MoneyTalk, Jakarta – Pagi belum benar-benar terang ketika Siti, seorang ibu rumah tangga di pinggiran kota, sudah berdiri di depan warung kecil langganannya. Tangannya menggenggam uang lusuh pecahan dua ribu dan lima ribu rupiah, dihitung berulang kali seperti berharap angka itu bertambah dengan sendirinya.
“Minyak goreng yang paling kecil saja, Bu. Sama beras dua kilo dulu,” katanya pelan.
Pemilik warung hanya mengangguk. Tidak ada percakapan panjang. Mereka sama-sama paham: hidup sedang tidak baik-baik saja.
Di sudut lain kota, seorang pengemudi ojek online menatap layar ponselnya dengan wajah letih. Orderan makin sepi, potongan aplikasi makin besar, harga bensin terus menekan. Ia menarik napas panjang sebelum menyalakan motor tuanya. Hari itu ia harus memilih: membeli bensin lebih banyak agar bisa terus bekerja, atau membawa pulang uang lebih untuk susu anaknya.
Inilah wajah Indonesia hari ini. Bukan yang terlihat dalam pidato resmi, bukan yang dipoles dalam konferensi pers, melainkan yang nyata di dapur rakyat, di pasar tradisional, di warung kelontong, di jalanan yang panas, dan di ruang-ruang sempit tempat rakyat menghitung sisa harapan.
Rakyat makin susah.
Dan yang lebih menyakitkan, kesusahan itu perlahan dianggap biasa.
Ekonomi dalam bahasa pemerintah sering dibungkus dengan istilah makro: pertumbuhan, investasi, stabilitas fiskal, inflasi terkendali, surplus perdagangan. Angka-angka itu memang penting. Namun bagi rakyat kecil, ukuran ekonomi jauh lebih sederhana: apakah hari ini bisa makan lebih baik dari kemarin?
Jika jawabannya tidak, maka semua grafik pertumbuhan kehilangan makna.
Harga kebutuhan pokok terus menjadi sumber kecemasan harian. Beras naik, minyak goreng tidak stabil, cabai menjadi barang mewah musiman, tarif listrik membayangi, biaya sekolah menekan, ongkos kesehatan tak pernah benar-benar murah.
Yang paling terasa bukan hanya mahalnya harga, tetapi hilangnya rasa aman.
Dulu orang miskin masih punya keyakinan bahwa kerja keras bisa memperbaiki nasib. Kini banyak yang bekerja lebih keras, tetapi tetap tertinggal. Mereka bukan malas. Mereka hanya kalah cepat dari kenaikan biaya hidup.
Negara sering menjawab dengan bantuan sosial. Itu penting, tetapi bantuan tidak bisa menjadi fondasi utama kehidupan. Rakyat tidak ingin selamanya menerima belas kasihan. Mereka ingin kepastian kerja, harga yang stabil, layanan publik yang adil, dan kesempatan hidup yang bermartabat.
Bansos tidak boleh menjadi pengganti keadilan ekonomi.
Sering kali kita mendengar klaim bahwa angka kemiskinan menurun. Namun di lapangan, antrean sembako justru panjang. Pinjaman online tumbuh, utang rumah tangga meningkat, kelas menengah mulai turun kelas.
Ada sesuatu yang tidak sinkron antara statistik dan kenyataan.
Kemiskinan hari ini tidak selalu tampak dalam bentuk kelaparan ekstrem. Ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: orang tua yang menunda berobat, mahasiswa yang putus kuliah diam-diam, keluarga yang menjual motor satu-satunya, buruh yang tetap bekerja saat sakit karena takut kehilangan upah.
Kemiskinan modern adalah rasa cemas yang menetap.
Ia tidak selalu masuk laporan resmi, tetapi hidup di kepala jutaan orang setiap malam.
Ketika negara terlalu sibuk merayakan angka, ia sering lupa mendengar suara.
Sementara rakyat berjibaku dengan harga kebutuhan pokok, panggung politik nasional justru dipenuhi pertunjukan kekuasaan. Manuver elite, pembagian kursi, perang pengaruh, konsolidasi dinasti, dan transaksi jabatan menjadi konsumsi harian.
Politik terasa semakin jauh dari urusan rakyat.
