, jika ada kesalahan itu adalah kesalahan pihaknya.

Sementara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco bilang tidak tahu apakan aturan penjualan gas elpiji ini sudah dikomunikasikan bahlil kepada Presiden Prabowo sebelumnya atau tidak.

Namun Dasco bilang Presiden Prabowo bisa mengambil keputusan terhadap kebijakan menimbulkan polemik di masyarakat.

Dasco menilai aturan penjualan baru gas elpiji sangat mendadak sehingga tidak terkonfirmasi ke warga.

Presiden Prabowo membatalkan aturan larangan penjualan gas elpiji 3 kilogram di pengecer, 3 hari setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerapkannya.

Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan menyebut, kebijakan ini bukan berasal dari Presiden Prabowo.

Siapa Pemain Gas Elpiji Melon Di Pertamina Patra Niaga 1738823298760

Siapa Pemain Gas Elpiji Melon Di Pertamina Patra Niaga

Hedi Batubara 6 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Centre Budget for Analysis (CBA) mendesak PT Pertamina (Persero) khususnya PT Pertamina Patra Niaga untuk membuka pemain distribusi gas melon (Gas Tabung Ukuran 3Kg). Sebab, pemain utama kerah putih di dalam distribusi gas Melon diperkirakan menjadi biang kerok distribusi sehingga merugikan subsidi anggaran negara.

“Saya mendesak Pertamina Patra Niaga, buka-lah datanya, siapa pemilik agen-agen itu, jatahnya berapa jadi ketahuan siapa saja jajaran pengurus perusahaan, afiliasinya dan lainnya. Kisruh ini, berawal dari hulu, jangan salah menuding pengecer, yang sebenarnya hanya untuk hidup, atau keperluan cuan recehan,” cetus Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA di Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menegaskan, ada sumber yang mengatakan adanya penyimpangan distribusi sejak dari hulu penetapan agen distribusi. Uchok mengatakan, ada campur Senayan, untuk jatah-jatah agen ini, sehingga harus dibuka aja semua, siapa yang nakal sebenarnya.

“Coba saja, jadi agen itu tidak gampang bos, kalau tidak ada pelicin. Nah kalau saja, agen sudah mengeluarkan uang jago, didepan, tentu sebagai pengusaha akan cari peluang lain untuk menutupinya.”

Uchok melanjutkan, bahwa para agen ini juga kreatif melalui salah satunya peluang jatah kuotannya tidak semua disalurkan ke Pangkalan, pasti ‘kencing’ di jalan, distribusi langsung ke pengecer. “Kalau dikirim ke pangkalan kan harga sudah jelas, tidak bisa bermain. Tetapi kalau disalurkan ke pengecer, menang banyak para agen itu.”

Jadi, kata Uchok, sudah dari hulunya sudah ada permainan, jangan tuding pengecer terus yang modal tak seberapa, apalagi dituding mengoplos. Memang, lanjut Uchok, harga ke tingkat pengecer tinggi sekitar Rp22 ribu sampai Rp25 ribu per tabung Gas Melon, sudah tak masuk akal. “Hal ini terjadi karena buntut permainan di hulu, jangan pengecer gurem malah dituding,” tuturnya.

Aparat Harus Segera Bergerak

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi meminta Aparatur Penegak Hukum (APH) segera bertindak melalui penyelidikan menelusuri biang kerok kerugian negara ini terutama distributor yakni Pertamina Patra Niaga. APH harus menelusuri dari proses penganggaran, penetapan para agen dan pangkalan maupun proses pelaksanaanya distribusi dan lainnya, berkaitan dengan ini segera dikumpul tuntas.

“Ini harus bergerak APH itu, jangan tunggu ramai-ramai baru jalan, kan kelamaan. Karena semua itu, mengaku untuk rakyat, tapi rakyat mana?” tukasnya.

