Hendrajit Archives - Laman 2 dari 4 -

Hendrajit: Bangsa Harus Waspadai “Pengacak Sinyal” dan Pengacau dari Dalam Kekuasaan Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Bangsa Harus Waspadai “Pengacak Sinyal” dan Pengacau dari Dalam Kekuasaan

Hedi Batubara 28 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Analis geopolitik Hendrajit menyoroti pentingnya ketajaman dalam membedakan kritik konstruktif dengan upaya pengacauan terhadap pemerintahan maupun ruang publik nasional.

Dalam pernyataannya pada Kamis (28/5/2026), Hendrajit mengingatkan bahwa tidak semua pihak yang mengkritik pemerintah dapat langsung diposisikan sebagai oposisi destruktif. Menurutnya, ada kritik yang justru bertujuan memperbaiki jalannya pemerintahan dan menjadi bagian dari kontrol publik yang sehat.

“Kadang harus jeli mana yang kritis oposisi atau kritikus konstruktif pemerintahan, dan mana yang cuma pengacak sinyal,” ujar Hendrajit.

Ia juga menilai, pemerintah perlu memiliki kemampuan memilah pihak-pihak di dalam internal kekuasaan. Menurutnya, tidak semua orang di lingkaran kekuasaan bekerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

“Sebaliknya dari internal pemerintahan juga harus jeli memilah. Mana yang trouble shooter pemecah masalah dan para agen pembersih, atau cuma Fuckup Upward, pengacau dari atas,” katanya.

Hendrajit menyebut, baik para “pengacak sinyal” di ruang publik maupun pihak-pihak yang menjadi “pengacau dari atas” di dalam struktur kekuasaan merupakan ancaman serius bagi bangsa.

Menurutnya, kedua kelompok tersebut sama-sama menjadi penyakit patologis yang merugikan rakyat dan menghambat penyelesaian persoalan nasional.

“Para pengacak sinyal maupun para Fuckup Upward pengacau dari atas, merupakan penyakit patologis bangsa yang sama-sama musuh rakyat,” tegasnya.

Hendrajit: Tata Kelola Baru Ekspor Bisa Pangkas Dominasi Konglomerasi Lama Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Tata Kelola Baru Ekspor Bisa Pangkas Dominasi Konglomerasi Lama

Hedi Batubara 22 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Analis geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menilai pidato presiden di DPR terkait tata kelola baru ekspor sawit, batu bara, dan paduan besi semakin mengonfirmasi adanya arah perubahan besar dalam sistem ekonomi nasional.

Dalam pernyataannya pada 22 Mei 2026, Hendrajit menyebut langkah presiden tersebut menunjukkan upaya mengubah bukan hanya sistem, tetapi juga kebiasaan lama yang selama ini mengakar dalam tata niaga komoditas strategis nasional.

“Dalam menyimak pidato presiden di DPR, terutama terkait tata kelola baru ekspor sawit dan batubara dan paduan besi, semakin mengonfirmasi dugaan saya, bahwa presiden sebelum mengubah sistemnya, mengubah dulu kebiasaan lamanya jadi kebiasaan baru dan aturan main lama jadi aturan baru,” ujar Hendrajit.

Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut baru berupa Peraturan Presiden sebagai payung hukum untuk mengambil alih peran eksportir dari tangan swasta ke negara, dampaknya berpotensi sangat besar bila diterapkan secara konsisten.

“Implikasinya jika dipraktekkan secara konsisten, dampaknya bisa sangat revolusioner. Efek dominonya bisa melebar ke mana-mana. Sesuatu yang tak terduga bisa terjadi,” katanya.

Hendrajit menilai kebijakan tersebut bukan semata keputusan ekonomi, melainkan juga keputusan politik dan geopolitik. Ia menyoroti selama ini tata niaga ekspor komoditas strategis lebih banyak dikendalikan oleh konglomerasi lokal yang berkolaborasi dengan korporasi global.

“Sebab kita sudah tahu para aktor utama aturan main lama yang selama ini menikmati kebiasaan lama dan aturan main lama itu adalah konglomerasi lokal yang kawin main dengan korporasi global. Yang sejatinya merupakan broker berkedok pengusaha. Broker berkedok eksportir,” ujarnya.

Ia menyebut dalam literatur ekonomi politik, kelompok tersebut dikenal sebagai ersatz capitalists atau kapitalis semu. Pada era Presiden pertama RI Sukarno dan Presiden kedua RI Suharto, istilah serupa dikenal sebagai kapitalis birokrat atau “Kabir”.

Hendrajit menilai apabila Perpres itu benar-benar diterapkan secara konsisten, maka dampaknya dapat memukul kekuatan ekonomi kelompok konglomerasi lama.

“Nah kalau memang PP ini akan dipraktekkan secara konsisten, sama saja memotong tumit Achilles para konglo lokal termasuk di dalamnya bukan saja beberapa naga tapi juga para tuan tanah pensiunan jenderal dari masa ke masa. Para pengusaha tanpa basis industri. Cuma gali dan keruk kekayaan alam kita, terus jual,” tegasnya.

