Hendrajit Archives - Laman 4 dari 4 -

Hendrajit: Ledakan Politik Bukan Kebetulan, Tapi Hasil Persenyawaan Kekuasaan Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Ledakan Politik Bukan Kebetulan, Tapi Hasil Persenyawaan Kekuasaan

Hedi Batubara 12 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit mengingatkan publik agar tidak mudah terkejut setiap kali terjadi peristiwa sosial dan politik besar yang tampak muncul tiba-tiba. Menurutnya, setiap ledakan sosial memiliki “dinamit” politik yang telah lama tersimpan dan perlahan membentuk reaksi berantai sebelum akhirnya meledak di ruang publik.

“Selama ini kita hanya menyorot panggung politik dan dramanya yang selalu berulang, tapi kita tidak menelaah bahan-bahan pembentuk ledakan sosial itu,” ujar Hendrajit, Ahad (12/10/2025).

Ia menegaskan, untuk memahami lahirnya suatu peristiwa besar, seperti krisis politik atau perubahan kekuasaan, perlu dicermati unsur-unsur pembentuk peristiwa dan karakteristik situasi politik di mana unsur itu beroperasi.

“Ketika kita memahami karakteristik suatu wilayah, kita akan bisa membaca hubungan antara aktor politik dengan kondisi sosial, geografis, dan lingkungan khas daerah tersebut,” tuturnya.

Menurut Hendrajit, ada empat bahan politik utama yang menentukan apakah sebuah peristiwa bisa berkembang menjadi kekuatan politik baru:

1. Akses terhadap kekayaan dan persenjataan. Akses kekayaan bisa bersumber dari birokrasi negara, konglomerat nonpribumi, dan korporasi asing, sementara akses senjata jelas berada di tangan TNI dan Polri.

2. Akses terhadap kesetiaan tradisional rakyat. Kesetiaan ini biasanya muncul dari basis sosial, kultural, atau keagamaan yang telah lama terbentuk.

3. Kekuatan organisasi yang efektif.
Tanpa organisasi yang solid, potensi kekuatan sosial-politik sulit berkembang menjadi gerakan yang nyata.

Program atau agenda yang menarik.
Program politik menjadi pengikat ideologis yang menyatukan berbagai unsur kekuatan di bawah satu visi bersama.

Dari kombinasi keempat unsur tersebut, kata Hendrajit, terbentuklah apa yang ia sebut sebagai “persenyawaan kimiawi politik” yakni titik ketika berbagai bahan politik bersatu dan melahirkan perubahan besar atau bahkan peralihan kekuasaan.

“Jadi ketika ada yang bertanya apakah Prabowo akan jatuh pada Desember nanti, seharusnya pertanyaan itu didahului oleh pertanyaan lain: apakah empat bahan politik tadi sudah benar-benar bersenyawa membentuk kekuatan baru?” tegas Hendrajit.

Ia menambahkan, sejarah politik Indonesia maupun dunia menunjukkan bahwa perubahan besar tak pernah datang secara mendadak. Ia selalu diawali oleh proses panjang pembentukan aliansi kekayaan, jaringan kesetiaan, organisasi, dan program politik yang akhirnya menyatu dalam satu momentum.

“Ledakan sosial dan politik tidak pernah terjadi secara spontan. Ia selalu hasil dari percampuran bahan-bahan politik yang matang dan siap meledak,” pungkasnya.

Hendrajit: Perdamaian Antara Keturunan Panembahan Senopati dan Pangeran Pekik Kunci Mengurai Benang Kusut Politik Jawa Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Perdamaian Antara Keturunan Panembahan Senopati dan Pangeran Pekik Kunci Mengurai Benang Kusut Politik Jawa

Hedi Batubara 10 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai bahwa akar kompleksitas politik di Pulau Jawa tidak hanya bersifat struktural dan ekonomi, tetapi juga bersumber dari warisan sejarah panjang antara dua garis keturunan besar: Panembahan Senopati dari Mataram dan Pangeran Pekik dari Surabaya. Menurutnya, perdamaian spiritual dan historis antara dua trah itu harus lebih dulu diwujudkan sebelum berbicara tentang rekonsiliasi politik di tingkat elite maupun masyarakat.