Uchok meminta kepada Presiden Prabowo melalui menteri-meterinya bergerak secara simultan soal kasus distribusi Elpiji Melon. Diketahui, bahwa tahun 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi Gas Melon Rp87,6 triliun secara nasional. Angka tercatat lebih tinggi dibanding tahun lalu, sebesar Rp85,6 Triliun. Dari anggaran tersebut, volume subsidi gas melon yang harus disalurkan pemerintah adalah sebesar 8,17 juta ton./

CBA: Terkait Kinerja Kapolda Metro Jaya Karyoto, Kapolri Kasih Penghargaan atau Sanksi? Kapolri Listyo Sigit Prabowo

CBA: Terkait Kinerja Kapolda Metro Jaya Karyoto, Kapolri Kasih Penghargaan atau Sanksi?

Hedi Batubara 5 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Hanya era Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol), Karyoto pihak Kepolisian Polda Metro Jaya berani memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan ajang Pemilihan Abang None Jakarta 2024.

Selanjutnya Dalam Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) tahun 2024, hanya bisa diungkap dan ditindak tegas pada era kepemimpinan Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol), Karyoto.

Kasus-kasus tersebut, akan lebih baik menjadi pertimbangan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan penghargaan, bisa Reward atau Punishment kepada Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol), Karyoto. kata Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan Rabu, (5/2/2025).

Ketika Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan ajang Pemilihan Abang None Jakarta 2024 dan kasus dugaan pemerasan polisi di event DWP 2024 Diungkap oleh Kapolda Metro Jaya, sudah sepatutnya Kapolri memberikan promosi kepada Kapolda Irjen (Pol), Karyoto yang kami anggap Polisi bintang dua ini memiliki prestasi,” sambung Uchok Sky.

“Kalau kedua kasus ini belum dianggap sebagai sebuah prestasi. Karena kasus seperti dugaan penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan ajang Pemilihan Abang None Jakarta 2024 di Dinas Parekraf Jakarta belum ada Tersangka, Dan lalu disimpan dalam lemari para penyidik Polda Irjen (Pol), Karyoto bisa dianggap sebuah kegagalan buat Kapolda Metro Jaya,” ujar Uchok Sky.

“Dan jika ketegasan Kapolda Irjen (Pol), Karyoto memberikan sanksi kepada Polisi yang melakukan pemerasan di DWP tahun 2024 ini bukan sebuah prestasi di mata Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Maka akan lebih baik Kapolri mengajukan kepada Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol), Karyoto,” tegas Uchok Sky.

“Dengan adanya pergantian Kapolda Metro Jaya, Karyoto ini adalah salah satu untuk memulihkan kepercayaan dari Publik Internasional, wisatawan maupun para investor, agar kepolisian Indonesia dinilai ramah, melayani, melindungi dan tidak ada lagi pemerasan kepada mereka,” pungkas Uchok Sky.

Aktivis 98 Desak KemenESDM Lakukan Audit Investigatif Terhadap Pertamina 1738654091422

Aktivis 98 Desak KemenESDM Lakukan Audit Investigatif Terhadap Pertamina

Hedi Batubara 4 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Potret antrean rakyat tengah mengantre membeli gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Jabodetabek imbas adanya perubahan kebijakan distribusi LPG 3 kg yang dibuat oleh KemenESDM membuat geram Aktivis 98, Uchok Sky Khadafi.

Uchok mendesak agar KemenESDM mencabut kembali kebijakan distribusi gas LPG 3 kg yang mulai diberlakukan sejak 1 Februari kemarin.

“Kontraproduktif itu kebijakannya. Bikin susah rakyat. Sebaiknya dicabut kebijakan itu,” tegasnya.

Uchok juga menyesalkan pernyataan yang dilontarkan dari salah satu pejabat KemenESDM yang menyebut para pengecer atau warung yang jual LPG 3 kg ilegal. Pejabat KemenESDM yang dimaksud Uchok itu adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar menyebut bahwa status para pengecer gas LPG 3 kg ilegal.

“Pengecer itu kan sebenarnya statusnya ilegal, di situlah pintu masuk LPG tidak tepat sasaran. Lalu harga, harga tuh ujung-ujungnya di pengecer bisa sampai Rp30 ribu, nggak sesuai dengan yang seharusnya,” ujar Achmad di Kementerian ESDM, Senin (3/2).

