MoneyTalk.id,Jakarta – PT Agrinas lahir dengan narasi yang sangat mulia: sebagai instrumen negara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, mengelola aset perkebunan negara, dan memberdayakan rakyat melalui kemitraan dengan koperasi. Namun belakangan ini, kepercayaan publik terhadap arah perjalanan perusahaan ini mulai menipis. Pertanyaan-pertanyaan krusial bermunculan dari masyarakat di berbagai daerah tempat Agrinas beroperasi.
Pertama: Mandat yang Meluas Tanpa Pengawasan yang Memadai
Agrinas berevolusi dengan sangat cepat, dari pengelola proyek Food Estate, kini juga diberi amanah mengelola aset perkebunan negara seluas jutaan hektare dan ikut mengelola Koperasi Desa Merah Putih . Pertanyaannya sederhana: apakah kapasitas tata kelola perusahaan sudah tumbuh secepat perluasan mandatnya?
Ketika kewenangan begitu besar berada di satu entitas, namun informasi yang tersedia bagi publik masih sangat terbatas, risiko penyimpangan tentu semakin terbuka. Luasnya aset yang dikelola menuntut transparansi setinggi-tingginya, bukan justru sebaliknya .
Kedua: Aset yang Diserahkan, Hak Warga yang Terabaikan
Beberapa kasus di lapangan memunculkan pola yang mengkhawatirkan: lahan yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan masyarakat beralih dikelola Agrinas, namun warga tidak mendapatkan kepastian akses maupun kompensasi yang layak.
Jika “kepentingan rakyat” adalah alasan utama pembentukannya, mengapa justru rakyat yang paling terdampak merasa dirugikan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka, bukan dengan pembelaan sepihak.
Ketiga: Minimnya Transparansi Keuangan dan Operasional
Masyarakat berhak mengetahui: berapa hasil produksi dari lahan yang dikelola? Berapa biaya pengelolaannya? Ke mana aliran pendapatannya? Dan bagaimana skema bagi hasil dengan masyarakat sekitar? Sampai saat ini, data tersebut belum tersaji secara terbuka dan mudah diakses. Tanpa informasi ini, wajar jika pertanyaan publik tumbuh. apakah manfaatnya benar-benar kembali untuk rakyat, atau hanya berputar di lingkaran tertentu saja.
Ketiga: Minimnya Transparansi Keuangan dan Operasional
Masyarakat berhak mengetahui: berapa hasil produksi dari lahan yang dikelola? Berapa biaya pengelolaannya? Ke mana aliran pendapatannya? Dan bagaimana skema bagi hasil dengan masyarakat sekitar? Sampai saat ini, data tersebut belum tersaji secara terbuka dan mudah diakses. Tanpa informasi ini, wajar jika pertanyaan publik tumbuh. apakah manfaatnya benar-benar kembali untuk rakyat, atau hanya berputar di lingkaran tertentu saja.
Keempat: Kemitraan atau Dominasi Sepihak?
Rencana mengintegrasikan ribuan koperasi ke dalam ekosistem Agrinas disambut dengan kekhawatiran: apakah koperasi benar-benar menjadi mitra yang setara, atau sekadar menjadi penyangga yang dikendalikan dari pusat? Prinsip koperasi adalah otonomi dan keanggotaan aktif. Jika model inti-plasma diterapkan tanpa perlindungan yang kuat terhadap posisi tawar koperasi, yang dikhawatirkan terjadi adalah eksploitasi terselubung atas nama kemitraan .
Apa yang Harus Dilakukan?
Rekomendasi Mendesak:
1. Audit Independen Penuh
Pemerintah perlu membuka pintu bagi audit independen atas kondisi riil lahan, produksi, keuangan, dan kepatuhan hukum Agrinas. Hasilnya dipublikasikan secara terbuka.
2. Mekanisme Pengaduan yang Berdiri Sendiri
Warga yang merasa dirugikan harus memiliki saluran pengaduan yang terpisah dari manajemen Agrinas dan bebas dari intervensi.
3. Keterlibatan Warga dalam Tata Kelola. Keputusan atas lahan yang berdampingan dengan pemukiman warga tidak boleh diambil sepihak di pusat. Partisipasi masyarakat lokal harus menjadi syarat mutlak.
4. Klarifikasi Mandat dan Batas Kewenangan.
Perlu kejelasan: di mana batas peran Agrinas sebagai pelaksana kebijakan negara, dan di mana perannya sebagai entitas bisnis yang mengejar keuntungan. Pencampuradukan keduanya adalah benih masalah yang patut dipertanyakan.
Yang kami katakan adalah: misi mulia saja tidak cukup. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak rakyat di lapangan, lembaga sebesar apapun bisa tergelincir dari tujuan awalnya.
Kecurigaan masyarakat bukan musuh yang harus dilawan. Kecurigaan itu adalah peringatan dini yang justru harus disyukuri dan ditindaklanjuti dengan keterbukaan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan Agrinas bukan seberapa luas lahannya, bukan seberapa besar pendapatannya, melainkan seberapa banyak rakyat kecil yang hidupnya benar-benar membaik karena kehadirannya.
Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka pertanyaan “untuk siapa Agrinas sebenarnya berdiri?” akan terus bergema, dan pertanyaan itu harus dijawab, bukan dibungkam.
Penulis : Kurtubi,Tokoh Masyarakat Tangerang
