15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Tarif PAM JAYA Melonjak! Pj Gubernur Langgar Aturan, Ada Dugaan Korupsi ? FORMASI Desak Kejati DKI Jakarta Periksa Dirut PAM Jaya Terkait Dugaan Kongkalikong dengan PT Moya Indonesia

Tarif PAM JAYA Melonjak! Pj Gubernur Langgar Aturan, Ada Dugaan Korupsi ?

Hedi Batubara 14 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ribuan penghuni apartemen di Jakarta kini berada di ujung tanduk setelah tarif air minum dari PAM JAYA mengalami lonjakan drastis berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024, yang ditetapkan pada 16 Oktober 2024 oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kenaikan ini menambah beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Ironisnya, keputusan strategis ini diambil oleh Penjabat (Pj) Gubernur, yang menurut aturan seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan besar tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Unjuk Rasa Pecah, Warga Tuntut Tarif Kembali Normal

Gelombang protes pun bermunculan. Sejumlah penghuni apartemen turun ke jalan, menyuarakan keberatan mereka atas kebijakan ini. Unjuk rasa terjadi di depan kantor PAM JAYA, Balai Kota DKI Jakarta, dan DPRD DKI Jakarta pada 10 dan 12 Maret 2025. Para demonstran menuntut transparansi dan mempertanyakan legalitas keputusan tersebut.

“Kami sudah terbebani dengan biaya hidup yang tinggi, sekarang air pun makin mahal! Ini benar-benar tidak adil!” ujar Rini (34), penghuni sebuah apartemen di Jakarta Barat yang ikut dalam aksi unjuk rasa.

Berdasarkan tarif baru yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025, penghuni apartemen digolongkan dalam Kelompok IV B bersama dengan gedung komersial dan pusat perbelanjaan, dengan tarif Rp12.550 per meter kubik (m³). Padahal, apartemen sejatinya merupakan hunian rakyat, bukan tempat usaha komersial seperti mal atau hotel.

Perbedaan Aturan Keputusan Gubernur DKI Jakarta

Sebelum Keputusan Gubernur Nomor 730 Tahun 2024, tarif air PAM JAYA mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2006 yang telah berlaku selama lebih dari 17 tahun. Dalam keputusan lama, apartemen tidak dikategorikan sebagai gedung komersial, melainkan sebagai hunian, sehingga tarif yang dikenakan lebih rendah dan lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pada keputusan terbaru, apartemen kini digolongkan ke dalam kelompok tarif gedung bertingkat tinggi dan pusat perbelanjaan, yang menyebabkan lonjakan tarif yang sangat signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa kebijakan tarif berubah secara drastis tanpa adanya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat?

Selain itu, dalam Keputusan Gubernur sebelumnya, kenaikan tarif air didasarkan pada kajian ekonomi serta evaluasi keterjangkauan bagi masyarakat, sementara pada kebijakan terbaru, tidak ada keterbukaan dalam penjelasan kepada publik. Hal ini berpotensi bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama dalam aspek transparansi dan keadilan.

Pengamat Kritisi Tindakan Pj Gubernur Dituding Langgar Aturan, Tarif Bisa Dibekukan?

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menyoroti kebijakan Pj Gubernur menyalahi atas kewenangannya, akibatnya keputusan ini menimbulkan polemik karena Pj Gubernur tidak diperbolehkan membuat kebijakan strategis, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2). Kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti kenaikan tarif air, seharusnya memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat.

“Ya, karena kebijakan ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pj Gubernur seharusnya tidak bisa sembarangan membuat keputusan yang bersifat strategis, apalagi jika itu menyangkut kepentingan publik seperti tarif air. Jika aturan ini diabaikan, keputusan tersebut bisa digugat dan dibatalkan. Bahkan, dalam beberapa kasus serupa, pemerintah pusat bisa membekukan kebijakan yang dianggap bertentangan dengan regulasi yang berlaku,” ujar Uchok Sky kepada awak media Jumat (14/3/2025).

Lanjut Uchok Sky, kenaikan Tarif air PAM Jaya tidak masuk akal lantaran ada oknum yang diuntungkan, dan sudah termasuk kategori dugaan korupsi. Karena melanggar aturan hukum yang diatas.

Maka untuk itu, CBA meminta kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera memanggil Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kasus kenaikan harta tarif PAM Jaya, ujar Uchok Sky.