Meski demikian, Hendrajit mengingatkan agar negara tetap waspada terhadap potensi lahirnya oligarki baru melalui lembaga pengelola investasi negara, termasuk Danantara.

“Namun satu segi yang kita juga tetap harus waspada dari pidato presiden kemarin, jangan sampai Danantara sebagai aktor baru negara sebagai eksportir tunggal tiga aset strategis ekonomi tadi, kemudian malah menjelma jadi oligarki baru,” katanya.

Ia pun mengibaratkan potensi penyimpangan tersebut seperti petugas keamanan yang lalai menjalankan tugas.

“Jangan sampai satpam ditugaskan jaga malam, malah tertidur pulas, sehingga maling malah leluasa menjarah isi rumah,” pungkas Hendrajit.

Hendrajit Respons Pernyataan Amien Rais soal Isu Prabowo Subianto–Teddy Indra Wijaya: “Dari Bisik-Bisik Jadi Berita Terbuka”

Hedi Batubara 3 Mei 2026

MoneyTalk,Jakarta – Pengamat geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit angkat bicara menanggapi pernyataan Amien Rais yang tengah viral terkait hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Teddy Indra Wijaya. Ia menilai, apa yang selama ini hanya beredar sebagai rumor kini telah diangkat ke ruang publik sebagai “berita terbuka”.

Dalam keterangannya, Hendrajit menggambarkan rumor sebagai sesuatu yang lazim beredar secara terbatas—dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping—biasanya di ruang privat antarorang dekat. Namun, ketika isu tersebut diangkat ke publik, menurutnya, terjadi perubahan status yang signifikan.

“Rumor, gosip, atau desas-desus itu ibarat air yang semula jernih, lalu tersumbat dan menggenang hingga menjadi bau seperti air got. Ketika kemudian diangkat ke permukaan oleh sosok seperti Amien Rais, ia berubah dari bisik-bisik menjadi sesuatu yang diposisikan sebagai fakta,” ujar Hendrajit, Ahad (3/5/2026)

Ia menyebut langkah Amien sebagai bentuk “de-rumorisasi”, yakni mengubah isu yang sebelumnya liar tanpa sumber jelas menjadi narasi terbuka dengan sumber yang eksplisit. Dalam konteks ini, Amien tidak lagi berbicara sebagai sumber anonim, melainkan tampil terang sebagai pihak yang mengklaim informasi tersebut layak diketahui publik.

Meski demikian, Hendrajit mengaku masih bersikap skeptis terhadap kebenaran substansi yang disampaikan Amien. Namun ia menilai, langkah membuka isu ke publik memiliki konsekuensi tersendiri, baik jika informasi itu benar maupun sebaliknya.

“Terlepas benar atau tidak, jika rumor dibiarkan mengendap terlalu lama, ia bisa menjadi bom waktu yang meledak di tempat dan waktu yang tidak tepat. Tapi ketika sudah dibuka seperti ini, risikonya juga besar. Bahkan jika benar sekalipun, tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung,” tegasnya.

Menurut Hendrajit, sosok seperti Amien Rais tentu memahami sepenuhnya risiko politik dan sosial dari pernyataan terbukanya. Namun dengan “de-rumorisasi” tersebut, ruang publik kini dipaksa menghadapi isu yang sebelumnya hanya beredar dalam bayang-bayang.

Hendrajit Soroti “Sanad Politik” di Balik Kekuasaan: Apa Kabar Kelompok Ciganjur? HM. Yusuf Kalla

Hendrajit Soroti “Sanad Politik” di Balik Kekuasaan: Apa Kabar Kelompok Ciganjur?

Hedi Batubara 23 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai bahwa dalam politik Indonesia, sanad politik atau nasab kekuasaan sering kali jauh lebih menentukan dibanding sekadar mazhab politik atau perbedaan ideologi.

Menurutnya, polemik yang dipantik oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengenai siapa sosok yang paling berjasa membawa Joko Widodo ke panggung politik nasional, justru membuka tabir tentang bagaimana jaringan kekuasaan bekerja di Indonesia.

“Sanad politik atau nasab di negeri kita amat penting, melebihi mazhab politik,” ujar Hendrajit dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Ia menilai, polemik soal siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta bukanlah inti persoalan. Yang lebih penting adalah celah yang muncul dari silang pendapat itu, karena memperlihatkan jejaring politik yang selama ini diketahui publik, tetapi tidak benar-benar dipahami secara utuh.

“Bukan ujung cerita dari polemik ini yang penting, karena sekarang pun tidak terlalu penting siapa yang berjasa memberi jalan Jokowi menjadi gubernur atau presiden. Tetapi ada celah yang muncul dari polemik ini yang justru mengoyak jaringan politik yang selama ini kita tahu, tapi tidak kita mengerti,” katanya.

Hendrajit menyinggung berbagai cerita yang disampaikan JK maupun kronik politik dari Panda Nababan secara terpisah, yang menurutnya membentuk sebuah mosaik besar tentang pola dan rancang bangun sistem politik nasional.

