7 November 2026

Hendrajit

Hendrajit Soroti Nama Karen Brooks di Bocor Alus Tempo: Ada Lompatan Kuantum, Ini Tak Sesuai Mazhab Politiknya Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit Soroti Nama Karen Brooks di Bocor Alus Tempo: Ada Lompatan Kuantum, Ini Tak Sesuai Mazhab Politiknya

Hedi Batubara 23 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta –  Pengamat geopolitik Hendrajit menyoroti laporan “Bocor Alus” majalah Tempo yang mengangkat dua pelobi asal Amerika Serikat, salah satunya Karen Brooks. Menurutnya, kemunculan nama Karen Brooks dalam konteks kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto justru memunculkan tanda tanya besar.

“Dalam jagad politik bawah Indonesia 1990-an, terutama pasca-1998, Karen Brooks bukan sosok asing di Jakarta. Tapi dia memang lebih banyak bermain di belakang layar,” ujar Hendrajit, Senin (23/2/2026).

Ia mengingatkan, pada era Presiden AS Bill Clinton, Karen Brooks dikenal efektif sebagai penghubung antara Gedung Putih dan lingkar diplomat Partai Demokrat, termasuk Menteri Luar Negeri saat itu, Madeleine Albright.

Menurut Hendrajit, jika menelusuri jejaring relasi politiknya, Karen berada dalam spektrum Partai Demokrat AS, bukan Partai Republik. Karena itu, ia mengaku terkesima ketika Tempo menyebut Karen sebagai konsultan atau pelobi yang dekat dengan Prabowo.

“Seperti menaruh buku di rak yang tidak sesuai klasifikasi temanya,” sindirnya.

Hendrajit menjelaskan, setelah kepemimpinan Clinton berakhir dan digantikan oleh George W. Bush pada 2001, Karen tetap berada di orbit Demokrat. Ia bergabung dengan National Democratic Institute (NDI), lembaga yang juga dipimpin Madeleine Albright.

Dalam konteks Indonesia, Hendrajit menduga—meski belum dapat memastikan—bahwa kemungkinan pintu masuk Karen ke lingkar Prabowo bisa saja melalui Rizal Malarangeng, yang memiliki kedekatan dengan Blair King, eks Direktur Residen NDI di Jakarta dan alumnus Ohio University di bawah bimbingan William Liddle.

Namun ia meragukan bobot peran Karen sebagai mitra strategis Prabowo, terlebih setelah membaca informasi bahwa Karen pernah menginap di Hambalang.

“Saya punya kesan simbolik. Kalau diterima di Istana, itu seremonial. Kalau di Jalan Kertanegara, itu strategis. Kalau di Hambalang, itu biasanya taktis. Jadi belum tentu strategis,” ujarnya.

Hendrajit justru menilai secara historis Karen lebih nyaman berada di orbit Megawati Soekarnoputri dan jejaring Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Karen diketahui merupakan alumnus Program Studi Indonesia di Cornell University, dengan latar akademik yang dipengaruhi oleh Benedict Anderson. Tesis masternya disebut mengangkat tema tentang Soekarno dan politik luar negeri Indonesia.

“Dari kampus dan mentornya saja sudah terlihat ada empati akademik terhadap Sukarno. Bahkan bisa jadi empati ideologis,” kata Hendrajit.

Ia juga menyinggung kedekatan Karen dan akademisi Jeffrey Winters dengan Megawati pada era pemerintahan transisi pasca-1999.

Hendrajit turut mengulas periode pasca-serangan 11 September 2001, ketika Presiden Bush mencanangkan War on Terror dan berupaya membangun dukungan global, termasuk dari Indonesia yang saat itu dipimpin Megawati.

Menurutnya, Megawati tidak sepenuhnya sejalan dengan skema kerja sama AS dalam kerangka War on Terror. Ia menduga Karen Brooks sempat dilibatkan dalam upaya komunikasi tingkat tinggi antara Washington dan Jakarta.

“Kalau melihat konferensi pers saat itu, hanya Bush yang aktif. Mega diam. Itu sinyal bahwa tidak ada kesepakatan penuh,” ujarnya.

Bagi Hendrajit, penyebutan Karen Brooks sebagai sosok strategis di lingkar Prabowo adalah “lompatan kuantum” yang perlu diuji secara investigatif.

“Pertanyaannya, siapa sumber informasi Tempo dan apa motifnya? Dugaan saya, bisa saja ada pihak yang berharap Karen benar-benar masuk lingkar inti Prabowo,” katanya.

Ia menegaskan, relasi profesional dan taktis lintas partai di Amerika adalah hal lumrah. Namun dalam konteks kesejarahan dan jejaring politik Indonesia, menurutnya, terdapat ketidakcocokan “mahzab” jika Karen ditempatkan sebagai figur strategis dalam orbit Prabowo.

“Kontak bisa saja ada. Tapi menyebutnya mitra strategis? Itu perlu pembuktian lebih dalam,” pungkasnya.

Hendrajit: Penangkapan Pangeran Andrew Tanda “Eksekusi Agen Proksi” Sistem Tata Dunia Lama Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Penangkapan Pangeran Andrew Tanda “Eksekusi Agen Proksi” Sistem Tata Dunia Lama

Hedi Batubara 21 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menyebut penangkapan Pangeran Andrew sebagai sinyal penting dalam dinamika global kontemporer. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar kasus hukum individual, melainkan bagian dari tren yang lebih luas: para elite lama Sistem Tata Dunia pasca-Perang Dunia II mulai “mengeksekusi” agen-agen proksinya sendiri.