“Harus ada perdamaian dulu antara generasi penerus Panembahan Senopati dan Pangeran Pekik Surabaya. Ini kalau mau mengurai benang kusut politik di Jawa,” ujar Hendrajit, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, pola konflik yang terjadi di Jawa, terutama antara wilayah-wilayah Mataraman dan Banyumasan-Bagelenan, bukan sekadar soal politik kekuasaan antar pusat dan daerah. Lebih dari itu, konflik tersebut mengandung dimensi psiko-historis yang diwariskan turun-temurun dari masa kerajaan hingga era modern.

Hendrajit kemudian mengaitkan pandangannya dengan tesis peneliti asal Amerika, Christine Connely, yang meneliti fenomena pewarisan emosional lintas generasi. Connely berpendapat bahwa leluhur tidak hanya mewariskan sifat, status, atau harta, tetapi juga emosi seperti kemarahan, kecurigaan, atau rasa dikhianati yang dapat bertahan hingga puluhan generasi.

“Connely memberi contoh tentang seorang ibu kulit hitam di Amerika yang melarang anaknya berbisnis dengan kerabat di Afrika, karena trauma sejarah leluhurnya yang dijual sebagai budak oleh saudaranya sendiri. Ketidakpercayaan itu diwariskan terus-menerus,” jelas Hendrajit.

Menurutnya, konteks tersebut juga bisa ditemukan dalam sejarah panjang politik Jawa. Ia menilai bahwa konflik antarkelompok di Jawa pada dasarnya juga merupakan cerminan dari warisan psikologis dan emosional para leluhur yang belum selesai.

“Dalam diri setiap orang ada tiga lapis: diri sebagai wadah, diri sebagai isi, dan diri sebagai rasa. Leluhur kita mungkin sudah selesai secara jasad, tapi diri mereka sebagai rasa masih hidup dan menjalin kontak dengan generasi penerus,” tambahnya.

Hendrajit menjelaskan, dalam konteks geopolitik, Jawa terbagi dalam dua entitas kultural besar: Mataraman di sisi timur-tengah (Solo, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, dan Sragen) serta Banyumasan-Bagelenan di sisi barat (Banyumas, Cilacap, Demak, Jepara, Rembang, Purwokerto, Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo).

“Awalnya konflik dipicu oleh ketegangan antara elit kraton berdarah biru dan para pangeran yang menikah dengan putri ulama. Tapi kemudian, watak dan cara pandang masyarakat di dua wilayah itu terbentuk secara berbeda. Mataraman lebih feodal dan hirarkis, sementara Banyumasan-Bagelenan cenderung egaliter dan lugas,” ujarnya.

Titik kulminasi konflik tersebut, lanjutnya, terjadi saat Grebeg Pecinan 1740, ketika elit-elit kraton terbelah antara yang pro-Belanda dan pro-Tionghoa—yang saat itu melarikan diri ke Jawa setelah genosida oleh VOC di Batavia. Dari situ, bara konflik laten antartrah makin membesar, hingga akhirnya pada 1755 pecah peristiwa bersejarah: pembagian Mataram menjadi dua kerajaan, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

“Para elit saat itu sadar konflik mereka rumit tapi masih terukur. Namun mereka tidak pernah menduga akan berakhir dengan perpecahan kraton,” tegasnya.

Menemukan Sesuatu dari Sejarah

Menutup pandangannya, Hendrajit menekankan pentingnya memahami sejarah bukan sekadar sebagai pelajaran masa lalu, melainkan sebagai sumber petunjuk masa depan.

“Ungkapan Bung Karno ‘Jas Merah’ jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu penting, tapi tidak cukup. Kita juga harus menemukan sesuatu dari sejarah. Karena di situlah kode masa depan tersembunyi,” katanya.