Menurutnya, nukleus politik itu kemudian disederhanakan dan dirampingkan dalam apa yang dikenal sebagai Kelompok Ciganjur, dengan aktor-aktor utama seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

“Nah, inilah simpul tali jejaring politik yang kemudian meluas dan mengembang lewat proksi-proksi di bawahnya. Ada jejaring yang punya akses ke massa, ada yang punya akses ke TNI-Polri, ada yang menguasai ekonomi-logistik, dan ada yang mengendalikan jejaring informasi serta politik,” jelasnya.

Meski demikian, Hendrajit menilai baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo sejatinya tidak berada langsung dalam lingkar inti Kelompok Ciganjur.

Karena itu, menurutnya, pertanyaan yang kini menjadi penting adalah apakah kemunculan Jokowi pada periode 2014–2024 dan Prabowo pada era setelahnya masih merupakan irisan dari jaringan Ciganjur, atau justru menjadi anomali yang akan melahirkan simpul kekuasaan baru.

“Prabowo dan Jokowi memang tidak tergabung dalam Kelompok Ciganjur. Pertanyaan pentingnya, apakah kemunculan mereka masih merupakan irisan dari Kelompok Ciganjur atau justru anomali yang akan berujung pada terbentuknya tunas-tunas baru?” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hendrajit juga menyoroti kondisi dunia jurnalistik saat ini yang menurutnya semakin miskin kedalaman, terutama dalam memahami lapisan-lapisan informal politik nasional.

Ia menyebut era digital dan media sosial justru melahirkan kedangkalan informasi dan mematikan tradisi jurnalisme investigatif, termasuk hilangnya figur kolumnis gosip politik yang serius seperti almarhum Sondang P. Nainggolan maupun Remy Sylado.

“Kita tak punya lagi kolumnis gosip sejati yang penuh kesungguhan seperti Sondang PN atau Remy Sylado di era 70-an dan 80-an,” katanya.

Menurutnya, kolumnis gosip bukanlah penyebar fitnah, melainkan jurnalis yang berupaya menjamah lapisan luar dari sebuah informasi politik yang sering kali tidak tersentuh berita formal.

“Gosip bukan berita palsu. Ia adalah upaya menjamah informasi serat atau lapis luar kulit. Memang penuh dengan katanya atau konon, tetapi di tangan jurnalis yang kuat instingnya, gosip tetap punya nilai berita sepanjang tidak berhenti sebagai gosip itu sendiri,” tegasnya.

Hendrajit menilai, saat ini justru kesungguhan dan ketekunan sebagai tungku utama jurnalisme perlahan padam, bahkan nyaris kehilangan kesadaran.

“Sekarang di era medsos, kesungguhan dan ketekunan sebagai tungku api jurnalisme justru padam. Bahkan para kolumnis gosip pun hilang dari peredaran,” pungkasnya.

Hendrajit: Banyak Kasus Besar Gagal Terbongkar Karena Investigator Salah Membaca Motif Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Banyak Kasus Besar Gagal Terbongkar Karena Investigator Salah Membaca Motif

Hedi Batubara 20 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai, kegagalan mengungkap berbagai kasus besar seperti terorisme, pembajakan, pembunuhan acak, hingga perampokan bank sering kali bukan semata karena pelaku terlalu canggih atau adanya kekuatan besar yang melindungi mereka. Menurutnya, akar persoalannya justru kerap terletak pada kesalahan sejak awal dalam membangun teori penyelidikan.

“Dalam menyingkap sebuah peristiwa seperti terorisme, pembajakan, pembunuhan acak, atau perampokan bank yang menimbulkan korban tewas maupun luka-luka, jangan cuma fokus membongkar pelaku. Tapi juga fokus memprofilkan para korbannya. Karena dari profil para korbanlah motif sesungguhnya bisa terbongkar,” ujar Hendrajit, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, banyak penyelidikan terjebak pada pencarian pelaku secara langsung, sementara pertanyaan mendasar tentang siapa korban sebenarnya, hubungan sosialnya, kepentingan yang melingkupinya, hingga konflik tersembunyi yang mungkin mengitarinya justru luput diperhatikan.

Bagi Hendrajit, memahami korban bukan sekadar pelengkap investigasi, melainkan pintu utama untuk menemukan motif asli sebuah kejahatan.

Ia kemudian mencontohkan sebuah novel karya Steve Martini berjudul Double Tap atau yang ia sebut sebagai “Tembakan Ganda”. Novel tersebut, menurutnya, memberikan gambaran menarik tentang bagaimana kejahatan tingkat tinggi sering kali diselimuti oleh motif-motif palsu yang sengaja dipertontonkan ke publik.

Dalam cerita itu, seorang CEO perusahaan piranti lunak ditemukan tewas terbunuh. Seorang sersan pensiunan tentara yang dulu merupakan pengawal pribadinya kemudian dijadikan tersangka utama.

Jaksa penuntut umum meyakini motif pembunuhan berasal dari dendam pribadi sang mantan pengawal terhadap korban. Sementara pengacara pembela, Paul Madriani, justru memiliki teori berbeda.