Pemilu selesai, tetapi rasa lelah sosial belum berakhir. Janji kampanye cepat menguap, digantikan kompromi-kompromi yang tidak pernah dibicarakan kepada publik. Yang diperebutkan bukan gagasan, melainkan akses terhadap kekuasaan.
Rakyat melihat semuanya.
Mereka mungkin tidak bicara di televisi, tetapi mereka menyimpan kesimpulan sendiri: siapa yang datang hanya saat butuh suara, siapa yang menghilang setelah menang.
Kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis perlahan, setiap kali janji dilupakan, setiap kali hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, setiap kali pejabat hidup mewah di tengah rakyat yang diminta sabar.
Kesabaran rakyat bukan sumber daya yang tidak terbatas.
Negara seharusnya hadir paling dekat ketika rakyat paling sulit. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: negara terasa megah dari kejauhan, tetapi samar dari dekat.
Mengurus administrasi sederhana masih berbelit. Akses kesehatan masih ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Pendidikan berkualitas masih menjadi kemewahan geografis. Lapangan kerja formal tidak tumbuh secepat jumlah pencari kerja.
Di desa-desa, banyak anak muda kehilangan alasan untuk bertahan. Mereka pergi ke kota, bekerja serabutan, lalu pulang membawa kelelahan yang sama.
Di kota, mereka bertemu sistem yang tidak lebih ramah.
Ketimpangan bukan hanya soal kaya dan miskin, tetapi soal siapa yang punya akses dan siapa yang terus menunggu giliran.
Ketika pelayanan publik terasa seperti privilese, maka keadilan menjadi slogan kosong.
Yang paling berbahaya bukan kemiskinan itu sendiri, melainkan ketika masyarakat dipaksa menganggapnya normal.
Ketika ibu-ibu mulai berkata, “Memang sekarang semua mahal.”
Ketika buruh berkata, “Yang penting masih kerja.”
Ketika anak muda berkata, “Memang nasib kita begini.”
Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya adalah tanda menyerah.
Bangsa besar tidak dibangun dari rakyat yang pasrah. Ia tumbuh dari warga yang percaya hidup bisa lebih adil.
Karena itu, tugas negara bukan hanya memberi bantuan, tetapi menjaga harapan.
Harapan bahwa anak petani bisa kuliah.
Harapan bahwa pedagang kecil bisa berkembang.
Harapan bahwa buruh bisa hidup layak.
Harapan bahwa hukum melindungi, bukan menakuti.
Jika harapan itu hilang, maka stabilitas hanyalah ilusi yang menunggu retak.
Setiap pemerintahan pada akhirnya akan diuji oleh satu pertanyaan sederhana: berpihak kepada siapa?
Kepada angka-angka pertumbuhan yang indah di laporan?
Atau kepada wajah-wajah lelah yang antre gas elpiji, menunggu bantuan pupuk, mencari kerja tanpa kepastian, dan menghitung uang sekolah anak di akhir bulan?
Keberpihakan tidak dibuktikan lewat pidato, tetapi lewat anggaran. Lewat kebijakan. Lewat keberanian menegur oligarki. Lewat kesediaan menempatkan rakyat sebagai pusat, bukan dekorasi demokrasi.
Rakyat tidak menuntut kemewahan.
Mereka hanya ingin hidup yang wajar.
Bisa makan tanpa cemas.
Bisa bekerja tanpa takut besok dipecat.
Bisa berobat tanpa menjual barang rumah.
Bisa menyekolahkan anak tanpa meminjam.
Tuntutan itu bukan revolusioner. Itu adalah hak dasar warga negara.
Sejarah mengajarkan bahwa rakyat jarang marah tiba-tiba. Kemarahan sosial tumbuh perlahan, dari akumulasi kekecewaan yang dianggap kecil-kecil: harga naik, pekerjaan hilang, ketidakadilan dibiarkan, suara diabaikan.
Lalu suatu hari, semuanya meledak.
Negara yang bijak tidak menunggu ledakan itu.
Ia mendengar lebih awal.
Ia memperbaiki lebih cepat.
Ia merendahkan telinga sebelum harus menundukkan kepala.
Hari ini, rakyat memang makin susah.
Pertanyaannya: apakah penguasa sungguh mendengar?
Atau mereka baru akan mendengar ketika suara itu berubah menjadi gelombang yang tak lagi bisa dibendung?
Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior
