Hendrajit Archives -

Hendrajit: Sosialis Tak Selalu Kiri, Label Ideologi Bisa Menyesatkan Analis geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit

Hendrajit: Sosialis Tak Selalu Kiri, Label Ideologi Bisa Menyesatkan

Hedi Batubara 30 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta — Analis geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menegaskan bahwa sosialisme dan ideologi kiri tidak selalu identik. Menurutnya, penilaian terhadap ideologi seseorang tidak cukup hanya berdasarkan label, tetapi harus melihat gagasan, kebijakan, struktur kekuasaan, dan kepentingan yang diperjuangkan.

Dalam ulasannya pada Rabu (30/9/2026), Hendrajit mengangkat kembali perdebatan mengenai posisi ideologis Presiden Prabowo Subianto, menyusul pandangan Rocky Gerung yang menyatakan Prabowo tidak bisa dinilai sebagai sosialis serta tanggapan Sobari terhadap argumen tersebut.

Hendrajit mengapresiasi pandangan Sobari yang dinilainya membuka ruang pemikiran baru. Namun, ia juga menilai Sobari terlalu cepat menyimpulkan Prabowo sebagai borjuis praetorian.

“Pandangan Kang Sobari sangat bagus dan mencerahkan. Meski saya nilai Kang Sobari terlalu cepat dan terburu-buru menghakimi Prabowo sebagai borjuis praetorian,” kata Hendrajit.

Menurut Hendrajit, perdebatan tersebut penting karena istilah sosialis dan kiri memiliki pengertian berbeda dalam wacana politik. Seseorang dapat disebut sosialis tanpa otomatis berada di spektrum kiri. Sebaliknya, pemikiran kiri juga tidak selalu harus menggunakan label sosialisme.

Nasionalisme Indonesia dan Perdebatan Kiri

Hendrajit menjelaskan, persoalan ideologi menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan nasionalisme Indonesia. Menurut dia, sejarah antikolonialisme memberikan konteks tersendiri bagi pemahaman nasionalisme di Tanah Air.

Ia berpandangan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme memiliki kaitan erat dengan kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menopang kepentingan kolonial.

“Dalam konteks di Indonesia, ini pertanyaan yang serius dan ideologis. Sebab nasionalisme kita adalah anti-kolonialisme,” ujarnya.

Hendrajit menilai, dalam perdebatan politik Indonesia, istilah kiri kerap digunakan sebagai tolok ukur untuk membaca karakter ideologis seseorang atau kelompok, termasuk mereka yang mengidentifikasi diri sebagai nasionalis, agamis, maupun sosialis.

Karena itu, menurutnya, memahami ideologi tidak cukup dengan melihat identitas atau pengakuan seseorang. Perlu ditelusuri pula bagaimana pandangan tersebut diterjemahkan ke dalam sikap politik dan keberpihakan ekonomi.

Kiri Bukan Sekadar Label Sosialis

Hendrajit memandang kiri sebagai spektrum pemikiran politik yang luas, bukan kelompok tunggal yang seluruh anggotanya harus berhimpun dalam organisasi yang sama.

“Kiri lebih sebagai kondisi pikiran atau state of mind. Namun tesis utamanya jelas. Negara adalah subyek ekonomi politik, bukan obyek kepentingan-kepentingan ekonomi politik,” tuturnya.

Sementara itu, sosialisme merupakan tradisi pemikiran dan sistem ekonomi-politik yang memiliki beragam aliran. Meski sama-sama mengandung kritik terhadap kapitalisme, masing-masing aliran dapat memiliki pendekatan dan orientasi politik yang berbeda.

Hendrajit mencontohkan, aktivis Muslim dari organisasi seperti HMI dan PMII terkadang disebut sebagai bagian dari Islam kiri ketika pemikiran atau gerakannya dipandang berseberangan dengan kepentingan kapitalis dan kelompok borjuis.

Sebaliknya, seseorang atau kelompok yang secara formal mengusung ideologi tertentu belum tentu menjalankan praktik politik yang konsisten dengan prinsip ideologinya.

Ia menyinggung Liu Shaoqi di China pada dekade 1950-an. Meski merupakan tokoh Partai Komunis China, Shaoqi pernah menjadi sasaran kritik Mao Zedong karena perbedaan pandangan mengenai arah politik dan ekonomi revolusi China.

Contoh tersebut, menurut Hendrajit, memperlihatkan bahwa perbedaan ideologi tidak cukup dipahami dari nama organisasi atau identitas formal, tetapi juga dari praktik dan kebijakan yang dijalankan.

Hitler dan Mussolini, Contoh Perubahan Arah Ideologi

Hendrajit juga mengangkat Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa penggunaan istilah sosialis dalam nama atau identitas politik tidak otomatis mencerminkan sosialisme dalam praktik.

Keduanya kemudian dikenal sebagai pemimpin rezim fasis. Fasisme memiliki karakter politik otoriter dan ultranasionalis yang berbeda dari berbagai tradisi sosialisme.

Bagi Hendrajit, contoh sejarah tersebut mempertegas pentingnya membedakan label politik dari substansi pemikiran dan praktik kekuasaan.

“Jadi yang penting bukan labelnya, tetapi gagasan, kebijakan, struktur kekuasaan, dan kepentingan yang benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar perdebatan ideologi tidak berhenti pada kegiatan memberi cap kepada seseorang atau kelompok. Tanpa pembahasan substansi, perdebatan mengenai siapa yang kiri dan siapa yang sosialis justru berisiko kehilangan makna.

Hendrajit menutup ulasannya dengan sindiran terhadap kecenderungan mencampuradukkan istilah ideologi hingga kehilangan batas pengertiannya.

Ia menyebut fenomena tersebut dengan istilah “KKO: Kanan Kiri Oke”, sebagai kritik terhadap cara pandang yang mengaburkan perbedaan ideologis demi kepentingan atau label politik.