Menurutnya, mereka yang gagal menemukan makna dari sejarah akan terus mengulang kesalahan yang sama. Sementara mereka yang belajar dan menemukan sesuatu dari sejarah, justru akan menciptakan langkah-langkah baru yang bersejarah.

Hendrajit: Pertemuan Kertanegara Tanda Prabowo Pegang Inisiatif, Bukan The New Deal Baru Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Pertemuan Kertanegara Tanda Prabowo Pegang Inisiatif, Bukan The New Deal Baru

Hedi Batubara 9 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, menyimpan pesan simbolik yang dalam. Menurutnya, lokasi pertemuan itu menandakan bahwa Prabowo kini memegang inisiatif politik, sementara Jokowi datang sebagai pihak yang mengikuti ritme sang tuan rumah.

“Banyak orang salah bertanya. Mereka sibuk menebak apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi. Padahal yang lebih penting adalah pesan simbolik di balik tempat pertemuannya mengapa kali ini di Kertanegara?” ujar Hendrajit dalam analisanya, Kamis (9/10/2025).

Ia menjelaskan, pertemuan Prabowo-Jokowi kali ini berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Biasanya, jika di Jakarta, keduanya bertemu di rumah Prabowo di Hambalang, sementara jika di luar kota, pertemuan berlangsung di kediaman Jokowi di Solo. Dua tempat itu, menurut Hendrajit, merupakan ruang privat yang efektif untuk memecahkan kebuntuan politik dan mengambil keputusan besar.

“Solo dan Hambalang adalah simbol ruang privat. Di sana, masalah politik besar bisa diselesaikan hanya dalam tiga atau empat jam. Tapi Kertanegara berbeda. Ia bukan ruang tengah, melainkan ruang tamu. Artinya, pertemuan kali ini bersifat semi-resmi — bukan membahas kesepakatan baru, tapi merinci hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya,” tutur Hendrajit.

Ia menambahkan, Kertanegara bagi Prabowo bukan sekadar rumah pribadi, melainkan semacam “kediaman resmi keluarga besar Djojohadikusumo”. Karena itu, ia menyebut pertemuan ini lebih menyerupai pertemuan kerja di ruang tamu antara sesama tim yang sudah solid.

“Kalau diibaratkan, ini seperti ayah saya dulu ketika menerima koleganya di ruang tamu. Mereka membahas hal-hal kompleks tapi sudah disepakati bersama sebelumnya. Bukan membentuk tim baru, tapi menegaskan koordinasi tim yang sudah ada. Dalam format seperti ini, yang menjadi tuan rumah-lah yang memegang kendali,” ujarnya.

Menurut Hendrajit, kondisi tersebut menggambarkan posisi Prabowo yang kini berada di atas angin. Di tengah situasi politik yang menekan Jokowi dengan berbagai masalah dan sorotan publik, Prabowo justru tampil sebagai pihak yang menguasai arah permainan.

“Dalam posisi sekarang, Prabowo punya dua pilihan. Pertama, tetap merangkul Jokowi sambil menjaga jarak politik dengan Megawati. Kedua, memutus hubungan dengan Jokowi dan menjadikannya musuh bersama. Tapi opsi kedua itu terlalu berisiko,” jelasnya.

Sebagai seorang militer, lanjut Hendrajit, Prabowo tentu memahami pesan klasik dari Sun Tzu: “Jangan sekali-sekali berperang di medan yang tidak kau kuasai.”

“Berarti, dengan tetap menjaga aliansi strategis atau taktis dengan Jokowi, Prabowo sedang memastikan bahwa kalaupun nanti harus berhadapan, ia akan berperang di medan yang sudah dikenalnya dengan baik,” kata Hendrajit.

Ia menegaskan, pertemuan Kertanegara bukanlah The New Deal politik antara Prabowo dan Jokowi, melainkan bentuk konsolidasi untuk menegaskan kerja sama yang telah berjalan. “Prabowo kali ini bukan sekadar peserta dalam pertemuan kekuasaan dia tuan rumah yang mengendalikan agenda,” pungkas Hendrajit.