“Ini menandai babak baru. Para bohir sistem lama yang dibangun setelah Perang Dunia II mulai membersihkan jaringan internalnya,” kata Hendrajit dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Ia mengaitkan perkembangan itu dengan mencuatnya kembali jejaring lama yang terhubung dengan kasus Jeffrey Epstein. Dalam sorotannya, nama Peter Mandelson—tokoh penting Partai Buruh Inggris dan orang dekat mantan Perdana Menteri Tony Blair—ikut terseret dalam pusaran relasi yang disebutnya sebagai jaringan informal AS–Inggris.

Hendrajit menilai, ketika skandal Epstein terkuak, relasi antara aktor-aktor kunci politik dan keuangan lintas Atlantik menjadi semakin terang. “Penangkapan Pangeran Andrew membuat pola itu semakin konkret dan terkonfirmasi,” ujarnya.

Dalam analisisnya, Hendrajit juga menyinggung sistem monarki konstitusional yang masih berlaku di sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Belgia, Swedia, dan Denmark.

Secara formal, dalam sistem tersebut raja atau ratu hanya berperan sebagai kepala negara simbolik, sementara pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Namun, menurut Hendrajit, justru posisi simbolik itu membuka ruang bagi apa yang ia sebut sebagai “deep state” atau negara bayangan untuk menjadikan institusi kerajaan sebagai pusat jejaring informal.

“Kerajaan bisa menjadi rumah aman bagi operasi-operasi tersembunyi. Anggota kerajaan dapat berfungsi sebagai agen penghubung atau supporting agents,” katanya.

Ia bahkan menyinggung dugaan lama tentang keterlibatan Pangeran Bernhard—suami Ratu Juliana—dalam pembentukan forum elite global Bilderberg Group. Selama ini, isu tersebut kerap dianggap sebagai teori konspirasi. Namun, menurut Hendrajit, perkembangan terbaru menunjukkan adanya praktik jejaring kekuasaan informal yang nyata.

Hendrajit berpendapat, jika Inggris selama ini dipandang sebagai salah satu pusat saraf sistem global pasca-Perang Dunia II, maka dinamika hukum dan politik yang menjerat figur-figur elitnya bisa diibaratkan sebagai “gempa bumi” di jantung sistem itu sendiri.

BoP Dalam Konstelasi Global Yang Mulai Rapuh dan Jamuran Pengamat geopolitik Hendrajit

BoP Dalam Konstelasi Global Yang Mulai Rapuh dan Jamuran

Hedi Batubara 10 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Waktu Sukarno-Hatta bersepakat dengan Jenderal Tojo pada 1942 untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik, bukan karena percaya janji Jepang akan memerdekakan Indonesia. Sama sekali tidak.

Yang Sukarno-Hatta yakin dan percaya adalah, negara Sakura ini cepat atau lambat akan kalah perang dalam menghadapi tentara sekutu. Maka itulah kedua peminpin nasional itu sepakat kolaborasi dengan Jepang.

Prabowo dan 7 negara Islam lainnya gabung dalam BoP bukan karena percaya sama Trump. Yang Prabowo percaya dan yakini adalah bahwa sekarang ini pilar-pilar tata dunia baru yang terbangun sejak akhir Perang Dunia II mulai rapuh dan mulai loncer sekrup sekrupnya dan engsel-engselnya. Terutama terkait Sistem Ekonomi dan Sistem Keuangan Global. Makanya bukan suatu kebetulan jika BoP dirilis saat pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Bukankah di sinilah pilar2 sistem ekonomi global dirancang? Berarti ini adalah penanda meski bukan pertanda.

Inilah yang dalam penglihatan geopolitik mantan presiden SBY situasi sekarang kok mirip mirip menjelang Perang Dunia I dan II. Jadi poin yang harus direspons bukan akan meletus PD III atau tidak. Melainkan merespons situasi jelang PD I dan PD II yang menurut saya sama gawatnya dengan meletusnya perang itu sendiri.

Sebab pemantik PD I maupun PD II kala itu meski tidak serupa tapi sama. Ketika pilar pilar tatanan dunia lama mulai lapuk dan jamuran, yang dikuti dengan konflik di antara negara negara besar sendiri, maka solusinya adalah dengan kekuatan senjata. Bukan lagi nyari solusi win win atau sama sama menang. Tapi menang menangan.

Dalam merespons konstelasi global yang naga naganya bakal tidak lagi sama seperti dulu lagi, para pemimpin tingkat nasional kita setelah era bung Karno dan pak Harto sayangnya cuma 3 yang secara serius melakukan telaah geopolitik: mendiang Gus Dur, SBY dan Prabowo.

Lantas apakah dengan itu Prabowo mampu membaca geopolitik internasional secara jitu sebagai dasar bergabung dengan BoP? Dalam permainan catur geopolitik, SBY maupun Prabowo bisa saja meleset dan salah hitung membaca dinamika permainan kekuatan dengan negara negara besar meski dalam membaca tren globalnya benar dan tepat.