Tulisan ini memuat pandangan dan analisis Hendrajit mengenai sosialisme, ideologi kiri, serta perdebatan politik Indonesia. Media ini membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda dari pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Hendrajit: Hentikan Polemik HMI-PMII, Akar Masalah NU adalah Krisis Kepercayaan Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Hentikan Polemik HMI-PMII, Akar Masalah NU adalah Krisis Kepercayaan

Hedi Batubara 3 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat Geopolitik yang juga wartawan senior, Hendrajit, meminta Gus Ipul dan Cak Imin menghentikan polemik mengenai HMI-PMII dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, meski isu tersebut memiliki bagian yang benar, persoalan HMI-PMII bukanlah akar masalah yang sedang dihadapi NU.

Hendrajit menyampaikan pandangan tersebut, Kamis (3/9/2026). Ia menilai polemik tersebut justru berpotensi mengalihkan perhatian jamaah NU dari upaya menemukan persoalan mendasar yang perlu diselesaikan bersama.

“Sebaiknya Gus Ipul dan Cak Imin menghentikan saja polemik HMI-PMII dalam tubuh NU. Meski ada benarnya tapi bukan itu akar penyakit dalam tubuh NU sekarang,” kata Hendrajit.

Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai latar belakang organisasi mahasiswa, melainkan diarahkan untuk menemukan penyebab utama persoalan di tubuh NU.

“Sehingga malah mengalihkan perhatian para jamaah untuk sama sama menemukan dan mengakui akar penyebab penyakit sesungguhnya. Lalu sepakat untuk sembuh bersama,” ujarnya.

Hendrajit juga menanggapi ihwal alumni HMI yang disinyalir Cak Imin menjadi penyebab kekisruhan. Ia mengatakan, jika tudingan tersebut benar, hal itu baru merupakan gejala atau simptom, bukan akar persoalan yang bersifat patologis.

“Ihwal alumni HMI disinyalir Cak Imin penyebab kusruh, kalaupun benar itu cuma simptom penyakit. Baru gejala tapi belum menggejala apalagi patologis,” kata Hendrajit.

Ia menambahkan, gejala serupa tidak hanya terdapat di HMI, tetapi juga dapat ditemukan di PMII.

“Gejala atau simptom ini juga ada di HMI begitu juga di PMII. Nah penyebab patologis inilah yang harus ditemukan yang kemudian dicarikan resep obatnya,” jelasnya.

Krisis Kepercayaan dalam Politik

Hendrajit menilai akar persoalan yang lebih mendasar adalah ketika kader NU memasuki dunia politik, tetapi secara sadar maupun tidak mengabaikan pentingnya membangun kepercayaan.

Menurutnya, kepercayaan dalam politik semestinya diperlakukan sebagai investasi jangka panjang, bukan sesuatu yang dibangun melalui bujukan maupun lobi sesaat.

“Penyebab patologisnya, menurut cermatan saya selama ini, ketika para kader NU beranjak ke politik, secara sadar atau tidak, mengabaikan pentingnya kepercayaan dalam berpolitik. Kepercayaan itu harus diinvestasikan atau ditanam. Bukan dengan bujukan atau lobi,” tuturnya.

Hendrajit mengatakan, ketika falsafah tersebut diabaikan, politik yang seharusnya merupakan seni memainkan peran dan strategi dapat berubah menjadi sekadar permainan.

“Politik sebagai seni yang mengharuskan bermain dalam permainan, sontak berubah jadi main main dalam permainan,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya apa yang disebutnya sebagai devaluasi dan divestasi kepercayaan.

“Bukannya menanam benih kepercayaan, malah melakukan devaluasi dan divestasi kepercayaan,” ujar Hendrajit.

Dalam konteks itu, menurut Hendrajit, tudingan terhadap alumni HMI bisa saja memiliki sebagian kebenaran. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan serupa juga berpotensi menggejala di lingkungan organisasi tempat Cak Imin dahulu dibina dan ditempa sebagai kader.

“Dalam gejala yang kemudian jadi menggejala inilah, tudingan Cak Imin bisa jadi sebagian benar, tapi bisa juga sebagian lagi kebenarannya juga menggejala di organ tempat mana Cak Imin dulu dibina dan dipupuk watak kepemimpinannya,” paparnya.

Kepercayaan sebagai Investasi

Hendrajit berharap penyelesaian persoalan di tubuh NU dimulai dari kesadaran baru mengenai pentingnya kepercayaan dalam kehidupan politik dan organisasi.

Menurutnya, nilai kepercayaan bahkan melampaui kepentingan material berupa uang maupun jabatan.

“Berharap sembuh bersama berarti mulai dengan kesadaran baru bahwa kepercayaan itu investasi yang nilai intrinsik dan ekstrinsiknya melampaui uang dan jabatan,” tegasnya.

Ia juga mengajak alumni HMI dan PMII untuk melakukan introspeksi bersama apabila memang terdapat kecenderungan memainkan politik tanpa kesungguhan.

“Maka kalaupun alumni HMI dan PMII selama ini sadar atau tidak terpapar wabah senang main main ketimbang bermain dengan penuh kesungguhan, para alumni kedua organ besar mahasiswa itu harus mau dan berharap sembuh bersama,” kata Hendrajit.

Karena itu, Hendrajit mengingatkan agar polemik HMI-PMII tidak justru menjadi pengalih perhatian dari persoalan yang lebih mendasar.

“Kalau hanya meributkan HMI atau PMII nya, jangan jangan selain memang tidak mau sembuh dan menemukan obatnya, isu ini malah jadi tabir asap supaya akar penyakitnya tetap berkabut,” ujarnya.

Bahkan, Hendrajit menyebut kondisi tersebut dapat mengarah pada situasi ketika pihak-pihak yang terlibat justru secara tidak sadar menikmati persoalan yang sedang terjadi.

“Dengan kata lain, memang menikmati penyakitnya,” katanya.

Di sisi lain, Hendrajit menilai munculnya gagasan rekonsiliasi menunjukkan adanya kesadaran dari sebagian kader NU mengenai kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan secara lebih mendasar.

“Rupanya secara intuitif kondisi penyakit ini disadari betul oleh Gus Salam dan kader kader NU yang sepemikiran dengan Gus Salam. Sehingga menawarkan obatnya: REKONSILIASI TOTAL NU,” pungkas Hendrajit.