Kemudian Uchok Sky juga menyorotin dampaknya kebijakan ini sangat luas. Kenaikan tarif air, misalnya, akan membebani masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas ekonomi bawah. Ini juga bisa memicu keresahan publik dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Padahal, seharusnya kebijakan yang diambil harus berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah pusat harus segera turun tangan dan mengevaluasi keputusan ini. Jika memang terbukti melanggar aturan, kebijakan tersebut harus segera dibatalkan. Selain itu, ke depan harus ada pengawasan lebih ketat terhadap Pj Gubernur agar mereka tidak bertindak di luar kewenangannya,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov DKI Jakarta maupun PAM JAYA. Jika terbukti melanggar aturan, ada kemungkinan tarif baru bisa dibekukan atau bahkan dibatalkan.

Masyarakat Mendesak DPRD dan Pemerintah Pusat Turun Tangan

Masyarakat kini menuntut agar DPRD DKI Jakarta dan pemerintah pusat segera turun tangan untuk meninjau ulang kebijakan ini. Beberapa anggota DPRD bahkan sudah mulai bersuara dan mendesak Pemprov DKI untuk memberikan klarifikasi terkait dasar hukum kenaikan tarif ini.

Sementara itu, di media sosial, tagar #TolakKenaikanTarifAir #PamJayaZalim mulai viral. Banyak netizen menyuarakan keluhan mereka dan mendesak agar kebijakan ini ditinjau ulang.

Masyarakat juga berharap Gubernur baru yang menjabat dapat melindungi rakyat dengan membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 yang dibuat oleh Pj Gubernur. Keputusan ini dinilai tidak hanya memberatkan warga, tetapi juga berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku.

Apa langkah selanjutnya dari pemerintah? Apakah kenaikan tarif ini akan tetap diberlakukan atau justru dibatalkan? Masyarakat Jakarta menunggu jawaban!

Revisi UU TNI, Uchok Sky : TNI Lagi Menang Dan Cemburu Sama Polri  Uchok Sky Khadafi

Revisi UU TNI, Uchok Sky : TNI Lagi Menang Dan Cemburu Sama Polri 

Hedi Batubara 13 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Bergulir wacana perluasan ruang bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang (UU) TNI. Hal tersebut disampaikan Menhan Syafri Syamsuddin dalam pembahasan revisi UU TNI bersama Komisi I DPR pada hari Selasa (11/3).

Wacana tersebut menuai pro dan kontra masyarakat dan para analis. Sebagian masyarakat ada yang khawatir baliknya ke Orde baru. Selain itu apa urgensinya soal wacana revisi UU TNI

“Masuk TNI dan rebut jabatan sipil bukan hanya balik ke tatanan orde baru, tetapi merusak sistem kenegaraan. Orang orang senjata tidak perlu masuk ke politik sipil, tidak perlu mencampurin urusan sipil,” kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi awak media Kamis (13/3/2025).

Kalau TNI udah masuk ke politik, bukan lagi negoisasi dalam politik, tetapi nama sudah masuk ke konflik perang. Saat ini, tidak ada yang urgen TNI revisi UU TNI,” imbuhnya.

Uchok Sky Khadafi menilai UU TNI direvisi dilatarbelakangi, kecemburuan TNI kepada Polri.

“Lantaran polri masuk dalam politik sedang TNI hanya ikut mendukung Polri saja, sehingga polri menjadi orang orang kaya. Seorang Bripda atau Serda dua di polri banyak yang punya mobil. Sedang selevel letnan TNI, banyak yang tidak punya mobil,” terang Uchok Sky.

“Kedua, mengajukan revisi UU TNI dilakukan oleh orang-orang kalah waktu adanya gerakan reformasi 98 seperti menteri pertahanan, Syafri dan Prabowo,” sambungnya.

Selain itu Uchok Sky juga menilai saat ini di masa pemerintahan Prabowo Subianto TNI sedang berkuasa sehingga ingin kembalikan TNI seperti pada masa Orba.

“Karena mereka sedang menang dan berkuasa ingin mengembalikan TNI seperti orde baru, dan menyingkir kekuasaan polisi yang sedang ada di atas puncak kekuasaan,” tandas Ucok Sky.

Sebelumnya,Menhan:
Ada 15 K/L bisa dijabat TNI aktif (11/3/2025). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar 15 kementerian/lembaga bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, dalam pembahasan revisi UU TNI bersama Komisi I DPR pada hari Selasa (11/3). Dalam undang-undang yang masih berlaku, hanya ada 10 bidang atau institusi yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah bisa masuk Kementerian/Lembaga.

“Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku,” kata Sjafrie.

Berikut 15 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan:
1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung

Apabila merujuk pernyataan Sjafrie, terdapat penambahan 5 jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit TNI, yakni Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini hanya ada 10 Kementerian/Lembaga yang bisa dijabat oleh TNI aktif.”Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung,” demikian bunyi beleid Pasal 47 ayat 2 UU TNI.