Di sinilah kritik terhadap langkah strategis Prabowo dari seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri jadi penting. Hanya saja yang jadi basis kritik fari elemen-elemen mssyarakat maupun pemerintah yang sudah memutuskan gabung BoP harus satu frekwensi. Yaitu kesamaan cara pandang bahwa konstelasi global saat ini sudah tidak sama lagi seperti 50 tahun lalu. Sehingga menuntut respons melalui cara pandang baru dalam memandang potensi pergeseran kekuatan kekuatan global saat ini.

Dalam konsteks inilah, isu Kemerdekaan Paledtina dengan sendirinya merupakan salah satu isu dan masalah yang melekat dalam isu pergeseran global saat ini yang harus ditata ulang dalan rekonstruksi tatanan dunia baru mendatang.

Bukankah isu Palestina bermula saat Inggris menjanjikan zionisme Israel akan memberikan sebagian wilayah Palestina lewat Deklarasi Balfour pada saat Perang Dunia I 1917?. Bukankah berdirinya Israel 1948 atas dasar pembagian Palestina yangbtidak adil antara arab dan yahudi yang dimotori Inggris di PBB 1947 berlangsung saat berakhirnya Perang Dunia II?

Artinya, masalah Palestina yang runyam sampai sekarang sejatinya merupakan buah dari kesepakatan dan kongkalingkong antar negara-negara sesama Petang Dunia II. Palestina jadi obyek bagi bagi wilayah jajahan di kawasan Timur Tengah antara Inggris, Prancis, Italia dan Amerika Serikat. Baik di PD I maupun PD II.

Makanya menarik, terlepas BoP adalah prakarsa Trump, tapi Inggris, Prancis dan negara negara Uni Eropa dan NATO kok menolak ikutan. Sementara 8 negara Islam termasuk Indonesia, ikutan gabung. Bukankah ini sebuah anomali?

Nah ketika konstelasi global yang mulai kropos dan jamuran ini menjurus menuju konflik global yang bersifat ekstrem, maka persis langkah Sukarno-Hatta saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Memutuskan kerja sama dengan Jepang. Bukan karena percaya Jepang. Tapi merebut sitiuasi vakuum atau the interim period saat itu tiba. The interim period must be mine.

Ketika tujuan strategis adalah merebut masa transisi agar ada di dalam genggaman kita, maka kita harus ada di dalam pagar. Bukan cuma penonton pasif yang ada di stadion.

Di sinilah BoP diyakini sebagai sekoci darurat agar saat konstelasi global nengarah ke penyelesaian ekstrem, Indonesia dan negara negara yang berkepentingan dengan kemerdekaan Palestina dan perjuangan aspirasi negara negara berkembang umumnya, berada di dalam pagar alih alih di luar. Sebab saat konflik global bersifat ekstrem dan menang menangan alih alih win win, biasanya ditandai oleh mandulnya Liga Bangsa Bangsa jelang meletusnya PD II. Yang pastinya akan ditandai pula oleh mandulnya Perserikatan Bangsa Bangsa yang dibentuk pada 1945 pasca Perang Dunia II, jika suasana global menjurus ke situasi menuju konflik global ala PD III.

Karenanya langkah diplomatik pemerintah harus dikawal dan diawasi dengan kritik yang konstruktif. Masalah yang patut disayangkan adalah, umumnya kritik terhadap langkah strategis Prabowo terkait bergabungnya Indonesia di BoP seakan masalah Palestina sesuatu yang berdiri sendiri. Padahal keberadaan Israel sebagai negara bangsa sebagai buah dari kesepakatan bagi bagi daerah jajahan antar negara besar yang kelak merupakan persekutuan AS-Inggris-Prancis dalam formasi NATO dan Uni Eropa.

Masalah Palestina harus diselesaikan dan dituntaskan di hulu penyebabnya,, bukan di hilir. Makanya konstelasi global yang mulai rapuh dan jamuran inilah, bagaimanapun jugq merupakan momentum.

Repotnya adalah, para pengeritik BoP bukan mengeritik efektivitas strateginya Prabowo. Melainkan masih dalam pola.pikir dan cara pandang yang melihat konstelasi global masih seperti 50 tahun lalu.

Atau jangan jangan, sejatinya memang masih menikmati zona aman buah dari tatanan dunia pasca perang dunia dan perang dingin.

Penulis : Hendrajit, pengkaji geopolitik dan wartawan freelance.

Hendrajit: Narasi Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Bak “Sihir Opini” Bisa Melemahkan Otoritas Presiden 1758724246594

Hendrajit: Narasi Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Bak “Sihir Opini” Bisa Melemahkan Otoritas Presiden

Hedi Batubara 30 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu bukan sekadar sikap kelembagaan, melainkan narasi opini yang bekerja layaknya “sihir” di era modern.

Menurut Hendrajit, jika di masa lalu sihir diwujudkan lewat mantra, jampi-jampi, atau jawokan, maka di zaman sekarang daya magis itu hadir dalam bentuk opini tajam yang disampaikan oleh figur berpengaruh. Dalam konteks ini, Kapolri dinilai memiliki posisi strategis untuk membentuk cara berpikir publik.

“Argumentasi Kapolri terdengar rasional dan bahkan tampak berpihak pada kepentingan presiden. Polisi, kata beliau, lebih baik langsung di bawah presiden agar tidak terjadi kebingungan komando jika presiden dan menteri yang membawahi Polri tidak sejalan,” kata Hendrajit, Jumat (30/1/2026).