Ia percaya bahwa pembunuhan dilakukan oleh unsur-unsur di Pentagon karena sebelum kematiannya, sang CEO terlibat konflik dengan seorang jenderal yang memaksanya membuat perangkat spyware untuk menembus data warga sipil Amerika.

“Jaksa yakin si sersan mantan pengawal pribadi si CEO lah pelaku pembunuhan atas dasar motif dendam pribadi. Adapun si pengacara tersangka yakin bahwa unsur-unsur Pentagon lah pembunuhnya, lantaran si CEO menolak membuat teknologi spionase dan harus dibungkam selamanya,” jelas Hendrajit.

Namun dalam proses persidangan, muncul fakta yang jauh lebih rumit. Benturan dua motif besar itu—dendam pribadi versus operasi rahasia Pentagon—ternyata hanya menjadi panggung yang menutupi motif sesungguhnya.

Paul Madriani kemudian menemukan adanya aktor ketiga yang justru menjadi pelaku utama. Seorang anggota kongres tingkat daerah yang sedang bersiap naik ke level nasional ternyata terlibat kongkalikong pengurangan pajak dan insentif dengan sejumlah perusahaan piranti lunak, termasuk perusahaan milik korban.

Hubungan bisnis gelap itu pecah di tengah jalan. Sang anggota kongres khawatir praktik penggelapan pajaknya terbongkar, sehingga ia memilih jalan paling ekstrem: membunuh CEO tersebut.

“Motif sesungguhnya malah tersembunyi di balik benturan dua motif besar yang dipertontonkan di pengadilan,” kata Hendrajit.

Menurutnya, pola seperti itu tidak hanya hidup dalam novel, tetapi sangat mungkin menjadi cermin praktik kejahatan tingkat tinggi di dunia nyata.

Sering kali publik, media, bahkan aparat penegak hukum terpancing pada dua narasi besar yang sengaja dibenturkan. Akibatnya, perhatian tersedot pada konflik yang tampak di permukaan, sementara pelaku sebenarnya justru bekerja aman di balik layar.

“Habis baca novel ini, saya langsung berpikir, jangan-jangan struktur cerita Steve Martini ini sering kali menjadi bingkai dalam praktik kejahatan tingkat tinggi,” ujarnya.

Ia menegaskan, banyak kasus besar gagal dibongkar bukan karena pelaku terlalu hebat atau karena ada orang kuat di belakangnya—meski faktor itu juga kerap ada—melainkan karena sejak awal penyelidik membangun hipotesis yang salah.

Kesalahan dalam membaca motif, kata dia, membuat seluruh arah investigasi melenceng. Bukti yang seharusnya mengarah pada pelaku utama justru dianggap tidak relevan karena tidak sesuai dengan teori awal yang sudah terlanjur dibangun.

Karena itu, Hendrajit mengingatkan pentingnya membongkar profil korban secara mendalam, bukan hanya mengejar siapa yang menarik pelatuk.

“Kadang pelaku sebenarnya tidak sedang bersembunyi. Ia justru berdiri paling tenang di tengah keramaian, sementara semua orang sibuk mengejar bayangan yang salah,” pungkasnya.

Hendrajit: Pernyataan JK Soal Jokowi Ungkap Sanad Politik Istana dan Kedekatannya dengan Megawati HM. Yusuf Kalla

Hendrajit: Pernyataan JK Soal Jokowi Ungkap Sanad Politik Istana dan Kedekatannya dengan Megawati

Hedi Batubara 19 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang mengaku sebagai pihak yang membawa Joko Widodo (Jokowi) ke Jakarta dan meyakinkan Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Jokowi pada Pilpres 2014, bukan sekadar cerita politik biasa.

Menurut Hendrajit, yang paling penting dari pernyataan tersebut bukanlah soal siapa yang berjasa mengantarkan Jokowi ke panggung nasional, melainkan pesan politik yang tersirat mengenai kuatnya hubungan antara JK dan Megawati.

“Berita pikirannya bukan soal karena JK lalu Jokowi bisa menjadi gubernur atau presiden. Bukan itu. Yang terwartakan justru betapa eratnya hubungan Mega dan JK,” ujar Hendrajit dalam analisanya, Minggu (19/4/2026).

Ia menilai, jika JK secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya berhasil meyakinkan Megawati agar mengusung Jokowi pada 2014, maka hal itu menunjukkan bahwa suara JK memiliki bobot besar di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

“Berarti JK termasuk tokoh yang didengar petuah dan nasihatnya oleh Megawati. Padahal kita tahu, Mega bukan sosok yang gampang mengikuti pendapat orang lain, sekalipun itu jenderal, pejabat tinggi, atau pengusaha besar,” katanya.

Hendrajit menegaskan, untuk memahami posisi JK dalam dinamika politik nasional, publik harus melihatnya melalui perspektif “sanad politik istana”, yakni garis kesinambungan pengaruh politik sejak era Presiden pertama RI, Soekarno.