Sungguh Berani Plt Kepala BMKG Melawan Perintah Prabowo 1738562313804

Sungguh Berani Plt Kepala BMKG Melawan Perintah Prabowo

Hedi Batubara 7 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sungguh ironis ada kebijakan berbeda antara presiden dengan pelaksana tugas kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang urusannya menyangkut pengadaan barang dan jasa.

“Kalau ada kebijakan yang berbeda antara presiden dengan Plt kepala BMKG kemungkinannya hanya satu, melawan perintah presiden,” kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Kamis 6 Maret 2025.

Pekan kedua Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6) guna mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, dan usai peluncuran seluruh kementerian, lembaga dan Pemda diimbau wajib menggunakan katalog V6 per 1 Januari 2025.

Prabowo menekankan dengan katalog V6 pemerintah berpotensi melakukan penghematan 20 hingga 30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, efisiensi biaya administrasi yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa, serta efisiensi waktu yang dilakukan secara lebih cepat melalui otomatisasi.

Tapi, Plt Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengeluarkan peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca pada 14 Februari 2025. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pelaksanaan modifikasi cuaca oleh selain BMKG dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dan verifikasi dari BMKG. Selain itu, pelaksanaan modifikasi cuaca diakukan harus berdasarkan supervisi kepala BMKG.

Khusus persetujuan tertulis diberikan BMKG berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pengguna setidaknya memuat rekomendasi waktu pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan.

Dengan peraturan itu, kata Uchok Sky, BMKG malah membuat celah abuse of power terkait pelaksanaan modifikasi cuaca.

“BMKG malah mengambil banyak peran yang sangat tidak sesuai dengan perintah presiden. Peran sebagai regulator, operator, prediktor, klarifikator, dan bahkan evaluator. Sangat tidak bagus,” katanya.

Peraturan Plt Kepala BMKG Nomor 2 tahun 2025, kata Uchok menambahkan, tidak menjadi formula mengantisipasi bencana dengan cepat. Ia mencontohkan, banjir di Bekasi dan sebagian daerah Jakarta baru-baru ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang sebenarnya bisa diprediksi beberapa hari sebelumnya.

“Tapi mengapa tidak dilakukan rekayasa cuaca. Malah rekayasa cuaca dilakukan setelah badai berlalu dan masyarakat mengalami banjir. Jangan BMKG diplesetkan menjadi Bisnis Meteorologi yang Korupsinya Gede,” demikian kata Uchok Sky

Ada Gaji Dua Protokol Istri dan 5 Tenaga Ahli Capai Rp100 Juta, CBA Desak Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Uchok Sky Khadafi

Ada Gaji Dua Protokol Istri dan 5 Tenaga Ahli Capai Rp100 Juta, CBA Desak Erick Thohir Pecat Dirut Garuda

Hedi Batubara 5 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kebijakan efisiensi yang diterapkan PT Garuda Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, isu terkait penggajian tenaga ahli di lingkungan perusahaan pelat merah itu menuai kritik tajam, terutama setelah bocornya daftar gaji yang dinilai fantastis dan berpotensi melanggar aturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan, merekrut 14 tenaga ahli, termasuk dua protokol khusus untuk istrinya yang masing-masing menerima gaji Rp25 juta per bulan. Sementara itu, total gaji lima tenaga ahli lainnya bahkan disebut-sebut menembus angka Rp100 juta.

“Tenaga ahli di BUMN maksimal bergaji Rp50 juta, tapi di Garuda dibuat istilah baru, ‘CEO Office Specialist’, agar bisa dibayar lebih tinggi,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa (4/3/2025).

Kementerian BUMN sebenarnya telah lama membatasi jumlah dan honor tenaga ahli di perusahaan pelat merah. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-9/MBU/08/2020 yang mengatur bahwa tenaga ahli tidak boleh digaji lebih dari batas tertentu.

Selain itu, aturan serupa juga pernah diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-04/MBU/09/2017, yang melarang direksi dan komisaris BUMN mempekerjakan staf ahli secara permanen.

Namun, kebijakan di Garuda Indonesia tampaknya mengabaikan aturan tersebut. Rekrutmen tenaga ahli dengan gaji tinggi ini dinilai bertolak belakang dengan upaya efisiensi yang selama ini dikampanyekan oleh perusahaan.

Jika benar ini terjadi, maka sangat ironis. Di saat perusahaan mengaku melakukan efisiensi, justru ada pengeluaran besar untuk tenaga ahli dengan gaji tinggi.

Bocornya informasi mengenai gaji tenaga ahli ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya penyelamatan Garuda Indonesia yang masih dalam fase pemulihan.