Narasi tersebut, lanjutnya, secara sepintas memang meyakinkan. Publik bisa dengan mudah tergiring pada kesimpulan bahwa Polri akan lebih efektif dan loyal jika berada langsung di bawah presiden. Namun jika ditelaah lebih dalam, justru muncul sejumlah pertanyaan strategis yang patut dicermati.

Pertama, Hendrajit menilai bahwa Kapolri yang berada langsung di bawah presiden pada praktiknya setara dengan menteri. Konsekuensinya, loyalitas penuh kepada presiden adalah keniscayaan, sama seperti para menteri lainnya. “Lalu di mana letak masalahnya jika Polri berada di bawah kementerian? Bukankah semua tetap berada dalam kendali presiden sebagai kepala pemerintahan?” ujarnya.

Kedua, ia menyoroti asumsi tersirat dalam argumen Kapolri terkait potensi ketidaksinkronan antara presiden dan menteri. Menurut Hendrajit, cara berpikir semacam ini secara tidak langsung membangun imajinasi politik bahwa presiden dan para pembantunya berasal dari faksi-faksi yang saling bertabrakan.

“Pandangan ini berbahaya, karena justru menormalisasi konflik internal dalam kekuasaan. Jika itu dibiarkan, yang dilemahkan bukan institusi kepolisian, melainkan otoritas politik presiden sendiri,” tegasnya.

Ketiga, Hendrajit menambahkan, apabila benar suatu saat presiden dan menteri yang membawahi kepolisian tidak sehaluan, maka persoalannya bukan terletak pada struktur Polri. Masalah tersebut, kata dia, berada pada otoritas dan legitimasi politik presiden.

“Jika presiden tidak lagi mampu mengendalikan menterinya, itu ranah DPR dan MPR, bukan kepolisian. Polri tidak seharusnya ikut masuk ke wilayah penilaian legitimasi politik presiden,” jelasnya.

Ia pun menilai perdebatan apakah Polri berada di bawah presiden langsung atau di bawah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan sejatinya bukan isu utama. Tantangan yang jauh lebih besar justru berada di pundak presiden ke depan.

“Presiden tidak cukup hanya memiliki otoritas formal. Ia harus punya legitimasi politik yang kuat dari seluruh unsur strategis bangsa, melampaui sekadar koalisi partai,” pungkas Hendrajit.

Hendrajit Soroti Tiga Kejanggalan dalam Percakapan Telepon Presiden Prabowo–Menhan Sjafrie Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit Soroti Tiga Kejanggalan dalam Percakapan Telepon Presiden Prabowo–Menhan Sjafrie

Hedi Batubara 4 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai percakapan telepon yang disebut-sebut terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bukanlah peristiwa biasa. Ia melihat ada tiga isu utama yang perlu dibedah secara serius: isi percakapan, gaya komunikasi presiden, dan relasi politik antara keduanya.

1. Isi Percakapan: Bukan Rahasia, Tetapi Tetap Penting

Menurut Hendrajit, konten percakapan yang diduga bocor itu sebenarnya tidak mengandung rahasia negara yang fatal. Isi arahannya lebih pada kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kemungkinan memanasnya konflik China–Taiwan.

Ia menjelaskan bahwa imbauan agar Indonesia tidak ikut campur dalam kemungkinan konflik tersebut bukanlah hal baru, dan secara prinsip konsisten dengan One China Policy yang telah lama dianut Indonesia. Bahkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat pun mengakui Beijing sebagai representasi resmi Cina sejak 1949.

“Jadi, secara konten, arahan itu sesuai dengan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif dan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Tidak ada yang bertentangan,” kata Hendrajit, Kamis (4/12/2025).

2. Cara Komunikasi Prabowo Dinilai Janggal: Mengapa via Telepon?

Hal paling mengganjal bagi Hendrajit justru bukan soal isi, tetapi cara Presiden Prabowo berkomunikasi.

Ia mempertanyakan alasan presiden menyampaikan arahan strategis melalui percakapan telepon, bukan melalui rapat terbatas yang berada di bawah koordinasi Menko Polhukam.

“Pertanyaannya, apa urgensinya sampai presiden harus menyampaikan arahan kebijakan luar negeri via telepon? Mengapa tidak dalam forum resmi kabinet?” ujarnya.

Hendrajit menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi agar isu ini tidak menjadi bola liar yang berkembang menjadi tudingan serius tentang kebocoran informasi negara.

“Jika dibiarkan, publik bisa menangkap kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam lingkaran dalam istana,” tambahnya.

3. Relasi Prabowo–Sjafrie: Mengapa Tidak Empat Mata Saja?

Isu ketiga yang disorot adalah dinamika hubungan antara Prabowo dan Sjafrie. Secara historis, keduanya dikenal sebagai duet solid sejak masa krisis 1998.

Karena hubungan keduanya dekat, Hendrajit heran mengapa arahan penting itu tidak disampaikan melalui pertemuan empat mata atau jalur komunikasi personal lain yang jauh lebih aman.

“Justru hubungan Prabowo dan Sjafrie seharusnya paling bebas hambatan. Kalau begitu, mengapa harus repot menggunakan telepon yang rentan bocor?” ungkapnya.

Menurutnya, justru lebih banyak tanda tanya yang muncul alih-alih jawaban dari kejadian ini.

Hendrajit juga menyoroti kesesuaian kewenangan. Jika percakapan itu benar terjadi, arahan terkait kebijakan luar negeri semestinya lebih relevan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.