Menurut Uchok, tidak sepatutnya statement tersebut keluar dari mulut seorang pejabat KemenESDM.

“Menyakitkan itu statementnya bagi rakyat kecil, gak peka dia sama kondisi rakyat. Masa pengecer atau warung yang jual LPG 3 kg disebut ilegal. Rakyat ini sedang terluka karena banyak problem kehidupan menghimpit mereka. Ini seenak jidat bilang pengecer ilegal, jangan taburi garam ke dalam luka. Itu menyakitkan,” lirih Uchok sembari menyeka air mata saat diwawancarai awak media di Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Uchok menegaskan, jika KemenESDM punya niat serius melakukan tata kelola yang baik soal distribusi LPG 3 kg bukan dengan menyengsarakan rakyat apalagi menuding para pedagang kecil ilegal.

“Harusnya mereka introspeksi ke dalam bukan salahkan rakyat dengan berbagai tudingan. Cabut itu pernyataan jangan gagah-gagahan di tengah kesulitan rakyat,” tandasnya.

Terakhir, Uchok menyarankan agar KemenESDM melakukan investigasi secara komprehensif terkait penerapan subsidi yang tidak tepat sasaran.

“KemenESDM sebaiknya lakukan audit investigatif kepada Pertamina. Karena Pertamina yang berhubungan langsung dengan para agen. Agen jual ke pengecer berapa, misal kemahalan, kenapa Pertamina gak pernah tindak agen-agen itu. Kenapa dibiarkan kondisi demikian. Jadi, KemenESDM kalau mau tertibkan distribusi, ya benahi dulu itu Pertamina bukan main palu godam aja ke rakyat,” tegasnya.

Sidik Dong Kejati Jabar Anggaran 3,2 Milyar Untuk Pengadaan Nasi Box dan Snack di Damkar Kabupaten Bogor 1738408531817

Sidik Dong Kejati Jabar Anggaran 3,2 Milyar Untuk Pengadaan Nasi Box dan Snack di Damkar Kabupaten Bogor

Hedi Batubara 1 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengadaan nasi box dan snack box pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor yang mencapai Rp.3.289.181.300,- dan bersumber dari APBD Tahun 2025 ini jadi sorotan.

Anggaran yang cukup fantastis ini dianggap publik tidak masuk di akal dan menjadi lahan indikasi korupsi.karena semua paket pengadaan milik Dinas Pemadam Kebakaran diserahkan untuk satu perusahaan, yaitu perusahaan PT. Samanta Karsa Pratama.

Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi yang dimintai tanggapan terkait hal ini mengatakan, bahwa pengadaan nasi box dan snack box kok bisa bisanya dikuasai oleh PT. Samanta Karsa Pratama.

Diminta kepada Kejati Jawa Barat untuk segera melakukan penyelidikan pengadaan Nasi box atau Snack box ini. Dan Panggil saja para pejabat Damkar kabupaten Bogor yang terlibat, dan Direkrut Utama PT. Samanta Karsa Pratama, tegas Uchok Sky.

Dan alasan pemanggilan ini menurut Uchok Sky adalah masa setiap tahun PT. Samanta Karsa Pratama selalu mendapat proyek pengadaan makanan dan minuman dari Damkar Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2024 PT. Samanta Karsa Pratama mendapat proyek makan dan minum dengan nilai Rp.11 juta, dan Perusahaan ini benar benar sebagai langganan yang patut dan harus dicurigai oleh Kejati Jawa Barat, pungkas Uchok Sky.

KPK panggil saja Direktur Utama BNI Royke Tumilaar Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 3

KPK panggil saja Direktur Utama BNI Royke Tumilaar

Hedi Batubara 1 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta -;Direktur CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi Meminta Kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Untuk segera membuka penyelidikan pada kasus pemberian fasilitas kredit Rp600 miliar oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kepada Michael Timothy Hardjadinata, CEO MTH Corp atau MTH Global Investama.