“Jika benar ada penggajian yang melebihi batas aturan Kementerian BUMN, ini tentu menjadi masalah serius. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas, terutama di perusahaan yang sedang dalam kondisi keuangan sulit,” kata Uchok.

Uchok mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi terkait kebijakan rekrutmen serta penggajian di Garuda Indonesia. Menurutnya, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di BUMN.

“Harus ada evaluasi mendalam. Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan tanpa implementasi yang nyata,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa tindakan tegas perlu diambil jika memang ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan Garuda Indonesia.

“Kementerian BUMN memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan di perusahaan pelat merah berjalan sesuai aturan. Jika memang ada pelanggaran, harus ada sanksi tegas,” tambahnya.

Ia juga menyoroti kebijakan penggajian di Garuda Indonesia yang dinilainya tidak masuk akal. Ia mempertanyakan urgensi dari keberadaan tenaga ahli tersebut di tengah kondisi perusahaan yang masih berjuang keluar dari krisis.

“Garuda ini masih dalam fase penyelamatan. Seharusnya, setiap pengeluaran difokuskan pada upaya memperbaiki kinerja, bukan malah menghamburkan dana untuk pos yang tidak terlalu mendesak,” katanya.

Uchok juga menyoroti rekrutmen tenaga ahli yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. “Jika memang membutuhkan tenaga ahli, mengapa tidak memanfaatkan sumber daya internal yang sudah ada? Ini justru terkesan seperti pemborosan,” ujarnya.

Garuda Indonesia hingga kini masih terbebani utang besar setelah restrukturisasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan penerbangan nasional ini sebelumnya harus menjalani berbagai langkah penyelamatan untuk tetap bertahan di tengah tekanan finansial.

Namun, kebijakan penggajian tenaga ahli yang melebihi batas regulasi justru menciptakan kesan bahwa Garuda Indonesia tidak serius dalam menjalankan efisiensi.

“Kalau seperti ini, Garuda menuju kebangkrutan atau tinggal tunggu waktu saja. Karena pengeluaran duit Garuda hanya untuk gaji karyawan eks Lion saja,” kritik Uchok.

Ia menegaskan bahwa jika kebijakan penggajian di Garuda Indonesia tidak segera dievaluasi, maka kondisi perusahaan akan semakin memburuk.

“Itu pecat saja Direktur Utama Garuda. Belum bisa menguntungkan perusahaan, tapi jor-joran menggaji tenaga ahli dan dua protokol istri Dirut dari uang perusahaan. Itu memang Garuda perusahaan nenek moyang loe, sehingga seenaknya saja ngasih duit ke staf dan istri Dirut,” pungkas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, Garuda Indonesia belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu ini. Publik menanti langkah tegas dari Kementerian BUMN untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi berjalan sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas.

Uchok Sky Kritik Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara 1740659508547

Uchok Sky Kritik Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara

Hedi Batubara 27 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyampaikan pandangannya terkait penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara. Menurutnya, kebijakan pengangkatan Erick  tersebut dapat menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan di masyarakat.

Pandangan ini muncul setelah beberapa isu terkait BUMN menjadi perhatian publik sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Sejumlah media sebelumnya telah memberitakan mengenai polemik di beberapa perusahaan BUMN, termasuk PT Rekayasa Industri (Rekind), GOTO, serta dugaan keterkaitan bisnis Mahaka Grup di perusahaan seperti Pertamina, PLN, Telkomsel, dan HIMBARA.

Pernyataan Uchok ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun TikTok miliknya pada Rabu (26/02/2025), di mana ia mengulas kebijakan pemerintah terkait Danantara. Berikut kutipan pernyataan yang telah dirangkum redaksi:

“Halo Kawan, akhirnya Danantara diluncurkan juga oleh Presiden Prabowo. Meski mendapat kritik dari banyak pihak, termasuk kritik yang kami sampaikan, nyatanya Presiden Prabowo tetap mempertahankan Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Padahal, kami menaruh perhatian besar agar Pak Prabowo berani untuk tidak lagi menempatkan Erick Thohir di Danantara. Ya sudahlah.”

Uchok lantas menyoroti komitmen pemerintahan saat ini dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara. “Jika benar Pak Prabowo sungguh-sungguh ingin memperbaiki tata kelola BUMN dan memastikan pengelolaan yang transparan, kami percaya Bapak memiliki keberanian itu,” lanjutnya

Dalam pernyataan lainnya, Uchok merujuk pada berbagai pemberitaan media mengenai dinamika bisnis yang melibatkan beberapa BUMN. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.