“Dalam struktur pemerintahan, isu China–Taiwan adalah domain diplomasi. Sehingga, lebih logis jika arahan ditujukan langsung kepada Menlu,” jelasnya.

Hendrajit: NU Sedang Masuk Era VUCA, Ini Solusi untuk Keluar dari Krisis Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: NU Sedang Masuk Era VUCA, Ini Solusi untuk Keluar dari Krisis

Hedi Batubara 24 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai Nahdlatul Ulama (NU) tengah berada dalam fase VUCA Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity sebuah kondisi yang biasanya dipakai untuk menggambarkan dunia yang penuh gejolak, tak menentu, rumit, dan serba abu-abu. Menurutnya, tantangan ini tidak boleh dinormalisasi atau dianggap biasa, karena dampaknya menyentuh jantung kepemimpinan dan arah strategis NU.

“Anggap saja NU sekarang ini sedang menghadapi VUCA,” kata Hendrajit kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Ia menjelaskan, Volatility menggambarkan situasi yang penuh gejolak, tak menentu, dan sulit diprediksi. Dalam bahasa sederhananya: kacau. Sementara Uncertainty adalah kondisi ketidakpastian, di mana arah pergerakan sulit ditebak. Complexity menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi NU semakin rumit, mbulet, dan berliku-liku. Adapun Ambiguity menggambarkan sikap mendua gamang membedakan antara keseriusan dan main-main, antara strategi dua kaki atau ketidaktegasan posisi.

Hendrajit juga menyinggung bahwa sebagian elite NU, sadar atau tidak, sedang “keenakan tinggal di zona abu-abu,” sehingga tidak mampu memberikan arah yang jelas. Mereka, kata dia, seringkali tak bisa membedakan antara memainkan strategi atau sekadar bermain-main dalam dinamika politik dan kebangsaan.

Namun, Hendrajit menekankan bahwa solusi untuk menghadapi VUCA juga harus dijawab dengan VUCA. “Lho, maksudnya?” ujarnya retoris.

Menurut Hendrajit, Volatility harus dihadapi dengan Vision (Visi). Ia menilai NU saat ini sedang mengalami krisis visi, karena terlalu terpaku pada tradisi—bukan sebagai sumber inovasi, melainkan seperti artefak museum yang dilestarikan tanpa dikembangkan. Padahal, tradisi seharusnya menjadi inspirasi untuk merespons modernitas.

Selanjutnya, Uncertainty harus dijawab dengan Understanding (Pemahaman). Pemahaman yang dimaksud bukan sekadar pengetahuan, melainkan kemampuan mengolah apa yang sudah diketahui menjadi wawasan, serta keberanian mencari “ketidaktahuan baru” yang melahirkan penemuan gagasan.

Sementara itu, Complexity hanya dapat diselesaikan dengan Clarity (Kejelasan) baik dalam pola pikir, pola sikap, maupun pola tindakan. Tetapi, kata Hendrajit, kejernihan ini baru mungkin dicapai apabila NU terlebih dahulu berhasil keluar dari pusaran ketidakpastian.

Terakhir, Ambiguity harus direspons dengan Agility (Kelincahan). Agility yang dimaksud bukan asal cepat, melainkan kelincahan intelektual dan organisatoris dalam melahirkan solusi kreatif, inovatif, dan kritis.

Menurut Hendrajit, apabila NU mampu membawa diri keluar dari jebakan VUCA dengan formula VUCA versi baru ini, NU tidak hanya mampu merestorasi arah gerak organisasinya, tetapi juga akan kembali memainkan peran strategis dalam membimbing bangsa di tengah turbulensi geopolitik dan sosial.

“NU adalah kekuatan peradaban. Tapi kekuatan itu harus dipelihara, ditata ulang, dan diarahkan,” tegasnya.

Dengan demikian, menurut Hendrajit, masa depan NU ditentukan oleh kemampuannya membaca realitas, membangun visi, dan bertindak dengan jernih dalam situasi penuh kerumitan. Tanpa itu, NU akan semakin terombang-ambing dalam pusaran VUCA yang semakin intens.

‎Perusahaan Asal China Ramaikan Tender Geospasial Nasional, Pengamat Sebut Ini Bahaya, Kedaulatan Data Terancam Uchok Sky Khadafi

‎Perusahaan Asal China Ramaikan Tender Geospasial Nasional, Pengamat Sebut Ini Bahaya, Kedaulatan Data Terancam

Hedi Batubara 13 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Empat perusahaan asal Tiongkok tercatat ikut serta dalam tender strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk proyek penyediaan data dasar geospasial serta peta wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.

‎Keterlibatan mereka menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat karena proyek ini berhubungan langsung dengan data sensitif yang menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan sumber daya alam (SDA).

‎Empat perusahaan tersebut antara lain PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co. Ltd, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co. Ltd, PT KQ Geo Technologies Co. Ltd, dan Asia Air Survey Co. Ltd.

‎Mereka bersaing dengan sejumlah perusahaan nasional untuk mendapatkan kontrak proyek bernilai sekitar Rp.4 triliun.

Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan bahwa keterlibatan vendor asing dalam proyek strategis seperti ini sangat berisiko, terutama bila menyangkut data spasial nasional.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan bahwa keterlibatan vendor asing dalam proyek strategis seperti ini sangat berisiko, terutama bila menyangkut data spasial nasional.