Hendrajit Soroti Potensi Plot Twist Aksi 27 Agustus, Ingatkan Bahaya Skema Putsch Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit Soroti Potensi Plot Twist Aksi 27 Agustus, Ingatkan Bahaya Skema Putsch

Hedi Batubara 24 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati geopolitik Hendrajit mengingatkan elemen masyarakat dan mahasiswa yang akan turun dalam aksi 27 Agustus 2026 agar memiliki “Penglihatan Ganda” atau Double Vision untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya plot twist yang tidak terduga.

Menurut Hendrajit, penting untuk melihat apakah aksi tersebut benar-benar dijiwai konsep Madilog atau Materialisme, Dialektika dan Logika.

“Kita lihat apakah aksi 27 Agustus nanti benar benar dijiwai Madilog (Materialisme, Dialektika dan Logika). Atau cuma Dialektika tanpa Logika sehingga tidak menyentuh basis material dan basis kekuasaan yang menyebabkan bangsa ini mengalami kemacetan kultural,” katanya dalam rilis geopolitik, Senin (24/8/2026).

Ia menjelaskan, apabila Madilog menjiwai aksi tersebut, maka dapat terjadi dialektika antara masyarakat dan negara yang melahirkan pandangan, pikiran serta sikap baru.

“Jika Madilog menjiwai aksi 27 Agustus, maka masyarakat dan negara berlangsung dialektika antara tesis yang bersahut sahutan dengan anti tesis, lantas kemudian berkembang menjadi sintesis atau ramuan pandangan, pikiran dan sikap baru sebagai buah pergulatan tesis dan anti tesis antara masyarakat dan negara,” tegasnya.

Menurut dia, munculnya sintesis dapat membawa tatanan politik nasional ke dalam kondisi, konfigurasi dan formasi baru.

“Kalau sintesa muncul, maka tatanan politik nasional akan dihadapkan pada kondisi dan situasi baru, konfigurasi baru dan akhirnya formasi baru pula,” ujarnya.

Hendrajit menilai persoalan krusial dalam situasi tersebut bukan semata-mata duet Prabowo-Gibran, melainkan kemampuan komponen-komponen kenegaraan dalam menjawab krisis apabila aksi damai berkembang ke arah yang tidak terduga.

“Dalam situasi seperti ini, masalah krusial bukan duet Prabowo-Gibran. Tapi ketidakpaduan komponen komponen kenegaraan itu sendiri dalam menjawab krisis ketika aksi damai menjelma jadi kekacauan jika aksi 27 Agustus berkembang Plot Twist yang tak terduga. Ini pelajaran penting dari Huru Hara Agustus 2025 lalu,” katanya.

Ia pun mempertanyakan kesiapan koordinasi antarlembaga, termasuk BIN dan BAIS, serta antara kepolisian dan TNI dalam menghadapi kemungkinan perkembangan situasi di lapangan.

“Bisakah kali ini Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis berpadu baik dalam analisis, perencanaan dan operasi intelijen? Bisakah kepolisian dan tentara dari tiga angkatan kali ini berpadu sebagai eksekutor lapangan?” tanyanya.

Hendrajit menegaskan, kekhawatiran yang perlu diantisipasi bukan perubahan kebijakan melalui aksi rakyat, melainkan apabila aksi damai berkembang menjadi skenario perebutan kekuasaan.

“Yang ditakutkan rakyat bukan revolusi yang mengarah pada perubahan kebijakan pemerintah yang lebih pro rakyat dan pro akar rumput. Yang rakyat khawatirkan ketika aksi damai berkembang Plot Twist yang didasari Skema Putsch atau makar alih alih revolusi rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, putsch atau makar berbeda dengan revolusi karena hanya berorientasi pada perebutan tuas kekuasaan.

“Sebab Putsch atau makar cuma perebutan tuas tuas mesin kekuasaan alih alih revolusi. Putsch justru musuh revolusi lantaran niat dasarnya adalah atau melumpuhkan revolusi seraya memanipulasi aksi massa untuk saling sikut secara horizontal antar elit kekuasaan itu sendiri. Inilah fenomena penggulingan kekuasaan Nepal pada 2025,” ujarnya.

Hendrajit juga menyinggung peristiwa di Nepal pada 2025 sebagai bahan pelajaran. Ia berpendapat keterlibatan besar generasi muda dalam sebuah pergolakan tidak selalu berarti mereka menjadi pengendali arah akhir peristiwa.

“Betul bahwa dalam kasus Nepal 2025 Gen Z memainkan peran besar, namun sejatinya Gen Z bahan bakar bensin. Namun tanpa disadari masuk dalam bingkai skenario besarnya, operasi intelijen untuk tujuan Putsch alih alih revolusi. Dan kebetulan berhasil sesuai rencana,” katanya.

Karena itu, ia meminta elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki kemampuan membaca berbagai kemungkinan yang muncul di balik perkembangan aksi.

“Maka elemen elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang turun aksi 27 Agustus harus punya Penglihatan Ganda dalam membaca Plot Twist. Penglihatan Ganda atau Double Vision artinya melihat satu hal pada saat sama melihat lebih dari satu hal atau bahkan melampaui satu hal,” tegas Hendrajit.

Ia menggambarkan kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi VUCA, yakni Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity.

“Negara kita saat ini memang dalam keadaan VUCA. Volitality, tidak stabil, kacau dan sulit diduga. Uncertainty, penuh ketidakpastian. Complex, rumit dan penuh komplikasi. Ambiguity atau serba ragu dan tidak tegas,” ujarnya.

Menurut Hendrajit, situasi tersebut harus dijawab dengan pendekatan yang juga disebutnya VUCA, tetapi dengan pemaknaan berbeda.

“Menjawab situasi VUCA ini, aksi masyarakat harus menjawab VUCA dengan VUCA juga. Volatility dijawab dengan Visi. Uncertainty dijawab dengan Understanding atau Pemahaman. Komplek dan kerumitan dijawab dengan Clarity atau Kejelasan,” katanya.