Dan KPK persilahkan panggil saja Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, dan Michael Timothy. Agar modus pemberian pinjaman kepada orang yang sudah masuk daftar hitam bisa diungkap oleh KPK, pungkas Uchok Sky

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terkait pemberian fasilitas kredit Rp600 miliar oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kepada Michael Timothy Hardjadinata, CEO MTH Corp atau MTH Global Investama. Kuat indikasi terjadi penyimpangan diduga fraud mengandung unsur pidana di dalam pemberian kredit.

“Idealnya OJK turun tangan dengan melakukan penyidikan. Jangan ragu periksa Dirut BNI dan bila terbukti tetapkan sebagai tersangka,” kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Jumat 20 Desember 2024.

Iskandar mengingatkan OJK, pemberian pinjaman oleh BNI kepada Michael Timothy sejak awal sangat janggal sebab catatan riwayat kredit Timothy sangat buruk alias dalam status kolektibilitas Kol-5 namun ditutup-tutupi seolah hanya Kol-2.

“Bisa-bisanya memberikan pinjaman kepada orang yang sudah masuk daftar hitam. Inilah mengapa patut diduga memang kredit diberikan BNI karena ada sesuatu hal yang tidak lazim. Belakangan terbukti dia kabur setelah dua bulan menerima pencairan pinjaman dari BNI,” kata Iskandar.

Selain itu, Iskandar mengingatkan OJK lagi, jauh sebelum menerima pinjaman dari BNI Rp600 miliar yang dicairkan pada Maret 2024, tindakan fraud Michael Timothy yang terindikasi masih berkaitan dengan bobolnya kas BNI terjadi pada kasus KoinWorks dengan total kerugian mencapai Rp365 miliar.

Diketahui, Koin P2P (PT Lunaria Annua Teknologi/PT LAT) telah melaporkan Michael Timothy ke Polda Metro Jaya atas sangkaan melakukan pemalsuan, penipuan dan penggelapan.

Kasus berawal dari kerja sama antara Koin P2P dengan Michael Timothy dalam bidang peer-to-peer lending atau peminjaman pada tahun 2021. Dijelaskan bahwa Michael Timothy mengajukan pinjaman dengan melampirkan 279 data pribadi atau kartu tanda penduduk (KTP). Berdasarkan data tersebut, Koin P2P yang merupakan anak perusahaan KoinWorks, memberikan dana sebesar Rp330 miliar. Skema kedua, kerja sama keduanya melibatkan pinjaman bilateral senilai Rp35 miliar

Namun dalam kedua skema tersebut, Michael Timothy ternyata tidak melakukan pembayaran sehingga Koin P2P mengalami kerugian mencapai Rp365 miliar. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa data KTP yang diserahkan oleh Michael Timothy ternyata palsu. Hal ini terungkap ketika Koin P2P menagih peminjam yang telah jatuh tempo.

Koin P2P merupakan platform penyelenggara pinjaman online yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam. Adapun KoinWorks sendiri kemudian kepercayaan BNI sebagai penyalur pinjaman modal kerja untuk UMKM.

Kolaborasi BNI dengan KoinWorks ditandai dengan diluncurkannya Fitur NEO Card yang memberikan akses dan layanan keuangan kepada lebih dari 65 juta pelaku UKM di Indonesia serta sektor produktif lain untuk pengembangan bisnis.

“Sangat mudah dianalisa, bisa saja dana Koin P2P yang dibawa kabur Timothy juga adalah uang BNI karena BNI merupakan salah satu lender, pemberi pinjaman, di KoinWorks,” ungkap Iskandar.

“Model kerja ini adalah teknik mendistorsi kinerja perbankan untuk menghindar dari pertanggungjawaban hukum. Membobol kas Koin P2P padahal sebenarnya membobol kas BNI. Saya kira dengan kecanggihan penyidik OJK bisa dengan mudah melakukan pengusutan meski pelaku berupaya menghilangkan jejak,” tambahnya.

Menurut dia, dengan dua kasus ini Direktur Utama BNI Royke Tumilaar bisa kesandung.

“Sebaiknya OJK secepatnya bertindak sebab modus ini adalah hal yang paling dihindari dalam kinerja perbankan namun malah dilakukan dengan publikasi sedemikian rupa, seakan-akan di awal-awal kerja sama BNI-KoinWorks sebagai kinerja padahal sesungguhnya manipulatif,” demikian kata Iskandar Sitorus.