Ia menyebut ada lima nama penting dalam sanad politik tersebut, yakni Andi Matalatta, Maulwi Saelan, M. Jusuf, Jusuf Kalla, dan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Di sinilah wajah biografis, wajah sejarah, dan wajah politik JK bisa dibaca. Ada sanad politik yang membuat posisi beliau berbeda dibanding tokoh lain,” jelasnya.

Menurut Hendrajit, konteks utama dari pernyataan JK bukan sekadar soal dukungan kepada Jokowi, sebab pada saat itu elektabilitas Jokowi memang sedang melesat dan sulit dibendung.

Bahkan, tanpa dukungan JK sekalipun, peluang Jokowi untuk tetap maju dan menang dinilai sangat besar.

“Justru yang penting adalah masukan JK kepada Megawati bahwa jika PDIP tidak mengusung Jokowi, tetap saja Jokowi akan menang. Tetapi PDIP tidak akan mendapatkan apa-apa,” tegasnya.

Pandangan itu, lanjut Hendrajit, menunjukkan kecerdasan strategis JK dalam membaca momentum politik nasional. Ia tidak hanya melihat figur Jokowi sebagai calon kuat, tetapi juga memahami risiko politik yang akan dihadapi PDIP bila memilih menahan arus popularitas tersebut.

Karena itu, keputusan Megawati akhirnya mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dinilai bukan hanya keputusan elektoral, tetapi juga hasil dari pertimbangan strategis yang melibatkan tokoh-tokoh dengan legitimasi sejarah kuat seperti JK.

“Jadi ini bukan soal siapa mengusung siapa, tetapi soal bagaimana seorang JK membaca sejarah, membaca kekuasaan, dan membaca arah kemenangan,” pungkas Hendrajit.

Hendrajit: Pernyataan JK soal Potensi Chaos Juli–Agustus 2026, Bisa Jadi Early Warning hingga Pengkondisian Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Pernyataan JK soal Potensi Chaos Juli–Agustus 2026, Bisa Jadi Early Warning hingga Pengkondisian

Hedi Batubara 1 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut potensi terjadinya “chaos” pada Juli–Agustus 2026 menuai perhatian serius dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari pengamat geopolitik Hendrajit, yang menilai ucapan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pernyataan biasa.

Menurut Hendrajit, setidaknya ada tiga kemungkinan yang melatarbelakangi pernyataan JK tersebut. Pertama, sebagai bentuk prediksi atau prakiraan kondisi sosial-politik ke depan. Kedua, sebagai temuan berbasis informasi yang disamarkan dalam bentuk prognosis. Dan ketiga, yang dinilai paling krusial, sebagai bentuk pengkondisian situasi.

“Kalau itu sekadar prediksi atau hasil pembacaan situasi, maka itu sah sebagai bagian dari risk assessment. Bahkan bisa menjadi early warning signal bagi pemerintah dan publik,” ujar Hendrajit dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa jika pernyataan tersebut masuk dalam kategori pengkondisian, maka hal itu bisa berdampak serius terhadap stabilitas nasional. Ia mengibaratkan kondisi sosial saat ini seperti jerami kering yang berpotensi mudah tersulut.

“Kalau ini pengkondisian, ini yang berbahaya. Situasi yang tadinya relatif stabil bisa berubah menjadi tidak terkendali, seperti kayu atau jerami yang disiram minyak lalu disulut api,” tegasnya.

Untuk memahami motif utama di balik pernyataan tersebut, Hendrajit menilai perlu melihat tiga dimensi atau “wajah” JK, yakni biografis, politik, dan religius.

Dari sisi biografis, JK dikenal memiliki latar belakang keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), dengan ayahnya, Haji Kalla, disebut sebagai perintis NU di Sulawesi Selatan. Selain itu, JK juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang memiliki jaringan luas di berbagai sektor strategis.

Dalam dimensi politik, JK dinilai sebagai figur dengan pengalaman panjang dan jaringan kuat di tingkat nasional maupun internasional. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI selama dua periode di bawah dua presiden berbeda, yang memperkuat posisinya sebagai elite politik senior.

Sementara dari sisi religius, kedekatan JK dengan jaringan keislaman moderat seperti NU serta latar belakang HMI disebut memberi pengaruh besar terhadap cara pandangnya dalam melihat dinamika sosial-politik nasional.

“JK ini bukan sekadar tokoh politik biasa. Ia punya akses informasi yang luas, baik dari jaringan politik, birokrasi, hingga relasi bisnis. Itu yang membuat setiap pernyataannya perlu dibaca lebih dalam,” kata Hendrajit.

Lebih lanjut, Hendrajit menilai kekuatan utama JK bukan terletak pada kapasitas finansialnya sebagai pengusaha, melainkan pada jejaring yang dimilikinya.

Ia menyebut JK memiliki “mata, telinga, dan tangan” di berbagai lini, mulai dari birokrasi, organisasi masyarakat, hingga sektor bisnis. Hal ini menjadikan JK sebagai figur dengan kemampuan akses informasi yang sangat kuat.