Ada Sabotase Struktural Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia, Hendrajit: Perlu Diusut Sumber Perintah Pengamat geopolitik Hendrajit

Ada Sabotase Struktural Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia, Hendrajit: Perlu Diusut Sumber Perintah

Hedi Batubara 29 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pencabutan kartu pers istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, terus menuai sorotan. Pengamat geopolitik Hendrajit menilai langkah itu menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait asal perintah pencabutan yang dinilai janggal dan tidak lazim.

“Angle berita yang tepat seharusnya menelusuri dari mana muasal perintah pencabutan ID itu berasal,” tegas Hendrajit, Senin (29/9/2025). “Kalau di era Orde Baru, lebih mudah menelusuri sumbernya karena alur informasi dan komunikasi di istana hanya satu pintu. Sekarang, suasananya jauh lebih hiruk pikuk dan simpang siur.”

Hendrajit menggambarkan bahwa pengelolaan informasi di lingkaran istana kini melibatkan banyak pihak, mulai dari Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Komunikasi, juru bicara presiden, hingga Sekretariat Negara. “Kadang Sekretariat Negara juga ikut cawe-cawe. Dari pengalaman masa lalu, para pejabat yang berkantor di istana justru jarang berkomunikasi langsung dengan presiden,” ujarnya.

Ia menyinggung pengalaman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika Wimar Witoelar menjadi juru bicara. “Wimar mensyaratkan akses penuh terhadap seluruh aktivitas dan agenda presiden. Itu penting agar jubir benar-benar memahami konteks. Sekarang, mekanisme itu tampaknya jauh lebih rumit,” kata Hendrajit.

Menurutnya, alasan pencabutan ID Valencia yang dikaitkan dengan pertanyaan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tidak masuk akal. “Kerja wartawan itu bebas bertanya apa saja yang dianggap penting untuk menggali kebenaran. Bahkan kepada presiden sekalipun,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri, lanjut Hendrajit, menjawab pertanyaan Valencia dan bahkan berjanji mengevaluasi program MBG. “Jadi pertanyaan besarnya: bagian mana di istana yang kebakaran jenggot dengan pertanyaan soal MBG itu?” ujarnya.

Hendrajit menduga ada dinamika serius di balik kisruh ini. “Kasus pencabutan ID Valencia justru memunculkan informasi baru yang belum lengkap, bahwa di balik kisruh ini ada sabotase struktural. Pertanyaan Valencia tampaknya mengusik kalangan tertentu di istana,” ungkapnya.

Hendrajit: PKK dan Kowani Punya Peran Strategis Cegah Keracunan MBG Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: PKK dan Kowani Punya Peran Strategis Cegah Keracunan MBG

Hedi Batubara 27 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai pendekatan statistik semata tidak cukup dalam menghadapi persoalan keracunan massal yang menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, masalah ini menyangkut emosi dan perasaan manusia, sehingga tidak bisa sekadar dilihat dari angka ribuan dibanding miliaran.

“Jika kejadian yang sepertinya acak ini terus berulang hingga keracunan mencapai ribuan orang, berarti ada pola yang harus dievaluasi secara menyeluruh. Mulai dari proses produksi, distribusi, sampai ke konsumen,” ujar Hendrajit, Sabtu (27/9/2025).

Ia mempertanyakan mengapa sejak awal pelaksanaan program MBG tidak mendayagunakan potensi komunitas lokal seperti ibu-ibu PKK, Kowani, maupun para pengelola kantin sekolah dan perkantoran. Hendrajit juga menyoroti peran karang taruna yang dimotori anak-anak muda.

“Sebagai komunitas, mereka punya peta jalan dan pengalaman mengelola program sejenis. Mereka bukan orang kemarin sore di dunia katering,” tegasnya.