Kemensos dan Pembelian Mobil Mewah: Perlunya KPK Menyelidiki Uchok Sky Khadafi

Kemensos dan Pembelian Mobil Mewah: Perlunya KPK Menyelidiki

Hedi Batubara 30 Januari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menjadi sorotan terkait pembelian mobil dinas dengan harga fantastis. Setiap tahun, kendaraan dinas yang dibeli selalu bernilai lebih dari Rp 1 miliar.

Menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, pada tahun 2024, Sekjen Kemensos membeli satu unit mobil mewah seharga Rp 1.696.400.000 untuk digunakan sebagai kendaraan dinas perorangan.

Tak hanya itu, pada tahun 2023, Sekjen Kemensos juga telah membeli mobil mewah seharga Rp 1.627.000.000 untuk keperluan serupa.

Yang lebih mengejutkan, lanjut Uchok Sky, pada tahun 2024, Kemensos kembali membeli empat unit mobil mewah dengan total anggaran mencapai Rp 4.394.565.000. Jika dirata-rata, harga satu mobil mencapai Rp 1.098.641.250.

“Dari harga unit yang selalu melebihi Rp 1 miliar, jelas terlihat bagaimana pejabat Kemensos menikmati fasilitas negara dengan kemewahan,” ujar Uchok Sky.

Ia juga menyoroti adanya kejanggalan dalam harga satuan mobil yang dibeli Kemensos. Oleh karena itu, ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki pengadaan mobil dinas di kementerian tersebut.

“KPK harus segera turun tangan dan memanggil pejabat terkait pengadaan mobil mewah ini. Sekjen Kemensos dan Menteri Sosial Gus Ipul harus diperiksa di Gedung Merah Putih,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mewah oleh Kemensos, mengingat kementerian tersebut seharusnya berfokus pada membantu masyarakat kurang mampu.

“Tugas Kemensos adalah menolong rakyat miskin, bukan menghamburkan anggaran negara untuk membeli mobil mewah. Mengapa pejabatnya justru gemar hidup dalam kemewahan?” pungkasnya.

Telkom Jangan Pencitraan, Komitmen Pemberantasan Korupsi Seharusnya Dilakukan Sejak Lama Bukan Saat Terseret Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 1

Telkom Jangan Pencitraan, Komitmen Pemberantasan Korupsi Seharusnya Dilakukan Sejak Lama Bukan Saat Terseret Kasus

Hedi Batubara 26 Januari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyarankan, PT Telkom Persero Tbk (TLKM) tidak melakukan pencitraan dengan mengembar-ngemborkan soal komitmen pemberantasan korupsi di internal perusahaan pelat merah tersebut. Pasalnya, kata Uchok, Telkom sendiri saat ini tengah tersandung kasus korupsi Digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 2018-2023.

Uchok Sky merespons soal langkah dan komitmen Telkom dalam terwujudnya BUMN bersih dari korupsi. Komitmen ini diwujudkan dengan memperkuat komitmen tersebut, seluruh karyawan TelkomGroup berkewajiban untuk menandatangani Pakta Integritas dan melakukan Sertifikasi Etika Bisnis.

“PT Telkom jangan menggembar-gemborkan pencitraan soal komitmen pemberantasan korupsi tapi disatu sisi malah terlilit oleh kasus korupsi Digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 2018-2023,” jelas Uchok Sky, Minggu,(26/1/2025).

Uchok Sky mengatakan, jika komitmen pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan sejak lama bukan malah saat tersandung apalagi terlilit kasus korupsi. Uchok menilai, terlilitnya Telkom dalam berbagai kasus korupsi buktinya rendahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi selama ini.

“Harusnya sudah sejak dulu komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” tegas Uchok Sky

Dengan kondisi demikian, Uchok Sky pun mendorong, agar KPK dapat mengusut tuntas dugaan korupsi proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU oleh PT Telkom. Uchok Sky berharap, lembaga anti-rasuah ini segera menetapkan tersangka dalam pusaran kasus tersebut.