“Dan Ambiguity dijawab dengan Kelincahan, Ketangkasan dan Kesigapan,” sambungnya.

Ia berharap aksi masyarakat dapat menghasilkan perubahan secara damai dan substantif, bukan sekadar pergantian elite kekuasaan.

“Jika ini berhasil, revolusi damai benar benar tercipta bukan revolusi berwarna di Eropa Timur atau Arab Spring di Timur Tengah, yang aslinya cuma pergolakan politik yang cuma berbuah pergantian para penguasa belaka. Setelah itu business as usual again,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara aksi 27 Agustus terkait pandangan Hendrajit mengenai kemungkinan munculnya plot twist, skenario putsch, maupun pentingnya koordinasi antarlembaga negara dalam mengantisipasi perkembangan situasi.

Rakyat Menyimpan Ingatan Kolektif yang Tak Bisa Dihapus, Hendrajit Ingatkan Pemimpin Berhati-hati dalam Berpidato Pengamat geopolitik Hendrajit

Rakyat Menyimpan Ingatan Kolektif yang Tak Bisa Dihapus, Hendrajit Ingatkan Pemimpin Berhati-hati dalam Berpidato

Hedi Batubara 28 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat geopolitik dan wartawan senior Hendrajit mengingatkan bahwa rakyat merupakan ruh bangsa yang menyimpan kesan, ingatan, dan informasi kolektif yang tidak dapat dihapus begitu saja seperti jejak digital.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (28/7/2026), Hendrajit menyampaikan bahwa rakyat memiliki dimensi batin dan kesadaran kolektif yang terus merekam berbagai pengalaman sosial dan politik bangsa.

“Rakyat itu kan ruhnya bangsa. Jadi rakyat itu juga punya jiwa, tempat bermukimnya kesan, ingatan dan informasi yang terekam dalam benaknya. Dan nggak bisa dihapus kayak jejak digital. Jejak digital masih bisa dihapus. Tapi kesan, ingatan dan informasi ysng terekam rakyat tidak bisa dihapus,” kata Hendrajit.

Ia menilai rakyat yang berjiwa tersebut merupakan jaringan energi, informasi, dan kecerdasan kolektif yang bekerja secara serentak membentuk makna, cerita, hubungan, dan konteks kehidupan berbangsa.

“Sebab rakyat yang berjiwa itu merupakan jejaring energi, informasi dan kecerdasan. Kecerdasan nonfisik rakyat secara kolektif meramu secara serentak makna, cerita, hubungan dan konteks, kemudian membangkitkan pemikiran, ingatan dan hasrat kolektif sebagai bangsa,” ujarnya.

Menurut Hendrajit, karena rakyat telah membawa ingatan dan kesan kolektif di batin bawah sadarnya, maka pidato seorang pemimpin seharusnya mampu membangkitkan jiwa dan ruh rakyat, bukan justru menimbulkan kegaduhan atau kontroversi.

“Makanya dalam berpidato, para pemimpin bangsa harus membangkitkan jiwa dan ruh rakyat yang dari sononya sudah bermuatan ingatan, kesan dan informasi kolektif di batin bawah sadarnya,” tuturnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian pemimpin nasional maupun daerah yang gemar berpidato namun kerap memunculkan kontroversi, baik disengaja maupun tidak disengaja.

“Jadi para pemimpin bangsa nasional ataupun daerah yang senang pidato tapi seringkali mengundang kontroversi entah karena sengaja, tidak sengaja atau memang sudah begitu gaya retorikanya, sebaiknya menyadari bahwa rakyat itu ruhnya negara, dan bangsa itu jiwanya negara,” kata Hendrajit.

Lebih jauh, Hendrajit mengaitkan hubungan antara ruh rakyat dan jiwa bangsa dengan keterhubungan manusia dan alam. Ia mengingatkan bahwa ketidakselarasan antara keduanya dapat membawa konsekuensi yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kalau rakyat sebagai ruh dan bangsa sebagai jiwa tidak berkenan, bisa bahaya. Karena ruh dan jiwa bangsa yang sejatinya merupakan ruh dan jiwa manusia manusia di bumi pertiwi, mampu membangun komunikasi dan keterhungan dengan ruhnya alam,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan reflektif mengenai pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, bangsa, dan alam.

“Bisa dibayangkan toh kalau ruh manusia dan ruh alam merasa tidak berkenan,” pungkas Hendrajit.

Hendrajit: Kepala BGN Baru Harus Jadi “Penyembuh” Negara, Bukan Sekadar Mekanik Kekuasaan Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Kepala BGN Baru Harus Jadi “Penyembuh” Negara, Bukan Sekadar Mekanik Kekuasaan

Hedi Batubara 22 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup hanya dipandang sebagai pergantian pejabat atau perombakan kabinet semata. Menurutnya, tantangan yang dihadapi para menteri saat ini jauh lebih besar, yakni mengembalikan negara sebagai sebuah organisme hidup yang sehat.

Menanggapi terpilihnya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, Hendrajit menyebut jabatan tersebut merupakan posisi strategis setingkat menteri sehingga membutuhkan cara pandang yang berbeda dalam mengelola negara.

“Sudaryono terpilih jadi Kepala BGN baru. Okelah. Kepala BGN setingkat menteri dan pejabat tinggi negara. Tapi seperti pertanyaan sama kepada para menteri, negara itu kalian pahami sebagai apa?” kata Hendrajit kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).

Ia mengibaratkan negara bukan sebagai mesin yang cukup diperbaiki dengan mengganti komponen atau operatornya. Menurutnya, bahkan perusahaan-perusahaan modern kini mulai meninggalkan cara pandang mekanistis.

“Perusahaan bisnis pun sekarang mulai ogah dianggap sebagai mesin. Perusahaan ingin dianggap organisme hidup yang punya napas, hasrat, dan kehidupannya sendiri. Kalau bisnis saja dipahami sebagai organisme, maka negara pun harus dipandang sebagai organisme hidup,” ujarnya.