Menutup pernyataannya, Uchok menyampaikan harapannya agar Danantara dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak menghadapi kendala di masa depan. “Semua tergantung Pak Prabowo,” tutup Uchok Sky

KPK Didesak Jangan pilih kasih di Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, Masa Pertamina Gak Tersangkut?           Uchok Sky Khadafi

KPK Didesak Jangan pilih kasih di Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, Masa Pertamina Gak Tersangkut?          

Hedi Batubara 24 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak transparan dalam mengusut dugaan kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero).

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menegaskan meskipun sudah disebutkan bahwa tersangka dalam kasus ini berjumlah 3 orang yakni 2 dari PT Telkom dan 1 pihak swasta, namun KPK harus berani juga menyeret pihak Pertamina.

Pasalnya kata dia, proyek dengan Kontrak Nomor SP-12/C00000/2019-SO, tertanggal 18 April 2019 itu melibatkan PT Telkom dan PT Pertamina (Persero) senilai Rp 3,6 triliun. Mencakup sistem monitoring distribusi dan transaksi penjualan BBM di 5.518 SPBU Pertamina.

“KPK jangan tutup mata, Pertamina juga harus digarap tuh. KPK juga jangan pura-pura bodoh, membiarkan Pertamina tidak disentuh. Masa tersangka SPBU Pertamina hanya tiga orang, dua Telkom, satu swasta? KPK masih disimpan, sampai kapan nih? Jangan menyimpan kotoran yang busuk, nanti wangi bau menyengat juga keluar,” kata Uchok Sky saat berbincang dengan dengan awak Media, Minggu (23/2/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa 3 orang diduga tersangka adalah Direktur Enterprise & Bussines Service PT Telkom periode 2017-2019, Dian Rachmawan (DR); SGM SSO Procurement PT Telkom Indonesia periode 2012 – 2020, Weriza (W); Direktur PT Pasific Cipta Solusi Elvizar (E).

Uchok Sky kembali menyoroti perjanjian kerja sama dalam proyek tersebu. Terungkap bahwa penandatanganan itu dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan

Turut disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno; Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar; Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa; Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati; Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga.

“Mereka harus diperiksa semua, masa bawahan saja yang mau dikorbankan. Saya kira kasus dugaan korupsi LNG menjadi patokan juga buat KPK menyeret pihak diduga terlibat. Bahwa saat itu mantan bos Pertamina Karen Agustiawan dinyatakan bersalah oleh KPK, sebab secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian pengadaan LNG dengan beberapa perusahaan LLC Amerika Serikat. Terbukti kan, akhirnya dia dihukum gegara perbuatannya itu,” bebernya.

Uchok Sky melanjutkan bahwa alokasi anggaran proyek tersebut dengan rincian Rp 2,8 triliun untuk pengadaan dan pemasangan sistem, infrastruktur pendukung, serta data center, dan Rp 788,5 miliar untuk biaya support. Jangka waktu pekerjaan ditetapkan mulai 4 Oktober 2018 hingga 31 Desember 2019.

Namun PT Telkom disebut mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hingga 21 November 2019, baru 1.415 SPBU atau 25,64 persen yang berhasil diintegrasikan dari target 5.518 SPBU. Implementasi proyek ini jauh dari target yang direncanakan. Padahal, tahapan implementasi yang dijanjikan mencakup 1.000 SPBU pada 2018 dan 4.518 SPBU pada 2019.

“Dari data itu, saya harap KPK tak hanya menyeret pihak Telkom saja. KPK jangan pandang bulu juga. Namun patut dipertanyakan juga transparansi lembaga anti rasuah,” harapnya.

Saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa

Pada hari Rabu (19/2/2025) KPK memanggil mantan anggota BPH Migas Henry Achmad, Direktur PT ECS Indo Jaya Husin Tjandera, dan Direktur Utama PT Jaring Mal Indonesia Indra Aris Kurniawan.

Pada Selasa (18/2/2025) kemarin, KPK memanggil Head of Bussiness Strategic PT Sempurna Global Pertama Dwi Utomo Haryanto, Senior Analyst III Digital Transformation PT Pertamina (Persero) periode 2018-2020, Endriyanto, GM Sales Bussines Service & Sinergy Group PT PINS Indonesia periode 2018-2020, Ernis Rondang Marojahan, serta Direktur PT Sempurna Global Pertama Hendriyanto.

Pada Senin (17/2/2025) KPK memanggil Agustinus Yanuar Mahendratama, Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda, Head of Outbound Purcashing PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) periode 2018–2020; dan Anton Trienda, Karyawan BUMN, VP Corporate Holding & Portfolio IA PT Pertamina.