Menurut Hendrajit, keterlibatan kelompok masyarakat tersebut dapat diorganisasi dalam konsep Dapur Umum. “Dengan begitu, pengawasan dan kualitas makanan lebih terjamin, sekaligus memberdayakan masyarakat setempat,” tutupnya.

Hendrajit: Two State Solution Jadi Momentum Strategi Diplomasi Palestina, Seperti Perjuangan RI 1945-1949 1758787051898

Hendrajit: Two State Solution Jadi Momentum Strategi Diplomasi Palestina, Seperti Perjuangan RI 1945-1949

Hedi Batubara 25 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai gagasan Two State Solution dapat diterima sebagai langkah awal diplomasi untuk memecah kebuntuan konflik panjang Israel–Palestina. Menurutnya, pendekatan ini selaras dengan semangat dekolonisasi dan bisa menjadi momentum strategis bagi Palestina selama tetap berorientasi pada kemerdekaan penuh.

“Two State Solution bisa kita terima asalkan dipandang sebagai strategi diplomasi memecah kebuntuan yang berlangsung sejak 1947–1948,” ujar Hendrajit, Kamis (25/9/2025).

Ia menilai perjuangan Indonesia melawan kolonialisme Belanda pada 1945–1949 bisa menjadi cermin sekaligus inspirasi bagi rakyat Palestina.

Hendrajit mencontohkan bagaimana Indonesia melewati proses perundingan sulit bersama Belanda, mulai dari Perjanjian Linggajati hingga Renville, yang keduanya jauh dari kata ideal dan bahkan diingkari Belanda. Namun, momentum justru berbalik menguntungkan Indonesia melalui Perjanjian Roem–Royen yang membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. “Hasil KMB pun bukan tanpa kerugian, tetapi tujuan politik strategisnya tercapai: Indonesia diakui sebagai negara merdeka,” tegasnya.

Dengan perspektif itu, Hendrajit menilai Two State Solution sejatinya adalah bagian dari upaya menata ulang ketidakadilan pembagian wilayah Palestina yang diputuskan PBB pada 1947 sebuah warisan kolonialisme terselubung. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya kesatuan visi antara Otoritas Palestina dan Hamas meski menempuh strategi berbeda.

“Dalam revolusi fisik kita, Sutan Sjahrir yang mengutamakan diplomasi dan Jenderal Sudirman yang memilih perlawanan bersenjata sama-sama berperan penting. Untungnya Sukarno-Hatta mampu menjadi penyeimbang sehingga Indonesia merdeka,” kata Hendrajit.

Ia juga menilai ada konstelasi global baru yang tengah tumbuh dan berpotensi menciptakan tatanan dunia baru, entah melalui jalan damai maupun konflik berskala besar. Dalam konteks ini, Hendrajit mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum PBB yang dianggapnya menunjukkan keberpihakan pada perjuangan Palestina.

“The devil is in the detail, seperti kata Dina Y. Sulaiman. Tujuan strategis mewujudkan Palestina merdeka tidak bisa ditawar-tawar,” tutup Hendrajit, menekankan bahwa momentum diplomasi internasional saat ini berada di sisi Palestina.

Sistem Politik Koruptif, Hendrajit Beri 3 Pandangan Terkait Pelemahan Sistem Kenegaraan Pengamat geopolitik Hendrajit

Sistem Politik Koruptif, Hendrajit Beri 3 Pandangan Terkait Pelemahan Sistem Kenegaraan

Hedi Batubara 17 September 2025

Dulu demokrasi berpijak pasti pada UUD 45 yang jadi fondasi. Namun amandemen silih berganti mengubah arah tanpa henti. Kini kita patut bertanya lagi, haruskah kembali ke konstitusi asli? Hal tersebut disampaikan Peneliti Geopolitik Hendrajit acara TV One pada Selasa 16/9/2025.