‎Menurutnya, data geospasial tidak hanya berisi peta permukaan tanah, melainkan juga informasi detail terkait kondisi geologi, infrastruktur, potensi energi, dan sumber daya mineral Indonesia.

“Proyek ini harus dikawal ketat agar tidak diserahkan kepada pihak asing. Data geospasial menyangkut keamanan dan pertahanan negara. Kalau sampai dikelola oleh vendor asing, kita bisa kehilangan kendali atas aset strategis bangsa,” tegas Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

‎Ia menambahkan, perusahaan Tiongkok umumnya menggunakan sistem perangkat lunak dan server berbasis cloud non-lokal seperti Tencent Cloud, Alibaba Cloud, atau Huawei Cloud.

Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebocoran data mentah karena setiap pembaruan data dapat terhubung otomatis ke server luar negeri.

‎”Kalau data mentah seperti citra udara, jalur energi, dan posisi infrastruktur strategis terekam di server asing, maka keamanan nasional kita berada dalam bahaya,” ujarnya.

‎Uchok menegaskan bahwa data spasial merupakan aset pertahanan non-militer yang tidak bisa diperlakukan sebagai sekadar informasi teknis. Ia mengibaratkan peta sebagai bentuk digital dari kedaulatan bangsa.

“Peta itu bukan sekadar gambar wilayah. Di dalamnya ada informasi tentang siapa kita, apa yang kita miliki, dan di mana letak kekayaan alam kita. Kalau itu dikendalikan asing, berarti kita menyerahkan kunci rumah sendiri,” katanya.

‎Pandangan serupa juga disampaikan pengamat geopolitik Hendrajit, yang menilai pemerintah harus berhati-hati dalam melibatkan perusahaan asing dalam proyek geospasial nasional.

‎Ia menyebut peta sebagai salah satu instrumen kekuasaan modern yang memiliki nilai strategis dalam geopolitik global.

‎“Dulu VOC menguasai Nusantara karena mereka punya peta yang lebih akurat. Sekarang bentuknya berubah, bukan lagi peta kertas tapi peta digital. Jika data spasial Indonesia dikuasai asing, itu sama saja membuka seluruh rahasia strategis bangsa,” ujar Hendrajit.

Menurutnya, risiko keterlibatan perusahaan asing tidak hanya sebatas kebocoran data, tetapi juga potensi pengawasan jarak jauh (telemetry) dan ketergantungan teknologi.

‎Sistem cloud asing memungkinkan setiap aktivitas pembaruan data terekam otomatis di luar negeri. “Kita bisa kehilangan kedaulatan digital. Setiap kali ada perubahan peta, mereka tahu. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal kontrol,” jelasnya.

Hendrajit juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan oligarki di balik proyek ini. Ia menduga ada jaringan kepentingan politik dan bisnis yang membuka jalan bagi perusahaan asing untuk masuk ke proyek strategis nasional.

‎”Kalau tidak dikontrol, proyek seperti ini bisa jadi titipan oligarki yang dekat dengan kekuatan asing. Ujungnya bukan untuk kepentingan bangsa, tapi untuk memperkaya segelintir elite,” terangnya.

Sebagai pengingat, Hendrajit menyinggung pengalaman pahit Indonesia dalam kasus penjualan Indosat ke Temasek Holdings dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang memberikan porsi besar kepada investor asing.

Sebagai pengingat, Hendrajit menyinggung pengalaman pahit Indonesia dalam kasus penjualan Indosat ke Temasek Holdings dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang memberikan porsi besar kepada investor asing.

“Kita pernah kehilangan kendali atas data komunikasi lewat Indosat. Sekarang jangan sampai kehilangan kendali atas data spasial yang jauh lebih strategis,” tambahnya.

Proyek ILASP dengan kode P180860 sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup wilayah urban seperti Kalimantan, Yogyakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, dan Papua.

‎Sedangkan kelompok kedua mencakup wilayah non-urban di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan.

Tujuan utama proyek ini adalah membangun peta dasar digital berskala besar yang bisa digunakan untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan nasional.

‎Meski proyek ini memiliki nilai strategis dalam modernisasi data spasial, para pengamat menegaskan bahwa aspek kedaulatan data harus menjadi prioritas utama.

‎“Modernisasi peta nasional memang penting, tapi jangan sampai modernisasi justru membuka celah bagi pengendalian asing. Kedaulatan data adalah benteng terakhir sebuah negara,” pungkas Hendrajit.

Hendrajit: Bertahannya Listyo dan Jaksa Agung Tanda Irisan Politik Mega-Jokowi, KPK Era Prabowo Punya Peran Unik Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Bertahannya Listyo dan Jaksa Agung Tanda Irisan Politik Mega-Jokowi, KPK Era Prabowo Punya Peran Unik

Hedi Batubara 30 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai dinamika di tubuh aparat penegak hukum saat ini tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan politik antara tiga poros besar: Presiden Prabowo Subianto, Presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, ada fenomena menarik terkait para pejabat tinggi hukum yang masih bertahan di posisi strategis, padahal secara logika politik seharusnya sudah diganti.

“Saya punya teori lama, kalau seseorang seharusnya sudah rontok tapi bisa bertahan sampai sekarang, saya mulai meragukan afiliasi politiknya,” ujar Hendrajit kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

“Misalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Banyak yang mengira ia bertahan karena orangnya Jokowi. Tapi kalau kita lihat kondisi Jokowi sekarang yang mulai melemah dan dirundung kontroversi, semestinya Presiden mudah saja menggantinya.”