Kemudian, Aribawa, VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani Direktur PT Dabir Delisha Indonesia periode 2018–2020; Benny Antoro, Pensiunan BUMN (Direktur Sales & Marketing PT Pins Indonesia periode 2016–2019); dan Charles Setiawan, Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama.

Pada Kamis (30/1/2025) KPK memanggil VP Sales Enterprise PT Packet Systems tahun 2018, Antonius Haryo Dewanto.

Pada Jumat (24/1/2025) KPK memanggil Direktur Utama PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) periode 2016-2019, Otong IIP bersama dengan GM Procurement PT PINS INDONESIA periode 2017- 2018, Revi Guspa.

Senior Account Manager PT Telkom periode 2018-2023, Reza Prakasa; GM Energy Recource Service PT Telkom periode 2018-2023, Saleh; EGM Information Technology PT Telkom, Direktur Enterprise & Bussines Solution PT Sigma Cipta Caraka periode 2018, Sihmirmo Adi.

Manager Wireless Deployment Divisi Planning and Deployment PT Telkom, Sri Damar Setiawan; External Relation PT AKR CORPORINDO, Tbk. Tri Margono; Direktur Enterprise & Bussines Service PT Telkom periode 2017-2019, Dian Rachmawan; SGM SSO Procurement PT TELKOM Indonesia periode 2012 – 2020, Weriza; Direktur PT Pasific Cipta Solusi Elvizar.

Pada Selasa (21/1/2025) KPK memanggil Pensiunan PT Telkom (Principal Expert Bagian Oil and Gas pada Divisi Enterprise Service PT Telkom Periode Tahun 2016-2019), DDW, Asisten Manager Channel Improvement PT Pertamina periode 2016-2019 Dwi Puja Ariestya; Senior Solution Architect (General Manager Project Business Big Data & IoT (Internet of Thing) PT Sigma Cipta Caraka periode 2018 Silvester Fadjar Tandabawana; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi Fiqih Syamsu Rokhman; Auditor PT Pertamina Hamdani Febrian; dan Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina Patra Niaga Hari Prasetyo Tri Wicaksono.

Pada Senin (20/1/2025), KPK memanggil saksi perdana dalam kasus ini yakni Agustinus Yanuar Mahendratama, Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda, Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda, VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero); Antonius Haryo Dewanto, mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan, Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa, VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani, eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro, mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin, Direktur PT LEN Industri.

Dari 9 saksi itu, Antonius Haryo Dewanto, mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems dan Bobby Rasyidin, Direktur PT LEN Industri, mangkir. (an)

Asyik….Mabes Polri Diminta Ambil Alih Kasus Korupsi di DKI Jakarta Uchok Sky Khadafi

Asyik….Mabes Polri Diminta Ambil Alih Kasus Korupsi di DKI Jakarta

Hedi Batubara 18 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta -Isu lambannya penanganan kasus dugaan korupsi di DKI Jakarta semakin mencuat.

Di tengah polemik ini, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Mabes Polri segera mengambil alih kasus dugaan korupsi yang dianggap lamban ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kasus yang dimaksud adalah dugaan mark up anggaran pada penyelenggaraan event Pemilihan Abang dan None 2024 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta.

“Mabes Polri seharusnya memanggil kembali Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Andhika Permata, guna mendalami penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, Polda Metro Jaya sebelumnya sudah memanggil Andhika Permata terkait kasus ini, tetapi hingga kini belum ada perkembangan signifikan.

**Polda Metro Jaya Diduga ‘Tertular’ Pola Penanganan DWP**

Uchok menambahkan bahwa penanganan kasus ini di Polda Metro Jaya dinilai lamban dan bahkan diduga sudah ‘tertular virus’ yang sama seperti dalam kasus Djakarta Warehouse Project (DWP). Hingga saat ini, belum ada kemajuan berarti dari penyidik Polda Metro Jaya dalam menyelidiki dugaan korupsi anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta.

**Keanehan dalam Anggaran Abang dan None 2024**

Ada beberapa kejanggalan dalam realisasi anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta 2024 yang mencakup empat proyek besar:

1. **Pemilihan Abang dan None Jakarta** – Dinas Parekraf DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.019.570.463. Anggaran ini digunakan untuk membayar honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara.
2. **Pemberdayaan Abang dan None Jakarta** – Anggaran sebesar Rp882.750.000 diperuntukkan bagi honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, serta panitia.
3. **Pemilihan Abang dan None Jakarta (Tambahan)** – Alokasi anggaran sebesar Rp17.500.000 digunakan untuk honorarium narasumber, moderator, dan panitia.
4. **Penjilidan Soft Cover** – Dana sebesar Rp553.046 dialokasikan untuk keperluan penjilidan dalam program Pemberdayaan Abang dan None Jakarta.