“Kalau kita belakangan ngerasa seharusnya rute jalan yang benar ketika kita belok di perempatan pertama, tapi kita malah melaju terus dan maju terus, bukankah malah makin nyasar dan makin menjauhkan untuk sampai ke tujuan. Jadi cara paling bijak bagi semua komponen bangsa adalah kembali ke koordinat awal dulu. Di sinilah ke UUD 1945 Asli jadi topik yang penting,” kata Hendrajit

“Maka pertanyaan haruskah kembali ke UUD 1945 harus direspons dengan pertanyaan yang sama pentingnya bahkan harus mendahului pertanyaan TV ONE: Apa Kesalahan Strategis Indonesia Pasca Reformasi? Jawabannya, Pelemahan Sistem Kenegaraan,” sambungnya.

Hendrajit beberkan tiga sistem politik pabriknya korupsi

Pertama, bukannya maraknya Praktek Korupsi. Melainkan Sistem Politiknya itu sendri yang jadi pabriknya korupsi. Lantaran para pejabat publik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang direkrut, harus punya mindset bahwa melegalkan wewenang yang melekat padanya kepada korporasi asing atau konglomerasi lokal, sah sah saja dan boleh saja.

Kedua, sebagai akibat dari poin pertama, produk hukum dan perundang-undangan, kalau tidak pro korporasi maka pro konglomerasi lokal.

Ketiga, dengan beralaskan pandangan bahwa kita memasuki era modernisasi dan globalisasi, kearifan lokal tidak lagi jadi benteng dan panduan untuk menghadapi modernisasi dan globalisasi yang di belakangnya membonceng kolonialisme dan imperialisme gaya baru.

Dengan itu Hendrajit menegaskan, maka mempertimbangkan kembali Ke UUD 1945 Asli, bukan perkara kembali ke Orde Baru atau merestorasi sistem otoriterisme era kekuasaan Pak Harto, tapi untuk kembali ke Orde Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk menemukan kembali Indonesia di masa silamnya sehingga bisa mengantisipasi masa depan kita yang masih tersembunyi. Seraya mengurai benang kusut krisis multi-dimensi yang kita alami sekarang.

Hendrajit menilai dengan kembali ke UUD 1945 Asli bukan karena demokrasi dibajak oligarki. Namun karena oligarki itulah anak kandung dari demokrasi versi Reformasi Salah Arah tersebut.

“Jadi kenapa kita harus kembali ke UUD 1945 asli? Boleh jadi kalimat penutup saya di sesi akhir berbeda dengan sebagian besar panelis lainnya,” katanya.

“Saya katakan, kita kembali ke UUD 1945 Asli bukan karena demokrasi kita dibajak oligarki. Namun karena oligarki itulah anak kandung dari demokrasi versi Reformasi Salah Arah tersebut,” tegas Hendrajit.

Diketahui, acara catatan demokrasi yang diselenggarakan TV one menghadirkan mahasiswa dari beberapa perwakilan kampus dari Universitas di Indonesia.

Adapun Narasumber:

Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum UI)

Selamat Ginting (Pengamat Politik & Militer Univ. Nasional)

Hendrajit (Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute)

Charles Simabura (Pakar HTN Univ. Andalas)

Prof. Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI)

Yuyus Kardiman (Pakar Pendidikan Kewarganegaraan UNJ).

Tabir Asap Raja Ampat, Hendrajit Ingatkan Publik tak Terjebak Tudingan Asing tanpa Lihat Historis secara Utuh IMG-20250607-WA0074

Tabir Asap Raja Ampat, Hendrajit Ingatkan Publik tak Terjebak Tudingan Asing tanpa Lihat Historis secara Utuh

Hedi Batubara 10 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan soal potensi “campur tangan asing” dalam isu pertambangan di Raja Ampat, gelombang polemik segera membuncah. Tapi pertanyaannya, asing yang mana? Asing yang siapa?

Pengamat geopolitik dan wartawan senior Hendrajit mengingatkan publik agar tidak terjebak pada semangat “anti-asing” yang kabur dan tanpa kerangka historis yang utuh.