Atas dasar itu, Hendrajit menilai proses reshuffle kabinet tidak bisa lagi dipahami sekadar mengganti satu “mekanik” dengan mekanik lainnya.

“Mereshuffle anggota kabinet tidak bisa kayak mengganti mekanik satu dengan mekanik lainnya. Tapi tetap saja negara sering ditangani seakan-akan mesin ketimbang organisme hidup,” katanya.

Lebih lanjut, ia menggunakan analogi dunia kesehatan untuk menjelaskan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam pemerintahan.

Menurutnya, pejabat negara seharusnya memiliki kemampuan layaknya seorang “tabib” yang mampu menyembuhkan persoalan mendasar, bukan hanya menjalankan fungsi administratif seperti seorang teknisi.

“Pejabat negara setingkat menteri jangan kayak merekrut dokter umum, tapi dokter dengan kualitas tabib. Kalau cuma kualitas dokter umum jadinya kayak mekanik. Tabib sejatinya bukan sekadar dokter, tapi penyembuh atau the healer,” ujarnya.

Hendrajit menilai tugas utama para anggota kabinet saat ini adalah menyembuhkan penyakit yang menurutnya sedang mewabah dalam penyelenggaraan negara, yakni praktik permainan kekuasaan.

“Yang harus disembuhkan lebih dulu adalah penyakit epidemi yang sedang menimpa negara saat ini, yaitu permainan kekuasaan,” tegasnya.

Ia berpendapat, apabila negara benar-benar diposisikan sebagai organisme hidup, maka praktik perebutan dan permainan kekuasaan merupakan virus yang dapat menginfeksi serta melemahkan fungsi negara.

“Sebab ketika negara berniat diluruskan kembali sebagai organisme hidup, permainan kekuasaan dan pergumulan kekuatan merupakan virus yang menyebabkan infeksi pada organisme itu. Dan virus tersebut kini mewabah,” pungkasnya.

Hendrajit Soroti Persimpangan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Sidang atau Plea Bargain, Publik Menanti Jawabannya 1782218159045

Hendrajit Soroti Persimpangan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Sidang atau Plea Bargain, Publik Menanti Jawabannya

Hedi Batubara 6 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pemerhati geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menilai mulai terlihat adanya perbedaan strategi antara Dokter Tifa dan Roy Suryo dalam menghadapi gugatan hukum yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikannya wartawan, Senin (6/7/2026).

Menurut Hendrajit, Dokter Tifa telah menyatakan sikap untuk tetap melanjutkan perkara hingga persidangan dan tidak mengambil opsi plea bargain. Di sisi lain, ia mencermati bahwa tim kuasa hukum Jokowi juga telah menyatakan kesiapan menghadapi proses persidangan.

“Tifa sudah nyatakan diri untuk maju terus ke persidangan dan no plea bargain. Pengacara Jokowi juga bilang sudah siap,” ujar Hendrajit.

Ia kemudian mempertanyakan sikap Roy Suryo dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.

“Tinggal sekarang, berani nggak Roy Suryo maju ke persidangan. Sebab kalau saya intip dari koridor kiri kanan panggung, Roy dan Tifa sudah beda skema dalam menyikapi masalah. Hanya saja beda seperti Rismon.” katanya.

Menurut Hendrajit, perbedaan itu tidak sama seperti sikap Rismon yang dinilainya telah mengambil jalan berbeda.

“Kalau Rismon kan nyebrang, kalau Tifa dan Roy masih sepakat untuk bersikukuh pada keyakinannya, hanya saja entah pertimbangan apa, terus jadi beda skema. Indikasinya, pergantian formasi tim pengacara terutama dari pihak Tifa. Otomatis beda strategi dalam menghadapi Jokowi,” katanya.

Hendrajit menilai pilihan yang diambil Dokter Tifa adalah tetap melanjutkan perkara ke persidangan. Sementara itu, menurutnya, Jokowi sebagai saksi pelapor secara logika juga berkepentingan agar perkara tersebut diselesaikan melalui proses persidangan.

“Skema pilihan yang ditempuh Tifa adalah maju terus ke persidangan. Jokowi sendiri memang saksi pelapor, sehingga logikanya juga setuju lewat persidangan. Terlepas ia nanti datang memenuhi panggilan atau tidak, itu bahasan tersendiri yang tak kalah menarik.” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran ataupun ketidakhadiran Jokowi di persidangan nantinya akan menjadi perhatian publik.

“Sebab dari dua kemungkinan ini nanti, datang atau tidak datang, publik bukan saja menguji siapa Jokowi. Tapi Apa Jokowi sesungguhnya,” ujarnya.

Hendrajit juga menilai perhatian publik kini akan tertuju pada pilihan Roy Suryo, apakah menerima plea bargain atau tetap membawa perkara ke persidangan sebagaimana langkah yang ditempuh Dokter Tifa.

“Tinggal sekarang Roy Suryo sendiri gimana pendiriannya ketika menghadapi dua pilihan antara menerima plea bargain atau lanjut sidang seperti opsi yang ditempuh Tifa. Bagi Roy, saat tak ada pilihan ketiga.”

“Nah di sini jadi menarik juga. Apapun opsi yang diambil Roy, publik bukan cuma menguji siapa Roy, tapi Apa Roy sesungguhnya,” lanjutnya.

Dalam refleksinya, Hendrajit mengaku teringat pada lirik lagu Ahmad Albar berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Menurutnya, dinamika yang terjadi dapat dimaknai sebagai sebuah pertunjukan yang menuntut setiap aktor memainkan perannya secara sungguh-sungguh.

“Sambil ngopi pagi nulis ini, saya sontak termenung. Apa pelajaran dari pementasan drama ini buat kita yang ada di dunia nyata? Soalnya jadi ingat syair lagu Ahmad Albar: Dunia Ini Panggung Sandiwara,” tuturnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam sebuah pertunjukan, aktor tidak hanya berpedoman pada naskah, tetapi juga harus mampu membaca situasi panggung.

“Sekonyong-konyong pencerahan muncul. Hmm, dalam memainkan peran sesuai naskah drama dan skenario sutradara, naskah cerita bukan satu-satunya rujukan. Dalam improvisasi saat di atas panggung, setting panggung itu pun adalah naskah cerita buat pedoman para aktornya.” jelasnya.