“Modal utama JK itu jaringan informasi, jaringan politik, dan jaringan logistik. Ini yang membuat dia punya keunggulan dibanding banyak tokoh lainnya,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Hendrajit bahkan mengusulkan bahwa jika melihat kapasitas dan pengalaman JK, maka posisi yang tepat baginya adalah di sektor intelijen negara.

Ia menyebut jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai posisi strategis yang sesuai dengan profil JK, terutama dalam upaya melakukan reorientasi dan restrukturisasi intelijen nasional.

“Kalau saya jadi presiden, dengan melihat modalitas politik JK, maka posisi yang paling tepat adalah Kepala BIN. Dengan tugas utama melakukan reorientasi dan restrukturisasi intelijen negara,” pungkasnya.

Hendrajit: Kaum Pergerakan Bukan Aktivis, Tapi “Orang Biasa” yang Dipanggil Sejarah Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Kaum Pergerakan Bukan Aktivis, Tapi “Orang Biasa” yang Dipanggil Sejarah

Hedi Batubara 19 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengkaji geopolitik Hendrajit mengungkapkan pandangan reflektif tentang makna sejati “kaum pergerakan” yang dinilainya kerap disalahpahami sebagai aktivisme semata. Pemikiran ini ia sampaikan usai terinspirasi dari obrolan tengah malam bersama Idris Hady, seorang ustad yang dikenal aktif di berbagai organisasi Islam, baik tradisional maupun modernis di wilayah Jonggol-Cilengsi.

Menurut Hendrajit, fenomena tokoh seperti Eggi Sudjana dan Rismon Sianipar menjadi momentum penyadaran bahwa terdapat perbedaan mendasar antara aktivis dan kaum pergerakan.

“Kaum pergerakan itu bukan orang luar biasa sejak awal. Mereka adalah orang biasa yang karena panggilan sejarah, panggilan moral, dan cita-cita, masuk ke dalam pusaran perjuangan,” ujar Hendrajit, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, tokoh-tokoh besar dalam sejarah Indonesia sejatinya adalah figur yang menjalani kehidupan normal sebelum terpanggil dalam momentum penting. HOS Tjokroaminoto dikenal sebagai pebisnis, sementara Samanhudi adalah juragan batik di Laweyan, Solo.

Hal serupa juga terjadi pada Soekarno yang sempat menekuni profesi arsitek bersama Gatot Mangkupraja, serta Ali Sastroamidjojo yang berprofesi sebagai advokat.

Tokoh lain seperti Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara juga disebut Hendrajit sebagai contoh nyata. Dalam keseharian, mereka menjalani profesi biasa—dokter dan guru—namun berubah menjadi figur luar biasa ketika momentum sejarah memanggil.

“Kaum pergerakan itu kadang saja menjadi luar biasa. Selebihnya, mereka kembali menjadi orang biasa dan menekuni profesinya,” tegasnya.

Hendrajit juga menyinggung tokoh internasional seperti Paul Revere, seorang pandai perak yang berperan penting dalam Revolusi Amerika. Menurutnya, Revere menjadi luar biasa bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena panggilan situasi genting saat itu.

Lebih jauh, Hendrajit mengkritik fenomena aktivisme modern yang dinilai cenderung mengejar citra heroik tanpa pijakan realitas perjuangan.

“Para aktivis seringkali ingin menjadi luar biasa sebagai tujuan, bukan sebagai konsekuensi dari panggilan. Bahkan mereka menciptakan ‘kancah semu’ agar terlihat heroik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kekuatan sejati kaum pergerakan justru terletak pada konfigurasi orang-orang biasa yang memiliki peran masing-masing. Hendrajit merumuskan empat komponen utama dalam formasi tersebut:

1. Kaum intelektual yang memberi pencerahan.

2. Kaum berada yang memberdayakan ekonomi masyarakat.

3. Figur berpengaruh yang membuka akses keadilan bagi yang lemah.

4. Pemilik jaringan dan informasi yang menciptakan peluang bagi talenta.

“Kaum pergerakan bukan kumpulan orang luar biasa, tapi konfigurasi orang biasa yang saling menguatkan,” pungkasnya.

Hendrajit: Wacana Indonesia Jadi Mediator AS–Iran Harus Dipahami sebagai “Perang Area Abu-Abu” Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Wacana Indonesia Jadi Mediator AS–Iran Harus Dipahami sebagai “Perang Area Abu-Abu”

Hedi Batubara 10 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai perdebatan publik terkait wacana Indonesia menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat dan Iran masih didominasi pandangan yang tidak mendalam.

Menurutnya, sebagian kalangan bersikap sangat pesimis bahkan menolak total gagasan tersebut. Di sisi lain, ada pula kelompok yang terlalu optimistis tanpa memahami implikasi strategisnya bagi kepentingan nasional.

“Kelompok pertama menolak mentah-mentah, sementara kelompok kedua terlalu optimistis. Keduanya sama-sama tidak memberikan penjelasan yang mencerahkan mengenai duduk persoalan,” kata Hendrajit dalam analisisnya, Selasa (10/3/2026).