“Para founding fathers kita bukan anti-asing dalam arti rasial atau xenofobik,” ujar Hendrajit kepada wartawan, Selasa (9/6/2025). “Yang mereka lawan adalah kapitalisme korporasi yang menjajah lewat mesin ekonomi bukan semata-mata wajah atau paspor orang asing itu sendiri.”

Hendrajit menyebut bahwa nasionalisme Indonesia sejak awal berdiri justru berjodoh dengan sosialisme, bukan chauvinisme. Kolonialisme, kata dia, adalah anak kandung dari kapitalisme global. Maka dari itu, ketika “asing” disebut dalam konteks ancaman, harus dilihat apakah yang dimaksud adalah negara atau korporasi raksasa transnasional yang membajak sumber daya lokal.

Dalam konteks Raja Ampat, tudingan Bahlil tentang intervensi asing perlu dibedah secara jernih.

“Kalau memang ada intervensi asing, bentuknya seperti apa? Korporasi tambang? Organisasi internasional? Atau NGO seperti Greenpeace? Harus jelas. Kalau tidak, ini hanya jadi obskurantisme,” tukas Hendrajit.

Tudingan terhadap Greenpeace pun ikut mencuat. Dianggap sebagai ujung tombak negara-negara adidaya dalam politisasi isu lingkungan, Greenpeace kerap disudutkan sebagai aktor asing yang memaksakan agenda global di negeri berkembang.

Namun, Hendrajit mengingatkan agar tidak buru-buru menghakimi. “Di Filipina, Greenpeace justru menyuarakan warga saat perusahaan Amerika ingin bangun PLTN. Pemerintah menunda proyeknya. Jadi mereka bisa juga berpihak pada rakyat, tergantung konteksnya.”

Yang paling mengkhawatirkan, menurut Hendrajit, adalah ketika pernyataan soal “asing” justru berpotensi menjadi tabir asap untuk menyamarkan pelaku sesungguhnya. Di sinilah dia menyebut istilah obskurantisme: strategi komunikasi yang secara sengaja menyajikan informasi dengan kabur dan membingungkan agar publik gagal memahami persoalan sebenarnya.

“Kalau tudingan terhadap asing hanya kabar burung dan tak berbasis fakta, itu malah menyesatkan penyelidikan. Asap memang ada, tapi bisa jadi apinya bukan di tempat yang sedang ramai dibicarakan.”

Hendrajit menyerukan pembentukan tim pencari fakta independen untuk menelusuri siapa sebenarnya yang bermain di balik isu tambang Raja Ampat. Tanpa itu, hiruk-pikuk hanya akan menghasilkan kebisingan, bukan kejelasan.

“Kalau tidak diurai, rakyat hanya disuguhkan drama dan tabir asap. Yang diuntungkan? Bukan rakyat. Tapi para aktor bayangan di balik layar.”

Hendrajit

Hendrajit: Ledakan Politik Bukan Kebetulan, Tapi Hasil Persenyawaan Kekuasaan

Hendrajit: Perdamaian Antara Keturunan Panembahan Senopati dan Pangeran Pekik Kunci Mengurai Benang Kusut Politik Jawa

Hendrajit: Pertemuan Kertanegara Tanda Prabowo Pegang Inisiatif, Bukan The New Deal Baru

Ada Sabotase Struktural Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia, Hendrajit: Perlu Diusut Sumber Perintah

Hendrajit: PKK dan Kowani Punya Peran Strategis Cegah Keracunan MBG

Hendrajit: Two State Solution Jadi Momentum Strategi Diplomasi Palestina, Seperti Perjuangan RI 1945-1949

Sistem Politik Koruptif, Hendrajit Beri 3 Pandangan Terkait Pelemahan Sistem Kenegaraan

Tabir Asap Raja Ampat, Hendrajit Ingatkan Publik tak Terjebak Tudingan Asing tanpa Lihat Historis secara Utuh

Baca Juga Berita Ini

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!