Hendrajit menduga bertahannya Listyo justru menunjukkan bahwa posisinya bukan semata hasil pengaruh Jokowi, melainkan bagian dari irisan politik antara Prabowo dan Megawati. “Listyo sejatinya dekat dengan Mega, sehingga logis bila ia tetap bertahan. Dalam konteks keseimbangan politik, ia bisa dianggap sebagai figur penengah antara dua poros besar itu,” jelasnya.

Hal serupa, lanjut Hendrajit, juga terjadi pada posisi Jaksa Agung. “Beliau adalah adik dari Tubagus Hasanudin yang punya kedekatan kuat dengan Mega dan PDIP. Kalaupun posisinya hasil irisan antara Mega dan Jokowi, saya melihat bobotnya lebih berat ke Mega ketimbang ke Jokowi.”

Terkait langkah berani Jaksa Agung dalam pengembalian uang negara sebesar Rp13 triliun di depan Presiden dan Menteri Keuangan, Hendrajit menyebutnya sebagai langkah yang tidak bisa diremehkan.

“Meski baru sepertiganya dari total kerugian, gebrakan itu menjadi shock therapy di tengah kelelahan publik melihat lemahnya penegakan hukum,” katanya.

Sementara itu, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendrajit menilai lembaga antirasuah tersebut kini memainkan peran yang berbeda di bawah pemerintahan Prabowo.

“Saya nggak terlalu banyak komentar soal siapa ketuanya, tapi yang menarik justru fungsi KPK di era sekarang,” ujarnya. “KPK seolah menjadi ban serep ketika langkah Kejaksaan Agung mentok, entah karena faktor politis atau sensitivitas terhadap seseorang. Di situ KPK maju ke depan sebagai ujung tombak.”

Hendrajit mencontohkan kasus Hasto Kristiyanto dan Noel yang dianggap menunjukkan keunikan fungsi KPK saat ini.

“Hasto dekat dengan Mega, sedangkan Noel bisa dibilang masih berada di jalur Prabowo. Jadi menarik, karena KPK di era sekarang tidak lagi hanya alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen penyeimbang politik,” tuturnya.

Ia menutup analisanya dengan menyebut bahwa keseimbangan politik di era Prabowo justru tercermin dari bagaimana aparat hukum bergerak. “Setiap langkah hukum kini punya konteks politiknya. Dan di situlah seni pemerintahan Prabowo mengelola irisan-irisan itu tanpa menciptakan benturan frontal,” pungkas Hendrajit.

Hendrajit: Soeharto Selalu Hadir di Tempat dan Waktu yang Tepat, Layak Disebut Pahlawan Nasional 1758725024767

Hendrajit: Soeharto Selalu Hadir di Tempat dan Waktu yang Tepat, Layak Disebut Pahlawan Nasional

Hedi Batubara 26 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai bahwa pembahasan mengenai kelayakan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional merupakan diskursus yang sehat dan perlu dibuka secara objektif. Menurutnya, baik pihak yang pro maupun kontra seharusnya sama-sama mengemukakan pandangan berdasarkan fakta sejarah yang akurat.

“Membincangkan kelayakan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional menurut saya itu baik ya. Yang pro dan kontra bagus juga berdiskusi secara terbuka. Yang setuju kenapa kok setuju, yang kontra juga jelaskan di mana nggak setujunya. Sama-sama kita beberkan fakta-fakta sejarahnya secara faktual dan akurat,” ujar Hendrajit, Ahad (26/10/2025).

Hendrajit menilai, Soeharto memiliki satu corak khas dalam perjalanan sejarah bangsa: “selalu berada di tempat dan waktu yang benar” atau at the right place and on the right moment.

Ia kemudian memaparkan sejumlah peristiwa penting yang menunjukkan bagaimana Soeharto berperan dalam momentum-momentum krusial sejarah Indonesia.

Pertama, Soeharto memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta ketika negara tengah dalam kekosongan kekuasaan akibat penangkapan para pemimpin bangsa oleh Belanda. “Terlepas ide serangan umum itu hasil rembugan antara Sri Sultan HB IX, Panglima Besar Sudirman, dan Dewan Siasat Nasional, mengapa justru Letkol Soeharto yang menjadi komandan serangan serentak itu?” ujarnya.

Kedua, saat Indonesia menghadapi tekanan Belanda dalam perebutan Irian Barat, Bung Karno mencanangkan TRIKORA dan menunjuk Mayjen Soeharto sebagai Panglima Mandala untuk melaksanakan operasi pembebasan Papua.

Ketiga, pada masa Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1964, Bung Karno kembali mempercayakan tugas penting kepada Soeharto sebagai Pangkostrad dalam operasi Dwikora.

Keempat, ketika terjadi tragedi G30S/PKI tahun 1965, Soeharto tampil mengambil inisiatif dan mengendalikan situasi di tengah kekosongan kekuasaan nasional.

Dan kelima, pada 11 Maret 1966, Bung Karno memberikan Surat Perintah (Supersemar) kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dari surat itulah Soeharto kemudian mengambil langkah tegas membubarkan PKI serta menertibkan pemerintahan.