Hendrajit menjelaskan, dalam diskursus publik setidaknya terdapat tiga cara pandang terhadap rencana Indonesia menjadi mediator konflik di Timur Tengah.

Pertama, kelompok yang sepenuhnya menolak gagasan tersebut karena menganggap Indonesia tidak memiliki kapasitas dan hanya akan terseret kepentingan negara besar.

Kedua, kelompok yang sangat optimistis bahkan tanpa memperhitungkan potensi risiko politik maupun strategis bagi Indonesia. Mereka, menurut Hendrajit, hanya fokus pada gagasan Indonesia sebagai mediator tanpa memahami konteks geopolitik yang lebih luas.

Sementara itu, pandangan ketiga – yang menurutnya lebih realistis – melihat keterlibatan Indonesia sebagai bagian dari apa yang ia sebut “perang di area abu-abu”.

Dalam konsep ini, konflik tidak selalu berlangsung melalui konfrontasi militer langsung, tetapi juga melalui jalur diplomasi, negosiasi, dan strategi geopolitik yang kompleks.

“Ketika putih dan hitam biasanya berhadapan di kubu masing-masing, dalam perang area abu-abu pertempuran justru terjadi di dalam kotak yang sama,” ujarnya.

Dalam pandangan Hendrajit, akar krisis geopolitik global sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak dapat dilepaskan dari peran negara-negara Barat.

Ia menyebut Israel sebagai entitas geopolitik yang lahir dari proses kolonialisme dan imperialisme di kawasan Timur Tengah.

Karena itu, menurutnya, berbagai inisiatif diplomasi termasuk wacana Indonesia menjadi mediator harus dilihat sebagai bagian dari dinamika konflik global yang lebih luas.

Ia menilai gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran terkait isu Proliferasi Nuklir menjadi salah satu faktor yang memperbesar eskalasi konflik.

“Serangan Amerika ke Iran menandai kegagalan perundingan di meja diplomasi. Dalam konteks itu, diplomasi sebenarnya juga merupakan bagian dari medan perang,” katanya.

Hendrajit menilai jika Indonesia serius mengambil peran sebagai mediator, maka hal tersebut menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam strategi diplomasi luar negeri.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka strategi yang akan digunakan, termasuk apakah pendekatan yang dipakai berbasis negosiasi bilateral atau melalui forum multilateral.

Selain itu, konfigurasi tim diplomasi juga harus diperkuat dengan figur-figur yang memiliki pengalaman panjang dan perspektif strategis.

Ia menyebut dua diplomat senior Indonesia, Hasan Wirajuda dan Makarim Wibisono, sebagai sosok yang layak dipertimbangkan untuk masuk dalam tim negosiator.

“Kita membutuhkan diplomat senior yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki cara pandang yang tidak konvensional,” ujarnya.

Hendrajit juga menyoroti penggunaan istilah “honest broker” yang disebut oleh salah satu sumber di Kementerian Luar Negeri untuk menggambarkan peran Indonesia sebagai mediator.

Menurutnya, istilah broker atau makelar kurang tepat digunakan dalam konteks diplomasi internasional.

Ia menilai istilah yang lebih tepat adalah arranger, yakni pihak yang mempertemukan dua pihak yang bertikai dan memfasilitasi dialog hingga tercapai titik temu.

Sebagai contoh, ia mengingatkan pada proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang difasilitasi mantan Presiden Martti Ahtisaari dari Finlandia.

Dalam proses tersebut, mediator berperan aktif mempertemukan kedua pihak sejak tahap awal hingga tercapai kesepakatan damai.

“Mediator bukan makelar yang hanya mempertemukan pembeli dan penjual ketika sudah ada kecocokan harga. Mediator justru aktif membangun komunikasi agar kedua pihak bisa duduk bersama,” kata Hendrajit.

Di akhir analisisnya, Hendrajit menekankan bahwa hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan pernyataan resmi terkait kemungkinan Indonesia menjadi mediator konflik Amerika Serikat dan Iran.

Karena itu, ia menilai masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai elemen strategis bangsa perlu menyusun telaah kritis mengenai wacana tersebut.

Menurutnya, analisis yang matang diperlukan agar keterlibatan Indonesia dalam konflik geopolitik global tidak justru merugikan kepentingan nasional.

“Kalau Indonesia memang serius mengambil peran, maka perdebatan publik harus naik kelas, dari sekadar pro dan kontra menjadi kajian strategis yang mendalam,” pungkasnya.

Hendrajit: Novel Berjudul “Gone with the Wind” Mengajarkan Bangkit dari Kekalahan Pasca Perang Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Novel Berjudul “Gone with the Wind” Mengajarkan Bangkit dari Kekalahan Pasca Perang

Hedi Batubara 8 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai novel klasik Gone with the Wind karya Margaret Mitchell mampu menggambarkan secara tepat dan universal tentang watak manusia setelah sebuah perang besar berakhir.

