MoneyTalk, Jakarta – Analis geopolitik Hendrajit mengingatkan publik agar tidak terjebak pada sosok yang ditangkap dalam berbagai operasi penegakan hukum belakangan ini. Menurutnya, yang lebih penting adalah memahami dampak strategis dari penangkapan tersebut terhadap institusi dan fungsi yang dijalankannya.
Dalam analisis yang disampaikan pada 9 Juni 2026, Hendrajit menilai perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada penangkapan Kepala BGN dan dua wakilnya maupun penangkapan Wakil Menteri Imigrasi oleh KPK.
“Jangan terkesima dan heboh tentang siapa yang ditangkap. Tapi tanyakan, apa yang lumpuh gara-gara penangkapan Kepala BGN dan dua wakilnya. Ini baru namanya membaca koridor, bukan panggungnya,” ujar Hendrajit.
Ia mengaku melihat adanya pertanyaan yang muncul di ruang publik terkait kemunculan dua institusi penegak hukum dalam waktu yang hampir bersamaan. Di satu sisi, Kejaksaan Agung menangani perkara yang berkaitan dengan BGN, sementara di sisi lain KPK menangkap Wakil Menteri Imigrasi.
Menurut Hendrajit, jika kasus tersebut dibaca menggunakan pola tindak pidana korupsi konvensional, publik bisa saja melihatnya sebagai persaingan antar-lembaga penegak hukum. Namun, ia menawarkan sudut pandang berbeda.
“Saya sejak awal melihat kasus BGN bukan semata perkara korupsi. Korupsi hanya cangkangnya. Yang dibongkar bisa jadi lebih besar, yakni gerakan bawah tanah, sabotase struktural, bahkan upaya makar,” katanya.
Hendrajit menjelaskan bahwa BGN memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan akses terhadap lumbung pangan, distribusi logistik, dan jaringan massa. Karena itu, menurutnya, jika terdapat penyalahgunaan dalam institusi tersebut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aspek keuangan negara, melainkan juga infrastruktur logistik yang menopang operasi tertentu.
“BGN menyentuh gudang, truk, distribusi dan tim lapangan. Semua itu membutuhkan pembiayaan. Karena itu saya melihat kasus ini lebih dekat pada upaya menghancurkan basis logistik sebuah jaringan dibanding sekadar pemberantasan korupsi biasa,” ujarnya.
Analisis serupa juga diterapkannya terhadap kasus yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi. Menurut Hendrajit, fungsi strategis Imigrasi sebagai pengawas lalu lintas orang dan barang keluar-masuk Indonesia membuat institusi tersebut memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Kalau BGN memegang perut rakyat, maka Imigrasi memegang pintu masuk orang dan barang ke negeri ini. Dari titik itu keraguan saya bahwa ini dua panggung yang sama sekali terpisah mulai berkurang,” katanya.
Ia menilai kemungkinan yang lebih masuk akal adalah adanya dua panggung berbeda namun berada dalam satu skenario besar. Menurutnya, meskipun aktor yang tampil berbeda, bukan tidak mungkin terdapat keterhubungan dalam jaringan yang sama.
“Analisis yang lebih masuk akal, ini dua panggung tetapi satu skenario. Aktornya boleh jadi berbeda, tetapi bisa saja terhubung sebagai sebuah jaringan,” ujar Hendrajit.
Lebih jauh, ia menggambarkan skenario hipotetis yang menurutnya patut dicermati. Jika BGN mengalami gangguan, distribusi pangan dan logistik berpotensi terganggu. Sementara jika pengawasan keimigrasian melemah, maka pengendalian arus orang dan barang dapat menjadi lebih longgar.
“Dalam perspektif geopolitik, yang harus dilihat adalah dampaknya terhadap stabilitas nasional. Apakah ada hubungan antara pelemahan fungsi distribusi logistik dengan pengawasan lalu lintas orang dan barang? Pertanyaan seperti itu lebih penting dibanding sekadar siapa yang ditangkap,” katanya.
Meski demikian, Hendrajit menegaskan masih ada satu aspek yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yakni dimensi waktu dari berbagai penindakan tersebut.
“Sebelum penangkapan terjadi, ada peristiwa apa? Sesudahnya, apa yang berubah? Itu yang perlu disorot. Fokusnya bukan pada panggung, melainkan pada koridor yang menghubungkan seluruh peristiwa,” pungkasnya.