“Dari rangkaian ini saja terlihat, Soeharto selalu berada di tempat dan waktu yang benar. Apakah ini kebetulan? Kalau kebetulan itu terjadi berkali-kali, tentu bukan sekadar keberuntungan, tapi ada faktor konstan di situ  yakni kekuatan kepribadian,” tegas Hendrajit.

Ia juga menambahkan, seorang pahlawan sejati tidak hanya diukur dari ideologi atau posisi militer semata, tetapi dari passion dan keteguhan pribadi dalam menghadapi situasi kritis.

“Pahlawan, apakah dia militer atau sipil, kuncinya punya minat dan gairah yang terus-menerus pada suatu hal. Dari situ lahir keberanian dan ketetapan hati untuk merespons keadaan genting. Kepribadian khas Soeharto inilah yang membuat dirinya dimenangkan oleh sejarah,” jelasnya.

Menurut Hendrajit, seperti halnya Sukarno, Soeharto bukan sekadar tokoh yang beruntung, melainkan pribadi yang dengan karakternya mampu menggerakkan sejarah.

“Bukan kebetulan atau keberuntungan yang berulang, tetapi pribadi seperti Soeharto dan Sukarno-lah yang menggerakkan sejarah bangsa,” pungkasnya.

Hendrajit: Ketegangan Sri Mulyani Vs Purbaya Bukan Konflik Pribadi, tapi Benturan Sistem Neoliberal dan Neofeodal 1758685073309

Hendrajit: Ketegangan Sri Mulyani Vs Purbaya Bukan Konflik Pribadi, tapi Benturan Sistem Neoliberal dan Neofeodal

Hedi Batubara 21 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai ketegangan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perekonomian Purbaya Sadewa bukan sekadar persoalan pribadi atau perbedaan pandangan teknis. Menurutnya, konflik itu mencerminkan pertarungan ideologis antara dua sistem ekonomi yang selama ini bercampur di Indonesia: neoliberalisme dan neofeodalisme.

“Madame defisit Sri Mulyani itu pakem ekonominya adalah Structural Adjustment Program atau penyesuaian struktural. Pokoknya output ekonominya adalah stabilitas, dengan neraca berimbang sebagai keharusan. Kalau perlu, dana untuk padat karya bisa dikorbankan demi padat modal,” ujar Hendrajit, Selasa (21/10/2025).

Sebaliknya, kata dia, Purbaya Sadewa menganut pakem Restrukturisasi Ekonomi  di mana negara, dunia usaha, dan lembaga keuangan harus ditata ulang agar saling sinkron. “Purbaya itu melihat bahwa struktur ekonomi kita sakit-sakitan, jadi harus direstrukturisasi,” tambahnya.

Menurut Hendrajit, peringatan Sri Mulyani agar Purbaya “tidak merasa paling mengerti” justru menjadi sinyal adanya gesekan kepentingan yang lebih dalam. “Pernyataan itu bisa dibaca macam-macam. Apakah Purbaya sedang membangunkan macan tidur? Atau sebaliknya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Purbaya mungkin tak sadar sedang berhadapan dengan kekuatan besar di belakang sistem,” ujarnya.

Lebih jauh, Hendrajit menegaskan bahwa ketegangan ini merupakan manifestasi dari komplikasi antara sistem ekonomi neoliberal dan neofeodal. “Kedua sistem ini telah melahirkan persenyawaan antara aparat birokrasi dan sektor swasta, khususnya konglomerasi lokal. Dari sinilah muncul oligarki partai di DPR,” katanya.

Ia menyebut persenyawaan tersebut sebagai sumber sekaligus perusak sistem kenegaraan. “Mereka bukan hanya menyabot birokrasi pemerintahan, tetapi juga sistem perekonomian nasional. Inilah bentuk sabotase struktural,” tegasnya.

Hendrajit menggambarkan Purbaya sebagai “dokter spesialis penyakit dalam” yang tengah berusaha menemukan akar penyakit sistem ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, Sri Mulyani digambarkan sebagai “insinyur ekonomi” yang peka terhadap adanya “persenyawaan kimiawi” antara birokrasi dan kapitalisme rente.

Mengutip pemikiran Thorstein Veblen dalam The Theory of the Leisure Class, Hendrajit menyebut kelompok yang disebut “The Robber Barons” kaum kaya yang tidak produktif dan hanya menikmati hasil rente  sebagai musuh sejati tatanan keadilan ekonomi. “Mereka bukan pebisnis sejati. Mereka tidak memproduksi barang dan jasa, tapi hidup dari rente dan koneksi. Mereka inilah yang sedang dihadapi oleh Purbaya,” ujar Hendrajit.

Ia menutup dengan catatan historis, menyamakan semangat Purbaya Sadewa dengan Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten yang berjuang melawan kolonialisme VOC. “Kalau benar Purbaya menyadari siapa musuh sejatinya kaum Robber Barons itu  maka perjuangannya bukan sekadar soal jabatan, tapi soal melawan penjarahan dalam bentuk baru,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI

BNI Ingatkan Masyarakat Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon yang Memanfaatkan Rasa Panik

Hedi Batubara 6 November 2026
Bobby Rasyidin

KPK Sita Rp2 Miliar, FORMASI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Diproses Hukum

Hedi Batubara 6 November 2026
Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Pegasus Sadap Prabowo, Pakar Cyber Security: Kemungkinan Terbesar Mengarah ke Solo

Hedi Batubara 6 November 2026
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!

Hedi Batubara 6 November 2026