“Harus usut tuntas dan segera tetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” pungkas Uchok Sky

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam proyek digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero). Sebanyak lima saksi diperiksa penyidik.

“Saksi didalami terkait proses proyek digitalisasi SPBU Pertamina yang dilakukan oleh PT Telkom,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Januari 2025.

Tessa cuma mau memerinci inisial lima saksi itu yakni HSW, I, JTI, JF, dan JT. Satu diantara mereka yakni Presiden Direktur PT Packet System Indonesia Shandy Surya Wiryawan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Tessa.

Benar Benar Pemborosan Anggaran, CBA Nilai Kemensos Membangkang Arahan Presiden Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

Benar Benar Pemborosan Anggaran, CBA Nilai Kemensos Membangkang Arahan Presiden

Hedi Batubara 24 Januari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial dituding pemborosan dalam menggunakan keuangan negara. Hal itu menyusul dengan temuan penggunaan anggaran pada 2024 untuk belanja keperluan perkantoran yang bernilai cukup fantastis yakni Rp.30.210.000.000.

Anggaran keperluan perkantoran senilai Rp30 miliar itu diperkiraan habis hanya untuk Honor Satuan Pengamanan, Honor Satuan Pengamanan VIP, Honor Satuan Pengamanan VVIP, Honor Pengemudi.

Selain itu ada juga honor pengemudi Eselon 1 dan 2, Honor Pengemudi VIP, ketujuh, ATK (Alat Tulis Kantor) dan Computer Supplies, kedelapan Honor Petugas Kebersihan untuk 1599 orang, dan kesembilan untuk Honor Pramu bakti sebanyak 2275 orang.

Ketika diminta tanggapannya, Direktur Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku geram atas pembengkakkan anggaran tersebut.

Oleh karena itu, Uchok meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pembengkakan anggaran di Kemensos yang dinilai tidak sejalan dengan arahan presiden Prabowo Subianto agar jajarannya memperketat pengeluaran keuangan atau efesiensi.

“Anggaran sebesar 30 miliar rupiah ini benar benar tidak masuk akal, atau di luar akal Sehat. Sebaiknya KPK segera membuka penyelidikan atas anggaran keperluan perkantoran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial yang dinilai tidak masuk akal itu,” ujar Uchok Sky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2025).

Uchok juga mengingatkan agar anggaran sebesar Rp.30 miliar itu jangan hanya dinikmati oleh para pejabat di Kemensos saja. Dia pun mempertanyakan soal adanya Pengamanan VIP atau VVIP.

“Memang para pejabat kementerian Sosial seperti Menteri Sosial Saifullah Yusup punya banyak musuh sehingga harus dikawal dengan gaya VVIP gitu,” kata Uchok Sky.

Lebih lanjut, Uchok Sky membandingkan anggaran keperluan kantor sebesar Rp30 miliar dengan anggaran untuk bantuan Sembako Kluster Lansia di Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara yang hanya mendapat alokasi sebesar Rp516.000.000 untuk 2000 paket.

“Ini artinya, setiap satu orang Lansia hanya mendapat anggaran sebesar Rp258.000. Dan hal ini benar-benar sangat miris dan sedih sekali ketika Kementerian Sosial dipimpin oleh Sekjen PBNU yang tidak memiliki keberpihakan kepada orang orang miskin,” jelasnya.

Alokasi anggaran untuk rakyat ternyata tidak sebanding dengan penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi para pejabat di Kemensos.

“Sangat menyedihkan. Di satu sisi pejabat menggunakan anggaran yang fantastis dengan segala fasilitasnya, sementara rakyat hanya diberikan anggaran alakadarnya. Apa itu sudah mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?” tanya Ucok.

Uchok meminta agar anggaran di Kemensos tidak dijadikan bancakan oleh pejabat elit di kementerian dan hanya mengeksploitasi masyarakat miskin.

