MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut potensi terjadinya “chaos” pada Juli–Agustus 2026 menuai perhatian serius dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari pengamat geopolitik Hendrajit, yang menilai ucapan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pernyataan biasa.
Menurut Hendrajit, setidaknya ada tiga kemungkinan yang melatarbelakangi pernyataan JK tersebut. Pertama, sebagai bentuk prediksi atau prakiraan kondisi sosial-politik ke depan. Kedua, sebagai temuan berbasis informasi yang disamarkan dalam bentuk prognosis. Dan ketiga, yang dinilai paling krusial, sebagai bentuk pengkondisian situasi.
“Kalau itu sekadar prediksi atau hasil pembacaan situasi, maka itu sah sebagai bagian dari risk assessment. Bahkan bisa menjadi early warning signal bagi pemerintah dan publik,” ujar Hendrajit dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa jika pernyataan tersebut masuk dalam kategori pengkondisian, maka hal itu bisa berdampak serius terhadap stabilitas nasional. Ia mengibaratkan kondisi sosial saat ini seperti jerami kering yang berpotensi mudah tersulut.
“Kalau ini pengkondisian, ini yang berbahaya. Situasi yang tadinya relatif stabil bisa berubah menjadi tidak terkendali, seperti kayu atau jerami yang disiram minyak lalu disulut api,” tegasnya.
Untuk memahami motif utama di balik pernyataan tersebut, Hendrajit menilai perlu melihat tiga dimensi atau “wajah” JK, yakni biografis, politik, dan religius.
Dari sisi biografis, JK dikenal memiliki latar belakang keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), dengan ayahnya, Haji Kalla, disebut sebagai perintis NU di Sulawesi Selatan. Selain itu, JK juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang memiliki jaringan luas di berbagai sektor strategis.
Dalam dimensi politik, JK dinilai sebagai figur dengan pengalaman panjang dan jaringan kuat di tingkat nasional maupun internasional. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI selama dua periode di bawah dua presiden berbeda, yang memperkuat posisinya sebagai elite politik senior.
Sementara dari sisi religius, kedekatan JK dengan jaringan keislaman moderat seperti NU serta latar belakang HMI disebut memberi pengaruh besar terhadap cara pandangnya dalam melihat dinamika sosial-politik nasional.
“JK ini bukan sekadar tokoh politik biasa. Ia punya akses informasi yang luas, baik dari jaringan politik, birokrasi, hingga relasi bisnis. Itu yang membuat setiap pernyataannya perlu dibaca lebih dalam,” kata Hendrajit.
Lebih lanjut, Hendrajit menilai kekuatan utama JK bukan terletak pada kapasitas finansialnya sebagai pengusaha, melainkan pada jejaring yang dimilikinya.
Ia menyebut JK memiliki “mata, telinga, dan tangan” di berbagai lini, mulai dari birokrasi, organisasi masyarakat, hingga sektor bisnis. Hal ini menjadikan JK sebagai figur dengan kemampuan akses informasi yang sangat kuat.
“Modal utama JK itu jaringan informasi, jaringan politik, dan jaringan logistik. Ini yang membuat dia punya keunggulan dibanding banyak tokoh lainnya,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Hendrajit bahkan mengusulkan bahwa jika melihat kapasitas dan pengalaman JK, maka posisi yang tepat baginya adalah di sektor intelijen negara.
Ia menyebut jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai posisi strategis yang sesuai dengan profil JK, terutama dalam upaya melakukan reorientasi dan restrukturisasi intelijen nasional.
“Kalau saya jadi presiden, dengan melihat modalitas politik JK, maka posisi yang paling tepat adalah Kepala BIN. Dengan tugas utama melakukan reorientasi dan restrukturisasi intelijen negara,” pungkasnya.