Menurut Hendrajit, di sinilah letak paradoks yang ia lihat antara Rismon dan Dokter Tifa.

“Paradoksnya adalah, meski Rismon dan Tifa berada di kutub berseberangan, keduanya secara imajinatif berhasil membaca rute sampingan dari naskah cerita, bahwa setting panggung itu sendiri merupakan naskah cerita yang mesti dibaca dan mereka mainkan.”

Ia pun menutup keterangannya dengan kembali mengutip makna lagu Ahmad Albar.

“Benar juga kata Ahmad Albar. Panggung sandiwara adalah soal memainkan peran. Bermain adalah perkara serius, bukan perkara main-main. Tifa dan Rismon, memang di kutub seberangan. Tapi mereka sungguh-sungguh bermain. Bukan main-main.”

“Bagaimana dengan Roy?” pungkas Hendrajit.

Hendrajit : NU Nyata, Tapi Tidak Aktual Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit : NU Nyata, Tapi Tidak Aktual

Hedi Batubara 28 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat geopolitik dan wartawan senior Hendrajit mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) tetap menjadi organisasi yang nyata secara historis, namun dinilainya belum lagi aktual dalam menjawab tantangan masyarakat modern melalui kekuatan tradisi yang dimilikinya.

Dalam rilis yang diterima MoneyTalk.id, Ahad (28/6/2026), Hendrajit mengatakan kisruh di tubuh NU sebaiknya tidak semata-mata dipandang sebagai akibat campur tangan kekuatan eksternal atau kepentingan politik. Menurutnya, persoalan yang lebih penting justru terletak pada ketahanan budaya internal NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam.

“Kalau terlalu condong melihat campur tangan eksternal, seakan terpapar perasaan ‘Sindrom Aku Malang’ yang membuat kita merasa tidak berdaya. Akhirnya menerima saja keadaan,” kata Hendrajit.

Hendrajit mengatakan, kondisi tersebut membuat NU kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan aktualitas. Menurutnya, NU memang tetap eksis sejak berdiri pada 1926, namun belum mampu mengaktualisasikan kekayaan tradisi dan kearifan lokalnya untuk menjawab berbagai persoalan sosial akibat modernisasi dan globalisasi.

“NU itu nyata sejak 1926 hingga kini. Alhamdulillah. Tapi tidak mampu mengaktualisasikan kearifan lokal dan khazanah tradisinya yang kaya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sosial di era modernisasi,” ujar Hendrajit.

Hendrajit juga mengatakan persoalan yang dihadapi NU bukanlah krisis ekonomi ataupun krisis intelektual. “Krisis NU saat ini bukan miskin materi atau miskin intelektual, tetapi miskin imajinasi dan miskin inspirasi di semua lapis kepemimpinan NU,” katanya.

Sebagai ilustrasi, Hendrajit menceritakan pengalamannya ditangani seorang penyembuh alternatif bernama Haji Dahlan. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tradisi akan tetap hidup apabila mampu menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat, bukan sekadar dipelihara sebagai warisan budaya.

“Prototipe Haji Dahlan inilah yang membuat tradisi bukan saja nyata, tapi juga aktual,” tutup Hendrajit.

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan ringkasan rilis yang disampaikan Hendrajit pada 28 Juni 2026. Isi berita sepenuhnya merupakan pandangan narasumber. Redaksi membuka ruang bagi PBNU atau pihak terkait untuk memberikan tanggapan demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Hendrajit Lempar Pertanyaan Menohok: Reformasi Jilid II atau Daur Ulang Kegagalan? Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit Lempar Pertanyaan Menohok: Reformasi Jilid II atau Daur Ulang Kegagalan?

Hedi Batubara 12 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit mempertanyakan wacana Reformasi Jilid II yang belakangan kembali bergulir. Menurutnya, sebelum berbicara tentang reformasi lanjutan, perlu ada evaluasi mendasar terhadap arah dan hasil Reformasi 1998.

“Terus terang kalau belakangan ini bergulir wacana Reformasi Jilid II, saya jadi penasaran apa yang salah dari Reformasi Jilid I. Dan bagaimana membahasakannya secara sederhana sehingga orang awam nyambung,” kata Hendrajit, Jumat (12/6/2026).

Dalam pandangannya, para eksponen reformasi 1998 memang dapat diibaratkan sebagai Daud yang berhadapan dengan Goliat. Namun, persoalannya terletak pada siapa sebenarnya sosok Goliat yang saat itu dilawan.

Menurut Hendrajit, jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 merupakan keniscayaan sejarah yang telah diperkirakan banyak kalangan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Karena itu, Soeharto yang berada di puncak kekuasaan dipandang sebagai satu-satunya pihak yang harus dijatuhkan.

“Tragedinya adalah, ada struktur kekuasaan tersembunyi dan tak kasat mata berupa konglomerasi multinasional yang didukung negara-negara besar yang diam-diam sedang menumbalkan Soeharto sebagai Goliat yang tampak muka dan harus dihantam,” ujarnya.

Ia menilai, ketika perhatian publik terfokus pada figur yang terlihat di panggung kekuasaan, terdapat kekuatan lain yang bekerja di balik layar dan luput dari perhatian.

“Sementara Goliat tampak belakang tak tampil di panggung. Tapi bermain secara aktif di koridor-koridor kanan dan kiri panggung,” katanya.

Hendrajit kemudian mengibaratkan bahwa setelah “Goliat yang tampak” berhasil dikalahkan, muncul kekuatan baru yang justru mengambil alih panggung dengan arsitektur kekuasaan, metode, dan teknologi yang berbeda.

Menurutnya, para pelaku reformasi saat itu mengira telah memenangkan sebuah revolusi. Namun dalam perkembangannya, agenda perubahan yang semula bersifat revolusioner bergeser menjadi reformasi yang justru mengubah arah perjuangan.