“Mensos dan para pejabat terasnya harus belajar dari menteri-menteri yang sebelumnya karena berurusan dengan KPK. Tapi jika melihat fakta di lapangan memang banyak terjadi dugaan penyimpangan. Bahkan, di situs kemensos ada berita terkait dengan penyaluran dana senilai Rp650 miliar tapi berita itu di take down. Ada apa dengan Kemensos sehingga berita itu tidak dibiarkan dipublish,” pungkasnya.

Seperti diketahui Presiden Prabowo telah memerintahkan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk berhemat. Perintah berhemat itu dituangkan lewat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beleid tersebut diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

“Sebagaimana Pak Presiden tekankan, kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan. Kami perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam Inpres, Prabowo memerintahkan efisiensi kepada para menteri, Kepala Polri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan kepala lembaga kementerian dan non-kementerian, serta para kepala daerah.

“Melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran kementerian/lembaga, APBD Tahun 2025, transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025,” bunyi perintah tersebut.

Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 256,1 triliun. Prabowo juga memerintahkan penghematan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Sebagai langkah penghematan, menteri atau pimpinan lembaga diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan menteri keuangan.

Menteri atau pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional, seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Namun, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial dikecualikan dari efisensi dikecualikan dari ientifikasi rencana efisiensi.

Gara gara Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU, CBA Desak KPK Geledah Pertamina dan Telkom! Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 2

Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 2

Gara gara Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU, CBA Desak KPK Geledah Pertamina dan Telkom!

Hedi Batubara 22 Januari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Direktur Center For Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menggeledah kantor PT Pertamina dan PT Telkom. Desakan itu menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023 sejak September 2024 lalu.

“Seharusnya KPK menggeledah untuk mendapatkan bukti dokumen yang otentik, karena sudah ada petunjuk awal indikasi korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina itu,” kata Uchok saat berbincang dengan Awak Media, Rabu (22/1/2025) malam.

Uchok menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kewenangan penggeledahan itu diatur dalam pasal 12 dan pasal 38.

Uchok menambahkan, bahwa kasus ini harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. “Jangan hanya Pertamina. KPK juga harus bidik Telkom. Berdosa KPK kalau hanya Pertamina yang menjadi tumbal. Telkom juga harus bertanggungjawab dan lebih bertanggungjawab dari Pertamina dalam kasus ini,” jelas Uchok.

Pun, Uchok menyentil KPK yang hanya berani mengusut kasus kelas ‘ikan teri’. “Kalau mau naik ke atas, jangan hanya kelas teri. Periksa semua para direktur dan komisaris dua perusahaan BUMN itu,” tegas Uchok.

Lantas Uchok mengungkapkan bahwa proyek digitalisasi SPBU itu melalui Kontrak Nomor SP-12/C00000/2019-SO tanggal 18 April 2019, antara PT Telkom (Persero) Tbk dengan PT Pertamina (Persero).

“Nilai Proyek ini Rp 3,6 triliun atau jumlah maksimal volume BBM sebanyak 237,8 miliar liter untuk pekerjaan pembuatan sistem monitoring distribusi dan transaksi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 5.518 SPBU Pertamina,” kata Uchok menukil pernyataannya belum lama ini.

Menuru Uchok, proyek itu diperuntukan alokasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan sistem, infrastruktur pendukung, dan data center menghabiskan anggaran Rp 2,8 triliun, dan biaya support Rp 788,5 miliar. Serta, jangka waktu pekerjaan mulai 4 Oktober 2018 hingga 31 Desember 2019.

Jenis SPBU yang masuk dalam lingkup kerja sama digitalisasi 5.518 SPBU terdiri dari SPBU CODO (Corporate Owned Dealer Operated, yaitu SPBU milik Pertamina dan dioperasikan oleh swasta, ada 208 SPBU; SPBU DODO (Dealer Owned Dealer Operated) yaitu SPBU milik swasta dan dioperasikan swasta, ada 5.071 SPBU; SPBU COCO (Corporate Owned Corporate Operated) yaitu SPBU milik Pertamina dan dioperasikan oleh Pertamina, ada 178 SPBU; dan 61 SPBU yang jenisnya tidak teridentifikasi.

