MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, mengungkap dinamika panas hubungan antara Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Abdul Haris Nasution pada awal 1960-an sebagai pelajaran penting dari sejarah politik dan militer Indonesia.
Menurut Hatta, konflik antara dua tokoh besar Angkatan Darat (AD) itu bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan pertarungan struktur kekuasaan, perbedaan strategi politik militer, hingga perebutan pengaruh di sekitar Presiden Soekarno.
“Memetik pelajaran dari sejarah, Jenderal Ahmad Yani bahkan pernah dikabarkan hendak menangkap Jenderal AH Nasution. Ini menunjukkan betapa seriusnya konflik internal di tubuh Angkatan Darat saat itu,” kata Hatta dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Ia menjelaskan, menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai KSAD setelah hampir 10 tahun memimpin Angkatan Darat, Nasution mengajukan empat nama kepada Presiden Soekarno sebagai calon penggantinya, yakni Letjen Gatot Soebroto, Mayjen Soeharto, Mayjen Ahmad Yani, dan Mayjen R Soedirman.
Namun, Soekarno akhirnya memilih Ahmad Yani sebagai KSAD pada Juni 1962.
“Gatot Soebroto dianggap terlalu senior, Soeharto disebut kecewa karena merasa lebih senior dari Yani, sementara R Soedirman tidak banyak terdengar reaksinya,” ujarnya.
Sejak saat itu, karier Ahmad Yani melesat. Selain menjadi KSAD, ia juga menjabat Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Kastaf Komando Tertinggi (KOTI) di bawah Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI.
Sementara itu, Nasution justru “terlempar ke atas” menjadi Menko Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB), posisi yang secara formal tinggi namun tidak lagi menguasai pasukan secara langsung.
Hatta menyebut, kondisi ini diduga merupakan hasil kompromi politik Soekarno yang saat itu sedang gencar mendorong konsep Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis), serta pengaruh kuat PKI yang sangat memusuhi Nasution karena sikap anti-komunisnya.
“Terjadi apa yang disebut para analis sebagai ‘dua matahari’ di tubuh Angkatan Darat. Ahmad Yani menguasai pasukan, sementara Nasution punya otoritas formal. Ini menciptakan dualisme kekuasaan yang berbahaya,” jelasnya.
Menurut Hatta, perbedaan karakter kedua jenderal itu juga memperlebar jarak.
Nasution dikenal sebagai sosok puritan, keras, intelektual, dan sangat anti terhadap gaya hidup mewah. Ia juga dikenal sebagai arsitek konsep Jalan Tengah TNI yang kemudian berkembang menjadi Dwifungsi ABRI.
Sebaliknya, Ahmad Yani lebih dikenal sebagai field commander, lebih pragmatis, dekat dengan elite Jakarta, dan sangat loyal kepada Soekarno.
“Nasution memandang Soekarno terlalu memberi ruang kepada PKI, sedangkan Yani menolak PKI tetapi memilih tidak konfrontatif demi menjaga keseimbangan,” katanya.
Sejumlah insiden memperuncing hubungan keduanya.
Di antaranya, ketika Nasution memerintahkan Kolonel Hasan Basri melakukan operasi intelijen di Kalimantan dalam rangka Dwikora tanpa koordinasi penuh dengan KSAD.
Bagi Yani, langkah itu merupakan pelanggaran rantai komando.
Konflik juga memanas saat Nasution sebagai Ketua Penertiban Aparatur Negara (PARAN) memerintahkan penyelidikan terhadap Markas Angkatan Darat.
“Yani melihat itu sebagai intervensi politik dan ancaman terhadap stabilitas internal AD,” kata Hatta.
Akibat dua peristiwa itu, Ahmad Yani disebut sempat mencabut pengawalan Nasution dan bahkan berencana menangkapnya melalui Mayjen Suprapto.
Namun, menurut sejumlah catatan sejarah yang juga dikutip Prof Salim Said, rencana itu dibatalkan setelah senior-senior AD seperti R Soedirman, Sarbini, dan Soeharto memberikan peringatan keras.
Pengawalan Nasution kemudian diambil alih Kodam Siliwangi di bawah Pangdam Ibrahim Adjie.
Hatta menilai, strategi Soekarno sengaja membagi kekuatan antara Yani dan Nasution untuk mencegah munculnya satu jenderal yang terlalu dominan dan berpotensi melakukan kudeta.
Namun, strategi divide and balance itu justru melahirkan ketegangan berkepanjangan di tubuh Angkatan Darat.
“Periode 1963–1965 penuh paranoia politik. PKI dan AD saling curiga. Nasution curiga pada PKI, sementara Soekarno dan Yani juga mencurigai adanya manuver politik di luar kontrol,” ujarnya.
Menjelang 1965, Ahmad Yani tetap menjadi orang kepercayaan Soekarno dan akhirnya menjadi target utama dalam Gerakan 30 September.
Sementara Nasution yang secara politik melemah justru selamat dari penculikan dan kemudian bangkit kembali sebagai Ketua MPRS pasca-1965.
Hatta menduga, konflik internal Angkatan Darat ini turut dimanfaatkan oleh kelompok yang disebut Perwira Progresif Revolusioner dalam peristiwa G30S.
Ia juga menyinggung kisah emosional setelah pemakaman para jenderal korban G30S, ketika ibu Ahmad Yani jatuh pingsan di hadapan Nasution.
“Setelah sadar, beliau berjanji akan menemui Pak Nasution. Saat bertemu, Ibu Yani menyesalkan adanya korsluiting hubungan antara Pak Yani dan Pak Nas. Mungkin kalau keduanya tetap kompak, tragedi besar itu tidak akan terjadi,” tutup Hatta.
Menurut Hatta, sejarah ini menjadi pelajaran penting bahwa perpecahan elite negara, terutama di tubuh militer, dapat membuka jalan bagi tragedi nasional yang sangat besar.