Menurut Hendrajit, novel tersebut mengambil latar American Civil War yang berlangsung pada 1861 hingga 1865, perang saudara antara kubu Utara dan Selatan di Amerika Serikat. Konflik itu berakhir dengan kekalahan pihak Selatan atau Konfederasi. Namun yang menarik dari karya Margaret Mitchell bukan hanya kisah perang, melainkan potret psikologis manusia setelah perang usai.

Dalam novel tersebut, muncul dua tipe karakter manusia pasca konflik. Di satu sisi terdapat tokoh-tokoh seperti Scarlett O’Hara, Rhett Butler, Melanie Hamilton Wilkes, serta tokoh-tokoh lain yang digambarkan tidak tenggelam dalam penyesalan masa lalu.

“Mereka tidak larut meratapi kejayaan yang hilang. Kekalahan dipandang sebagai fase memasuki dunia baru dan babak baru kehidupan,” ujar Hendrajit dalam analisisnya, Ahad (8/3/2026).

Tokoh-tokoh tersebut justru memandang masa pasca perang sebagai tantangan baru yang tidak kalah sengit dibandingkan peperangan sebelumnya. Dengan pola pikir seperti itu, mereka mampu bangkit dari keterpurukan, menjadi pribadi yang tangguh, bahkan mencapai kesuksesan di bidang-bidang yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.

Sebaliknya, Margaret Mitchell juga menggambarkan tipe manusia yang hancur secara mental setelah perang usai. Tokoh seperti Gerald O’Hara dan Ashley Wilkes digambarkan tidak mampu menerima kenyataan baru setelah kekalahan pihak Selatan.

“Mereka merasa dunia sudah runtuh bersama kekalahan perang. Akibatnya mereka terjebak dalam nostalgia masa lalu dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” jelas Hendrajit.

Menurutnya, gambaran psikologis tersebut tidak hanya relevan pada abad ke-19, tetapi juga dapat diparalelkan dengan situasi geopolitik abad ke-21. Ia mencontohkan masa rekonstruksi di Afghanistan setelah invasi tahun 2001 dan di Iraq setelah perang tahun 2003.

Bahkan, kata Hendrajit, pola yang sama sangat mungkin terjadi dalam berbagai konflik global masa kini, termasuk potensi dampak pasca konflik antara United States, Israel, dan Iran apabila ketegangan tersebut benar-benar berkembang menjadi perang terbuka.

Ia menilai kedalaman pemahaman Margaret Mitchell dalam membaca watak manusia di masa perang membuat Gone with the Wind tetap relevan hingga hari ini.

“Pesan tersiratnya jelas. Kita boleh menengok masa silam, tetapi akan sangat berbahaya bila kita terjebak dalam nostalgia dan memaksakan masa lalu tetap hidup di masa kini,” katanya.

Hendrajit menambahkan bahwa ingatan manusia sangat terkait dengan dimensi waktu. Ketika seseorang terkurung dalam kenangan masa lalu, maka secara psikologis ia tidak lagi benar-benar hidup di masa sekarang.

Padahal, dalam perspektif spiritual, waktu memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

“Dalam Al-Qur’an bahkan ada seruan ‘Demi Waktu’. Itu menunjukkan bahwa waktu adalah medan kesadaran yang mengelilingi kehidupan manusia,” ujarnya.

Ia pun menutup refleksinya dengan doa, “Ya Hayyu Ya Qoyyum,” sebagai pengingat bahwa manusia harus tetap hidup dalam kesadaran waktu dan siap menghadapi babak baru kehidupan, apa pun yang terjadi setelah sebuah konflik atau perubahan besar dalam sejarah.

Hendrajit

Hendrajit: Bangsa Harus Waspadai “Pengacak Sinyal” dan Pengacau dari Dalam Kekuasaan

Hendrajit: Tata Kelola Baru Ekspor Bisa Pangkas Dominasi Konglomerasi Lama

Hendrajit Respons Pernyataan Amien Rais soal Isu Prabowo Subianto–Teddy Indra Wijaya: “Dari Bisik-Bisik Jadi Berita Terbuka”

Hendrajit Soroti “Sanad Politik” di Balik Kekuasaan: Apa Kabar Kelompok Ciganjur?

Hendrajit: Banyak Kasus Besar Gagal Terbongkar Karena Investigator Salah Membaca Motif

Hendrajit: Pernyataan JK Soal Jokowi Ungkap Sanad Politik Istana dan Kedekatannya dengan Megawati

Hendrajit: Pernyataan JK soal Potensi Chaos Juli–Agustus 2026, Bisa Jadi Early Warning hingga Pengkondisian

Hendrajit: Kaum Pergerakan Bukan Aktivis, Tapi “Orang Biasa” yang Dipanggil Sejarah

Hendrajit: Wacana Indonesia Jadi Mediator AS–Iran Harus Dipahami sebagai “Perang Area Abu-Abu”

Hendrajit: Novel Berjudul “Gone with the Wind” Mengajarkan Bangkit dari Kekalahan Pasca Perang

Baca Juga Berita Ini

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!