MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati ekonomi Abul Muzaffar Ambadinejad menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mampu mendorong daya beli masyarakat di tengah pelemahan ekonomi dan ancaman krisis global.
Menurut Abul, salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah meniru langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam meningkatkan pendapatan aparatur sipil negara (ASN).
Abul menyoroti kebijakan kenaikan gaji ASN pada 2009 yang menurutnya mencapai 15 persen. Ia menilai kebijakan tersebut ikut menjaga konsumsi domestik ketika perekonomian Indonesia menghadapi tekanan akibat krisis global.
“Di tengah pelemahan ekonomi dan ancaman krisis global seperti sekarang, pemerintah harusnya tiru Presiden SBY. Pas tahun 2009, SBY menaikkan gaji ASN sebesar 15 persen,” kata Abul, Sabtu (8/8/2026).
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 memang mengalami perlambatan hingga 4,64 persen. Namun, menurut Abul, pertumbuhan kemudian kembali menguat dan berada di atas 6 persen pada periode 2010 hingga 2012.
Abul berpandangan, kenaikan pendapatan ASN, guru, dan tenaga kesehatan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
“Naiknya gaji ASN, guru, dan nakes itu bagus buat meningkatkan daya beli rakyat. Pasalnya, mereka semua kalau naik gaji pasti belanja di mal, pasar, UMKM, dan berwisata,” ujarnya.
Menurut dia, peningkatan konsumsi tersebut akan membuat uang berputar lebih luas di berbagai sektor ekonomi masyarakat. Dampaknya, pelaku usaha kecil hingga sektor jasa dapat ikut merasakan peningkatan aktivitas ekonomi.
“Akhinya apa? Duit jadi berputar di masyarakat kecil,” kata Abul.
Ia menilai penguatan konsumsi masyarakat dapat digunakan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sembari pemerintah membangun fondasi industrialisasi dalam jangka panjang.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa ditopang oleh konsumsi besar-besaran untuk sementara, sambil kita membangun industrialisasi pelan-pelan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Abul juga menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan perputaran anggaran dari program-program tersebut benar-benar memberikan dampak luas terhadap masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada pelaksana program.
“Kalau pemerintah cuma bikin MBG dan KDMP, duit itu hanya akan berputar di pengusaha SPPG dan pengurus koperasi. Belum tentu sampai ke rakyat kecil,” ujar Abul.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi.
Abul menilai strategi tersebut dapat menjadi bagian dari kebijakan menjaga daya beli sekaligus mempertahankan mesin konsumsi domestik ketika perekonomian menghadapi tekanan.
Di sisi lain, pembangunan sektor industri tetap dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dalam jangka panjang hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga.
Dengan kombinasi antara penguatan daya beli dan pembangunan industrialisasi, Abul berharap pemerintah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan hingga ke lapisan masyarakat bawah.