Tambah Uchok, PT Telkom dalam penyelesaian implementasi perangkat dan sistem sangat terlambat. “PT Telkom tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak,” katanya.

Posisi per 21 November 2019, jumlah SPBU yang telah selesai diintegrasi mencapai 1.415 SPBU, atau setara 25,64 persen dari target 5.518 SPBU, selesai UAT (User Acceptance Test) sejumlah 442 SPBU, dan selesai BAST sejumlah 299 SPBU.

“Padahal rencana implementasi digitalisasi SPBU Pertamina, seperti angin surga dan akan dilakukan secara bertahap seperti pada 2018, pelaksanaan inisialisasi data center and cloud services dan implementasi sistem di 1.000 SPBU, serta pada 2019, implementasi sistem di 4.518 SPBU,” tandasnya.

7 saksi diperiksa, 2 mangkir

Direktur PT LEN Industri, Bobby Rasyidin dan VP Sales Enterprise PT Packet Systems tahun 2018, Antonius Haryo Dewanto, mangkir dari pemeriksaan KPK pada Senin (20/1/2025) kemarin.

Dua saksi tersebut seharusnya akan diulik KPK bersama 7 orang lainnya soal kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2023.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan bahwa pihaknya telah menjadwal ulang pemeriksaan Bobby dan Antonius. “Saksi meminta penjadwalan ulang,” kata Tessa, Selasa (21/1/2025).

7 saksi lainnya yang hadir dari pemeriksaan itu adalah Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas, Agustinus Yanuar Mahendratama; Head of Outbound Purcashing PT SCC 2018-2020, Aily Sutejdah; VP Corporate Holding and Portfolio IA Pertamina, Anton Trienda; VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga, Aribawa; mantan Direktur PT Dabir Delisha Indonesia, Asrul Sani; mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia, Benny Antoro; dan Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama, Charles Setiawan.

Adapun kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak September 2024 lalu. Dugaan korupsi tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan proyek di PT Telkom (TLKM) yang digunakan untuk PT Pertamina. “Sudah ada tersangka. Namun belum bisa disampaikan saat ini,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada Monitorindonesia.com, Selasa.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, pada kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU yang dikerjakan Telkom sebagai pelaksana, Pertamina Patra Niaga menegaskan pemanggilan beberapa pekerjanya hanyalah sebagai saksi.

“Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detail untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK,” kata Heppy, Selasa (21/1/2025).

Pertamina Patra Niaga, tambah Heppy, sebagai entitas bisnis senantiasa melaksanakan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). “Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,” jelas Heppy.

Di lain pihak, VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan Telkom senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Terkait dengan proyek digitalisasi SPBU, Telkom menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dan mendukung penuh setiap proses yang dilakukan oleh pihak berwenang.”

“Sesuai dengan ketentuan hukum sebagai bagian dari komitmen kami dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Langkah ini juga sejalan dengan program bersih-bersih BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN RI,” timpalnya.

Uchok Sky Khadafi

Imbas Kebijakan Gas Melon, CBA: Golkar Sebaiknya Keluar Dari Kabinet Merah Putih

Siapa Pemain Gas Elpiji Melon Di Pertamina Patra Niaga

CBA: Terkait Kinerja Kapolda Metro Jaya Karyoto, Kapolri Kasih Penghargaan atau Sanksi?

Aktivis 98 Desak KemenESDM Lakukan Audit Investigatif Terhadap Pertamina

Sidik Dong Kejati Jabar Anggaran 3,2 Milyar Untuk Pengadaan Nasi Box dan Snack di Damkar Kabupaten Bogor

KPK panggil saja Direktur Utama BNI Royke Tumilaar

Kemensos dan Pembelian Mobil Mewah: Perlunya KPK Menyelidiki

Telkom Jangan Pencitraan, Komitmen Pemberantasan Korupsi Seharusnya Dilakukan Sejak Lama Bukan Saat Terseret Kasus

Benar Benar Pemborosan Anggaran, CBA Nilai Kemensos Membangkang Arahan Presiden

Gara gara Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU, CBA Desak KPK Geledah Pertamina dan Telkom!

Baca Juga Berita Ini

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online