Uchok menegaskan bahwa besarnya anggaran dan pola pengalokasiannya menimbulkan tanda tanya besar. Oleh karena itu, ia meminta Mabes Polri segera mengambil tindakan tegas dan memeriksa kembali Kepala Dinas Parekraf, Andhika Permata, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.

“Kami mendesak Mabes Polri segera mengambil alih kasus ini serta memanggil ulang Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta untuk diperiksa terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Abang dan None Jakarta 2024,” tegas Uchok Sky Khadafi.

Dengan polemik yang terus berkembang, publik kini menanti langkah tegas dari Mabes Polri serta respons Presiden Prabowo dalam menyikapi lambannya penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggaran besar di DKI Jakarta.

Anggaran Jasa Office Boy Setda Tangsel Sebaik Disidik Kejati Banten ! Uchok Sky Khadafi

Anggaran Jasa Office Boy Setda Tangsel Sebaik Disidik Kejati Banten !

Hedi Batubara 17 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pada tahun 2024 setda (sekretariat Daerah) Kota (Tangsel) Tangerang Selatan mempunyai Program Belanja Jasa Tenaga Kebersihan atau Tenaga Office Boy sebesar Rp.288.000.000, dan Pada tahun yang sama Setda Kota Tangerang Selatan juga menganggarkan untuk Belanja Jasa Tenaga Office Boy Lingkup Setda sebesar Rp.528.000.000

Menurut Direktur CBA (Center For Budget Analisis) Uchok Sky Khadafi bahwa adanya ada double – double anggaran atau dugaan Anggaran Berganda untuk Belanja Jasa Tenaga Office Boy rasa geli dan gemas kepada Setda Kota Tangerang Selatan tersebut.

Coba lihat pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan juga menganggarkan untuk belanja Jasa Tenaga Office Boy KDH (Kepala Daerah) sebesar Rp.288.000.000, Ujar Uchok Sky

Anggaran sebesar Rp.288.000.000 ini untuk alokasi gaji 6 orang Office Boy untuk melayani Bapak Walikota Kota Tanggerang Selatan yang terhormat, sambungnya.

Aneh benar Setda dan Walikota Tangsel, masa hanya untuk melayani seorang Walikota Tangsel saja, sampai 6 orang jasa Office boy, lanjut Uchok Sky

Maka untuk itu, CBA meminta kepada Kejati Banten untuk segera melakukan penyelidikan atas anggaran tahun 2024 dan 2025 untuk belanja Jasa Tenaga Office Boy tersebut, tegas Uchok Sky

Jangan sampai Anggaran untuk Jasa Tenaga Office Boy hanya ada dalam program APBD, dan Laporan keuangan, tetapi kenyataan hanya diduga mencatut orang orang tidak punya skill atau miskin agar (APH) Aparat Penegak hukum tidak membuka penyelidikan, pungkas Uchok Sky.

CBA Desak Presiden Prabowo Transparan Atas Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 2

CBA Desak Presiden Prabowo Transparan Atas Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga

Hedi Batubara 11 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Centre for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan secara transparan pemotongan anggaran Kementerian / Lembaga Negara melalui Penerbitan Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaanya, lebih cocok disebut pemangkasan anggaran ketimbang efisiensi. Terlebih setingkat pimpinan lembaga atau menteri-pun terlihat plongak-plogok alasan budget kementerianya terpangkas, seperti petir di siang bolong.

“Presiden Prabowo harus jelaskan sacara transparan, terbitnya Inpres dan pelaksanannya yang mengagetkan, tidak hanya masyarakat, tapi juga jajaran kabinetnya. Judulnya efisiensi, tapi lebih cocok ini sebagai pemangkasan anggaran / budget,” cetus Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Selasa (12/2).

Apabila efisiensi, menurut Uchok Sky, semestinya programnya masih ada atau berkurang tidak banyak, hanya dikurangi jumlah anggarannya. Berbeda juga, melakukan refocusing anggaran, tidak serta merta memangkas anggaran secara ugal-ugalan. “Aneh, efisiensi katanya, tetapi jumlah kementerian bertambah banyak, ya lucu. Ada yang tidak pas di akal sehat,” tegasnya.

Uchok mendesak Presiden Prabowo menjelaskan secara terang benderang karena rakyat semua ingin mendengar. “Ini bukan main-main, lho dampaknya. Anggaran pemerintah memiliki multiplier effect besar, di tengah kondisi ekonomi lesu. Kalau digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau konsumtif lainnya, harus dijelaskan secara tegas efektifitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.”