“Begitu Goliat tampak muka tumpas, Daud mengira yang bersorak dan mengelu-elukan kemenangan itu adalah musuh-musuh Goliat. Padahal yang mengelu-elukan kemenangan Daud atas Goliat itu ilusi,” katanya.

Ia berpendapat bahwa reformasi pada akhirnya gagal membangun persekutuan strategis antara negara dan kekuatan-kekuatan sosial yang selama Orde Baru berada di pinggiran kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Hendrajit, dalam skema yang ideal, negara semestinya menjadi mitra bagi unsur-unsur pembebasan nasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni pelemahan berbagai instrumen yang seharusnya dapat menjadi sarana pemberdayaan rakyat.

“Bahkan akhirnya, Daud yang menyangka Goliat sudah mati, dengan senang hati melumpuhkan sarana-sarana pembebasan rakyat yang ironisnya justru dengan menggunakan demokrasi,” ujarnya.

Atas dasar itu, Hendrajit mempertanyakan kembali munculnya wacana Reformasi Jilid II. Ia menilai para tokoh reformasi seharusnya lebih dulu melakukan introspeksi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade terakhir.

“Kenapa yang semula mau menggulingkan Soeharto atas dasar skema revolusi kok berbelok jadi reformasi?” tanyanya.

Ia bahkan menyebut para pelaku reformasi perlu berani mengakui kemungkinan telah terjebak dalam skenario yang tidak mereka sadari.

“Akui saja dengan jiwa besar bahwa Daud telah masuk perangkap Operasi Bendera Palsu yang dilancarkan Goliat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Hendrajit melontarkan pertanyaan kritis mengenai arah Reformasi Jilid II yang kini mulai didengungkan sejumlah kalangan.

“Pertanyaan pentingnya, apakah Reformasi Jilid II untuk mengoreksi dan melakukan pertobatan atas kesalahan masa lalu? Atau justru ingin melanjutkan kembali skema Reformasi Jilid I yang sekarang lagi semrawut dan sekarat, malah mau dihidupkan kembali sehingga jadi segar bugar?” sindirnya.

Ia menegaskan, apabila tujuan utamanya adalah meluruskan arah perubahan dalam kerangka revolusi nasional, maka penggunaan istilah Reformasi Jilid II justru perlu dipertanyakan kembali.

“Kalau memang didasari gagasan untuk meluruskan reformasi dalam skema revolusi, apa maksudnya dengan menggunakan jargon Reformasi Jilid II?” tandasnya.

Hendrajit Soroti Tidak Dilibatkannya Dubes RI dalam Pertemuan Presiden Prabowo di Luar Negeri Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit Soroti Tidak Dilibatkannya Dubes RI dalam Pertemuan Presiden Prabowo di Luar Negeri

Hedi Batubara 11 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Analis Geopolitik Hendrajit menyoroti informasi yang disampaikan analis politik dan mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, terkait tidak dilibatkannya sejumlah Duta Besar Republik Indonesia dalam pertemuan resmi Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke luar negeri.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (11/6/2026), Hendrajit mengutip pernyataan Ikrar Nusa Bhakti yang dibaca dari berbagai sumber media-media

Menurut Hendrajit, informasi tersebut menarik dicermati karena menyangkut tata kelola diplomasi negara dan efektivitas tindak lanjut kerja sama internasional yang dihasilkan dari pertemuan tingkat tinggi.

Dalam bacaan Hendrajit di media-media, Ikrar mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kalangan diplomat, terdapat beberapa kunjungan Presiden ke luar negeri yang tidak melibatkan duta besar RI setempat dalam pertemuan dengan kepala negara atau pimpinan pemerintahan.

Salah satu contoh yang disebut Ikrar adalah kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang. Menurut Ikrar, Duta Besar RI untuk Jepang, Kartini Sjahrir, tidak ikut dalam sejumlah pertemuan penting Presiden dengan pimpinan Jepang.

“Duta besar kita di Tokyo, Ibu Kartini Sjahrir, itu juga tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan dengan pimpinan di Jepang,” ujar Ikrar sebagaimana dikutip Hendrajit.

Ikrar juga mengungkapkan bahwa sejumlah figur dari lingkaran dekat Presiden justru disebut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Hendrajit menilai keberadaan duta besar dalam diplomasi tingkat tinggi memiliki arti strategis karena mereka merupakan perpanjangan tangan negara yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut terhadap berbagai kesepakatan bilateral.

Ia mengutip penjelasan Ikrar yang menyebut tugas duta besar bukan sekadar mewakili negara secara simbolis, tetapi juga memastikan hasil pembicaraan antar pemimpin negara dapat diterjemahkan menjadi program kerja sama yang konkret.

“Yang namanya duta besar itu bukan cuma wakil negara, tapi dia adalah orang yang nanti mem-follow up hasil pertemuan yang terjadi antara presiden dengan presiden ataupun menteri dengan menteri,” kata Ikrar dalam tayangan tersebut.

Menurut Hendrajit, jika informasi tersebut benar, maka penting bagi publik untuk memperoleh penjelasan mengenai pola pendampingan Presiden dalam kunjungan kenegaraan serta mekanisme koordinasi antara Istana, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan RI di luar negeri.

“Yang disampaikan Prof Ikrar Nusa Bakti bahwa dubes kita di Jepang, Kartini Sjahrir tidak diikutkan dalam pertemuan strategis Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang, saya kira menarik dari sudut pandang bang Ikrar sebagai mantan duta besar yang memandang hal ini sebagai hal yang tidak lazim dalam dunia diplomatik,” jelas Hendrajit.

“Saya cuma mau mengisi celah yang luput dari amatan bang Ikrar. Kenapa dan bagaimana mungkin itu sampai bisa terjadi? tambahnya.

“Bang Ikrar sebagai mantan dubes Tunisia era Jokowi, lebih melihat suasana yang terjadi di panggung. Tapi bagaimana yang sesungguhnya terjadi di koridor sebelah kiri dan kanan panggung sehingga dubes kita yang kebetulan adik kandung Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan isteri mendiang ekonom kondang Dr Sjahrir, sampai nggak diajak rapat strategis Indonesia-Jepang?,” papar Hendrajit.

