MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, yang menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara dinilai memiliki pesan geopolitik yang jauh lebih luas daripada sekadar ajakan memperkuat kerja sama ekonomi.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Prabowo mengenai pentingnya negara memenuhi kebutuhan pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat merupakan fondasi utama bagi sebuah negara untuk memiliki daya tawar dalam percaturan global.
Menurut Amir, ketika Prabowo menyatakan Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu, pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran strategis bahwa ketergantungan ekonomi dapat berkembang menjadi ketergantungan politik dan bahkan memengaruhi kebijakan keamanan suatu negara.
“Kalau kita lihat dari perspektif intelijen dan geopolitik, pernyataan Prabowo itu sangat jelas. Kemandirian nasional bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kemampuan sebuah negara mengambil keputusan tanpa tekanan dari kekuatan eksternal,” kata Amir kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).
Ia mengatakan, ketahanan pangan dan energi merupakan dua instrumen penting dalam menjaga kedaulatan. Negara yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar akan lebih mudah mengalami tekanan ketika terjadi konflik geopolitik, perang dagang, gangguan jalur distribusi, maupun krisis energi global.
“Pangan dan energi itu bukan lagi sekadar komoditas ekonomi. Dalam geopolitik modern, keduanya adalah instrumen kekuatan. Siapa yang menguasai pasokan, distribusi dan teknologi strategis, memiliki pengaruh terhadap negara lain,” ujarnya.
Amir menilai kehadiran Indonesia di BRICS juga harus dibaca sebagai bagian dari strategi memperluas ruang gerak diplomasi. Indonesia tidak harus memilih berada di bawah pengaruh satu blok kekuatan tertentu, tetapi membangun hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia berdasarkan kepentingan nasional.
Menurutnya, BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi perubahan konfigurasi kekuatan global.
“BRICS itu jangan dilihat hanya sebagai forum ekonomi. Di balik kerja sama ekonomi terdapat perubahan arsitektur kekuatan dunia. Indonesia harus cerdas memainkan posisi, jangan sampai menjadi objek permainan negara-negara besar,” katanya.
Amir menambahkan, dunia saat ini memasuki fase persaingan kekuatan yang semakin kompleks. Amerika Serikat, China, Rusia, India dan berbagai kekuatan regional memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti itu, negara dengan fondasi domestik yang kuat akan mempunyai pilihan kebijakan yang lebih luas.
Karena itu, menurut Amir, pesan Prabowo mengenai “kekuatan yang bermula dari dalam negeri bersama rakyat” memiliki arti strategis.
“Kalau kebutuhan dasar rakyat kuat, industri nasional kuat, pangan aman, energi tersedia dan sumber daya manusia berkualitas, maka negara memiliki ketahanan menghadapi tekanan dari luar. Ini yang disebut strategic resilience,” tuturnya.
Ia juga melihat penekanan Prabowo terhadap konektivitas sistem energi antarnegara BRICS sebagai langkah yang memiliki dimensi strategis. Integrasi energi dapat menciptakan jaringan kerja sama yang membuat negara anggota tidak mudah terguncang ketika terjadi krisis pasokan global.
Namun Amir mengingatkan, Indonesia harus berhati-hati agar kerja sama tersebut tidak berubah menjadi bentuk ketergantungan baru.
“Jangan sampai kita keluar dari satu ketergantungan kemudian masuk ke ketergantungan yang lain. Prinsipnya harus kepentingan nasional. Kerja sama boleh dengan siapa saja, tetapi kendali strategis harus tetap berada di tangan Indonesia,” tegasnya.
Lebih jauh, Amir menilai posisi Indonesia di BRICS dapat menjadi instrumen untuk menjalankan politik luar negeri yang lebih fleksibel. Indonesia dapat membangun kerja sama dengan berbagai negara tanpa kehilangan independensi dalam menentukan kebijakan nasional.
“Indonesia mempunyai modal geopolitik yang besar. Letaknya strategis, penduduknya besar, sumber daya alamnya besar dan berada di jalur perdagangan dunia. Modal ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan politik dan ekonomi,” katanya.
Menurut Amir, tantangan terbesar Indonesia justru berada di dalam negeri. Ketahanan nasional tidak akan terbentuk apabila negara masih menghadapi persoalan serius dalam pangan, energi, industri, pendidikan, teknologi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia menilai pesan Prabowo di KTT BRICS seharusnya diterjemahkan menjadi agenda pembangunan nasional yang konkret.
“BRICS akan memberikan manfaat apabila Indonesia datang dengan fondasi yang kuat. Jangan hanya menjadi pasar bagi negara lain. Indonesia harus menjadi produsen, memiliki teknologi, memiliki industri, menguasai rantai pasok dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri,” ungkapnya.
Amir menyimpulkan, pernyataan Prabowo di New Delhi menunjukkan bahwa Indonesia sedang berusaha membangun posisi sebagai negara yang memiliki strategic autonomy, yakni kemampuan menentukan kepentingan dan arah kebijakan sendiri di tengah kompetisi kekuatan besar.
“Pesan paling penting dari Prabowo adalah Indonesia ingin bersahabat dengan semua kekuatan, tetapi tidak ingin didikte oleh siapa pun. Itu pesan geopolitik yang sangat penting,” pungkas Amir.