Menurut Uchok Sky, belum lama keputusan pemangkasan anggaran pemerintah saja, sudah mendapat reaksi pasar. “Ya kalau tidak ada program pemerintah yang jalan, ekonomi tak bergerak, dan pengangguran meledak. Anak sekolah pagi dapat makan gratis, tapi siang dan malam, tak ada yang dimakan, karena orang tuanya di PHK,” cetusnya.

Seperti diketahui, sejumlah Kementerian/Lembaga yang digunting anggarannya seperti Kementerian PU dari Rp110,9 Triliun hanya tinggal Rp29,9 Triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Riset dari Rp 57,68 Triliun dipotong hingga menjadi Rp35,18 Triliun, Kemenhub dari Rp31,45 hanya tinggal Rp13.65 Triliun atau hampir rata-rata setengah dari budget sebelumnya.

Sedangkan sejumlah Kementerian masih terhindar dari pemangkasan seperti Kementerian Pertahanan, DPR RI, MPR RI, Badan Intelijen Negara, POLRI, BPKP dan beberapa kementerian atau lembaga lainnya./

Ketika Pemerintahan Prabowo Bersih-bersih, CBA: Kejagung Panggil Dong Dirut PT Pupuk Indonesia dan Dirut PAS Terkait Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Uchok Sky Khadafi

Ketika Pemerintahan Prabowo Bersih-bersih, CBA: Kejagung Panggil Dong Dirut PT Pupuk Indonesia dan Dirut PAS Terkait Dugaan Korupsi Sewa Pesawat

Hedi Batubara 8 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Seratus hari pertama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada peringatan Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Sementara itu Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky mendukung langkah pemerintahan Prabowo Subianto untuk tegas dalam pemberantasan korupsi dan bersih-bersih seluruh aspek.

CBA kembali mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Pupuk Kalimantan Timur atau PT PKT yang melakukan kerjasama sewa pesawat Bontang – Balikpapan dengan perusahaan PT PAS dari bulan Agustus tahun 2022 hingga Agustus 2024. Sewa menyewa jasa transportasi udara tersebut, Hal ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama nomor 5300042018-MY tanggal 1 Agustus 2022.

“Dalam kontrak tersebut PT PAS menyediakan pesawat angkutan penumpang jenis ATR 42-500 termasuk awak pesawat, dan personil operasional untuk kebutuhan rute penerbangan Bontang – Balikpapan,” papar Uchok Sky.

Direktur CBA meminta Kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuka penyelidikan atas kerjasama sewa pesawat antara PT PKT dengan PT PAS yang diduga terindikasi ada potensi kerugian negara alias menjadi beban perusahaan,” kata Uchok Sky Khadafi kepada wartawan Sabtu, (8/2/2025).

“Dan yang paling aneh dan janggal, kata Uchok Sky bahwa PT PAS memperoleh pekerjaan menyediakan pesawat bukan dengan sistem tender atau lelang tetapi dengan jalan penunjukan langsung melalui surat nomor 10273/D/TR/De4000/IT/2022 tanggal 28 Maret 2022,” tegas Uchok Sky.

“Maka dari itu kasus ini, Kami meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan pemanggilan kepada Direktur Utama PT PKT, Budi Wahju Soesilo dan Rahmad Pribadi yang saat ini ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT PAS,” lanjut Uchok Sky.

“Selanjutnya berdasarkan kontrak, sepertinya potensi kerugian negara sangat besar,” ujar Uchok Sky.

“Masa PT PKT akan membayarkan jasa sewa per bulan atas penggunaan pesawat 20 jam penerbangan sebesar Rp 1.922.900.000,00. Realisasinya pembayaran sewa pesawat bulan Agustus sampai Desember 2022 Seharus sebesar Rp 8.348.590.833 tetapi kok, tiba-tiba pembayaran sewa pesawat membengkak sampai sebesar Rp 10.420.836.066,” ungkap Uchok Sky.

“Dan kelebihan sebesar Rp 2.072.245.233,00 dinyatakan sebagai biaya Extra flight yang dikenakan atas kelebihan realisasi jam terbang perbulan dari alokasi kontrak selama 20 jam per bulan, ini bisa disebut potensi kerugian negara,” lanjut Uchok Sky.

Seperti biaya extra flight ini seperti sengaja dibuat-buat agar pembayaran dari PT PKT ke PT PAS mengalami kenaikan fantastis dan tidak masuk akal karena Nomenklatur extra flight tidak bisa diterapkan karena adanya faktor Cuaca, Teknis, dan kondisi lainnya yang berdampak pada terjadinya keterlambatan atau penambahan durasi waktu penerbangan,” pungkas Uchok Sky.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026