Hingga berita ini diturunkan, Kemlu dan Istana belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Hendrajid: Jangan Fokus pada yang Ditangkap, Baca Koridor di Balik Operasi BGN dan Imigrasi Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajid: Jangan Fokus pada yang Ditangkap, Baca Koridor di Balik Operasi BGN dan Imigrasi

Hedi Batubara 9 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Analis geopolitik Hendrajit mengingatkan publik agar tidak terjebak pada sosok yang ditangkap dalam berbagai operasi penegakan hukum belakangan ini. Menurutnya, yang lebih penting adalah memahami dampak strategis dari penangkapan tersebut terhadap institusi dan fungsi yang dijalankannya.

Dalam analisis yang disampaikan pada 9 Juni 2026, Hendrajit menilai perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada penangkapan Kepala BGN dan dua wakilnya maupun penangkapan Wakil Menteri Imigrasi oleh KPK.

“Jangan terkesima dan heboh tentang siapa yang ditangkap. Tapi tanyakan, apa yang lumpuh gara-gara penangkapan Kepala BGN dan dua wakilnya. Ini baru namanya membaca koridor, bukan panggungnya,” ujar Hendrajit.

Ia mengaku melihat adanya pertanyaan yang muncul di ruang publik terkait kemunculan dua institusi penegak hukum dalam waktu yang hampir bersamaan. Di satu sisi, Kejaksaan Agung menangani perkara yang berkaitan dengan BGN, sementara di sisi lain KPK menangkap Wakil Menteri Imigrasi.

Menurut Hendrajit, jika kasus tersebut dibaca menggunakan pola tindak pidana korupsi konvensional, publik bisa saja melihatnya sebagai persaingan antar-lembaga penegak hukum. Namun, ia menawarkan sudut pandang berbeda.

“Saya sejak awal melihat kasus BGN bukan semata perkara korupsi. Korupsi hanya cangkangnya. Yang dibongkar bisa jadi lebih besar, yakni gerakan bawah tanah, sabotase struktural, bahkan upaya makar,” katanya.

Hendrajit menjelaskan bahwa BGN memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan akses terhadap lumbung pangan, distribusi logistik, dan jaringan massa. Karena itu, menurutnya, jika terdapat penyalahgunaan dalam institusi tersebut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aspek keuangan negara, melainkan juga infrastruktur logistik yang menopang operasi tertentu.

“BGN menyentuh gudang, truk, distribusi dan tim lapangan. Semua itu membutuhkan pembiayaan. Karena itu saya melihat kasus ini lebih dekat pada upaya menghancurkan basis logistik sebuah jaringan dibanding sekadar pemberantasan korupsi biasa,” ujarnya.

Analisis serupa juga diterapkannya terhadap kasus yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi. Menurut Hendrajit, fungsi strategis Imigrasi sebagai pengawas lalu lintas orang dan barang keluar-masuk Indonesia membuat institusi tersebut memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas nasional.

“Kalau BGN memegang perut rakyat, maka Imigrasi memegang pintu masuk orang dan barang ke negeri ini. Dari titik itu keraguan saya bahwa ini dua panggung yang sama sekali terpisah mulai berkurang,” katanya.

Ia menilai kemungkinan yang lebih masuk akal adalah adanya dua panggung berbeda namun berada dalam satu skenario besar. Menurutnya, meskipun aktor yang tampil berbeda, bukan tidak mungkin terdapat keterhubungan dalam jaringan yang sama.

“Analisis yang lebih masuk akal, ini dua panggung tetapi satu skenario. Aktornya boleh jadi berbeda, tetapi bisa saja terhubung sebagai sebuah jaringan,” ujar Hendrajit.

Lebih jauh, ia menggambarkan skenario hipotetis yang menurutnya patut dicermati. Jika BGN mengalami gangguan, distribusi pangan dan logistik berpotensi terganggu. Sementara jika pengawasan keimigrasian melemah, maka pengendalian arus orang dan barang dapat menjadi lebih longgar.

“Dalam perspektif geopolitik, yang harus dilihat adalah dampaknya terhadap stabilitas nasional. Apakah ada hubungan antara pelemahan fungsi distribusi logistik dengan pengawasan lalu lintas orang dan barang? Pertanyaan seperti itu lebih penting dibanding sekadar siapa yang ditangkap,” katanya.

Meski demikian, Hendrajit menegaskan masih ada satu aspek yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yakni dimensi waktu dari berbagai penindakan tersebut.

“Sebelum penangkapan terjadi, ada peristiwa apa? Sesudahnya, apa yang berubah? Itu yang perlu disorot. Fokusnya bukan pada panggung, melainkan pada koridor yang menghubungkan seluruh peristiwa,” pungkasnya.

Hendrajit

Hendrajit: Sosialis Tak Selalu Kiri, Label Ideologi Bisa Menyesatkan

Hendrajit: Hentikan Polemik HMI-PMII, Akar Masalah NU adalah Krisis Kepercayaan

Hendrajit Soroti Potensi Plot Twist Aksi 27 Agustus, Ingatkan Bahaya Skema Putsch

Rakyat Menyimpan Ingatan Kolektif yang Tak Bisa Dihapus, Hendrajit Ingatkan Pemimpin Berhati-hati dalam Berpidato

Hendrajit: Kepala BGN Baru Harus Jadi “Penyembuh” Negara, Bukan Sekadar Mekanik Kekuasaan

Hendrajit Soroti Persimpangan Roy Suryo dan Dokter Tifa: Sidang atau Plea Bargain, Publik Menanti Jawabannya

Hendrajit : NU Nyata, Tapi Tidak Aktual

Hendrajit Lempar Pertanyaan Menohok: Reformasi Jilid II atau Daur Ulang Kegagalan?

Hendrajit Soroti Tidak Dilibatkannya Dubes RI dalam Pertemuan Presiden Prabowo di Luar Negeri

Hendrajid: Jangan Fokus pada yang Ditangkap, Baca Koridor di Balik Operasi BGN dan Imigrasi

Baca Juga Berita Ini

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!