MoneyTalk, Jakarta -Isu lambannya penanganan kasus dugaan korupsi di DKI Jakarta semakin mencuat.
Di tengah polemik ini, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Mabes Polri segera mengambil alih kasus dugaan korupsi yang dianggap lamban ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kasus yang dimaksud adalah dugaan mark up anggaran pada penyelenggaraan event Pemilihan Abang dan None 2024 di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta.
“Mabes Polri seharusnya memanggil kembali Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Andhika Permata, guna mendalami penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Menurutnya, Polda Metro Jaya sebelumnya sudah memanggil Andhika Permata terkait kasus ini, tetapi hingga kini belum ada perkembangan signifikan.
**Polda Metro Jaya Diduga ‘Tertular’ Pola Penanganan DWP**
Uchok menambahkan bahwa penanganan kasus ini di Polda Metro Jaya dinilai lamban dan bahkan diduga sudah ‘tertular virus’ yang sama seperti dalam kasus Djakarta Warehouse Project (DWP). Hingga saat ini, belum ada kemajuan berarti dari penyidik Polda Metro Jaya dalam menyelidiki dugaan korupsi anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta.
**Keanehan dalam Anggaran Abang dan None 2024**
Ada beberapa kejanggalan dalam realisasi anggaran event Pemilihan Abang dan None Jakarta 2024 yang mencakup empat proyek besar:
1. **Pemilihan Abang dan None Jakarta** – Dinas Parekraf DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.019.570.463. Anggaran ini digunakan untuk membayar honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara.
2. **Pemberdayaan Abang dan None Jakarta** – Anggaran sebesar Rp882.750.000 diperuntukkan bagi honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, serta panitia.
3. **Pemilihan Abang dan None Jakarta (Tambahan)** – Alokasi anggaran sebesar Rp17.500.000 digunakan untuk honorarium narasumber, moderator, dan panitia.
4. **Penjilidan Soft Cover** – Dana sebesar Rp553.046 dialokasikan untuk keperluan penjilidan dalam program Pemberdayaan Abang dan None Jakarta.
Uchok menegaskan bahwa besarnya anggaran dan pola pengalokasiannya menimbulkan tanda tanya besar. Oleh karena itu, ia meminta Mabes Polri segera mengambil tindakan tegas dan memeriksa kembali Kepala Dinas Parekraf, Andhika Permata, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.
“Kami mendesak Mabes Polri segera mengambil alih kasus ini serta memanggil ulang Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta untuk diperiksa terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Abang dan None Jakarta 2024,” tegas Uchok Sky Khadafi.
Dengan polemik yang terus berkembang, publik kini menanti langkah tegas dari Mabes Polri serta respons Presiden Prabowo dalam menyikapi lambannya penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggaran besar di DKI Jakarta.
